Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Kabinet Merah Putih berisi menteri dan wakil menteri pilihannya. Salah satunya yang ia tunjuk adalah Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej untuk menjadi Wamen Hukum.

Di periode Presiden Jokowi, Eddy yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sempat duduk di posisi Wamenkumham.

Eddy lalu sempat jadi tersangka KPK dalam kasus suap-gratifikasi, kendati kemudian status tersangka itu gugur melalui sidang praperadilan.

Jogja Corruption Watch (JCW) mendorong KPK agar segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk menetapkan kembali Eddy Hiariej sebagai tersangka.

"Sebab putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding," kata Aktivis JCW Baharuddin Kamba.

Kamba mengatakan sprindik baru KPK terhadap Eddy sangat memungkinkan. Ini berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

"Ketentuan tersebut mengatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak menggugurkan tindak pidana," katanya.

"Dan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan sedikitnya dua alat bukti baru. Selain PERMA, ada pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang memungkinkan penegak hukum untuk menggunakan alat bukti yang pernah dipakai pada perkara sebelumnya," jelasnya.

Lanjut Kamba, dalam catatan JCW, aturan ini sempat dilakukan KPK di perkara eks Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurut Kamba, Eddy akan menjadi resistensi di kabinet Prabowo. Pasalnya salah satu program Prabowo adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada November 2023, KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 8 miliar. Pemberian suap ini diduga terkait pengurusan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan janji pemberian SP3 kasus di Bareskrim.

Eddy menilai KPK melakukan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum sehingga seharusnya dinyatakan batal.

Hakim praperadilan sependapat dengan Eddy. Status tersangka itu pun digugurkan, Eddy keluar dari tahanan.

"Status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 [Januari 2024] membatalkan status saya sebagai tersangka," ujar Eddy pada 4 April 2024.

Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program strategis Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Untuk mendukung program tersebut, dibutuhkan pasokan susu yang lebih banyak.

Oleh karena itu, akan ada impor 1 juta sapi perah. Sapi tersebut akan dikembangkan oleh investor agar dapat menambah produksi susu dalam negeri. Jadi, impor sapi ini tidak serta merta habis begitu saja.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda menjelaskan kebutuhan susu nasional 4,7 juta ton. Namun, capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton atau di bawah 21% dari kebutuhan.

"Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

Agung menyebut, data tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani, khususnya susu, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

"Upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang," tuturnya..

Dia memperkirakan kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG bertambah setiap tahunnya. Kementan memproyeksikan pada 2029 kebutuhan susu untuk MBG mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," terangnya.

Kementan menargetkan impor 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Pemasukan sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," pungkasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang akan diberikan dua kali dalam satu hari.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan akan ada efek berganda dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, program ini tidak hanya membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih baik, tetapi juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

"Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat," ujar Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Karena itu ia meminta agar kepala daerah mulai mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. "Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain," ujar Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

"Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa," jelas Akbar.

Ia memprediksi, jika program ini berjalan sesuai rencana Prabowo-Gibran, tentu yang paling mendapat manfaatnya adalah pelaku UMKM. Mengingat, program ini benar-benar merakyat.

"Kita bicara dari sudut pandang pelaku usaha ya. Tentu yang paling dapat manfaatnya ya pelaku UMKM. Selain sasarannya para siswa, program ini juga membantu UMKM naik kelas," jelas dia.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang akan diberikan dua kali dalam satu hari.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan akan ada efek berganda dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, program ini tidak hanya membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih baik, tetapi juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

"Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat," ujar Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Karena itu ia meminta agar kepala daerah mulai mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. "Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain," ujar Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

"Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa," jelas Akbar.

Ia memprediksi, jika program ini berjalan sesuai rencana Prabowo-Gibran, tentu yang paling mendapat manfaatnya adalah pelaku UMKM. Mengingat, program ini benar-benar merakyat.

"Kita bicara dari sudut pandang pelaku usaha ya. Tentu yang paling dapat manfaatnya ya pelaku UMKM. Selain sasarannya para siswa, program ini juga membantu UMKM naik kelas," jelas dia.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dadan mengatakan, pembagian makan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Untuk anak PAUD sampai Sekolah Dasar (SD) kelas 2, makanan akan dikirim pukul 08.00.

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," beber Dadan.

Dadan menyebut sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

"Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMP dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini," kata Dadan.

Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

"Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Program unggulan Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi hari dan siang hari.

Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo sekaligus CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo. Kondisi ini sedikit berbeda dari rancangan awal program ini yang sempat dinamai program makan siang gratis.

"Di sini saya mau luruskan ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, pemberian makan gratis sebanyak satu kali tidaklah cukup untuk membantu mengatasi persoalan gizi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah.

"Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, kenapa ranking-ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk," ujarnya.

Hashim mengatakan, Indonesia sendiri tertinggal jauh dari sejumlah negara tetangganya dalam hal pendidikan. Salah satunya ada Singapura yang masuk ke dalam jajaran negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Selain itu juga ada Korea Selatan, Finlandia dan Selandia Baru.

"Indonesia konsisten termasuk paling buruk di dunia. Kita 63 dari 70 selalu tidak bergeser," kata dia.

Rencana awalnya, program ini hanya akan diberikan kepada anak sekolah. Namun seiring dengan persiapannya, Hashim mengatakan, program MBG diperluas dengan menyasar anak di rumah dan ibu rumah tangga. Hal ini diharapkan juga dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi anak Indonesia.

Pemerintah sendiri berencana mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis 2025. Anggaran itu masuk dalam anggaran pendidikan dalam APBN 2025 yang dianggarkan Rp 722,6 triliun. Salah satu menu yang ia pastikan akan hadir dalam program ini ialah menu telur.

Melalui penggunaan produk-produk dalam negeri, ia percaya bahwa program ini mampu mendorong geliat usaha UMKM. Dengan demikian, ekonomi RI pun juga akan terkerek naik.

"Direncanakan setiap hari, kita akan sediakan 82 juta butir telur tiap hari. Nah, saya kira pasti ada anggota Kadin lewat asosiasi-asosiasi anggota pedagang ayam atau telur," ujarnya.

Program makan bergizi gratis ini menyasar setidaknya 82 juta orang penerima untuk dapat makan gratis dua kali sehari. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Hashim menyebut, dibutuhkan anggaran 450 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Dana itu pun akan berputar kembali di pasar domestik RI sehingga bisa memberi sumbangsih besar bagi perekonomian. "Ini menyangkut nanti perlu dana Rp 450 triliun. Rp 450 triliun itu disuntik ke ekonomi Indonesia," kata Hashim.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia periode 2024-2029. Ia mengungkan KADIN Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie siap mendukung program-program Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Usai pengumuman Pengurus KADIN Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Bamsoet menuturkan program unggulan Prabowo berupa Makan Bergizi Gratis perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama kalangan usaha.

"KADIN Indonesia memiliki tiga program utama dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, meningkatkan kemitraan publik-swasta dan melibatkan banyak BUMN. Kedua, menjalin kerja sama lebih erat dengan pemangku kepentingan internasional. Ketiga, pemberdayaan usaha kecil dan menengah," papar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Ia memaparkan berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tahun 2023, ada 21 juta warga Indonesia mengalami kekurangan gizi. Sementara, 21,6 persen anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting dan 7,7 persen lainnya menderita wasting atau rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

"Salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak, sehingga berakibat angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Sistem pencatatan kematian ibu pada Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sedangkan, kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945," paparnya.

Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan faktor kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Per Maret 2023, masih ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang pengeluarannya per bulannya di bawah standar garis kemiskinan, yakni Rp 550.458 per kapita per bulan.

"Realisasi program Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentu akan sangat membantu puluhan juta warga miskin sebagai wujud nyata pembangunan manusia Indonesia," tutur Bamsoet.

"Sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana salah satunya memenuhi kebutuhan gizi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia Hashim Djojohadikusumo dan pengusaha senior Aburuzal Bakrie. Hadir pula pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Dewan Penasehat Hashim Djojohadikusumo, Anggota Dewan Kehormatan Aburizal Bakrie.

Hadir juga Wakil Ketua Dewan Penasehat Sharif Cicip Sutardjo, Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung, Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Raffi Ahmad, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Clarissa Tanoesoedibjo serta Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Frasa ‘Perdagangan Pengaruh’ atau ‘Trading in Influence’ muncul kembali di media dan pembicaraan publik ketika penggunaan sebuah jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi menjadi pembicaraan publik. Tulisan ini mencoba menjelaskan apa itu Perdagangan Pengaruh dan bedanya dengan Gratifikasi dan Penyuapan.

Tulisan ini sekaligus menyambung tulisan sebelumnya di media kumparan ini, dengan judul “Buat Apa Bersusah Payah Memilih Pimpinan KPK?” untuk memasukkan delik Perdagangan Pengaruh ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, mengingat ada kelemahan mendasar dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu belum memasukkan ketentuan pidana yang mengatur apabila terjadi Perdagangan Pengaruh.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mendefinisikan Perdagangan Pengaruh sebagai janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara tidak langsung atau langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Termasuk dalam pengertian ini adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atas manfaat yang tidak semestinya agar menyalahgunakan wewenangnya.

Sampai dengan tulisan ini dibuat Perdagangan Pengaruh belum diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Praktik Perdagangan Pengaruh ini disinyalir banyak terjadi di Indonesia, namun demikian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No.19 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2021 belum memuat ketentuan tentang Perdagangan Pengaruh.

Karena belum adanya pasal yang memuat tentang hal ini, seringkali membuat Aparat Penegak Hukum sulit untuk menjerat pelakunya. Padahal korupsi itu sendiri secara substansial tidak hanya muncul dalam bentuk modus yang sederhana seperti: penggelembungan harga, penyuapan, gratifikasi, pemerasan, kecurangan dalam pengadaan dan sebagainya.

Namun ada bentuk korupsi lain yang mengkhawatirkan saat ini yaitu pembajakan fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, maupun kombinasi dan persilangan di antara keduanya. Hal tersebut dikenal juga dengan istilah state capture corruption atau korupsi yang dilakukan secara sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka.

Perdagangan Pengaruh atau Trading in Influence sendiri diatur dalam UNCAC pasal 18 huruf (a) dan (b) yang berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

a. “The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person”.

b. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.

Yang diartikan sebagai berikut:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;

b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Perdagangan Pengaruh dengan Gratifikasi dan Penyuapan

Apabila dimaknai sendiri-sendiri Perdagangan Pengaruh dibandingkan dengan Gratifikasi dan Penyuapan memiliki modus yang berbeda.

Namun demikian Perdagangan Pengaruh memiliki korelasi yang sangat erat dengan Gratifikasi maupun Penyuapan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam “Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional” mengklasifikasikan 3 (tiga) modus atau pola Perdagangan Pengaruh, yaitu:

Dalam pola ini pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/ kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu. Pola vertikal ini yang paling banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.

Model Perdagangan Pengaruh Vertikal dengan Broker ini lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah lingkaran keluarga. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik. Modal ini lazim terjadi dalam proyek-proyek pengadaan maupun penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara maupun pejabat publik lainnya.

Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, pihak yang berkepentingan bersama calo atau broker merupakan dua pihak yang aktif, sementara Pejabat Publik merupakan pihak yang dipengaruhi. Model horizontal ini banyak terjadi di lingkungan yang bersentuhan dengan partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Perdagangan Pengaruh dilakukan bersama dengan mereka yang berada di struktur pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Sehingga seringkali kita melihat pembuatan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.

Pada Perdagangan Pengaruh baik Pola Vertikal dengan calo/broker maupun Pola Horizontal, pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada pejabat publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “public official or any other person” (Pasal 18 huruf (a) UNCAC).

Selanjutnya delik Perdagangan Pengaruh dimasukkan ke dalam undang-undang apa agar dapat berkontribusi secara efektif dalam pemberantasan korupsi?

Pertama tentunya memasukkan Perdagangan Pengaruh ke dalam Undang-undang Tipikor yang saat ini memang sudah urgent untuk direvisi. Kedua, memasukkan Perdagangan Pengaruh ke dalam Undang-undang Konflik Kepentingan.

Pada tahun 2009 KPK telah membuat Kajian dan Panduan Konflik Kepentingan untuk Penyelenggara Negara, semestinya dalam hal ini Kementerian PANRB dapat menindaklanjutinya dengan membuat usulan RUU tentang Konflik Kepentingan. Ketiga, belajar dari pengalaman beberapa bulan ini Perdagangan Pengaruh perlu juga dimasukkan ke dalam RUU Kepresidenan yang saat ini mulai ramai dibicarakan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana pada Sabtu (27/9/2024) pagi.

Selain itu, Kepala Negara juga akan dianugerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha.

"Bapak Presiden besok akan menghadiri acara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha," kata Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Ia menyampaikan, penyematan itu bertempat di atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW – 992), Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara.

"Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana oleh Panglima TNI," tuturnya.

Dikutip dari laman TNI AD, Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL, khususnya Satuan Kapal Selam, yang hanya diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit di jajaran TNI yang dipandang telah berjasa, serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI AL.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bakal Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/27/19142371/jokowi-bakal-terima-brevet-kehormatan-hiu-kencana-besok.

KPK telah merampungkan penelaahan soal laporan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Ketum PSI, Kaesang Pangarep, saat melawat ke Amerika Serikat. Kaesang disebut nebeng naik jet pribadi tersebut.

Terkait hasil telaahan itu, Kaesang menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

"Sudah saya laporkan, kami menunggu keputusan dari KPK," kata Kaesang di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (24/9).

Meski begitu, Kaesang mengaku belum menerima hasil penelaahan yang telah dilakukan komisi antirasuah itu.

"Belum, belum (terima kasih penelaahan)," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut laporan hasil telaah tersebut tengah dalam penyelesaian administrasi di Direktorat Gratifikasi maupun Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Kita harapkan dalam waktu dekat proses di kedua direktorat itu dapat selesai dan dapat dibahas di tingkat pimpinan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/9).

"Dan secepatnya nanti kita akan umumkan kepada teman-teman jurnalis hasil yang sudah diputuskan di rapat pimpinan tersebut," ujar Tessa.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut hasil telaah itu sudah diserahkan ke pimpinan. Meski, Ketua KPK Nawawi Pomolango, mengaku belum menerimanya.

Adapun Kaesang dalam klarifikasinya mengakui bepergian bersama istrinya, Erina Gudono; kakak Erina, Nadya Gudono; dan seseorang yang disebut sebagai stafnya.

Dia mengaku pesawat tersebut milik temannya. Ia hanya menumpang alias nebeng.

KPK menyebut teman yang beri tebengan ke Kaesang berinisial Y. Beredar dugaan Y adalah Ye Gang, petinggi Sea Limited (Sea Group).

Ketua KPK Nawawi Pomolango menghadiri acara bertajuk 'korupsi dan konflik kepentingan, peluncuran modul akademi antikorupsi dan diskusi publik' di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/9). Nawawi memaparkan soal bahayanya konflik kepentingan.

Memulai pemaparannya, Nawawi terlebih dahulu menyampaikan pesan. Pesan ini disebutnya sebagai 'pesan yang tidak bijak'.

"Mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tetapi lebih pesan yang tidak bijak, tapi bukan pantun tapi pesan tidak bijak," kata Nawawi.

"Kalau biasanya pantun itu diikuti kata cakep, ini jangan diikutin kata cakep. Ini sudah cakep semua ngapain kita ulang kata cakep itu, tapi diganti kata CoI itu artinya Conflict of Interest, jadi selalu ingatkan kita CoI itu sangat hati-hati mengelolanya," sambungnya.

Berikut pesan Nawawi:

"Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini, kalau ada sampai memviralkan saya tetapkan royalti," pungkas Nawawi.

KPK telah merampungkan hasil analisis dari klarifikasi dugaan gratifikasi terkait penggunaan private jet oleh anak Presiden Jokowi yang juga merupakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut bahwa hasil analisis itu akan diserahkan kepada pimpinan pada hari ini, Senin (23/9).

"[Hasil analisis klarifikasi Kaesang] sudah rampung. Hari ini saya kirim ke pimpinan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/9).

Namun, Pahala belum menyampaikan lebih lanjut kapan pimpinan komisi antirasuah akan mengumumkan hasil analisis tersebut. Pimpinan KPK pun juga belum merespons saat dikonfirmasi terkait waktu pengumumannya.

"Nanti pimpinan yang umumkan," kata Pahala.

Sebelumnya, Kaesang dalam klarifikasinya mengakui bepergian bersama istrinya, Erina Gudono; kakak Erina, Nadya Gudono; dan seseorang yang disebut sebagai stafnya. Kaesang mengaku pesawat tersebut milik temannya. Ia hanya menumpang.

Hal itu disampaikannya saat menyambangi Direktorat Gratifikasi KPK di Gedung ACLC KPK pada Selasa (17/9) lalu, untuk memberikan klarifikasi.

"Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya," papar Kaesang.

"Saya juga di dalam, mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau nebeng pesawatnya teman saya," sambungnya.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa teman yang dimaksud.

"Untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan langsung ke KPK untuk lebih detailnya dan tindak lanjutnya," tutup Kaesang.

KPK menyebut teman yang beri tebengan ke Kaesang berinisial Y. Beredar dugaan Y adalah Ye Gang, petinggi Sea Limited (Sea Group).