Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program susu gratis disebut telah mendapatkan minat investasi dari salah satu perusahaan asal Vietnam.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut perusahaan ini meminta lahan seluas 10 ribu hektar untuk pengembangan sektor peternakan. Namun saat ini baru ada 3 ribu hektar lahan yang rencananya akan difungsikan untuk hal tersebut.

"Masih ada sekitar 3.000 hektar (tersedia), waktu itu sudah ada (lahan) dan Pak Mentan sama Dubes Beton sudah datang kesana dengan investor," kata Parman dijumpai di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10).

Walau begitu, Parman memastikan pihaknya menyanggupi untuk ketersediaan lahan seluas 10 ribu hektar sesuai dengan persayaratan investor Vietnam.

"Nanti insya Allah kita bisa mempunyai tanah paling sedikit mereka menghendaki satu hamparan 10 ribu hektar," urainya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah, dan indusri pengolahan susu untuk mendukung program susu gratis Presiden Prabowo Subianto.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini" terang Amran dalam keterangannya, Rabu (25/9) lalu.

Investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Amran sebelumnya beberapa waktu lalu ke Vietnam.

"Ini (investor) merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton." ungkap Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Program unggulan makan bergizi gratis milik presiden terpilih Prabowo Subianto disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.

"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepadaBisnis, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, jelas Khudori, untuk memastikan angka produksi susu sapi itu terealisasi maka dibutuhkan eksekusi di lapangan. Menurutnya, mengimpor satu juta ekor sapi perah juga menjadi tantangan tersendiri.

"Pertama, siapa yang mengimpor? Jika pemerintah, bagaimana anggarannya. Jika swasta, siapakah yang mau? Karena mereka pasti bersaing dengan industri pengolahan susu yang ada," jelasnya.

Dia juga mempertanyakan siapa yang akan memelihara 1 juta sapi perah dan lokasi pemeliharaan sapi tersebut. Alhasil, untuk memelihara jutaan sapi perah impor sebanyak itu perlu menggandeng peternak. Begitupun dengan skema keterlibatan peternak dengan pengimpor yang menguntungkan kedua belah pihak.

Khudori juga mempertanyakan regulasi yang dibuat untukmembuat program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan. Terlebih, lanjur dia, saat ini industri pengolah susu bebas mengimpor susu.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar susu yang diproduksi dari impor sapi perah bisa kompetitif dan diserap industri pengolah susu, termasuk untuk memenuhi Pangan Bergizi Gratis. "Hampir bisa dipastikan, harga susu impor dan berbagai komponennya saat ini lebih murah," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, pemerintah akan menggandeng 40 perusahaan untuk pengadaan susu gratis yang masuk dalam program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pengadaan susu gratis tersebut akan didukung impor sapi perah yang realisasinya dilakukan dalam waktu dekat.

Nantinya 40 perusahaan itu yang akan melakukan teknis importasi.

"Susu, sekarang kita lagi berusaha. Kita lagi berusaha untuk pemenuhan ini. Memang susu ini kan, kemarin sudah dibuka oleh pemerintah. Ada sekitar 40 perusahaan yang untuk importasi bakalan sapi perah," ujar Prihasto di sela-sela acara Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

"Sesegera mungkin. Ini kan program ini harus segera berjalan. Sesegera mungkin kita harus mengeksekusi ini ya. Tinggal kesiapan dari para pelaku usahanya ya seperti apa," tegasnya.

Prihasto juga memastikan impor sapi dilakukan tahun ini mengingat pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah semakin dekat.

Hanya saja, ia belum memberikan rincian daftar 40 perusahaan yang telah bekerjasama dengan pemerintah untuk susu gratis.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Diketahui, program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis.

Namun pemerintah terkendala suplai susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi sinyal susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo Subianto. KKP menggandeng mitra-mitra terkait, mulai dari asosiasi hingga kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengembangkan potensi produk tersebut.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat BRIN, Ekowati Chasanah, mengatakan bahwa sejatinya susu ikan ini bukan sepenuhnya berasal dari ikan, tapi bahan utamanya ialah Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

"Jadi kalau dibilang susu ikan itu kan memang misleading, artinya kalau secara definisi itu salah dan juga dimarahin sama BPOM juga. Intinya ini bukan susu yang dari kelenjar susunya ikan," kata Prof Ekowati di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Rabu (09/10/2024).

"Bahan utamanya ini (HPI) bersifat mudah larut air, maka HPI lebih luas aplikasinya dan memiliki potensi sebagai pangan fungsional karena kandungan peptida (molekul asam amino)," lanjutnya

Ia juga mengatakan bahwa susu ikan ini bisa dijadikan sebagai alternatif tambahan untuk menawarkan manfaat gizi khusus dari protein ikan. Namun HPI tidak dimaksudkan untuk mengganti susu sapi.

Dia menjelaskan HPI lebih mudah diserap usus karena sudah dalam bentuk protein pendek dan asam amino bebas. Sehingga cocok untuk pasien pasca-sakit dan balita yang memerlukan pasokan protein dalam waktu dekat.

"Nah ini kalau kita lihat ikan itu tidak kalah dengan sumber pangan yang berprotein tinggi, jadi punya justru asam amino esensialnya tuh lengkap," ujarnya

"Susu ikan ini bisa berasal dari ikan campuran tapi, yang perlu diketahui pasti adalah bahwa meskipun ikan campuran dan murah yang penting ikannya harus segar karena itu adalah kunci dari ini semua," tutupnya

Simak Video: IDI: Susu Ikan Bisa Jadi Alternatif Buat Anak yang Tak Suka Makan Ikan

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pemerintah daerah (pemda) agar mengalokasikan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Bahri mengatakan bahwa dukungan yang bersumber dari APBD 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal alokasi anggaran makan bergizi sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemda wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBN 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan," ujar Bahri dalam acara Sosialisasi belum lama ini.

Namun, dalam hal pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBB 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian perubahan APBD 2025. Yakni dengan mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD 2025 dan kemudian memberitahuan kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya akan ditampung pada perubahan APBD 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD 2025 dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 2025.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Makan bergizi gratis ini akan diarahkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan hidrolisat protein ikan (HPI) yang merupakan bahan baku utama susu ikan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan lantaran bau amis, alergi, hingga sulit untuk dimakan karena berduri.

Menurutnya, HPI memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (29/9/2024).

Hasilnya, lanjut dia, adalah susu ikan yang aman dikonsumsi serta tidak berbau amis sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk HPI adalah minuman protein ikan seperti SURIKAN yang bebas laktosa dan kaya akan nutrisi seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

Adapun, ikan yang dapat dijadikan bahan baku susu ikan merupakan ikan dengan edible portion atau bagian yang dapat dimakan dalam jumlah sedikit, nilai ekonomi yang rendah, tapi ketersediaannya sangat melimpah sepanjang tahun.

Salah satu yang berpotensi untuk diolah sebagai produk inovatif berbasis ikan seperti susu ikan adalah ikan selar. Trenggono mengungkapkan, produksi ikan jenis ini stabil selama beberapa tahun terakhir dengan Maluku dan Sulawesi Utara sebagai produsen terbesar ikan selar.

Dari sisi kandungan gizi, Trenggono mengklaim bahwa susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji, sedangkan susu sapi hanya mengandung 6 gram.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa susu ikan kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non-esensial, serta tidak mengandung laktosa.

“Ini menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa,” ujarnya.

Di sisi lain, Trenggono menyebut bahwa produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045 mengingat kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria, menyambut baik inisiatif KKP dalam mengolah ikan menjadi susu ikan. Dia menilai, inovasi ini sangat positif untuk pemenuhan gizi masyarakat yang jumlahnya akan terus bertambah.

“Kami sangat mendukung inovasi susu ikan ini. Ikan memiliki protein yang besar dan keberadaanya sangat melimpah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia berpotensi untuk mensubstitusikan susu sapi dengan susu yang terbuat dari protein ikan, alias susu ikan. Apalagi, pemerintah tahun lalu telah meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia.

Produk ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang dapat digunakan oleh industri makanan.

“Salah satunya itu bisa dibuat untuk produk susu ikan,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Adapun, produksi ikan Indonesia mencapai 24,7 ton per tahun. Dengan total produksi tersebut, Teten melihat potensi yang cukup besar untuk diolah sebagai alternatif pengganti susu sapi. Mengingat, 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, ID Food tengah mempertimbangkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, rencana BUMN Pangan itu untuk membangun mega farm kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” kata Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan 1.550 hektare di Poso, Sulawesi Tengah, untuk memproduksi 1,8 juta ton susu per tahun. Ini sejalan dengan program susu gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Bank Tanah Perdananto Aribowo menegaskan pihaknya mendukung penuh program Prabowo. Nantinya, lahan di Poso bakal dipakai untuk membangun industri sapi perah dan pengolahan susu.

"Kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah ini," kata Aribowo dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).

"Ini tentu menjadi hal yang sangat baik dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Poso. Muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran, dan juga mengurangi kemiskinan," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ari itu mengatakan aset Bank Tanah di Lembah Napu, Poso mencapai 6.647 hektare. Khusus untuk keperluan reforma agraria ditetapkan 1.550 hektare dari hak pengelolaan lahan (HPL) Bank Tanah.

Ari mengatakan lahan tersebut berada di atas ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut (MDPL). Dengan begitu, wilayah ini diklaim cocok untuk peternakan, perkebunan, dan pertanian.

Ia merinci beberapa alasan mengapa lahan di Poso yang dipilih untuk proyek susu gratis Prabowo. Pertama, tanah tersebut sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan, yakni kondisinya sudah clean and clear.

Kedua, Ari mengatakan infrastruktur jalur logistik lahan di Poso cukup memadai. Ketiga, letak geografisnya cukup terjangkau ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lahan milik Bank Tanah itu juga sudah ditinjau oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kedatangannya ke Lembah Napu, Poso menjadi tindak lanjut kunjungan ke Vietnam beberapa waktu lalu untuk menggaet investor.

"Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Bapak Presiden terpilih (Prabowo Subianto) untuk kita membangun peternakan, dairy cattle, untuk produksi susu di sini," jelas Amran.

Andai investasi di Poso berjalan mulus, Indonesia bisa memproduksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun. Pemenuhan tersebut diperkirakan mulai terealisasi dalam 3 tahun-5 tahun mendatang.

"Artinya, ini separuh dari total kita impor 3,7 juta ton susu per tahun. Kami memohon ke seluruh masyarakat Poso, Sulawesi Tengah, untuk mengawal dengan baik," tandasnya.

PALU, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memboyong investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah dan pengolahan susu di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Ini akan mendukung program unggulan Makan Bergizi Gratis yang salah satu komponennya adalah pemberian susu dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto

“Salah satu program utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto adalah makanan bergizi kepada siswa semua tingkatan, ibu hamil dan ibu menyusui. Salah satu komponen dari makan bergizi adalah pemberian susu,” jelas Staf Ahli Menteri Pertanian, Nasrulloh dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Selasa (24/9/2024) seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan Kementan membawa TH Group sebagai perusahaan industri dan peternakan sapi terbesar di Vietnam, yang menyediakan 50% kebutuhan susu di Vietnam. “Ini hasil kunjungan Mentan ke Vietnam dan TH Group bersedia melakukan investasi di Indonesia,” beber Nasrulloh.

Dikutip dari laman thgroupglobal.com, TH Group mengembangkan peternakan sapi di sejumlah provinsi di Vietnam. Sejak didirikan pada 2009, TH Group mengoperasikan sejumlah proyek makanan dan minuman termasuk produksi dan pemrosesan susu segar, susu kacang, sayur, herbal, air murni, jus buah.

Nasrulloh menerangkan, pemerintah menawarkan TH Group untuk menempati lokasi di Napu, Sulawesi Tengah sesuai hasil survei. Ia berharap, lokasi itu sesuai dengan yang diharapkan TH Group. “Dari status tanah oleh Bank Tanah sudah selesai,” imbuh dia.

Nasrulloh menambahkan supaya pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terakhir bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program itu. Hingga pada gilirannya terjadi percepatan investasi, sehingga terjadi realisasi investasi TH Group di Indonesia.

Dikutip dari situs Bank Tanah, terdapat tanah seluas 6.647 hektar di Napu, Poso, dengan topografi lahan yang cenderung rendah dengan ketinggian berkisar antara 1048-1400 mdpl. Bidang hak pengelolaan lahan (HPL) dilalui dengan Jalan Provinsi yaitu Jalan Dongi-Dongi Watumaeta dengan lebar jalan sekitar 4 meter. Bidang HPL di Poso berjarak tempuh 117 km dari Kota Palu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

INDONESIA merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Potensi kelautan ini tersebar pada 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wilayah teritorial dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Berdasarkan data dari Bank Dunia (2021), ekonomi laut berkontribusi menjadikan Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan total nilai sekitar 27 miliar dollar AS terhadap PDB dan memenuhi 50 persen kebutuhan protein masyarakat.

Potensi ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mampu menyerap lebih dari 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia (Menteri KKP, 2020).

Namun sayangnya, menurut data Menteri KKP (2024), kontribusi ekonomi PDB sektor kemaritiman dari tahun 2020 hingga 2023 hanya berkisar 14 persen.

Persentase ini lebih kecil dibandingkan PDB negara yang potensi lautnya lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Thailand, dan Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30 persen PDB.

Blue economy menawarkan solusi holistik melalui pemanfaatan modal sumber daya alam dengan penggunaan teknologi berkelanjutan. Hilirisasi, agro-maritim industri, dan inovasi memainkan peran krusial dalam mewujudkan hal tersebut.

Cita-cita untuk menjalankan ekonomi biru (blue economy) masih menemui banyak tantangan. Nelayan masuk dalam profesi termiskin di Indonesia. Hal ini diperparah dengan anomali iklim yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan.

Menurut data BPS Desember 2023, nilai tukar nelayan (NTN) turun 0,99 persen dibandingkan rata-rata NTN pada 2022, yaitu hanya sebesar 105,40 yang berarti nelayan belum cukup mendapatkan keuntungan dari mata pencahariannya.

Hal ini menjadi penyebab turunnya minat anak muda menjadi nelayan karena tidak menjamin masa depan mereka.

Bahkan, data Kompas pada November 2023, memperkirakan jumlah petani dan nelayan akan berkurang hingga 1 juta orang pada 2030.

Karakteristik Indonesia dengan sumber daya alam, tenaga kerja yang berlimpah dengan keterampilan sederhana, dipandang potensial untuk menerapkan strategi industri berbasis luas (broadbase industry).

Strategi ini diharapkan mampu menjawab fenomena yang terjadi di masyarakat nelayan saat ini. Sentuhan teknologi madya melengkapi agar peralatan industri lebih mudah untuk dioperasikan oleh masyarakat.

Industri ini dapat diterapkan dalam skala kecil hingga besar dengan merangkul banyak pihak mulai dari keterlibatan nelayan, koperasi, UMKM, bahkan investor asing sekalipun.

Salah satu industri berbasis luas dengan konsep hilirisasi adalah industri pengolahan ikan low economy fish menjadi produk bernilai tambah dengan 100 persen TKDN teknologi madya, yaitu proses pembuatan tepung Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Menurut Perpres No. 81 /2024, pemerintah mengharapkan terjadinya percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

INDONESIA merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Potensi kelautan ini tersebar pada 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wilayah teritorial dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Berdasarkan data dari Bank Dunia (2021), ekonomi laut berkontribusi menjadikan Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan total nilai sekitar 27 miliar dollar AS terhadap PDB dan memenuhi 50 persen kebutuhan protein masyarakat.

Potensi ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mampu menyerap lebih dari 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia (Menteri KKP, 2020).

Namun sayangnya, menurut data Menteri KKP (2024), kontribusi ekonomi PDB sektor kemaritiman dari tahun 2020 hingga 2023 hanya berkisar 14 persen.

Persentase ini lebih kecil dibandingkan PDB negara yang potensi lautnya lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Thailand, dan Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30 persen PDB.

Blue economy menawarkan solusi holistik melalui pemanfaatan modal sumber daya alam dengan penggunaan teknologi berkelanjutan. Hilirisasi, agro-maritim industri, dan inovasi memainkan peran krusial dalam mewujudkan hal tersebut.

Cita-cita untuk menjalankan ekonomi biru (blue economy) masih menemui banyak tantangan. Nelayan masuk dalam profesi termiskin di Indonesia. Hal ini diperparah dengan anomali iklim yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan.

Menurut data BPS Desember 2023, nilai tukar nelayan (NTN) turun 0,99 persen dibandingkan rata-rata NTN pada 2022, yaitu hanya sebesar 105,40 yang berarti nelayan belum cukup mendapatkan keuntungan dari mata pencahariannya.

Hal ini menjadi penyebab turunnya minat anak muda menjadi nelayan karena tidak menjamin masa depan mereka.

Bahkan, data Kompas pada November 2023, memperkirakan jumlah petani dan nelayan akan berkurang hingga 1 juta orang pada 2030.

Karakteristik Indonesia dengan sumber daya alam, tenaga kerja yang berlimpah dengan keterampilan sederhana, dipandang potensial untuk menerapkan strategi industri berbasis luas (broadbase industry).

Strategi ini diharapkan mampu menjawab fenomena yang terjadi di masyarakat nelayan saat ini. Sentuhan teknologi madya melengkapi agar peralatan industri lebih mudah untuk dioperasikan oleh masyarakat.

Industri ini dapat diterapkan dalam skala kecil hingga besar dengan merangkul banyak pihak mulai dari keterlibatan nelayan, koperasi, UMKM, bahkan investor asing sekalipun.

Salah satu industri berbasis luas dengan konsep hilirisasi adalah industri pengolahan ikan low economy fish menjadi produk bernilai tambah dengan 100 persen TKDN teknologi madya, yaitu proses pembuatan tepung Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Menurut Perpres No. 81 /2024, pemerintah mengharapkan terjadinya percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Selain itu, Peraturan Presiden No. 34 tahun 2022 sebenarnya telah mengamanatkan untuk mendorong industri HPI dalam sektor hilirisasi perikanan.

Jika industri ini dikembangkan akan dapat membuka keran hilirisasi perikanan yang lebih luas, karena HPI dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis produk turunannya, mulai dari food, feed, fertilizer, hingga pharmacy.

Skema industri berbasis luas ini telah berjalan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sejak tahun 2017 dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tahun 2021 dengan didanai dan dikelola langsung oleh pihak swasta.

Salah satu produk turunan HPI adalah “minuman bergizi” yang merupakan minuman bergizi yang kaya protein hewani.

Minuman ini merupakan hasil proses hidrolisa enzimatis yang mengandung asam amino esensial dan non-esensial dengan omega 3 (EPA dan DHA). Segelas minuman ini, mengandung 9 gram protein hewani, lebih tinggi 30 persen dari susu sapi.

Menurut analisis Prof. Dr. Ekowati Chasanah dari BRIN, tingkat penyerapan protein dari minuman ini mencapai 93,61 persen terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan berat badan, daya cerna serta penyerapan protein.

Minuman bergizi, produk turunan HPI dapat menjadi alternatif komplementer program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis.

Dibandingkan susu sapi yang kabarnya akan diimpor sebanyak 1,1 juta sapi perah hingga menelan anggaran Rp 49,5 triliun.

Namun demikian, akan lebih bijak jika pemerintah memprioritaskan pemberian minuman bergizi produk turunan HPI, dengan penguatan Perpres No 34/22 dan Perpres No. 81/2024 melalui penetapan “program strategis nasional” bagi industri HPI.

Program ini akan menghemat biaya, dengan harga produksi jauh lebih murah. Pasalnya, ketersediaan bahan baku sebagai sumber daya lokal yang sangat melimpah.

Selain itu sebagai pertimbangan, jika saja hanya 1 persen substitusi susu sapi bagi program minum susu gratis, industri HPI dapat menggerakkan roda perekonomian minimal pada 7.200 nelayan dan membuka lapangan kerja hingga 16.316 orang.

Skema industri ini juga akan menggerakkan koperasi masyarakat nelayan sehingga denyut perekonomian desa nelayan akan tumbuh yang selama ini terpuruk.

Melalui program ini, sumber daya ikan lokal Indonesia akan termanfaatkan dengan sentuhan teknologi tepat guna.

Kondisi tersebut, dapat menjadi pintu masuk potensi ekonomi biru dan menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui peningkatan produk berkualitas dan bernilai tambah.

Program ini, dapat menjadi solusi bagi pengentasan masalah gizi stunting, meningkatkan pendapatan PDB, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat nelayan menuju masa depan Indonesia emas yang berkualitas.

Produk susu ikan digadang-gadang menjadi pengganti susu sapi dalam program makanan bergizi yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Produk ini dibuat dari hidrolisat protein ikan yang bahan bakunya sepenuhnya lokal dan diproduksi oleh PT Berikan Bahari Indonesia.

Profil Berikan dan Asal Usul Susu Ikan

PT Berikan Bahari Indonesia adalah anak usaha dari PT Berikan Teknologi Indonesia yang didirikan oleh beberapa ahli di bidang pengolahan makanan, desain mesin, dan fabrikasi baja pada 2019. Mengutip situs Berikan Teknologi, perusahaan ini dibangun bertujuan untuk menciptakan solusi pengolahan makanan dan mesin kustom sesuai kapasitas dan proses.

Beberapa layanan Berikan Teknologi adalah peyediakan peralatan dengan desain daya tahan tinggi, suku cadang, layanan pemeliharaan, atau modifikasi untuk peralatan lainnya di bidang pengolahan makanan. Adapun berikan teknologi memiliki pabrik pengolahan hidrolisat protein ikan atau HPI dengan nama PT Berikan Bahari Indonesia

Pabrik ini diklaim sebagai produsen HPI pertama di Indonesia yang dapat mengolah 90 ton ikan menjadi 30 ton HPI per bulan. Penelitian terkait HPI telah dilakukan sejak 2019. Namun, Berikan Teknologi baru membangun fasilitas produksinya pada 2022.

CEO Berikan Teknologi Yogi Aribawa Krisna mengatakan, pihaknya menyerap ikan petek dari nelayan di sepanjang pesisir Indramayu hingga Subang. Ikan petek yang tadinya dibuang atau dijadikan ikan asin setelah ditangkap kini dihargai hingga Rp 10.000 per kilogram dalam kondisi segar untuk dijadikan HPI.

Yogi mencatat dapat menyerap 90 ton ikan petek untuk menghasilkan 30 ton HPI setiap bulan. Sebanyak 60% dari total volume HPI digunakan untuk kebutuhan Surikan yang diproduksi di Bekasi oleh PT Berikan Protein yang juga merupakan anak usaha PT Berikan Teknologi.

HPI yang diproduksi di Indramayu saat ini diserap oleh empat jenis industri, yakni pakan, pupuk, farmasi, dan pangan. Yogi tidak menjelaskan kontribusi industri lain dalam penyerapan volume HPI. Namun. HPI yang diserap oleh industri farmasi memiliki nilai tertinggi.

Ia menjelaskan, pada HPI untuk industri pangan, pekerja Berikan Teknologi harus membuang semua organ ikan petek sebelum dicacah menggunakan mesin. Bentuk ikan berubah menjadi seperti bubur kertas setelah dicacah oleh mesin.

Proses selanjutnya adalah memindahkan bubur ikan tersebut ke mesin hidrolisis. Proses tersebut akan memotong rantai molekul protein ikan petek dan mengubahnya menjadi asam amino. Bubur ikan yang tadinya berwarna abu-abu berubah menjadi cairan berwarna kuning dalam hitungan detik.

Tahap terakhir dalam pembuatan HPI adalah mengalirkan asam amino tersebut ke spray dryer yang akhirnya mengubah bentuk asam amino tersebut menjadi bubuk HPI.

Yogi mengaku harus merogoh kocek sekitar Rp 15 miliar untuk membangun seluruh fasilitas tersebut. Menurutnya, biaya operasi HPI berbeda-beda sesuai dengan jenis industri yang membutuhkan.

Pada pembuatan susu ikan, bubuk HPI dikirimkan ke pabrik Surikan di Bekasi untuk dicampurkan dengan perisa, gula, dan bahan lainnya sambil dipanaskan sebelum akhirnya dikemas.

Ia mengklaim pabrik di Indramayu dapat memproduksi 80 ton susu ikan dalam bentuk cair per bulan jika seluruh produksi HPI dijadikan susu ikan. Angka tersebut setara dengan 3,5 juta botol berukuran 215 mililiter.

Menurut Yogi, bisnis pengolahan HTI sangat prospektif. Ia memperkirakan, imbal investasi atau IRR pabrik pengolahan Hidrolisat Protein Ikan dapat mencapai 130% per tahun.

"Faktor paling menarik yang saya lihat dari investasi ini adalah periode pengembalian modalnya atau hanya 1,5 tahun," kata

Susu ikan pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Agustus 2023. Ia memperkenalkannya sebagai produk kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia. Produk susu ikan juga telah dijual secara daring di sejumlah e-commerce dengan merek dagang Surikan.