Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (Appbi) optimistis kondisi ekonomi nasional pada kuartal IV/2024 dan kuartal I/2025 tumbuh positif berkat adanya momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Natal 2024, serta Tahun Baru, Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri di 2025.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Appbi Alphonzus Widjaja untuk merespons laju konsumsi masyarakat yang masih melambat pada kuartal III/2024.

“Semua momen tersebut akan mendorong konsumsi rumah tangga yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Alphonzus kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Kendati begitu, Alphonzus menilai bahwa pemerintah perlu mewaspadai kondisi ataupun keadaan setelah Idulfitri 2025. Mengingat, pasca Idulfitri merupakan low season bagi konsumsi rumah tangga.

“Masih ada cukup banyak waktu bagi pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan, program 100 hari kerja pemerintah melalui kementerian/lembaga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi 2025, khususnya untuk mengantisipasi kondisi pada kuartal II dan III pada 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional tumbuh 4,95% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III/2024. Pertumbuhan itu lebih lambat dari ekspansi ekonomi pada dua kuartal sebelumnya yang masing-masing tercatat 5,11% yoy pada kuartal I/2024 dan 5,05% yoy pada kuartal II/2024. Tingkat laju PDB pada kuartal III/2024 juga di bawah perkiraan 5% oleh para ekonom.

Adapun, laju konsumsi masyarakat masih melambat, membebani pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024. Konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 hanya naik 4,91% YoY, lebih lambat dari kenaikan 4,93% YoY pada kuartal sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan, perumahan dan kelengkapan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal blak-blakan terkait dengan penyebab bisnis ritel fesyen department store seperti Matahari bisa merosot, bahkan ada yang sampai tutup gerai.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengakui bahwa saat ini ritel di sektor makanan minuman atau FnB masih menjadi penopang utama kinerja pusat perbelanjaan atau mal. Sebaliknya, ritel fesyen departement store disebut sedang tidak baik-baik saja pertumbuhan bisnisnya.

Dia menjelaskan, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang melemah ditambah dengan maraknya produk impor ilegal yang murah semakin memperparah kondisi bisnis departement store dan pusat belanja.

"Makanya kenapa impor ilegal begitu marak, harga satuannya kan murah, beli di Tanah Abang Rp100.000 dapat 3, itu kan kelas menengah bawah itu akhirnya ke sana," ujar Alphonzus, Kamis (8/8/2024).

Semakin maraknya produk fesyen impor ilegal yang punya harga murah membuat ekspansi bisnis departement store mandek. Menurut Alphonzus, saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.

Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Departement Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus.

Oleh karena itu, Alphonzus menegaskan agar pemerintah bisa mengambil langkah tepat dalam mengatur impor. Menurutnya, pembatasan dan pemberantasan harus dilakukan pada impor ilegal produk fesyen termasuk tekstil.

Sebaliknya, dia meminta agar impor pakaian yang selama ini dilakukan ritel departement store secara legal untuk tidak dihambat. Musababnya, dia memastikan bahwa banjirnya barang impor ilegal bukan hanya merugikan para pengusaha ritel departement store dan pengusaha mal, tapi dampak lebih buruk yaitu mematikan industri tekstil dalam negeri. Apalagi, daya beli yang melemah berisiko memperburuk keadaan.

"Makanya industri tekstil nasional terdampak, karena diserbu yang murah [impor ilegal], kemudian kebetulan orang kelas menengah bawah daya beli lagi menurun. Ini gayung bersambut," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (24/7/2024), PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menorehkan kinerja lesu sepanjang semester I/2024 seiring dengan penurunan laba bersih dan pendapatan.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih LPPF turun 8,44% secara year-on-year (YoY) periode Januari-Juni 2024 menjadi Rp626,1 miliar, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp683,87 miliar.

Turunnya laba bersih LPPF disebabkan pendapatan yang juga turun 2,57% menjadi Rp3,75 triliun, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp3,85 triliun.

CEO Matahari, Monish Mansukhani, mengatakan hasil keuangan di paruh pertama 2024 menunjukkan lemahnya kemampuan belanja konsumen yang masih terus berlanjut, terutama untuk pakaian dan alas kaki.

"Meskipun begitu, kami tetap berkomitmen pada rencana-rencana strategis untuk pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mal mengakui adanya perubahan tren gaya belanja di kalangan masyarakat sebagai sinyal melemahnya daya beli.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa gejala melemahnya daya beli masyarakat menengah kebawah makin nyata. Menurutnya, saat ini masyarakat cenderung memilih belanja produk-produk dengan harga per unit lebih murah.

Dia merujuk pada penjualan ritel-ritel di pusat belanja yang saat ini cenderung tumbuh pesat pada kategori produk murah. Misalnya saja, dia menyebut ritel Miniso, KKV dan Mr.DIY yang menyediakan beragam aksesoris dan perlengkapan rumah dengan harga terjangkau.

"Jadi kita melihat kelas menengah bawah uang yang dipegang semakin sedikit, mereka belanjanya ke barang-barang yang lebih kecil nilainya [murah]," ujar Alphonzus saat ditemui usai membuka Indonesia Shopping Festival (ISF) di PIK Avenue, Kamis (8/8/2024).

Selain ritel-ritel tersebut, Alphonzus mengatakan bahwa ritel sektor makanan dan minuman (FnB) masih mendominasi pertumbuhan kinerja pusat perbelanjaan. Para konsumen menengah ke bawah cenderung memilih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman.

Dia pun menilai bahwa bisnis di sektor properti khususnya pusat perbelanjaan akan terus tumbuh, meskipun tidak signifikan lantaran dibayangi daya beli yang lemah. Mal-mal baru dipastikan akan terus bermunculan, salah satunya, kata dia yaitu Pakuwon Mal Bekasi.

Kendati begitu, Alphonzus menekankan agar pemerintah tidak memperburuk kondisi daya beli masyarakat dengan kebijakan kontraproduktif. Dia menyebut, wacana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, hingga wacana asuransi kendaraan bermotor justru berisiko semakin memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, Alphonzus menilai bahwa keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini sudah tepat. Di sisi lain, untuk mendorong daya beli, pemerintah diharapkan bisa terus memberikan stimulus berupa bantuan sosial (bansos) secara tunai.

Alih-alih bantuan natura [barang] seperti beras dan sembako, bantuan tunai dianggap lebih ampuh meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.

Sementara dari sisi pelaku usaha, Alphonzus mendorong agar para peritel bisa menggunakan strategi memproduksi barang dengan harga yang lebih terjangkau bagi kalangan menengah kebawah.

"Kita minta tolong iklim usahanya jangan dibikin semakin negatif," kata Alphonzus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal buka-bukaan dampak dari wacana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa wacana menaikkan PPN menjadi 12% bakal memperburuk daya beli masyarakat menengah bawah. Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bakal menyebabkan kenaikan harga jual di ritel.

"Jadi kalau harga jual naik, yang paling berdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, bagi mereka ini akan sangat terasa, akhirnya menurunkan daya beli," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Saat daya beli masyarakat semakin tergerus, kata dia, transaksi pun akan berkurang. Alhasil penjualan dan pendapatan para pelaku usaha ritel akan anjlok.

Alih-alih menaikkan tarif PPN, menurutnya pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya dengan membuat kebijakan yang justru mendorong transaksi di berbagai unit usaha.

Misalnya, dia mencotohkan adanya penurunan pajak daerah untuk kategori wahana permainan anak dan hiburan bioskop telah berdampak positif terhadap geliat usaha di sektor tersebut.

"Wahana permainan anak dan bioskop itu biasanya [pajak] 25-30%, sekarang turun hanya maskimal 10%, ternyata ini meningkatkan transaksi, banyak pelaku usaha baru yang berbisnis sehingga pemerintah bisa menerima lebih banyak dibandingkan menaikkan tarif," jelasnya.

Dia pun menilai tarif PPN saat ini 11% yang diterapkan Indonesia saat ini juga tidak terlalu rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Alphonzus pun menegaskan, para pengusaha mendesak agar wacana penerapan PPN 12% ditunda demi menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

"Sebaiknya ditunda, waktunya belum tepat karena pertumbuhan sekarang belum optimal. Jadi dorong dulu pertumbuhannya semaksimal mungkin, baru mainkan tarifnya," jelasnya.