Bisnis.com, JAKARTA — Kini pemberian diskon pajak penghasilan untuk investor di industri padat karya akan ditentukan oleh menteri investasi, bukan lagi menteri keuangan seperti aturan lama.

Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Dalam Pasal 423 ayat (2) PMK 81/2024 disebutkan, wajib pajak yang melakukan penanaman modal ke industri padat karya dapat diberikan fasilitas diskon pajak penghasilan dengan total pengurangan hingga 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud.

Fasilitas diskon pajak penghasilan tersebut diberikan selama enam tahun dengan masing-masing sebesar 10% per tahunnya—total 60%.

Kemudian dalam Pasal 423 ayat (3) dijelaskan, fasilitas tersebut hanya dapat diberikan apabila investasi ditanamkan ke perusahaan industri padat karya dalam negeri, terklasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020, hingga mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 orang.

Semua ketentuan tersebut sama dengan aturan lama yaitu PMK No. 16/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.

Hanya saja, terdapat perbedaan dasar antara aturan baru dan lama yaitu terkait otoritas yang berhak menentukan penerima fasilitas diskon pajak tersebut.

Dalam aturan baru PMK 81/2024, Pasal 426 ayat (1) menyatakan pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan kepada investor industri padat karya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.

Sedangkan dalam aturan lama PMK 16/2020, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan kepada investor industri padat karya dilakukan oleh menteri keuangan.

Sebagai catatan, aturan baru PMK 81/2024 tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Artinya, hingga akhir 2024, Sri Mulyani masih berhak menentukan siapa investor industri padat karya yang berhak menerima fasilitas diskon pajak penghasilan. Setelahnya, barulah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan penerusnya yang akan menentukan penerima fasilitas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

"Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," kata Airlangga.

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

"Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang," ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Awan Mendung Industri Padat Karya

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sedang meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Respons Bankir

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Perbesar

Proyek pembangunan perumahan di Kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).- JIBI/Bisnis/Rachman.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Adapun, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mulai mengkaji strategi penyaluran kredit di tengah rencana pengalihan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif dari BI untuk memfokuskan perhatian pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, karena dengan mengalihkan insentif, BI mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang padat karya.

Risiko Sektor Padat Karya

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat membantu meningkatkan investasi di bidang-bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

“Akan tetapi, sektor padat karya seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi, khususnya bank yang belum banyak menyalurkan kredit kepada sektor padat karya harus mempersiapkan strategi manajemen risiko yang baik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dia pun menuturkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya atas kebijakan ini, maka perseroan masih harus mempelajari lebih lanjut setelah ketentuan dimaksud sudah dikeluarkan oleh BI.

“Harus diingat juga bahwa ada beberapa sektor prioritas dalam perhitungan insentif KLM pada saat ini juga tergolong industri padat karya seperti perdagangan dan pariwisata,” ucapnya.

Ke depan, kata Efdinal, Bank Oke juga harus melihat apakah perlu perlu menyesuaikan strategi penyaluran kreditnya agar lebih fokus pada sektor padat karya. Lagi-lagi, karena sektor padat karya seringkali memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Terakhir, dirinya menyebut secara keseluruhan langkah BI ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bank Oke untuk beradaptasi dan memanfaatkan insentif tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor padat karya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) berencana memperluas penggunaan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) pada awal tahun 2025. Rencana tersebut diumumkan kala laju pertumbuhan kredit sedang mengalami perlambatan.

Seperti diketahui, hingga September 2024, pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 10,8% secara tahunan (YoY). Ini menjadi pertumbuhan paling lambat sepanjang tahun berjalan.

Adapun, perluasan insentif dari bank sentral yang bakal berdampak pada pemangkasan kewajiban rasio giro wajib minimum (GWM) ini menyasar sektor-sektor padat karya. Mengingat, pertumbuhan kredit di sektor tersebut memang tak sebesar sektor padat modal.

Ambil contoh, kredit di sektor pertanian dan industri pengolahan di periode yang sama hanya tumbuh sekitar 7%. Sementara, kredit di sektor perdagangan sedikit lebih baik dengan tumbuh 8%.

Sebagai perbandingan, kredit di sektor pertambangan masih mampu tumbuh sekitar 26,7% dan dilanjutkan kredit ke sektor pengangkutan, telekomunikasi yang juga tumbuh hingga 16%.

“Kami harapkan juga dengan adanya refocusing ke sektor yang menyerap tenaga kerja diharapkan ini akan membantu upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ia pun bilang bahwa pemberian insentif ini nantinya akan beberapa treshold dari masing-masing sektor. Di mana, pada intinya insentif ini untuk mendorong kredit yang lesu.

Juda juga berharap nantinya insentif ini bakal dimanfaatkan oleh bank, terkhusus untuk benar-benar disalurkan sebagai kredit. Mengingat, insentif ini juga sebelumnya sangat dimanfaatkan oleh bank.

Ia mencontohkan di September 2024, capaian insentif yang disalurkan BI telah mencapai Rp 256,06 triliun setara dengan 3,44% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Ini naik dari akhir Oktober 2023 yang saat itu baru sekitar Rp 137,7 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, juga mendukung rencana BI untuk memperluas insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor-sektor padat karya.

Berdasarkan realisasi pada Agustus 2024, Dian melihat kredit pada sektor-sektor usaha yang mendapat insentif KLM dari Bank Indonesia tersebut terus tumbuh secara konsisten. Harapannya, itu juga nantinya berdampak pada sektor-sektor padat karya.

Bukan tanpa alasan, sektor padat karya yang semakin bertumbuh dan bergairah, kata Dian, akan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi.

“Tentunya akan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan perekonomian yang sangat positif,” ujar Dian.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk, Teuku Ali Usman, mengatakan, sektor padat karya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk stakeholder terkait.

Meski demikian, Ia melihat penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, perkebunan, dan pertanian, secara akumulasi masih dapat tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 190,98 triliun hingga Agustus 2024.

Pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan kredit Bank Mandiri secara keseluruhan. Di periode yang sama, kredit bank berlogo pita emas ini meroket hingga 23% YoY pada periode tersebut menjadi Rp 1.222,13 triliun.

“Pertumbuhan kredit akan difokuskan kepada sektor-sektor yang prospektif sesuai Loan Portfolio Guideline dengan tetap menjaga tingkat diversifikasi portofolio sesuai risk appetite,” ujar Ali.

Direktur Distribution and Institutional Funding, PT Bank Tabungan Negara Tbk, Jasmin menambahkan bahwa pihaknya juga akan memanfaatkan perluasan insentif tersebut. Sembari menunggu, sektor-sektor apa saja yang akan diperluas.

“Kami kan ada kredit UMKM juga yang beberapa juga padat karya,” ujar Jasmin.

Ia menuturkan, selama ini BTN sudah insentif 4% dari BI sebagai pengurangan GWM karena penyaluran kredit terhadap sektor prioritas sesuai kebijakan KLM, salah satunya properti.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) berencana meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025. Kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Pada dasarnya, BI mengucurkan insentif KLM maksimal sebesar 4%. Rinciannya, apabila bank memberikan pembiayaan ke sektor prioritas, insentif maksimal 2,2%, insentif kepada bank dengan RPIM di atas 30% sebesar 1,3%, dan memberikan insentif kepada sektor hijau akan mendapat insentif sebesar 0,5%.

Sementara pada realisasinya, Perry menuturkan saat ini rata-rata bank menerima insentif sebesar 3,4%. “Kami akan naikkan ya hampir mendekati 4%. Tapi realokasi ke sektor-sektor yang lebih pro-job. Tentu saja dengan memastikan NPL-nya tidak lebih dari 5%,” jelasnya.

Perry juga masih meyakini bahwa pertumbuhan kredit tahun ini dapat mendekati batas atas 10%—12% dan tahun depan dapat meningkat ke rentang 11%—12%.

Adapun hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas, dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tengah fokus menggairahkan kredit korporasi di sejumlah sektor padat karya. Kebijakan insentif makroprudensial (KLM) pun kini disiapkan untuk mendongkrak kredit di sektor tersebut.

Pada Rapat Dewan Gubernur BI pekan lalu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa saat ini kredit korporasi lebih banyak ditopang oleh sektor yang banyak di sektor padat modal. Sementara, Perry bilang permintaan kredit korporasi untuk sektor kredit sektor padat karya masih perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, sektor padat karya adalah kegiatan korporasi yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Salah satu contoh dari sektor tersebut adalah industri pengolahan baik itu tekstil hingga makanan dan minuman.

Jika menilik data BI, memang terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di industri pengolahan, terlebih untuk kredit investasi. Per Agustus 2024, penyaluran kredit investasi di sektor tersebut hanya tumbuh 11,3% YoY, dari bulan sebelumnya yang mampu mencapai 18,2% YoY.

Deputi Gubernur BI Juda Agung pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan insentif KLM untuk sektor-sektor yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Adapun, ia bilang sejak pemulihan ekonomi pasca Covid-19, insentif KLM memang lebih banyak pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Setelah kredit tumbuh tinggi di berbagai sektor yang growth-led sekarang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Juda.

Sayangnya, Juda belum merinci sektor-sektor padat karya apa saja yang akan mendapat insentif tersebut. Ia hanya bilang akan mengumumkan ketika kajian selesai dilakukan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah pun menyebutkan ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan kredit korporasi di sektor padat karya. Misalnya, penurunan permintaan akibat kondisi ekonomi yang belum membaik.

Selain itu, ia menyoroti kondisi makro ekonomi juga ikut mempengaruhi. Contohnya, suku bunga yang masih tinggi sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan mengakses pembiayaan.

Sayangnya, Efdinal tidak memiliki data lebih rinci terkait besaran kredit korporasi yang bergerak di sektor padat karya. Secara umum, sampai dengan 20 September 2024, kredit korporasi di Bank Oke sedikit mengalami penurunan sebesar kurang lebih 2% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2023, dengan nilai Rp 40 miliar.

“Kredit korporasi di kami sebagian besar adalah untuk sektor manufaktur dan jasa (hotel & restoran), sekitar 20%,” ujar Efdinal.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman bilang pihanya terus mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada mengeliatnya sektor-sektor padat karya di tanah air. Terlebih, sektor padat karya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk stakeholder terkait.

Ia merinci penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, perkebunan, dan pertanian, secara akumulasi tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 190,98 triliun hingga Agustus 2024.

“Pertumbuhan kredit akan difokuskan kepada sektor-sektor yang prospektif sesuai Loan Portfolio Guideline dengan tetap menjaga tingkat diversifikasi portofolio sesuai risk appetite,” tandasnya.