JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta aparat penegak hukum menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi di Universitas Diponegoro (Undip).

Huda mengatakan, praktik bully yang memicu korban bunuh diri merupakan tindak pidana.

"Kami mendesak agar aparat penegak hukum menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik bullying di PPDS Undip ke meja hijau. Dalam pandangan kami, praktik perundungan pemalakan yang memicu korban depresi hingga bunuh diri merupakan tindak pidana yang harus disanksi maksimal," ujar Huda saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Huda menjelaskan, iuran Rp 20-40 juta per bulan yang harus disetor mahasiswa baru merupakan bentuk pemalakan.

Selain dijerat dengan Pasal 345 KUHP terkait dorongan orang untuk bunuh diri dengan ancaman 4 tahun, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 Ayat 1 terkait pemalakan dengan ancaman 9 tahun.

Huda juga mendorong harus ada sanksi akademis sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Kami tentu sangat prihatin dengan bukti nyata adanya praktik bullying di lingkungan pendidikan tinggi termasuk di kampus PPDS Universitas Diponegoro. Pendidikan tinggi yang harusnya melahirkan para cendikiawan ternyata justru menjadi tempat subur praktik perundungan yang merupakan dosa besar dalam pendidikan," tuturnya.

Menurut Huda, para pelaku bully pasti menyadari bahwa iuran Rp 20-40 juta per bulan itu merupakan pemalakan dari praktik perundungan.

Dia merasa ironis dengan adanya indikasi bahwa praktik bully ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi hingga dianggap sebagai kewajaran.

"Kami mendorong ada langkah terobosan agar penanggulangan praktik perundungan dilakukan secara komprehensif. Tidak lagi menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Harus dibentuk satgas lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum untuk mencegah perilaku bullying ini," imbuh Huda.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024).

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil hingga membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," jelas dia.

Jakarta: Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Aulia Risma Lestari diduga tak cuma mengalami perundungan dari seniornya, tetapi mengalami tekanan saat bekerja di RSUP dr. Kariadi, Semarang. Adapun dugaan tekanan bekerja itu disebabkan jam kerja berlebihan.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, mengakui pihaknya tidak memiliki batasan jam kerja untuk mahasiswa PPDS. Pihaknya baru akan merumuskan batasan kerja.

"Jam kerja baru akan dirumuskan, sedang digodok," ujar Wisnu dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 23 Agustus 2024.
Dia juga mengakui Program Anestesi tempat Aulia menimba ilmu merupakan yang terberat terutama dari jam kerja. Tidak hanya saat pendidikan, tapi juga ketika bekerja.

"Ada 19 program studi spesialis. Itu punya karakter dan cara kerja berbeda. Anestesi terberat terutama jam kerja," ungkap dia.

Wisnu mengungkapkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan mahasiswa PPDS tidak bisa pulang tepat waktu. Dia mengatakan perlu ada ketegasan aturan serta komitmen bersama terutama dari senior mahasiswa yang bertugas sebagai operator dan dosen terkait.

Dia menyebut pihaknya akan mengikuti batasan jam kerja PPDS selama 80 jam per minggu beserta aturan libur dan lain sebagainya. Aturan tersebut mengikuti batasan di Amerika Serikat.

"Ada edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga 80 jam. Itu memang porsi prodi berat seperti itu, 10 jam per hari dan dua hari jaga," ucap dia.

Sebelumnya, kabar meninggalnya Aulia tersebar luas di X (dulu Twitter). Aulia disebut bunuh diri dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh karena tidak tahan dengan perundungan selama mengikuti PPDS Anestesi Undip di RSUP dr. Kariadi.

Undip membantah hal tersebut. Hasil investigasi internal menemukan Aulia meninggal karena penyakit. Saat ini, kepolisian masih menginvestigasi kasus tersebut.

Baca juga: Undip: Hasil Investigasi Internal Mahasiswi PPDS Meninggal Karena Penyakit

(REN)

Jakarta: Dekan Fakultas Kedokteran Unversitas Diponegoro (Undip), Yan Wisnu Prajoko, mengungkapkan hasil investigasi internal terhadap kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Aulia Risma Lestari. Aulia disebut meninggal karena penyakit.

“Hasil pemeriksaan kami memang ada riwayat sakit yang cukup lama. Mohon maaf kami tidak dapat mengungkapkan data dan fakta medis dari almarhumah karena hal ini bersifat confidential tapi kami siap bekolaborasi dengan pihak berwenang,” kata Yan dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Yan menyampaikan duka cita mendalam terhadap wafatnya Aulia. Dia mengatakan pihaknya juga sudah menjalin komunikasi intensif dengan pihak keluarga almarhumah.
Jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran berkunjung ke pihak keluarga almarhumah di Tegal sekaligus ziarah makam pada Kamis malam, 22 Agustus 2024. “Alhamdulillah ada kesepahaman yang sama di antara kami dengan pihak keluarga. Sejauh ini komunikasi berlangsung dengan sangat baik dengan keluarga,” ujar dia.

Adapun terkait evaluasi terhadap sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan, Universitas Diponegoro melalui FK Undip bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSUP) Pemerintah dr. Kariadi membentuk tim task force. Yan menjelaskan tujuan utama pembentukan task force untuk melakukan peningkatan sekaligus evaluasi terhadap sistem pendidikan yang terintegrasi pada layanan di rumah sakit.

“Kami menyadari perlu adanya integrasi yang lebih baik lagi. Pembentukan task force bersama FK RSDK ini untuk menyiapkan dan membuat langkah teknis penyelesaian di Prodi Anestesi. Selain itu menyiapkan juga desain penyelesaian di anestesi yang diharapkan bisa dijadikan percontohan bagi program studi lainnya di fakultas kedokteran,” kata Yan.

Sementara itu, Undip menegaskan komitmen dan kesungguhannya memerangi praktik perundungan selama proses pendidikan. Dosen Ahli Hukum Perdata Undip, Yunanto, mengatakan pihak universitas sudah membentuk tim satuan tugas PPKS (Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual) dan tim anti perundungan.

Yunanto mengatakan pihak universitas juga membuka kanal pelaporan bernama “Gazebu” (Gerakan Zero Bullying). Khusus di Fakultas Kedokteran, sudah ada tindakan tegas yang pernah diberikan kepada mahasiswa.

“Untuk program dokter spesialis ini sudah ada tiga kasus yang dijatuhkan kepada mahasiswa. Hukuman terberatnya adalah berupa pemecatan (drop out),” ungkap dia.

Sebelumnya, kabar meninggalnya Aulia tersebar luas di X (dulu Twitter). Aulia disebut bunuh diri dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh karena tidak tahan dengan perundungan selama mengikuti PPDS Anestesi Undip di RSUP dr. Kariadi.

Baca juga: Undip Sebut Mahasiswi PPDS yang Diduga Bunuh Diri Punya Masalah Kesehatan

(REN)