Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia dalam memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ke sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja seperti pertanian dan UMKM, dinilai menjadi langkah tepat.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menilai kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah yang akan berdampak besar kepada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Melalui insentif bagi perbankan tersebut, akan banyak sektor yang merasakan manfaatnya.

Namun, Asmo melihat kebijakan ini tidak dapat berjalan sendiri. Melainkan harus diimbangi dengan langkah pemerintah dalam memberikan kebijakan fiskal.

Pertama, memangkas biaya-biaya input sektor produksi. Kedua, mengembalikan daya beli masyarakat agar produk-produk industri lebih meningkat. Ketiga, menjaga kestabilan harga pangan utama agar kantong masyarakat tidak semakin mengecil.

"Kebijakan ekspansif fiskal dan moneter tentu akan mendorong perbankan menyalurkan kredit produktif," tuturnya, dikutip Jumat (18/10/2024).

Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) merupakan jamu manis dari Bank Indonesia (BI) — berupa penurunan giro wajib minimum (GWM) yang besarannya tergantung besarnya kredit yang dikucurkan — bagi perbankan untuk mengucurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang telah ditentukan.

Sebelumnya, BI memberikan insentif likuiditas demi mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Di mana sektor yang menjadi prioritas adalah hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebutkan KLM tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli, tetapi juga untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, yang akan sangat mendukung target ekonomi pemerintah di masa mendatang.

Peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor properti hingga otomotif berpotensi meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, manufaktur otomotif, serta jasa pendukung lainnya, yang akan membantu menurunkan tingkat pengangguran.

Lebih lanjut lagi, peningkatan penyaluran kredit ke sektor padat karya tersebut juga akan berdampak positif pada rantai pasok yang lebih luas, mulai dari sektor produksi bahan bangunan hingga industri komponen otomotif.

“Dampak ini akan menciptakan lapangan kerja tambahan, yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.

Akankah Dampak Signifikan?

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 sebesar 10,85% year on year (YoY). Sayangnya, pertumbuhan kredit UMKM menjadi yang paling rendah, yakni sebesar 5,04%, ketimbang kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% YoY, 10,88%, dan 12,26%.

Sementara hingga minggu kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM senilai Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Untuk itu, per 1 Januari 2025 BI berencana melakukan ekspansi sektor prioritas yang pro-job, seperti pertanian dan UMKM.

“Serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (17/10/2024).

Meski demikian, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat semangat bank sentral dalam menekan jumlah pengangguran tidak akan berdampak signifikan.

Riefky menyebutkan isu saat ini berkembang adalah dunia usaha belum produktif karena investasi yang terhambat dan iklim usaha yang tidak bersahabat.

Sebut saja industri tekstil yang semakin ‘rajin’ melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), imbas gempuran produk impor dan lemahnya penegakan hukum dari kementerian terkait.

“Insentif boleh saja diberikan, itu akan meningkatkan penyerapan kredit dan akan meningkatkan dunia bisnis. Tapi tak akan terlalu signifikan sampai isu tersebut selesai,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan memperluas kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya mulai 1 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor tersebut.

Deputi Gubernur BI Juda Agung melaporkan bahwa per September 2024 penyaluran kredit perbankan tumbuh 10,85% yoy.

Adapun, pertumbuhan yang moncer ini ditopang oleh sejumlah sektor, meliputi pertambangan sebesar 26,7%, listrik, gas, dan air (LGA) 15,9% kemudian pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya mencapai 17,5%; dan jasa dunia usaha 16%.

“Jadi, driver dari pertumbuhan kredit hingga bulan September itu lebih banyak memang sektor-sektor yang bersifat padat modal atau capital intensive seperti pertambangan dan sebagainya,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana diketahui, saat ini bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Dengan demikian, insentif yang sudah banyak diberikan kepada sektor-sektor padat modal, kini membuat BI akan memprioritaskan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang bersifat padat karya atau labor intensive untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pasalnya, sektor padat karya untuk saat ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mini, seperti pertanian yang tumbuh terbatas 7,4%, industri pengolahan yang salah satu yang terbesar juga hanya mencapai 7,22%, dan perdagangan hanya tumbuh 8,4%. “Jadi, ini memang kita menggeser kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa kebijakan ini akan menciptakan siklus positif.

Dimulai dari peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Selanjutnya, dengan bertambahnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat, diikuti oleh peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ini insya Allah kita akan kebut nih dalam bulan ini, bulan depan, supaya bisa efektif kita implementasikan per 1 Januari 2025,” tandas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sedang meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Respons Bankir

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Perbesar

Proyek pembangunan perumahan di Kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).- JIBI/Bisnis/Rachman.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Adapun, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mulai mengkaji strategi penyaluran kredit di tengah rencana pengalihan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif dari BI untuk memfokuskan perhatian pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, karena dengan mengalihkan insentif, BI mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang padat karya.

Risiko Sektor Padat Karya

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat membantu meningkatkan investasi di bidang-bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

“Akan tetapi, sektor padat karya seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi, khususnya bank yang belum banyak menyalurkan kredit kepada sektor padat karya harus mempersiapkan strategi manajemen risiko yang baik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dia pun menuturkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya atas kebijakan ini, maka perseroan masih harus mempelajari lebih lanjut setelah ketentuan dimaksud sudah dikeluarkan oleh BI.

“Harus diingat juga bahwa ada beberapa sektor prioritas dalam perhitungan insentif KLM pada saat ini juga tergolong industri padat karya seperti perdagangan dan pariwisata,” ucapnya.

Ke depan, kata Efdinal, Bank Oke juga harus melihat apakah perlu perlu menyesuaikan strategi penyaluran kreditnya agar lebih fokus pada sektor padat karya. Lagi-lagi, karena sektor padat karya seringkali memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Terakhir, dirinya menyebut secara keseluruhan langkah BI ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bank Oke untuk beradaptasi dan memanfaatkan insentif tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank menengah hingga besar optimistis penyaluran kredit makin optimal di tengah rencana Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan pemberian insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya mulai 1 Januari 2025.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Dari kalangan bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut memandang implementasi KLM merupakan hal positif dalam mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang padat karya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

“Kami optimis penyesuaian KLM tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” ucap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 15,5% YoY menjadi Rp850 triliun per Juni 2024. Pertumbuhan di atas rata-rata industri ini ditopang oleh penyaluran kredit pruden ke berbagai sektor.

Adapun kontributor terbesar bagi pertumbuhan total kredit BCA adalah sektor jasa keuangan dan pertambangan non-migas. Di sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) BCA berada di posisi cukup memadai, per Juni 2024, LDR perusahaan berada di 72,7%.

Ke depannya, BCA senantiasa akan menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global.

“Kami juga berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin,” ucapnya.

Perlu diketahui, Bank Indonesia (BI) memang berencana meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Pada dasarnya, BI mengucurkan insentif KLM maksimal sebesar 4%. Rinciannya, apabila bank memberikan pembiayaan ke sektor prioritas, insentif maksimal 2,2%, insentif kepada bank dengan RPIM di atas 30% sebesar 1,3%, dan memberikan insentif kepada sektor hijau akan mendapat insentif sebesar 0,5%.

Sementara pada realisasinya, Perry menuturkan saat ini rata-rata bank menerima insentif sebesar 3,4%. “Kami akan naikkan ya hampir mendekati 4%. Tapi realokasi ke sektor-sektor yang lebih pro-job. Tentu saja dengan memastikan NPL-nya tidak lebih dari 5%,” jelasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) berencana memperluas penggunaan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) pada awal tahun 2025. Rencana tersebut diumumkan kala laju pertumbuhan kredit sedang mengalami perlambatan.

Seperti diketahui, hingga September 2024, pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 10,8% secara tahunan (YoY). Ini menjadi pertumbuhan paling lambat sepanjang tahun berjalan.

Adapun, perluasan insentif dari bank sentral yang bakal berdampak pada pemangkasan kewajiban rasio giro wajib minimum (GWM) ini menyasar sektor-sektor padat karya. Mengingat, pertumbuhan kredit di sektor tersebut memang tak sebesar sektor padat modal.

Ambil contoh, kredit di sektor pertanian dan industri pengolahan di periode yang sama hanya tumbuh sekitar 7%. Sementara, kredit di sektor perdagangan sedikit lebih baik dengan tumbuh 8%.

Sebagai perbandingan, kredit di sektor pertambangan masih mampu tumbuh sekitar 26,7% dan dilanjutkan kredit ke sektor pengangkutan, telekomunikasi yang juga tumbuh hingga 16%.

“Kami harapkan juga dengan adanya refocusing ke sektor yang menyerap tenaga kerja diharapkan ini akan membantu upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ia pun bilang bahwa pemberian insentif ini nantinya akan beberapa treshold dari masing-masing sektor. Di mana, pada intinya insentif ini untuk mendorong kredit yang lesu.

Juda juga berharap nantinya insentif ini bakal dimanfaatkan oleh bank, terkhusus untuk benar-benar disalurkan sebagai kredit. Mengingat, insentif ini juga sebelumnya sangat dimanfaatkan oleh bank.

Ia mencontohkan di September 2024, capaian insentif yang disalurkan BI telah mencapai Rp 256,06 triliun setara dengan 3,44% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Ini naik dari akhir Oktober 2023 yang saat itu baru sekitar Rp 137,7 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, juga mendukung rencana BI untuk memperluas insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor-sektor padat karya.

Berdasarkan realisasi pada Agustus 2024, Dian melihat kredit pada sektor-sektor usaha yang mendapat insentif KLM dari Bank Indonesia tersebut terus tumbuh secara konsisten. Harapannya, itu juga nantinya berdampak pada sektor-sektor padat karya.

Bukan tanpa alasan, sektor padat karya yang semakin bertumbuh dan bergairah, kata Dian, akan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi.

“Tentunya akan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan perekonomian yang sangat positif,” ujar Dian.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk, Teuku Ali Usman, mengatakan, sektor padat karya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk stakeholder terkait.

Meski demikian, Ia melihat penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, perkebunan, dan pertanian, secara akumulasi masih dapat tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 190,98 triliun hingga Agustus 2024.

Pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan kredit Bank Mandiri secara keseluruhan. Di periode yang sama, kredit bank berlogo pita emas ini meroket hingga 23% YoY pada periode tersebut menjadi Rp 1.222,13 triliun.

“Pertumbuhan kredit akan difokuskan kepada sektor-sektor yang prospektif sesuai Loan Portfolio Guideline dengan tetap menjaga tingkat diversifikasi portofolio sesuai risk appetite,” ujar Ali.

Direktur Distribution and Institutional Funding, PT Bank Tabungan Negara Tbk, Jasmin menambahkan bahwa pihaknya juga akan memanfaatkan perluasan insentif tersebut. Sembari menunggu, sektor-sektor apa saja yang akan diperluas.

“Kami kan ada kredit UMKM juga yang beberapa juga padat karya,” ujar Jasmin.

Ia menuturkan, selama ini BTN sudah insentif 4% dari BI sebagai pengurangan GWM karena penyaluran kredit terhadap sektor prioritas sesuai kebijakan KLM, salah satunya properti.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran insentif Kebijakan Insentif LikuiditasMakroprudensial (KLM) telah mencapai Rp256,5 triliun hingga minggu kedua Oktober 2024. Namun, insentif KLM yang diterima oleh bank umum swasta nasional (BUSN) pada Oktober sedikit berkurang dibandingkan bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kelompok bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp119 triliun, BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Dibandingkan dengan September 2024, insentif untuk BUSN turun dari Rp110,5 triliun, sementara alokasi untuk ketiga kelompok bank lainnya, seperti BUMN naik dari Rp118,6 triliun, BPD dari Rp24,4 triliun, dan KCBA dari semula Rp2,6 triliun.

“Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024.

Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ke depan, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10%-12%.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi KLM. untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kata Perry, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha,

“[Hal ini] agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tengah fokus menggairahkan kredit korporasi di sejumlah sektor padat karya. Kebijakan insentif makroprudensial (KLM) pun kini disiapkan untuk mendongkrak kredit di sektor tersebut.

Pada Rapat Dewan Gubernur BI pekan lalu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa saat ini kredit korporasi lebih banyak ditopang oleh sektor yang banyak di sektor padat modal. Sementara, Perry bilang permintaan kredit korporasi untuk sektor kredit sektor padat karya masih perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, sektor padat karya adalah kegiatan korporasi yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Salah satu contoh dari sektor tersebut adalah industri pengolahan baik itu tekstil hingga makanan dan minuman.

Jika menilik data BI, memang terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di industri pengolahan, terlebih untuk kredit investasi. Per Agustus 2024, penyaluran kredit investasi di sektor tersebut hanya tumbuh 11,3% YoY, dari bulan sebelumnya yang mampu mencapai 18,2% YoY.

Deputi Gubernur BI Juda Agung pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan insentif KLM untuk sektor-sektor yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Adapun, ia bilang sejak pemulihan ekonomi pasca Covid-19, insentif KLM memang lebih banyak pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Setelah kredit tumbuh tinggi di berbagai sektor yang growth-led sekarang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Juda.

Sayangnya, Juda belum merinci sektor-sektor padat karya apa saja yang akan mendapat insentif tersebut. Ia hanya bilang akan mengumumkan ketika kajian selesai dilakukan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah pun menyebutkan ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan kredit korporasi di sektor padat karya. Misalnya, penurunan permintaan akibat kondisi ekonomi yang belum membaik.

Selain itu, ia menyoroti kondisi makro ekonomi juga ikut mempengaruhi. Contohnya, suku bunga yang masih tinggi sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan mengakses pembiayaan.

Sayangnya, Efdinal tidak memiliki data lebih rinci terkait besaran kredit korporasi yang bergerak di sektor padat karya. Secara umum, sampai dengan 20 September 2024, kredit korporasi di Bank Oke sedikit mengalami penurunan sebesar kurang lebih 2% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2023, dengan nilai Rp 40 miliar.

“Kredit korporasi di kami sebagian besar adalah untuk sektor manufaktur dan jasa (hotel & restoran), sekitar 20%,” ujar Efdinal.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman bilang pihanya terus mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada mengeliatnya sektor-sektor padat karya di tanah air. Terlebih, sektor padat karya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk stakeholder terkait.

Ia merinci penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, perkebunan, dan pertanian, secara akumulasi tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 190,98 triliun hingga Agustus 2024.

“Pertumbuhan kredit akan difokuskan kepada sektor-sektor yang prospektif sesuai Loan Portfolio Guideline dengan tetap menjaga tingkat diversifikasi portofolio sesuai risk appetite,” tandasnya.

Kebijakan makrprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyusun lima arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kebijakan makrprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

Arah kebijakan pertama yaitu penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing. Hal ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Kebijakan itu ditempuh melalui upaya menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.

Kemudian, mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Upaya berikutnya yaitu memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif serta memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

Arah kebijakan kedua yaitu penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Arah kebijakan ketiga adalah penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Keempat, yaitu perluasan akseptasi digital. Hal ini ditempuh melalui edukasi kepada merchant QRIS terkait penggunaan QRIS antarnegara, edukasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah serta perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024.

Terakhir, penguatan struktur industri dalam rangka implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kondisi likuiditas perbankan yang ketat terbantu dengan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tercermin dari penyaluran insentif likuiditas makroprudensial yang kian deras hingga per Juni 2024 mencapai 12,36% secara tahunan (YoY).

Memang, pertumbuhan kredit per Juni 2024 bukanlah yang tertinggi sepanjang 2024. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan kredit selama 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan realisasi akhir 2023 yang hanya di kisaran 10%.

Di sisi lain, perbankan mulai melihat tanda-tanda likuiditas mengering yang tercermin dari beberapa rasio likuiditas.

Misalnya, rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) per Juni 2024 masing-masing sebesar 112,33% dan 25,37%, dari posisi per Mei 2024 masing-masing 114,58% dan 25,78%.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro berpendapat pemberiaan insentif tersebut secara signifikan mendukung kecukupan likuiditas perbankan dalam mendorong intermediasi. Di mana, saat ini 124 dari 125 bank, termasuk unit syariah telah menerima manfaat tersebut.

”Pertumbuhan kreditnya akhirnya juga termasuk angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Solikin Senin (6/8).

Tak hanya itu, Solikin menilai selama ini BI turut mendukung pembiayaan juga dengan mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar (pro growth), melalui antara lain rasio LTV/FTV KPR maks 100% dan Uang Muka KKB 0%, dan CCyB yg masih dipertahankan 0%.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang setiap bank sejatinya ingin memanfaatkan insentif tersebut, termasuk OK Bank. Ia menilai insentif itu bisa memperbaiki kondisi likuiditas di pasar perbankan dan mendorong aliran kredit ke sektor-sektor ekonomi yang memerlukan dukungan.

Ia menyebutkan, OK Bank rata-rata mendapatkan insentif sekitar 3% dari kebijakan tersebut. Kalau diterjemahkan ke dalam nilai, Efdinal menyebut bisa sekitar Rp 200 miliar.

“Untuk ukuran OK Bank, angka ini cukup signifikan dan dapat meningkatkan kemampuan Bank untuk melakukan ekspansi kredit,” ujar Efdinal.

Secara umum, Efdinal menilai jika insentif likuiditas tidak cukup besar atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, dampaknya mungkin tidak maksimal untuk mengatasi tantangan likuiditas yang dihadapi perbankan.

Akan tetapi, ia berpendapat Bank Indonesia telah melakukan studi yang komprehensif sebelum memberlakukan kebijakan ini dan terus memantau dampak dari kebijakan ini dan mungkin juga akan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin menambahkan kalau di BTN, insentif yang didapat sekitar 4%. Artinya, dari total GWM yang harusnya 9%, BTN hanya menyediakan GWM sekitar 5%.

Hanya saja, ia mengkritisi bahwa sejatinya insentif tersebut membuat semua bank tak punya kesempatan atau peluang yang sama. Alhasil, bank yang membiayai di luar sektor prioritas BI tidak mendapatkan insentif.

”Beda dampaknya jika GWM diturunkan berapa persen pun semua bank menikmati insentif yang sama,” ujar Jasmin.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kebutuhan likuiditas di industri perbankan, Bank Indonesia (BI) semakin rajin menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial. Di mana, insentif tersebut untuk penyaluran kredit di sektor-sektor tertentu.
Gubernur BI Perry Warjiyo bilang hingga akhir tahun, kemungkinan total insentif tersebut akan mencapai Rp 280 triliun. Itu juga tergantung seberapa aktif perbankan dalam menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas yang sudah ditentukan.n
"Kalau bank semakin rajin ini juga akan terus naik sampai Rp 280 triliun dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah untuk UMKM," ujar Perry, Jumat (2/8).