Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku kesal lantaran sempat dikurung oleh oknum tertentu agar partainya tak bisa mencalonkan kepala daerah untuk diusung pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, kepala partai berlogo banteng moncong putih ini mengaku bahwa jalan kebenaran hadir terkadang dengan dengan cara yang tak bisa diatur-atur. Buktinya, belakangan selalu muncul jalan.

Megawati mengaku merasa kaget ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah, yang membuka PDIP kembali berpeluang mengusung sendiri.

Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang III di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

“Saya sendiri juga kaget kok, yang tadinya saya pikir tinggal kita ini terkurung kan, dikurung gitu, aduh saya bilang, enak e dikurung kurung gitu. Indonesia ini lucu,” katanya dalam forum tersebut.

Megawati juga mengaku sempat melakukan kontemplasi dengan sang ayah, yakni Soekarno terkait kondisi bangsa saat ini. Dimana, dia merasa saat ini justru dimusuhi bangsa sendiri.

Melihat fenomena itu, Megawati pun teringat akan pesan yang disampaikan Presiden pertama RI itu soal perlawan akan lebih susah ketika melawan bangsa sendiri.

Apalagi, menghadapi keinginan penguasa yang memperpanjang kekuasaan.

“Beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karna mengusir penjajah, baca tuh bukunya Bung Karno, kalau kita nanti akan 'melawan bangsa sendiri' saya baru ngerti, oh gini ya, karna apa? Dengan dispuit yang seperti itu berkeinginan untuk melanggangkan kekuasaannya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini juga bercerita soal dirinya bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Pranowo dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang sibuk menandatangani surat keputusan untuk calon kepala daerah yang diusung.

Megawati pun mengungkapkan jika Sekjen Hasto kerap menangis ketika bersama dirinya menandatangani SK kepala daerah.

Dia pun berpesan ke Hasto, untuk tidak perlu menangisi sesuatu. Sebab, saat ini PDIP sudah bisa mengusung sendiri calon kepala daerah.

“Ini [Hasto] sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya, betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis, kan loh ngapain sih nangis, ga ada guna nangis, yang perlu kita apa? Begini. Lah iya toh, buktinya akhirnya juga iya [bisa mengusung],” pungkas Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memimpin upacara hari ulang tahun atau HUT ke-79 RI di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/8/2024).

Awalnya, Megawati masih mempertimbangkan untuk mengikuti upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden ke-5 RI itu juga diundang oleh Istana Kepresidenan untuk hadir di IKN.

Namun, kehadiran Megawati di IKN akhirnya diwakilkan oleh putrinya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebab, Megawati tidak bisa menolak permintaan internal PDIP untuk menjadi pemimpin upacara di Sekolah PDIP

Nah, berikut ini pidato lengkap Megawati di upacara HUT ke-79 RI di Sekolah PDIP:

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan rahayu,

Salam Pancasila

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini dengan penuh khidmat kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Gelora kemerdekaan melalui proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno berkumandang dan meresap ke dalam hati sanubari rakyat Indonesia.

Proklamasi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Agar di seberang jembatan emas kemerdekaan itu kita dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan dapat membuat bangsa sendiri, negeri sendiri sehingga yang namanya kita mempunyai sesuatu sebagai bangsa negara di dunia ini.

Saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan dan cintai dimanapun mereka berada, proklamasi mengandung pesan perjuangan yang sangat penting.

Pertama dengan kemerdekaan, kita hadir sebagai bangsa berdaulat untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri.

Oleh sebab itu, Bung Karno mengatakan hanya bangsa yang berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangannya sendiri akan berdiri dengan kuatnya.

Kedua, proklamasi menggelorakan kepada rakyat jiwa merdeka. Sekali lagi, kepada rakyat jiwa merdeka lahir dan batin. Suatu jiwa kebangsaan yang menyatu dengan tanah air Indonesia.

Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat Indonesia tidak mengenal rasa takut ketika berhadapan dengan bala tentara Belanda yang berniat menjajah kembali negara kita tercinta.

Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat berani, melawan berbagai bentuk penindasan baik penindasan politik, ekonomi maupun penindasan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

Saudara-saudara sekalian, bahwa manusia untuk menertibkan itu maka mereka berbicara soal hukum, tetapi hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak. Bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakan kekuasaannya sebagai alat kekuasaan.

Kita telah mengalami hal tersebut dengan namanya penjajahan yang dikatakan tiga setengah abad. Saya tidak dapat menghayati dan merasakan seperti apa perihnya ketika kita dijajah selama tiga setengah abad.

Ketiga, proklamasi melahirkan komitmen untuk melindungi segenap tanah tumpah darah kita seluruhnya, yaitu tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif dalam menjaga ketertiban dunia.

Saudara-saudara, bangsaku yang kucintai, peran moral politik terpenting dari seluruh jalan kemerdekaan Indonesia ketika terjadi, Bung Karno menggali seluruh falsafah bangsa, yakni Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.

Pancasila berangkat dari falsafah pembebasan terhadap petani, nelayan, buruh, dan seluruh rakyat miskin yang hidupnya menderita akibat imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Karena itulah Pancasila melekat dengan narasi keberpihakan di dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan.

Pancasila mengandung substansi paling mendasar terhadap perjuangan, emansipasi agar setiap warga negara mempunyai kesetaraan dan memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama di mata hukum tidak ada perbedaan.

Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam pergaulan antarbangsa, Pancasila menjadi garis hidup atau suatu life line, tata dunia baru.

Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama to build the world a new gerakan non-blok dan konferensi of the emerging forces serta sebenarnya sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi tiga benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana.

Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu Bung Karno memberikan ide suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai.

Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Al-Jazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia.

Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno, jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa.

Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika.

Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai.

Saudara-saudara sekalian, anak-anakku, rakyat Indonesia yang saya cintai. Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu, kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya. Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan.

Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Konstitusi yang seharusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya.

Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis.

Namun, yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya.

Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peringatan proklamasi kemerdekaan ke-79 ini hanya punya arti apabila kita berani menangkap hakikat kemerdekaan yang sejati. Tidakkah kalian bisa membayangkan ketika kemerdekaan itu dibuat, diminta dengan darah dan air mata. Bukan dengan menadah tangan.

Lalu kalian pada hari ini melupakan pengorbanan para pahlawan kita. Banyak yang tertembak mati, banyak yang sampai ke tiang gantungan.

Tolonglah diingat dengan baik yang namanya pidato ibu ini, terutama bagi ibu-ibu. Katakan pada anak-anak kalian bahwa kita tidak akan merdeka jika tidak ada para pendahulu kita, pendiri kita, pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa, tanpa nama telah mengorbankan jiwanya.

Karena itulah kita harus membuka kembali kesadaran kita untuk berani melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan yang terjadi. Bung Karno pun pernah menyampaikan pidato yang terkenal, penemuan kembali revolusi kita atau rediscovery of our revolutioner pada tahun 1959.

Saat itu banyak diantara para pemimpin partai politik yang saling berseteru, sepertinya dalam sebuah alam demokrasi yang liberal.

Melalui pidato itu, Bung Karno meluruskan kembali arah bangsa, hingga dengan luar biasa Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Saya teringat ketika itu bagaimana heroiknya yang namanya Bapak Almarhum Yos Sudarso itu melawan sebuah kapal Belanda yang mau masuk ke dalam perairan kita.

Beliau dengan kapalnya macan tutul itu menghadang dan mati tenggelam. Kalian apa tidak malu ya? Hah? Yang sekarang telah merdeka menikmati bahwa sepertinya sudah menjadi zona nyaman, lupa, lupa, lupa arah kemerdekaan kita sebenarnya harus diwariskan, diturunkan kepada keturunan kita dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan.

Karena itulah, sebagai bagian dari upaya menemukan kembali seluruh makna kemerdekaan, saya menyampaikan amanat saya.

Pertama, pahamilah seluruh konsepsi pemikiran, cita-cita, semangat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesemuanya mengandung-mengandung cita-cita yang mulia bagi terwujudnya Indonesia Raya.

Kedua, gelorakan Pancasila dengan seluruh falsafah kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup dan jiwa bangsa.

Kalau kita tadi menyanyikan Indonesia Raya, saya yang paling senang itu apa? Kan mengatakan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Coba pikir memangnya mau bangunlah badannya? Ya sudah enggak bisa lah kalau enggak ada jiwanya. Coba pikirkan ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi luar biasa sebetulnya.

Oleh sebab itu, saya telah memberikan instruksi kalau penaikan bendera, maka Indonesia Raya hanya satu stanza. Tapi kalau tidak menaikan bendera, maka kita menyanyikan keseluruhan dari Indonesia Raya, yaitu tiga stanza.

Ketiga, jalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan selurus-lurusnya. Genggam semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta perhebat kekuatan gotong royong rakyat agar bangsa Indonesia dapat keluar dari berbagai persoalan, sebagaimana pada hari ini kita hadapi saat ini.

Keempat, terus bangun optimisme bahwa keadilan dan kemakmuran akan terus hadir selama kita berjuang keras bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Kelima, kita siapkan masa depan Indonesia dengan menggembleng para pemuda-pemudi Indonesia agar menjadi pandu-pandu bangsa yang mumpuni dan berkarakter budaya Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, rakyatku Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Apa toh arti kemerdekaan itu? Kemerdekaan bangsa, itu adalah bagaikan api perjuangan yang mampu meluluhlantakkan berbagai bentuk penindasan dan penjajahan.

Teruslah berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Jangan pernah menyerah, menghadapi tantangan seberat apapun, sebab kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Harusnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi pada kenyataannya.

Sedikit tambahan saya, pemilu adalah sebenarnya suatu wahana untuk menunjukkan bahwa hak rakyat sepenuhnya itu dapat digunakan dengan baik. Saya tidak terbayangkan bahwa pemilihan yang katanya pemilihan umum, lalu, Luber, langsung umum, bebas, rahasia dengan segala slogannya, tetapi tidak menjadi sebuah kenyataan.

Berilah sekali lagi, berilah hak rakyat untuk dapat mencari pemimpinnya yang benar-benar itu bagi mereka adalah pemimpin yang sejati. Bukan mencari atau dipaksakan untuk mencari pemimpin yang pada kenyataannya belum mempunyai kader sebagai pemimpin yang mumpuni.

Sanggupkah kalian untuk melindungi rakyat, untuk memberikan hak rakyat sepenuhnya di tangan mereka. Biarkan mereka merasakan sukacita bahwa tangannya ini kalau nanti akan mencoblos, maka dia mencoblos seseorang yang benar seorang pemimpin yang mumpuni.

Dan ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, selamat berjuang. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap alasannya bersedia untuk kembali memimpin partai tersebut lantara ada pihaknya ada yang ingin mengambil alih partai berlambang moncong putih itu.

Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan arahan kepada kadernya dan bakal calon kepala daerah yang diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Awalnya, Megawati menyampaikan bahwa dia sudah berumur 77 tahun. Dia menilai seharusnya sudah pensiun dan ingin berkumpul bersama dengan keluarga. Namun, dia mengaku Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memintanya untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.

"Saya bilang ke Hasto. 'To pikirin dulu To, saya kepingin juga kumpul sama keluarga, ini ketum lagi, ketum lagi'. Sudah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Gawat. Gile. Wartawan tulis, gile," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta.

Presiden ke-5 itu lali mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin pensiun. Megawati mengatakan kini sudah memiliki cicit.

"Tahu-tahu diminta jadi ketua umum tapi enggak nurut semua. Ngapain? Eh begitu dengar ini akan diambil PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi! Keren apa enggak?," ujarnya sambil disambut riuh tepuk tangan peserta acara.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, rapat kerja nasional (rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan supaya Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDIP pada periode 2025-2030.

Rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Minggu (26/5/2024).

"Setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," ujar Puan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menekankan supaya tidak terjadi kecurangan secara terstruktur massif dan sistematis selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias Pilkada Serentak 2024.

Hal itu dikatakan Megawati di depan para kadernya dan bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024.

"Jangan ada TSM, biarkan rakyat memilih dengan sukacita. Terstruktur, sistematis dan massif. Loh orang yang melakukan itu orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah, perintah ini ingin memecah belah bangsa sendiri," saat memberikan arahan ke kader dan bakal calon kepala daerah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Presiden ke-5 itu lalu mengatakan, bahwa dia merupakan warga negara Indonesia (WNI). Kader-kader partainya pun merupakan WNI sehingga seharusnya memiliki hak untuk maju dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kita warga negara Indonesia, boleh KPU ya dong. Sah. Ikut pemilu, pilpres, pilkada. Udh berhenti dah. Yang namanya TSM, TSM itu loh," lanjutnya.

Adapun Megawati hari ini menyerahkan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di 305 provinsi serta kabupaten/kota. Dari ratusan daerah itu, PDIP memberikan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di 13 provinsi serta 292 kabupaten-kota.

"Bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri Dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Ganjar Pranowo dan Ahok sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan DPP PDIP.

Kini, Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik puluhan kader PDIP lainnya sebagai pengurus DPP PDIP.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan baru akan digelar pada April 2025.

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar;

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

Presiden ke-5 RI ini pun menyinggung peristiwa pemanggilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Dia bingung karena seorang penyidik KPK, Rossa, menggeledah asisten Hasto yaitu Kusnadi. Padahal, yang dipanggil merupakan Hasto bukan Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin, terus orang ini gile, Kusnadi tuh sopo [siapa]? Pangkate opo [jabatannya apa?]," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati pun mengenang masa Orde Baru ketika aparat penegak hukum terus memanggilnya. Bahkan, dia mengaku datangi kantor polisi hingga tiga kali secara sukarela.

Oleh sebab itu, Megawati meminta kadernya tidak takut apabila dipanggil oleh aparat penegak hukum.

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto sudah sempat diperiksa selama empat jam oleh KPK pada Senin (10/6/2024). Hasto menjadi saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Adapun, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP 2019–2024. Dia ditetapkan tersangka lantaran diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan namun meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.338,43 triliun.

Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar. Dia mengingatkan potensi gejolak di dalam negeri karena di berbagai penjuru dunia juga terjadi permasalahan geopolitik.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau di dalam, geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini pun mengklaim pernah melunasi utang pemerintah ke International Monetary Fund (IMF) alias Dana Moneter Internasional. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.

Meski demikian, kini malah pemerintah seakan tidak peduli dengan utang tersebut. Megawati ingin pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang negara yang kini mencapai lebih dari Rp8.338 triliun.

"Kalau keadaan kayak gitu, so what [jadi apa]? Elo mau ngapain? Terus bayar utangnya berapa lama, terus berapa tahun? Ayok [dijelaskan]," ujarnya.

Meski demikian, Megawati menyatakan kritik tersebut tidak dilontarkan khusus ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan pemerintahan seluruhnya. Bagaimanapun, lanjutnya, permasalahan utang menyangkut pemerintahan ke depan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pada April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi utang tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 8,79% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.338,43 triliun.

Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar. Dia mengingatkan potensi gejolak di dalam negeri karena di berbagai penjuru dunia juga terjadi permasalahan geopolitik.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau di dalam, geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini pun mengklaim pernah melunasi utang pemerintah ke International Monetary Fund (IMF) alias Dana Moneter Internasional. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.

Meski demikian, kini malah pemerintah seakan tidak peduli dengan utang tersebut. Megawati ingin pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang negara yang kini mencapai lebih dari Rp8.338 triliun.

"Kalau keadaan kayak gitu, so what [jadi apa]? Elo mau ngapain? Terus bayar utangnya berapa lama, terus berapa tahun? Ayok [dijelaskan]," ujarnya.

Meski demikian, Megawati menyatakan kritik tersebut tidak dilontarkan khusus ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan pemerintahan seluruhnya. Bagaimanapun, lanjutnya, permasalahan utang menyangkut pemerintahan ke depan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pada April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi utang tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 8,79% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan bantuan sosial (bansos) dikurangi agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk biayai kebijakan kuliah gratis.

Megawati mengaku pusing melihat permasalahan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin tinggi belakangan. Menurutnya, permasalahan itu bisa dengan mudah diselesaikan apabila pemerintah turun tangan.

"Kalau saya, sorry [maaf], karena saya pernah presiden. Kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini mengingatkan semua generasi penerus bangsa harus bisa sekolah. Dengan begitu, sambungnya, masyarakat Indonesia bisa naik level.

"Nah untuk apa sih menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju? Ini soal urusan sekolah saja heboh," jelas Megawati.

Sebagai informasi, belakangan permasalahan mahalnya biaya kuliah mendapat banyak sorotan. Apalagi, sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan biaya UKT-nya.

Usai banyak diprotes, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan UKT di sejumlah PTN hingga tahun depan. Artinya, kenaikan UKT masih sangat mungkin terjadi di masa depan.

Malahan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mendukung skema mahasiswa membayar UKT menggunakan pinjaman online (pinjol).

Muhadjir menilai tidak ada yang salah dengan sistem pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan maka kesalahan ada di oknum perusahaan pinjolnya, bukan salah sistemnya.

"Pokoknya ada semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa," jelas Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Dia juga tidak menampik apabila banyak pihak yang menganggap skema pinjol untuk bayar UKT hanya bentuk komersialisasi pendidikan. Menurutnya, anggapan tersebut hanya sebuah penilaian yang salah. Muhadjir tetap menilai pinjol untuk membayar UKT bisa membantu mahasiswa.