Jakarta: Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, menyebut pemerintah harus memiliki kajian tepat dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah perlu melakukan penelitian hingga kajian akademis.

"Penelitian dan kajian dari akademisi sangat diperlukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat," kata dia dalam webinar Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! di siaran YouTube FMB9ID_IKP dikutip Selasa, 5 November 2024.

Andreasta mengatakan pemerintah harus memberikan mandat kepada peneliti agar terdapat kajian di area yang spesifik. "Misal kajian tertentu nantinya diterapkan di lokasi tertentu. Jadi tidak semuanya sama dalam konteks menu ataupun cara pemberian dan penyaluran program," tutur dia.
Kabiro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM itu menekankan keberadaan fasilitas kesehatan juga dapat menjadi salah satu sumber yang mendukung kelancaran program ini. Instansi seperti TNI dan Polri memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan makanan bergizi.

"Ada instansi-instansi seperti TNI/Polri, mereka punya titik-titik di ujung sana yang dekat dengan masyarakat," tutur dia.

Ia menegaskan dengan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan kolaborasi antar lembaga, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif. Andreasta optimistis dengan strategi tepat, program ini tidak hanya akan membantu meningkatkan status gizi masyarakat.

"Tetapi juga mendukung keberlangsungan budaya lokal dalam konsumsi makanan sehat," tutur dia.

Baca juga: Pakar UGM Sebut Program Makan Bergizi Gratis Bisa Berhasil Kalau...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang akan diberikan dua kali dalam satu hari.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan akan ada efek berganda dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, program ini tidak hanya membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih baik, tetapi juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

"Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat," ujar Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Karena itu ia meminta agar kepala daerah mulai mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. "Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain," ujar Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

"Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa," jelas Akbar.

Ia memprediksi, jika program ini berjalan sesuai rencana Prabowo-Gibran, tentu yang paling mendapat manfaatnya adalah pelaku UMKM. Mengingat, program ini benar-benar merakyat.

"Kita bicara dari sudut pandang pelaku usaha ya. Tentu yang paling dapat manfaatnya ya pelaku UMKM. Selain sasarannya para siswa, program ini juga membantu UMKM naik kelas," jelas dia.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang akan diberikan dua kali dalam satu hari.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan akan ada efek berganda dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, program ini tidak hanya membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih baik, tetapi juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

"Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat," ujar Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Karena itu ia meminta agar kepala daerah mulai mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. "Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain," ujar Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

"Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa," jelas Akbar.

Ia memprediksi, jika program ini berjalan sesuai rencana Prabowo-Gibran, tentu yang paling mendapat manfaatnya adalah pelaku UMKM. Mengingat, program ini benar-benar merakyat.

"Kita bicara dari sudut pandang pelaku usaha ya. Tentu yang paling dapat manfaatnya ya pelaku UMKM. Selain sasarannya para siswa, program ini juga membantu UMKM naik kelas," jelas dia.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Badan Gizi Nasional akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut uang sebanyak itu keluar jika program makan gratis sudah berjalan secara keseluruhan. Anggaran sebanyak Rp1,2 triliun juga bukan hanya untuk membeli bahan-bahan makanan.

"Kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta (penerima makan gratis) dan menghabiskan anggaran Rp400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelasnya dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Dan 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari ... untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," imbuh Dadan.

Dadan menjelaskan mengapa pemerintah harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Ia menyebut Badan Gizi perlu memasak makanan setiap hari, lalu menyalurkannya kepada anak sekolah. Selain itu, ia menekankan pengeluaran harian tersebut bakal menjadi uang beredar di masyarakat.

"Pemerintah Prabowo-Gibran memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia, dan yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis," tegasnya.

"Kalau nanti program ini sudah jalan menyeluruh, akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia," ucap Dadan.

Ia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, akan ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan.

Bos Badan Gizi itu mengatakan satuan pelayanan berbeda dengan dapur umum. Ini bukan sekadar tempat memasak makanan, termasuk juga offtaker dari produk pertanian lokal.

"Tahun depan (2025) minimal 5.000 satuan pelayanan. Awal (penyaluran makan gratis) 3 juta anak dulu, nanti naik 6 juta di April (2025), dan di Juli (2025) 15 juta," ungkapnya selepas acara.

"Di daerahnya yang masak-masak itu tergantung dari alat masak. Kalau alat masak tradisional itu butuh kurang lebih 45 orang-46 orang (per satuan pelayanan). Kalau asumsi tradisional, maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta (orang) karena itu pegawai lokal, ibu-ibu, anak remaja, bapak-bapak," tutup Dadan.

Badan Gizi Nasional menargetkan 30 ribu satuan pelayanan untuk menopang program ini. Mereka mematok seluruh satuan pelayanan bakal terbentuk paling lambat 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy blak-blakan soal Susu Gratis dalam Program Makan Bergizi ala pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rachmat menganggap bahwa teknologi peternakan menjadi strategi kunci dalam menjalankan susu gratis dalam program Makan Bergizi yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

"Kita kembali lagi pakai teknologi, bagaimana menghasilkan susu dengan teknologi yang paling tinggi," ujar Rachmat saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jumat (4/7/2024).

Rachmat memfokuskan pada penggunaan teknologi pembibitan sapi agar dihasilkan sapi perah yang adaptif dengan karakteristik wilayah tropis. Musababnya, selama ini sapi perah pada umumnya berasal dari wilayah nontropis alias subtropis.

"Kita punya ahli, bersama ahli-ahli di Indonesia dan ahli negara lain yang sudah bisa mengembangkan sapi untuk tropis, jadi kalau Australia punya sapi perah tropis, itu dipakai," ungkapnya.

Di sisi lain, Rachmat mengakui bahwa populasi sapi perah di dalam negeri tidak akan mencukupi untuk mengakomodir program susu gratis yang membutuhkan hingga 2,5 juta ekor sapi. Rencana impor sapi perah juga diakuinya telah masuk dalam perencanaan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan saat ini.

Rachmat pun blak-blakan bahwa program makan bergizi dan susu gratis ini akan difokuskan pada daerah yang mempunyai produksi sapi perah di sekitarnya. Namun, dia optimistis, lambat laun program andalan kampanye Prabowo-Gibran itu dapat mengantarkan Indonesia mewujudkan swasembada susu.

"Karena produksi dalam negeri belum dipenuhi tapi rencana impor itu sudah ada. Pak Mentan Amran Sulaiman sudah menyiapkan konsep program bersama Dirjen Peternakan, bahkan Presiden belum dilantik pun Pak Amran sudah bekerja," ucap Rachmat.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (17/5/2024), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pengadaan susu gratis untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Airlangga menyampaikan pada dasarnya kebutuhan susu dalam negeri yang cukup besar belum mampu dipenuhi oleh produsen lokal.

Terlebih, jumlah industri penghasil susu atau kategori diary yang besar, hanya ada di Jawa Timur, yakni Malang dan Blitar. Di sentra tersebut setidaknya memiliki masing-masing jumlah sapi perah hingga 10.000 ekor. Oleh karena itu, dirinya berharap industri diary di dalam negeri dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kebutuhan kita tinggi, kita masih tergantung impor dari Selandia Baru dan Australia. Tentu kita akan lihat lagi pertumbuhan industri ini. Kita berharap meningkatkan peternak dari masyarakat,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/5/2024).