Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung ada sosok yang ingin membelokkan sejarah kemerdekaan melalui kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Megawati sebagai inspektur upacara hari ulang tahun atau HUT ke-79 RI di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

"Saudara-saudara sekalian anak-anakku, rakyat Indonesia yang saya cintai seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," kata Megawati di hadapan ratusan kader PDIP.

Dia menyampaikan bahwa hal tersebut kemudian menjadi tantangan kemerdekaan Indonesia. Sebab, kata Megawati, saat ini telah terjadi sejumlah penyimpangan. Dia mengungkapkan hukum yang pemaknaannya menjadi alat intimidasi.

"Hukum digeser maknanya dari akar keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," tambahnya.

Di samping itu, Megawati mengatakan kini konstitusi negara yang seharusnya menjadi landasan pokok pemimpin dan rakyat, malah digunakan seenaknya oleh kekuasaan.

"Konstitusi yang seharusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan seluruh seluruhnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya," pungkas Megawati.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Megawati tidak menghadiri upacara HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara lantaran sudah diwakilkan oleh Puan Maharani.

Hasto menuturkan Megawati terpaksa tidak hadir di IKN karena tidak bisa menolak permintaan dari satgas, anak ranting, untuk hadir sebagai pimpinan upacara di Sekolah PDIP.

“Mereka sudah kangen dengan Bu Mega untuk memimpin dan menjadi inspektur upacara di Sekolah partai,” ujar Hasto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri dipastikan tak hadir dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu (17/8/2024). Ketua umum PDIP itu dikatakan ada acara internal partai yang tak memungkinkannya untuk turut hadir dalam gelaran perdana kenegeraan di ibu kota ‘bikinan’ Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, yang merupakan putri dari Megawati, mengaku akan menjadi perwakilan ibunya dalam acara kenegaraan tersebut. “(Megawati) ada acara di Lenteng Agung dengan struktur partai, dan acaranya di IKN insya Allah saya yang akan ke IKN,” begitu kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Puan mengatakan, dirinya akan berangkat ke IKN pada malam ini, Jumat (16/8/2024). Megawati juga diketahui tak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi di MPR/DPR pada Jumat (16/8/2024). Selama ini, Megawati, dalam rezim pemerintahan Jokowi, tak pernah absen dalam pidato kenegaraan presiden menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di Gedung MPR/DPR.

Padahal, pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun ini merupakan yang terakhir sebelum dia lengser pada Oktober 2024 nanti. Dan Presiden Jokowi pun akan menggelar upacara kemerdekaan Indonesia ke-79, pertama kali di IKN, yang menjadi ibu kota baru bagi Indonesia.

Akan tetapi, Megawati dipastikan absen dalam perayaan upacara kenegaraan di IKN tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kemarin, kepada wartawan juga menyampaikan Megawati tak hadir dalam perayaan upacara HUT RI ke-79 di IKN, karena lebih memilih untuk merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia bersama-sama para kader PDI Perjuangan di Kantor Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel).

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengganggu kedaulatan partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai Megawati secara terbuka menyebut adanya upaya pengambilalihan PDIP, Rabu (14/8/2024). Menurut Hasto, sosok yang disebut Megawati itu kerap bermain belakang dan tidak sesuai kata dan perbuatannya.

"Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan. Itu kedaulatan partai, tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumor itu kan terjadi," ucapnya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Hasto kemudian menyinggung kejadian belakangan ini yang dinilai olehnya sebagai gangguan terhadap kedaulatan partai, terjadi di partai lain. Misalnya, dengan menggunakan instrumen penegak hukum.

Akan tetapi, politisi asal Yogyakarta itu memastikan bahwa partainya militan hingga di kekuatan arus bawah sehingga berbeda dengan partai-partai lain. Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa kader PDIP di seluruh tataran bakal bergerak apabila ada yang ingin mengganggu kedaulatan partai maupun ketua umum.

"Seluruh anak ranting-ranting, PAC [pengurus anak cabang], satgas partai akan bergerak menjaga marwah partai, marwah ketua umum partai yang memang punya legasi di dalam membangun demokrasi untuk rakyat," ujarnya.

Adapun Hasto turut mengamini pernyataan Megawati yang prihatin soal partai lain diintervensi oleh penguasa. Dia memastikan yang disampaikan oleh putri Presiden ke-1 Soekarno itu adalah kebenaran, karena pasti ada penyebabnya.

"Partai punya AD/ART, punya kedaulatan. Ketika sosok yang sebelumnya betul-betul seluruh permintaannya dipenuhi tapi kemudian tetap saja hukum dijadikan sebagai alat memaksa seseorang mundur, itu yang diterima laporannya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Hal-hal itu tidak bisa kita biarkan," tutur Hasto.

Mantan anggota DPR itu lalu menyebut ada bukti empiris yang terbukti secara hukum adanya pengambilalihan kedaulatan partai oleh penguasa. Dia kemudian menyinggung sejarah PDIP pada saat masa rezim otoriter Orde Baru.

Menurutnya, partai bernuansa merah itu berani bergerak menghadapi rezim otoriter.

"Nyawa jadi pengorbanan terhadap cita-cita, itu PDIP. Itu kamu tegaskan, jangan ganggu putri proklamator untuk menegakkan kebenaran di negeri ini yang membangun demokrasi di republik ini," katanya.

Sebelumnya, pada saat memberikan arahan ke kader dan bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024, Megawati sempat menyinggung ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Presiden ke-5 itu mengatakan hal tersebut mendorongnnya bersedia menjadi ketua umum lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap alasannya bersedia untuk kembali memimpin partai tersebut lantara ada pihaknya ada yang ingin mengambil alih partai berlambang moncong putih itu.

Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan arahan kepada kadernya dan bakal calon kepala daerah yang diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Awalnya, Megawati menyampaikan bahwa dia sudah berumur 77 tahun. Dia menilai seharusnya sudah pensiun dan ingin berkumpul bersama dengan keluarga. Namun, dia mengaku Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memintanya untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.

"Saya bilang ke Hasto. 'To pikirin dulu To, saya kepingin juga kumpul sama keluarga, ini ketum lagi, ketum lagi'. Sudah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Gawat. Gile. Wartawan tulis, gile," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta.

Presiden ke-5 itu lali mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin pensiun. Megawati mengatakan kini sudah memiliki cicit.

"Tahu-tahu diminta jadi ketua umum tapi enggak nurut semua. Ngapain? Eh begitu dengar ini akan diambil PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi! Keren apa enggak?," ujarnya sambil disambut riuh tepuk tangan peserta acara.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, rapat kerja nasional (rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan supaya Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDIP pada periode 2025-2030.

Rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Minggu (26/5/2024).

"Setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," ujar Puan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyerahkan duplikat bendera pusaka ke seluruh kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin (5/8/2024). Megawati secara simbolis menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Selanjutnya, Megawati menyaksikan Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi, Menteri PPA Bintang Puspayoga, dan jajaran pimpinan BPIP menyerahkan kepada para gubernur dan pj gubernur.

Selain itu, juga diberikan salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila. Penyerahan itu berlangsung hikmat. Dalam arahannya, Megawati meminta agar duplikat bendera itu juga dijaga dengan baik.

Megawati menceritakan duplikat bendera pusaka ini merujuk pada Sang Saka Merah Putih yang kali pertama dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dijahit secara langsung oleh Ibu Negara Fatmawati. Bendera Merah Putih ini disebut sebagai Bendera Pusaka. Sementara itu, yang akan diserahkan sebagai penggantinya adalah duplikatnya untuk dikibarkan di seluruh Nusantara.

Dalam kesempatan ini, perwakilan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di seluruh Indonesia juga turut hadir. Megawati berpesan agar bendera duplikat dikibarkan dengan sepenuh hati. Panitia juga memutarkan video percakapan dan tanya jawab hangat antara Megawati dan empat paskibra tentang sejarah bendera pusaka.

Dalam Kegiatan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka RI kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

"Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," ujar Yudian di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, duplikat bendera ini sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun.

Kendati demikian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin.

Megawati tiba di lokasi bersama Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan tak harmonis sejak Pilpres 2024.

Megawati mengaku dirinya seringkali memonitor isu mengenai hubungan dirinya dengan Presiden Jokowi yang dipublikasikan oleh media massa dan media sosial.

Dia mengaku hubungannya dengan Jokowi tidak ada masalah. Namun, Megawati menegaskan dia tersinggung ketika Jokowi membahas mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Lho, enaknya lho dia [Jokowi] ngomong gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," tutur Megawati dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Megawati juga menjelaskan secara historis aturan masa jabatan presiden tiga periode dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi setelah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

"Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang ini disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," katanya.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin Republik Indonesia karena upaya segelintir orang.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandas Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan kisah pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus Kristus ketika menjadi pembicara utama dalam Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).

Saat itu, Megawati mengaku kerap mendapatkan pertanyaan soal sifat manusia yang kerap lupa pada suatu hal. Dia pun menjelaskan sifat lupa merupakan sifat dasar manusia.

Dia lantas mengisahkan kisah pengkhianatan salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, seperti yang ditulis dalam Alkitab. Cerita itu, lanjut Megawati, menekankan seorang murid nabi saja bisa lupa akan jasa gurunya hanya dengan ditawari sejumlah koin.

"Nabi Yesus saja punya sahabat kan yang ditunjuk beliau sendiri, disebut sahabat, tapi ada kan yang pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot, betul apa ndak?" jelas Megawati.

Meski demikian, presiden ke-5 RI ini mengingatkan kembali apa yang terjadi kepada Yudas setelah dirinya merasa bersalah karena khianati Yesus.

"Tapi akhirnya bunuh diri. Iya loh, kalau enggak percaya baca deh sejarahnya. Jangan nanti ibu dibilang, 'Ibu nyindir siapa' terus 'Ibu provokator', enggak loh, saya bertanggung jawab loh," katanya.

Tak hanya di Kristen, Megawati juga menyatakan dalam Islam juga diajarkan bahwa setiap manusia di sisi kanan dan kirinya ada malaikat yang menjaga, di sisi kanan untuk mencatat hal baik dan di sisi kiri untuk mencatat hal yang buruk.

Artinya, menurut Megawati, manusia selalu diuji agar tetap teguh kepada etika, moral, dan nuraninya.

Sebagai informasi, elite PDIP memang kerap menyindir pengkhianatan Jokowi yang dukung pasangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pilpres 2204. Mereka merasa Jokowi telah lupa jasa-jasa PDIP yang membesarkannya.