REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan, yang merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam PKPU terbaru, KPU telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bersikap untuk menjalankan dua putusan itu sejak dibacakan oleh MK pada Selasa (20/8/2024). Bahkan, pada Selasa malam, KPU telah bersikap untuk menaati dua putusan tersebut.

"Meskipun dinamika luar biasa, tapi itulah konsistensi kita dari awal putusan MK dibacakan, sampai hari ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu semua, kemudian draf PKPU sengaja dicocorkan sebelum RDP, diterima 100 persen, sehingga tidak kemudian menjadi permasalahan," kata dia saat memberikan sambutan dalam peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meski dua putusan itu telah dituangkan dalam PKPU, Afifuddin menilai, dampak dari berubahnya aturan itu masih akan terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin berubahnya aturan itu memunculkan kerawanan baru.

"Dampak dari situasi ini bisa ada lagi persoalan kehangatan di pencalonan kepala daerah. Ini harus segera kita antisipasi," ujar dia.

Ia menilai, adanya putusan peradilan terkait pemilu ketika tahapan sedang berjalan memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan. Karena itu, KPU bersikap untuk mencegah kerawanan yang terjadi itu makin meluas.

Diketahui, usai dua putusan itu dibacakan oleh MK, DPR langsung melakukan pembahasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pilkada, yang isinya dinilai tak sejalan dengan putusan MK.

Alhasil, terjadi aksi massa berskala besar yang menolak DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada. Akhirnya, DPR batal melakukan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Setelah itu, KPU melakukan revisi PKPU yang mengadopsi dua putusan MK tersebut. Rancangan PKPU itu pun disetujui Komisi II DPR setelah dikonsultasikan oleh KPU pada Ahad (25/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 diketok oleh Komisi II DPR RI pada Ahad (25/8/2024). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru akhirnya jadi rujukan dalam Pilkada 2024.

Keputusan itu menjadi hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI guna membicarakan perubahan Peraturan KPU (KPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan konsultasi perubahan PKPU itu dalam rangka memenuhi syarat formil saja. Pasalnya, materi perubahan PKPU mengenai pencalonan di Pilkada serentak 2024 mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rapat konsultasi tentang PKPU, revisi PKPU Nomor 8 ini adalah proses formil saja,” kata Doli di Senayan pada Ahad (25/8/2024).

Doli menyebut DPR RI dan KPU RI sudah meninjau ulang materi perubahan PKPU setelah putusan MK. Selanjutnya, KPU menyiapkan draf yang disusun dengan mencantumkan semua isi putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Secara materil kita sepakat bahwa revisi PKPU Nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah putusan MK bulat-bulat," ujar Doli.

Doli menjamin PKPU itu tak melenceng dari putusan MK. "Tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah," ujar politikus Golkar itu.

Diketahui, RDP itu dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito.

Adapun kubu pemerintah diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) Togap Simangunsong.

Sebelumnya, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024). MK menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan. MK juga menyatakan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta KPU Daerah (KPUD) memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat membuka pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat KPU bernomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Surat yang bersifat penting ini ditandatangani Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 23 Agustus 2024.

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon memedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan pertimbangan hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024," demikian bunyi poin kedua surat tersebut, dikutip Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).

KPU mengatakan, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu di masing-masing daerah. Dalam hal ini, ada dua kategori ketentuan yang diberlakukan.

Pertama, untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur dengan ketentuan:

a) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut;

b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut;

c) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut;

d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

Kedua, untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan ketentuan:

a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut;

b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut;

c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut;

d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan komitmen penyelenggara pemilu dalam memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah.

Pengajar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini membagikan hasil audiensi yang dilakukan dengan Ketua KPK M. Afifuddin, serta anggota KPU August Mellaz dan Yulianto Sudrajat.

Titi menyebut, pihak KPU akan mengikuti putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024.

"Putusan MK akan diikuti seluruhnya baik pertimbangan hukum maupun amar Putusan untuk baik Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 maupun No.70/PUU-XXII/2024," demikian dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/8/2024).

KPU, lanjut Titi, akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan teknis bagi KPU daerah untuk melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 24-26 Agustus 2024.

Surat edaran itu juga disebut akan memedomani dua putusan MK tersebut secara menyeluruh, merujuk pertimbangan hukum maupun amar Putusan MK dimaksud.

Adapun syarat usia calon akan dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU (22 September 2024) sesuai pertimbangan hukum Putusan MK No. 70/2024. Tidak hanya itu, ambang batas pencalonan pilkada adalah sesuai amar Putusan MK No.60/2024.

"Kalau ada keinginan dan permintaan DPR ataupun Pemerintah untuk menyimpangi Putusan MK dan menghendaki Putusan MA sebagai rujukan pengaturan syarat usia, maka KPU akan tetap mengikuti Putusan MK secara menyeluruh," pungkas Titi.

Untuk diketahui, DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada pada sidang paripurna karena tidak memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024). Sementara itu, jadwal sidang paripurna terdekat sudah jatuh pada 27 Agustus atau pada hari yang sama pendaftaran calon kepala daerah.

Alhasil, putusan MK yang sebelumnya sudah final dan mengikat akhirnya disepakati menjadi rujukan untuk syarat calon kepala daerah.

Dua putusan MK itu yakni No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, dan No.70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon kepala daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelajar STM membawa bendera Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ikut berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Pelajar yang sebagian besar mengenakan seragam sekolah ini mengambil bendera-bendera partai yang semula terpasang di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto arah Sudirman.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para pelajar tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 17.10 WIB dan langsung bergabung dengan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak laen kau sekeluarga,” senandung massa HMI menyambut pelajar STM di depan Kantor KPU RI.

Namun, tak sampai lima menit para pelajar tiba di lokasi aksi, polisi yang berjaga langsung mengambil bendera-bendera partai yang dibawa massa.

Polisi seketika merobek bendera tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan bambu yang semula digunakan untuk memasang bendera.

Hendak melawan, para pelajar sempat melempar botol plastik ke arah polisi. Namun, massa dari HMI segera menenangkan para pelajar dan meminta mereka mundur dari dinding beton pembatas.

Adapun aksi yang digelar di depan kantor KPU ini merupakan unjuk rasa lanjutan mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi Undang-undang Pilkada yang digelar di DPR RI dan sejumlah titik lainnya pada Kamis (23/8/2024).

Sebelum UU Pilkada direvisi, MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelajar STM membawa bendera Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ikut berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Pelajar yang sebagian besar mengenakan seragam sekolah ini mengambil bendera-bendera partai yang semula terpasang di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto arah Sudirman.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para pelajar tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 17.10 WIB dan langsung bergabung dengan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak laen kau sekeluarga,” senandung massa HMI menyambut pelajar STM di depan Kantor KPU RI.

Namun, tak sampai lima menit para pelajar tiba di lokasi aksi, polisi yang berjaga langsung mengambil bendera-bendera partai yang dibawa massa.

Polisi seketika merobek bendera tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan bambu yang semula digunakan untuk memasang bendera.

Hendak melawan, para pelajar sempat melempar botol plastik ke arah polisi. Namun, massa dari HMI segera menenangkan para pelajar dan meminta mereka mundur dari dinding beton pembatas.

Adapun aksi yang digelar di depan kantor KPU ini merupakan unjuk rasa lanjutan mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi Undang-undang Pilkada yang digelar di DPR RI dan sejumlah titik lainnya pada Kamis (23/8/2024).

Sebelum UU Pilkada direvisi, MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jumat (23/8/2024), meminta legislator memenuhi janji untuk tidak mengesahkan revisi Undang-undang Pilkada dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda Bogor, Ruben Bentiyan, mengatakan, selama belum ada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pilkada 2024 yang berlandaskan Putusan MK, massa tak percaya DPR membatalkan revisi UU Pilkada.

Apalagi, pernyataan pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bukan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Selama belum ada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), berarti masih ada kemungkinan. Kami sedang berusaha menutup kemungkinan tersebut," kata Ruben.

Ruben mengatakan, aski ini digelar juga untuk menunjukkan kemarahan masyarakat atas pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah dan DPR.

"Kami berangkat dalam keadaan tidak percaya sama sekali. Kami tidak meminta atau menuntut, kami akan merebut apa pun yang bisa direbut hari ini. Kami akan menunjukkan bahwa masyarakat marah dengan keadaan hari ini yang dipertontonkan. Itu membuat kami geram," ujarnya.

Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) Intitut Teknologi Bandung (ITB) Fidella juga menyampaikan hal yang sama. Fidella mengatakan, aksi digelar untuk mengawal dan menuntut DPR menepati janji mereka membatalkan revisi Undang-undang Pilkada.

"Kenapa kita masih berdiri di sini. Kawan-kawan? Yang terjadi kemarin, yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI yang terhormat hanya bersifat statement. Perjuangan kita masih panjang, kita sudah berulang kali dibohongi oleh bapak dan ibu di dalam sana," ucap Fidella.

Adapun gelombang unjuk rasa tercipta setelah DPR berupaya mengakali Putusan MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Maklumat Juanda, Alif Iman Nurlambang, saat memimpin aksi unjuk rasa yang diikuti para guru besar, aktivis, dan akademisi.

“Gedung MK ini adalah satu-satunya gedung yang kita percayai untuk mengemban amanat rakyat,” ujar Alif Iman dalam orasinya di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Alif mengakui bahwa MK pernah melakukan kesalahan di masa lalu, namun ia menilai bahwa MK kini telah mengembalikan marwahnya sebagai penegak demokrasi.

“Kita pernah datang ke sini untuk menyatakan mereka melakukan hal yang tidak benar. Tapi, kali ini MK mengembalikan marwahnya, kehormatannya. Oleh karena itu, kita perlu mengapresiasinya,” tambahnya.

Jaga demokrasi lewat putusan MK

MK membawa angin segar bagi demokrasi dengan mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dalam putusan yang disampaikan pada 20 Agustus 2024.

Perubahan ini didasarkan pada jumlah penduduk, menyamakan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik dengan jalur independen.

Putusan ini dianggap memberikan harapan bagi demokrasi Indonesia, terutama di Jakarta, yang belakangan ini sering menghadapi Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

MK juga memutuskan bahwa batas usia minimum calon Gubernur tetap 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bukan saat dilantik.

Hal yang sama berlaku untuk calon bupati/wali kota dengan batas usia minimum 25 tahun.

MK disebut "Mahkamah Keluarga"

Salah satu putusan kontroversial MK yang mendapat kritik tajam adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Putusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang belum berusia 40 tahun, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan memenangkan Pilpres 2024.

Keputusan ini diambil oleh Anwar Usman, Ketua MK yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.

Akibatnya, MK dijuluki “Mahkamah Keluarga” karena dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada putra sulung presiden.

Dalam putusan ini, beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), termasuk Saldi Isra.

Saldi mengkritik keras MK yang mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru, yang dikenal sebagai pengagum Gibran.

Saldi mengungkapkan kekhawatirannya tentang perubahan sikap MK yang terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kesepakatan bulat dari sembilan hakim konstitusi.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari," ujar Saldi dalam sidang pada 16 Oktober 2023.

Hakim konstitusi lainnya, Arief Hidayat, juga menyampaikan kegelisahannya terkait keterlibatan Anwar Usman dalam putusan ini.

"Ketua (Anwar Usman) malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar 'dikabulkan sebagian'. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima dengan penalaran yang wajar," ucap Arief.

Sengketa Pilpres 2024

Dalam memutus sengketa Pilpres 2024, MK kembali menghadapi kritik. Beberapa dugaan pelanggaran, seperti politisasi bantuan sosial, tidak terbukti. MK menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe politik meski mendukung anaknya sendiri di Pilpres.

Namun, sengketa ini mencatat sejarah dengan adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi.

Saldi Isra menekankan bahwa keadilan prosedural tidak selalu mencerminkan keadilan substansial, mengingatkan pada pemilu di masa Orde Baru yang meskipun memenuhi prosedur, tetap dinilai curang.

Hakim Arief Hidayat juga menyoroti dugaan intervensi dari kekuasaan eksekutif dalam Pemilu 2024, yang dianggap telah menciptakan kegaduhan dan mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan," ujar Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin bakal menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) sebagai dasar hukum pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bakal memasukan putusan MK tersebut kedalam Peraturan KPU (PKPU).

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27-29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah, akan memedomani aturan-aturan PKPU yang didalamnya sudah memasukan materi-materi atau putusan MK yang diputuskan pada 20 Agustus kemarin," kata Afif di Gedung KPU, Kamis (22/8/2024).

Meski begitu, Afif menuturkan bahwa pihaknya bakal melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI terkait revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8/2024 setelah adanya putusan MK.

Adapun, konsultasi tersebut kata Afif merupakan upaya tertib prosedur yang dilakukan KPU dalam menindaklanjuti pengadopsian putusan MK ke dalam PKPU agar tidak kembali terkena sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi, karena satu dan lain hal, tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh DKPP," ucapnya.

Di tempat yang sama, anggota KPU Idham Kholik menyampaikan bahwa saat ini revisi PKPU sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Ya mudah-mudahan nanti semua dapat berjalan dengan lancar," ujar Idham.

Sekadar informasi, MK telah mengeluarkan 2 putusan penting tentang Pilkada 2024. Pertama, majelis hakim konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada khususnya pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.

Adapun syarat untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.

Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.

Kemudian, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.

Sedangkan yang terakhir, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Kedua, putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyatakan bahwa KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam UU.

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).