JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita bungkam ketika ditanya apakah betul dirinya memangkas uang insentif pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Mbak Ita tidak mengeluarkan komentar ketika dihujani berbagai pertanyaan oleh awak media seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Terima kasih, mohon doanya saja,” kata Mbak Ita sembari berjalan ke mobil di Jalan Persada Kuningan, Jakarta, Kamis.

Ketika terus ditanya soal dugaan pemotongan insentif anak buahnya di Pemkot Semarang, Mbak Ita bungkam dan langsung masuk ke mobil Toyota Innova warna hitam.

Politikus PDI-P itu hanya mengatakan hari ini dirinya memenuhi panggilan penyidik yang seharusnya dijadwalkan pada Selasa (30/7/2024).

“Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulilah sudah sesuai prosedur. Dan mohon doanya saja,” ujar Mba Ita.

Selebihnya, ia enggan menjawab pertanyaan awak media, termasuk soal dugaan penerimaan uang dari pengusaha.

Mbak Ita juga tidak mau mengomentari masalah pencalonan Pilkada Serentak 2024.

“Sudah, sudah., aduh, duh, duh. Saya enggak tahu kok (aliran dana dari kontraktor),” kata Mbak Ita.

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

KPK telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada empat orang tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mbak Ita, suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.

Kemudian, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias MbakIta memenuhi panggilan penyidik besok, Kamis (1/8/2024).

Adapun Mbak Ita akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

"Bahwa KPK berharap saudari HGR akan hadir besok," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Mbak Ita sedianya dijadwalkan menghadap penyidik apda Selasa (30/7/2024) kemarin bersama suaminya yang menjabat Ketua Komisi D pada DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri.

Namun, Mbak Ita tidak hadir karena harus menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Semarang. Ia meminta menyidik menjadwalkan ulang.

Setelah jadwal pemeriksaan baru ditetapkan, KPK mengingatkan Mbak Ita memenuhi permintaannya.

"Sebagaimana penjadwalan ulang pemeriksaan yang sudah disetujui oleh penyidik," tutur Tessa.

Dalam Pemeriksa terhadap Alwin, penyidik KPK mendalami tugasnya sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

Penyidik juga mendalami pekerjaan di lingkungan Pemkot Semarang.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada empat orang tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang MbakIta.

Kemudian, suami MbakIta yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik memanggil dua orang saksi dari pihak swasta berinisial MTN dan PRUD pada Rabu (31/7/2024) hari ini.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Tessa kepada wartwan, Rabu.

Berdasarkan sumber dari penegak hukum di KPK, MTN merupakan Martono yang menjabat Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri.

Sementara, PRUD merupakan P. Rachmat Utama Djangkar selaku Wiraswasta/Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.

Menurut informasi yang dihimpun Kompas.com, Martono termasuk dalam daftar empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang, tetapi belum diumumkan oleh KPK.

Martono dan Rachmat juga sudah dicegah untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan.

Tessa belum mengungkapkan materi yang didalami penyidik kepada Martono dan Rachmat.

Di samping itu, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi di Akademi Kepolisian, Semarang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, para saksi yang diperiksa di Semarang adalah Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Semarang, Endang Sri Rezeki, Inspektur Pembantu III Kota Semarang Mukhamad Zaenudin, Kabag Rumah Tangga Setda Kota Semarang Rian Putrowijoyo.

Kemudian, Kasubbid Penetapan pada Bidang Pelayanan dan Penetapan Bapenda Kota Semarang Agung Wido Catur Utomo, Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang Siswoyo, Penanggungjawab CV Merapi Berdikari Romadhon.

Lalu, pegawai negeri sipil (PNS) bernama Moeljanto, Eko Yuniarto, dan pihak wiraswasta Kapendi.

“Pemeriksaan dilakukan di Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131, Kota Semarang, Jawa Tengah,” tutur Tessa.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Menurut informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Martono, Rachmat, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, serta suami Mbak Ita yakni Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang, Jawa Tengah Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita pada Selasa (30/7/2024) hari ini.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, ada dua saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang diperiksa hari ini, yakni inisial ITA dan AB.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa, kepada wartawan, Selasa.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, saksi berinisial ITA adalah Mbak Ita, sedangkan AB adalah suami Mbak Ita, Alwin Basri yang juga menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa waktu lalu, KPK telah menggeledah kantor Mbak Ita dan Alwin dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum mengungkap apa saja yang akan didalami penyidik terhadap suami istri tersebut.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemkot Semarang

Tessa menyebutkan, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Mbak Ita, Alwin Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Meski demikian, pihak KPK masih enggan memerinci kapan politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Apabila ditanya akan dimintai keterangan yang bersangkutan (Hevearita)? Tentunya akan dimintai keterangan. Kapannya masih belum bisa disampaikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Pemanggilan saksi-saksi dalam rangkaian proses penyidikan belum dilakukan, terang Tessa, karena upaya penggeledahan di Semarang masih berlangsung.

Upaya penggeledahan itu di antaranya dilakukan di ruang kerja Mbak Ita di Kantor Wali Kota Semarang, serta di rumahnya.

"Kembali lagi karena masih berkegiatan atau kegiatan masih berlangsung di Kota Semarang, jadi, kita sama-sama tunggu," ungkap Tessa.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah mencegah empat orang dalam kasus tersebut. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Dalam keterangan sebelumnya, Tessa menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).