Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau Aguan bakal segera membangun Mal Nusantara duty free di IKN dalam waktu dekat.

Jokowi menjelaskan, nantinya pusat perbelanjaan bebas pengenaan pajak itu dipercaya bakal menarik minat masyarakat ke IKN.

“Akan dimulainya Mal Nusantara duty free, kalau ini selesai dan segera selesai ini akan memunculkan keramaian di IKN,” kata Jokowi kepada Wartawan di IKN, Jumat (13/9/2024).

Dengan demikian, ekosistem pendukung di IKN dipercaya bakal makin lengkap. Pasalnya, saat ini sudah terdapat berbagai proyek mulai dari hotel, rumah sakit, sekolah, hingga universitas.

Apabila seluruh ekosistem itu sudah terbentuk, Jokowi melanjutkan, pemerintah bakal segera untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN secara masif. Meskipun demikian, Jokowi tidak menyebutkan berapa investasi yang bakal dikucurkan konsorsium Aguan Cs untuk membangun mal di IKN.

“Rumah sakit selesai, sekolah selesai, malnya ada, infrastruktur jalan juga memadai, saya kira akan muncul keramaian dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke IKN karena memang keramaian yang dibutuhkan IKN,” tegasnya.

Sebelumnya, kabar mengenai pembangunan mal duty free ini sudah sempat disampaikan oleh salah satu anggota Konsorsium Nusantara yakni Franky Oesman Widjaja.

Dia menjelaskan, dalam waktu dekat Konsorsium Nusantara bakal merealisasikan pengembangan investasi di lahan seluas 200 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kan memang sudah dikasih kesempatan untuk bangun hotel. Yang Swissotel itu yang pertama kan. Yang kedua juga 200 hektare lebih itu untuk Botani Garden,” kata Franky saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, pada tahap selanjutnya Konsorsium Nusantara bakal membangun kawasan perbelanjaan duty free yang menjajakan barang-barang bebas pajak atau pengenaan tambahan lain.

Franky menyebut, Duty Free sengaja dibangun di IKN untuk menarik minat penduduk di calon ibu kota baru tersebut.

“Yang ketiga mungkin itu duty free. Duty free shopping lah gitu ya. Untuk di sana supaya attract crowd lah ke sana ya. Jadi kan tujuannya supaya bisa jadi hidup lah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha pusat belanja (mal) buka-bukaan soal prospek membuka mal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menegaskan bahwa populasi penduduk menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan usaha mal. Tanpa jumlah populasi yang memadai, usaha mal akan sulit melesat.

Melihat dari faktor kunci tersebut, menurutnya kondisi IKN saat ini belum mendukung untuk pembangunan mal seperti yang ada di kota-kota besar. Musababnya, ibu kota di tengah hutan itu tidak memiliki cukup konsumen untuk mendongkrak kunjungan dan penjualan di mal.

"Intinya pusat belanja itu perlu populasi, sedangkan di IKN kan masih belum banyak [populasi]," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Meskipun begitu, dia tak menampik bahwa potensi akan selalu ada kala pertumbuhan penduduk di IKN melesat dalam 1-2 tahun mendatang. Namun, ukuran mal di IKN juga nantinya perlu disesuikan dengan jumlah populasi terkini alias tidak bisa serta-merta pusat belanja skala besar dibangun di sana.

"Saya kira ada kemungkinan untuk buka ke sana [IKN], tapi kembali lagi sangat penting populasi, karena konsumennya mal adalah penduduk, masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Alphonzus menilai bahwa langkah pemerintah dalam menyediakan beragam pemanis untuk calon investor di IKN sudah cukup tepat, seperti hak guna usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun dan ragam insentif perpajakan.

Namun, menurut dia para pengusaha mal membutuhkan stimulus lainnya yaitu perlu adanya dukungan akses pembiayaan permodalan yang ringan dari pemerintah. Musababnya, populasi di IKN yang cenderung lebih rendah dari pada di kota-kota besar menjadi risiko cukup besar bagi pemilik mal untuk beroperasi.

Adanya insentif pembiayaan permodalan dengan bunga pinjaman yang rendah, kata dia, setidaknya bisa mengurangi beban yang harus ditanggung para pengusaha mal saat beroperasi di IKN.

"Kalau untuk pusat perbelanjaan, saya kira harus ada tambahan satu lagi, permodalan yang mudah dan ringan [insentif bunga pinjaman] ataupun grace period [masa tenggang]," katanya.