Mardani Ali Sera mengomentari soal rencana penambahan jumlah komisi di DPR RI. Jumlah komisi tersebut akan menyesuaikan dengan seberapa banyaknya kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Meski tidak menyebutkan angka idealnya, Kader PKS itu berharap jumlahnya tidak sampai membengkak.

"Tentu akan sangat ditentukan dengan jumlah kementerian. Kalau harapan saya tidak terlalu membengkak karena kadang-kadang membuat kementerian baru itu urusan tetek bengeknya mulai dari nomenklaturnya, dipa-nya, struktur organisasi, macem-macemnya jadi bisa menghambat geraknya," ujar Mardani saat dijumpai di kompleks parlemen jelang pelantikan anggota DPR RI baru, Senayan, Jakpus, Selasa (1/10).

Anggota DPR RI ini pun mengatakan seluruh persiapan penambahan tersebut bisa diperhitungkan matang-matang.

"Kalau sudah diperhitungkan dengan baik, jalankan," sambungnya.

Jumlah Komisi di DPR ada XI. Wacana penambahan komisi ini dikabarkan akan menyesuaikan jumlah menteri di era Prabowo mendatang.

Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan akan menambah jumlah menteri yang sekarang ada 34, diperkirakan akan bertambah menjadi 44-54 menteri.

Setelah sempat keras menolak pemindahan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur, tampaknya PKS mulai melunak dan beralih menjadi pendukung pembangunan IKN.

Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan IKN dalam rapat kerja Komisi II, Senin (9/9).

Awalnya Mardani menanggapi usulan anggaran pembangunan IKN yang diajukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, sebesar Rp 28,3 triliun untuk tahun 2025.

“Untuk otoritas IKN izin pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp 10 triliun usulannya,” kata Mardani dalam rapat.

“Kami mendukung tetapi perlu sangat dijaga akuntabilitasnya suistanabilitasnya,” lanjutnya.

Setelah itu Mardani juga menyinggung beberapa tantangan dalam pembangunan IKN mulai dari masyarakat adat hingga inovasi pembangunan.

“Yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu loh betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam masyarakat masyarakat adat betul-betul dijaga,” kata Mardani.

“Menurut saya itu adalah karya anak bangsa yang harus terus dijaga,” katanya.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan izin terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota (IKN) Nusantara hingga 190 tahun untuk dua siklus. Kebijakan itu dikritisi karena masa penguasaan lahan yang terlalu lama.

"HGU diobral sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale," kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera melalui keterangan tertulis, Minggu, 14 Juli 2024.

Ketua DPP PKS itu itu membandingkan masa HGU di IKN Nusantara dengan sejumlah negara. Salah satunya di Tiongkok.
"Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itu pun belum banyak yang masuk," ungkap dia.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Percepatan Pembangunan IKN, Atur Pemberian Insentif

Menurut dia, aturan soal penguasaan tanah di IKN Nusantara bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Mardani mengingatkan prinsip hak menguasai negara terhadap Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sejatinya telah diatur Pasal 33 UUD 1945.

“Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan sebaliknya abai terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas,” ujar dia.

Dia menambahkan regulasi hak atas tanah yang memberi investor konsesi hingga ratusan tahun itu semakin melebarkan ketimpangan penguasaan lahan. Mardani menilai yang paling terdampak adalah masyarakat yang berada di kawasan IKN.

"Kalau kaya gini terus kapan masyarakat adat, petani, nelayan, dan masyarakat kecil di Kalimantan bisa punya akses atas tanah? Mereka akan terasing di tanahnya sendiri,” tukas Mardani.

Pemberian HGU sampai 190 tahun untuk dua siklus bagi investor ditandai dengan ditekennya aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Jokowi. Dalam 9 ayat (1) beleid tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama. OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.

Aturan itu mengizinkan jangka waktu untuk HGU bisa diberikan kepada pihak swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama. Perpanjangan untuk siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun.

(ABK)

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merespons pernyataan Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyoroti gaya hidup mewah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengusulkan penggantian seluruh komisioner. Mardani mengakui bahwa Komisi II DPR juga memiliki pandangan kritis terhadap hal tersebut.

"Kalau di komisi II kadang-kadang evaluasi lebih keras dari itu karena kami mitra. Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," ujar Mardani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Mardani menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena DPR selama ini hanya bisa membahas anggaran KPU pada tahap pertama dan tidak sampai ke tahap ketiga.

"Tentu ini menjadi catatan kita akan memanggil juga Sekjen KPU, dan lain-lain agar betul-betul memerhatikan itu," ucap dia.

Mardani juga menanggapi adanya dugaan penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU, ia mengungkapkan bahwa ada laporan mengenai penggunaan mobil dinas dan jet pribadi.

"Kalau di Komisi II diangkat [soal] mobil dinasnya 2 kalau enggak salah, pernah menggunakan jet pribadi. Buat kami mereka [KPU] menjawab tentang jet pribadi karena ada beberapa titik yang harus dikejar kata mereka. Jadi mereka tidak bisa menggunakan pesawat umum," imbuh dia.

Terkait usulan Mahfud untuk mengganti seluruh komisioner KPU, Mardani menegaskan bahwa prosedur penggantian tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku. Tentu ini buat saya tamparan bagi kita semua wabilkhusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," jelas Mardani.

Ketum PSI Kaesang Pangarep datang ke DPP PKS dan bertemu langsung dengan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Dalam perbincangan itu, ada pembahasan soal Pilkada 2024.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan salah satu isi pertemuan tersebut adalah permintaan PKS kepada Ketum PSI, Kaesang Pangarep untuk mendukung bakal pasangan calon yang sudah diusung oleh PKS yakni Anies Baswedan dan Sohibul Iman.

“Mas Kaesang datang ke DPP kami tentu sambut, namanya komunikasi politik dan ini pertemuan awal jadi lebih banyak kepada silaturahmi awal,” kata Mardani kepada wartawan di kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

“Kita menawarkan pada mas Kaesang agar PSI bisa mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan keputusan dukung-mendukung memang belum diputuskan oleh keduanya. Menurutnya, komunikasi akan terus dibangun.

“Sebetulnya pilkada tidak menjadi pembahasan spesifik, ingin silaturahmi. Bahwa dari situ kita bisa melihat kerja sama lain,” tuturnya.

Diketahui, PKS sebagai peraih suara terbanyak di Jakarta memiliki 18 kursi DPRD. Sedangkan, untuk mencalonkan bakal paslon ke KPU di Jakarta dibutuhkan minimal 22 kursi.

PKS memang belum berkoalisi dengan partai mana pun untuk DKI Jakarta. Parpol di Koalisi Perubahan juga saat ini masih saling mempertimbangkan untuk memajukan kader dari internalnya.

Sementara itu, Kaesang juga sempat digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta. PSI memiliki 8 kursi. Apabila PKS dan PSI bekerja sama di Pilkada Jakarta, maka sudah terpenuhi secara ambang batas minimal pencalonan bakal pasangan calon.

Dalam kesempatan itu, Kaesang bahkan sempat mengatakan seharusnya Syaikhu yang jadi gubernur. Alasannya jelas: PKS partai pemenang di Jakarta.

"Tapi ya ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur," kata Kaesang di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) baru soal syarat usia di Pilkada 2024 menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Tapi, PKPU yang diteken Ketua KPU Hasyim Asy'ari — yang kemudian dipecat oleh DKPP karena kasus asusila — ini terbit tanpa didahului konsultasi dengan DPR dan pemerintah.

KPU berdalih konsultasi sudah dilakukan tapi secara tertulis, bukan bertemu langsung.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan KPU akan dipanggil soal penerbitan PKPU ini.

"Kami Komisi II tetap bersikeras agar konsultasi tidak hanya tertulis tetapi bertemu langsung. Nanti di periode ini sebelum 11 Juli kita akan memanggil KPU untuk menjelaskan terkait PKPU yang dimaksud," ujar Mardani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).

Mardani juga merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyebut kehidupan komisioner KPU terlalu mewah dan meminta agar seluruh komisioner diganti. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi di Komisi II seringkali lebih keras.

"Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit, dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," kata politikus senior PKS ini.

Mardani menjelaskan bahwa DPR hanya bisa membahas anggaran KPU pada tahap pertama dan tidak sampai ke tingkat ketiga.

"Tentu ini menjadi catatan kita akan menanggil juga Sekjen KPU, dan lain-lain agar betul-betul memerhatikan itu," tandas dia.

Aturan soal pencalonan kepala daerah sudah diundangkan oleh KPU dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024. PKPU tersebut mematuhi norma dari putusan MA nomor 23 P/Hum/2024 terkait batas usia calon kepala daerah.

MA mengubah syarat usia calon kepala daerah minimal 25 tahun untuk tingkat kabupaten/kota dan 30 tahun untuk tingkat provinsi saat dilantik. Meski begitu, dalam PKPU tersebut belum diketahui kapan pelantikan akan dilaksanakan.

"Sebagai konsekuensi hukum dari angka 1 dan 2 tersebut, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada tanggal 1 Januari 2025," ujar Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6). Pada 3 Juli, Hasyim dipecat oleh DKPP.

Anggota KPU Divisi Teknis, Idham Holik, pada Senin (8/7) juga memberi keterangan.

“Kapan sebenarnya pelantikan ini? Kita tunggu saja kapan perpresnya terbit. Tata cara dan jadwal pelantikan serentak diatur peraturan presiden. Dan kami sudah 2 kali melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri,” kata anggota KPU Divisi Teknis, Idham Holik, dalam acara FGD tindak lanjut putusan MA di Hotel Gran Melia, Jakarta.