JAKARTA, investor.id - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Badan Amil Zakat Nasiona atau BAZNAS RI meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya, sehingga target pengumpulan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasikan.

“BAZNAS perlu memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat agar target yang telah ditetapkan tahun 2025, sebesar Rp49.999.769.495.000 dapat terealisasi,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Turut hadir, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dan Ketua BWI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA., serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI.

Marwan mengapresiasi BAZNAS terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) hingga triwulan III tahun 2024 yang telah mencapai Rp28,7 triliun secara nasional.

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengumpulan zakat nasional yang hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp28.749.783.717.985,” ujar Marwan.

Marwan menyampaikan, BAZNAS RI perlu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya, sehingga target pengumpulan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasikan.

“BAZNAS perlu memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat agar target yang telah ditetapkan tahun 2025, sebesar Rp49.999.769.495.000 dapat terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menambahkan, koordinasi BAZNAS RI dengan BAZNAS Daerah dan lembaga amil zakat berjalan baik. Katanya, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Rakornas BAZNAS maupun Rakornas LAZ yang berjalan sukses.

“Rakornas BAZNAS RI tahun 2024 yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo telah berjalan dengan sukses, menghasilkan 17 resolusi. Sementara Rakornas LAZ tahun 2024 yang digelar belum lama ini juga menghasilkan 11 resolusi,” katanya.

Kiai Noor menyampaikan, terkait pengumpulan ZIS tahun 2025, BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, dan LAZ se-Indonesia telah menyepakati target sebesar Rp50 triliun yang tercantum dalam Resolusi Rakornas LAZ 2024.

"Untuk pengumpulan ZIS triwulan III tahun 2024 sudah mencapai Rp28,7 triliun, masih ada waktu dua bulan, dan akan terus bertambah. Sementara dalam Rakornas LAZ 2024 kemarin, kita telah menyepakati untuk target tahun 2025 menjadi Rp50 triliun," pungkasnya.

RDP tersebut juga dihadiri Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM., Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Arifin Purwakananta, serta Deputi II BAZNAS RI Dr H. M Imdadun Rahmat, M.Si.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPRMarwan Dasopang menyatakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak perlu kebakaran jenggot dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh DPR.

Marwan menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Agama, tidak berkaitan dengan hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Enggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," kata Marwan keapada wartawan, Senin (29/7/2024).

Marwan menjelaskan, Pansus Haji 2024 dibentuk oleh DPR karena Kementerian Agama dianggap tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji kepada Komisi VIII DPR.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," tuturnya.

Menurut Marwan, ketertutupan Kemenag ini memicu Komisi VIII DPR bersepakat untuk membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Politikus PKB ini lantas mengungkap ada dugaan visa jemaah haji reguler tidak diberikan kepada jemaah yang sudah lama mengantre.

"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun," kata Marwan.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tidak ada urusan pribadi yang melatarbelakangi pembentukan pansus.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ujar Marwan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf curiga Pansus Haji dibentuk karena ada masalah pribadi antara ia dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR.

Menurut Yahya, Pansus Haji mengincar posisinya, tetapi melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya.

"Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata dia.