REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza mendukung keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belakangan mengizinkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri dapat mengenakan jilbab. Keputusan itu diambil BPIP setelah dirujak masyarakat.

Dengan demikian pada 17 Agustus 2024, Paskibraka muslimah dapat mengenakan jilbab ketika pengibaran bendera sang saka merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Alhamdulillah kita apresiasi," kata Gousta ketika ditemui di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hanya saja, Gousta berharap bahwa izin itu diberikan BPIP bukan karena kejadian pelarangan jilbab sudah viral. Dia ingin keputusan itu diambil demi menjaga persatuan. "Cuma kami berharap ini bukan karena diviralkan tapi karena murni ingin menjaga kebhinekaan itu," ujar Gousta.

Sementara itu, Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah berharap keputusan tersebut tak hanya diperbolehkan pada upacara kemerdekaan tahun ini saja. Dia mendorong agar aturan di internal BPIP turut diubah. "Aturannya diubah dan tidak ada lagi ini terjadi di tahun-tahun berikutnya, itu yang paling penting akan kita kawal," ujar Aliyatul.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Paskibraka 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU), Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan akan memberikan sanksi kepada dua pengurus PP Fatayat NU, Izza Annafisatud Daniyah dan Nurul Bahrul Ulum yang belum lama ini bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog.

"Iya pastinya (akan diberikan sanksi)," ujar Margaret saat dihubungi Republika, Rabu (17/7/2024).

Margaret sendiri saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci. Sehingga, belum sempat memanggil langsung anak buahnya itu. Yang jelas, Margaret sangat menyesalkan kunjungan dua pengurus Fatayat NU itu ke Israel.

Menurut Margaret, keikutsertaan mereka dalam program di Israel yang kemudian berkesempatan bertemu dengan Presiden Israel tersebut adalah murni kegiatan personal.

"Secara Kelembagaan, PP Fatayat NU tidak pernah tahu-menahu dengan kegiatan tersebut karena PP Fatayat NU tidak pernah mendapatkan undangan kegiatan tersebut," ucap Margaret.

Dia mengatakan, PP Fatayat NU juga tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua orang itu untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. "Karena yang bersangkutan tidak meminta izin dan memberikan konfirmasi sama sekali mengenai kegiatan tersebut. Hal ini tentu di luar kontrol organisasi Fatayat NU," kata dia.

Meskipun kunjungan dua pengurus Fatayat NU tersebut berkunjung ke Israel atas nama pribadi, tambah dia, PP Fatayat NU akan tetap memberikan sanksi kepada mereka. Karena, agenda mereka memberikan dampak negatif terhadap organisasi NU.

Dalam bentuk apa sanksinya, pihaknya masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"PP Fatayat NU selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait dengan kasus ini dan akan memberikan sanksi organisasi kepada yang bersangkutan karena meskipun ini agenda personal telah memberikan dampak negatif yang sangat luas bagi organisasi NU, termasuk Fatayat dan masyarakat Indonesia," jelas Margaret.

Sebelumnya, sebanyak lima nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Para intelektual muda NU tersebut adalah Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Dua nama terakhir merupakan pengurus Fatayat NU.