Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan memastikan bakal melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendukung penegakan profesionalitas Polri.

“Sesuai masa bakti kami, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya. Maka, kami akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Menkopolkam tersebut menjabarkan bahwa konsolidasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arahan kebijakan terhadap Polri.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Kompolnas akan memperkuat kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan profesionalisme Polri.

“Termasuk kemandirian Polri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di dalam pemeliharaan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum juga dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Budi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional 2024-2028

1.⁠⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;

2.⁠⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

3.⁠⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;

4.⁠⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;

5.⁠⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;

6.⁠⁠Supardi Hamid, sebagai anggota;

7.⁠⁠Gufron, sebagai anggota;

8.⁠⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;

9.⁠⁠Yusuf, sebagai anggota.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga yang turut melibatkan Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pembentukan desk itu dilakukan setelah digelarnya rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan.

Tujuh desk itu dipimpin oleh menteri maupun kepala badan/lembaga setingkat menteri. Pertama, Desk Pilkada dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kedua, Desk Penyelundupan dan Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Desk ketiga dan keempat dipimpin oleh Kapolri yang meliputi pemberantasan narkoba serta judi online (judol).

"Kemudian yang ketiga desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online dengan leading sector Bapak Kapolri," ujar BG pada konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selanjutnya, kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dipimpin oleh Jaksa Agung. Pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa itu juga menjadi leading sector pada Desk keenam, yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komdigi serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

BG menjelaskan beberapa desk sudah berjalan sebelumnya dipimpin oleh para leading sector. Salah satu contohnya, Desk Judi Online dan Desk Pencegahan Korupsi masing-asing telah ditangani oleh Kapolri dan Jaksa Agung.

Tidak hanya itu, Mendagri juga sudah memimpin proses Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, lancar serta jurdil (jujur dan adil).

"Sementara untuk desk-desk lainnya tidak lama lagi akan segera memberikan laporan-laporan pencapaian-pencapaiannya kepada teman-teman media sekalian," ujar purnawirawan Polri bintang tiga itu.

Menurut BG, tujuh desk itu dibentuk guna memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan. Stabilitas di dua hal tersebut, terangnya, menjadi prasyarat untuk mendukung kelancaran program-program pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyebut, tujuh desk itu akan langsung bekerja mulai hari ini pada Senin (4/11/2024).

"Timeline kerja tujuh desk tersebut adalah tiga bulan. Masa kerja mereka bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan mengungkapkan strategi pemerintah mencegah praktik judi online di Indonesia.

Budi menyebut strategi itu telah diputuskan dalam rapat yang dia pimpin dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Kemenko Polkam sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

“Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan dalam rapat, mulai dari pendidikan tentang bahaya judi online. Edukasi ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online,” kata Budi Gunawan dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).

Budi melanjutkan, meringkus simpul-simpul aktor, mencabut akses yang menghubungkan pemain dan sistem, serta akses sistem pembayaran judi online.

Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai distribusi judi online.

Strategi ketiga, dia mengatakan langkah pencegahan lainnya ialah menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang tidak patuh terhadap imbauan dan larangan judi online.

“Jika upaya pencegahan ini tidak diindahkan, dan ditemukan pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera,” kata Menko Polkam.

Dia menegaskan strategi pencegahan yang disusun pemerintah bukan berarti menihilkan penindakan. Pasalnya, pencegahan menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, termasuk bagian dari regulasi yang ditetapkan.

Tujuh Desk Lintas Kementerian

Menko Polkam pada hari ini mengumumkan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga untuk menangani tujuh persoalan prioritas selama 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari tujuh satuan tugas itu, salah satunya Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Enam desk lainnya yang juga resmi terbentuk hari ini, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Pembentukan tujuh desk itu merupakan hasil rapat di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, antara Menko Polkam dengan jajaran menteri dan pimpinan lembaga, yaitu Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Budi Gunawan mengungkapkan sejumlah prioritas terkait pengamanan di luar negeri. Salah satu bentuk prioritas itu yakni terkait dengan penyelesaian konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.

"Kalau untuk luar negeri ada beberapa yang menjadi prioritas. Khususnya peran Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingnya dengan Myanmar," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan sejauh belum ada yang mampu mengurai masalah tersebut, termasuk Indonesia dan Asean.

"Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan selama ini, karena selama ini kita tahu di Asean kan belum bisa masuk ya," tambahnya.

Eks Kepala BIN itu juga menyatakan persoalan luar negeri lainnya yaitu terkait dengan permasalahan di wilayah pasifik atau Laut China Selatan.

Sebab, menurutnya, Indonesia juga perlu mempererat hubungan dengan negara tetangga agar bisa menguatkan NKRI.

"Dan intinya bahwa menjadi good neighbor atau tetangga yang baik ini menjadi prioritas. Juga menjadi pekerjaan nanti dari Kemenkopolkam," pungkasnya.

Sementara untuk prioritas isu dalam negeri, Budi akan fokus untuk menangani penyelundupan barang ilegal dan aktivitas judi online.

"Bapak Presiden [Prabowo Subianto] telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan," kata Budi.

Menurut Budi, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.

Dengan derasnya arus barang ilegal tersebut, negara jadi kehilangan pemasukan yang seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat.

"Ini harus ditangani agar semua devisa itu bisa masuk ke kas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," kata Budi Gunawan.

Selain masalah penyelundupan barang, Budi juga akan menangani pemberantasan judi online seperti yang telah dilakukan pendahulunya mantan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto melalui Satgas Judi Online.

Menurut Budi, praktek judi online telah menggerogoti perekonomian masyarakat sehingga banyak warga yang akhirnya jatuh miskin. Kondisi semakin diperparah ketika masyarakat tersebut juga terjerat pinjam online yang juga akan sangat merugikan.

"Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Ini harus ditangani dengan baik dan lebih tajam," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Hadi Tjahjanto membeberkan agenda kegiatannya usai lengser dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dia mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan kegiatannya sebagai Ketua Umum PB Forum Karate-Do Indonesia (PB FORKI).

"Saya yang pertama masih aktif sebagai Ketua Umum PB Forki. Jadi saya akan terus melakukan pembinaan BP Forki supaya mendapatkan prestasi," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Hadi juga mengaku bakal lebih banyak berkegiatan dengan keluarga, terutama dengan anak dan cucunya. Selain itu, eks Panglima TNI ini juga bakal menghabiskan waktunya untuk menjalani hobi blusukan ke masyarakat.

"Saya ingin ngobrol dengan masyarakat, petani, nelayan, kemudian mungkin bisa juga kita koordinasi dengan filantropi untuk memberikan bantuan kesehatan di desa-desa. Jadi hobi-hobi blusukan masih senang," tambahnya.

Adapun, Hadi juga kini mengaku lebih merasa lebih lega lantaran telah berhasil merampungkan tugasnya di ATR/BPN maupun Polhukam dengan baik.

"Ya lega, karena menurut saya apa yang saya inginkan itu bersama-sama dengan staff saya bisa diraih. Baik di ATR maupun di Polhukam, dan tu kan bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto mengaku telah memberikan sejumlah tugas yang belum diselesaikannya kepada MenkopolkamBudi Gunawan.

Hadi mengatakan tugas tersebut di antaranya terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan judi online.

"Di antaranya adalah menyelesaikan kasus BLBI, ini berkait dengan obligor dan debitur. Kemudian berikutnya juga saya sampaikan tadi singgung adalah judi online," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, kata Hadi, terdapat juga persoalan penambang liar emas seperti di Miangas, Sulawesi Utara dan penambang liar pasir di Merapi, Jogja. Kedua penambangan liar diduga telah merugikan masyarakat sekitar.

"Juga itu oknum juga bermain di sana, sehingga masyarakat sekitar hanya menerima akibatnya saja, debu dan sebagainya, ini supaya juga diselesaikan," tutur Hadi.

Adapun, persoalan tanah terkait tumpang tindih lahan dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN di Sumatera juga akan menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Budi Gunawan.

"Banyak-banyak lagi permasalahan-permasalahan lain seperti di Sumatera adalah tumpang tindih dengan PTBN, itu adalah Polhukam yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, eks Menkopolhukam Hadi telah melakukan sertijab ke Menkopolkam Budi Gunawan pada Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, serah terima jabatan itu berlangsung tertutup di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pelaksanaan sertijab itu dilakukan mulai dari 11.00 WIB hingga 12.30 WIB. Terlihat, usai keluar dari kantor Kemenpolhukam, Hadi dan Budi saling bersalaman dan memberikan hormat. Setelah itu, Budi kemudian mengantarkan Hadi ke mobil pribadinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyatakan bakal memprioritaskan pertahanan atau pengamanan siber di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu pengamanan siber yang diprioritaskan pada lembaga yang dipimpinnya itu yakni terkait dengan keamanan data.

"Kalau siber, siber juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh kita. Khususnya di dalam defense siber dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," ujar Budi di kantornya, Rabu (22/10/2024).

Eks Kepala BIN itu menambahkan, peningkatan tersebut bakal dilakukan melalui peningkatan sinergitas antar lembaga terkait pengamanan siber dengan lebih maksimal.

"Kita tahu masih banyak instrumen kementerian lembaga yang menangani permasalahan yang siber. Ini yang perlu kita sinergikan agar lebih optimal dan maksimal," pungkasnya.

Sebagai informasi, salah satu serangan siber yang menjadi sorotan publik yakni soal gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 pada akhir Juni 2024.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Hadi Tjahjanto telah melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada Menkopolkam, Budi Gunawan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, serah terima jabatan itu berlangsung tertutup di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Budi Gunawan mengatakan bahwa akan memprioritaskan persoalan di luar maupun dalam negeri. Salah satunya terkait dengan situasi geopolitik dunia.

"Saat ini kondisi [geopolitik] memang tidak menentu. Nah, oleh karenanya tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik. Itu menjadi juga prioritas kita," ujar Budi di kantornya, Selasa (22/10/2024).

Kemudian, Menkopolkam di bawah Budi juga akan menyelesaikan persoalan mulai dari penyelundupan yang mempengaruhi pemasukan negara atau Devisa.

Selain itu, persoalan judi online yang telah meresahkan seluruh kalangan masyarakat, masalah siber hingga sejumlah ancaman terkait NKRI akan menjadi prioritas Menkopolkam 2024-2029.

"Kedua judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan. oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya, juga tidak boleh main-main lagi," tambahnya.

Di samping itu, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa dirinya telah melakukan sertijab sekaligus menyerahkan sejumlah tugas kepada Menkopolkam baru.

Sejumlah tugas itu di antaranya soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), judi online hingga persoalan tambang liar.

"Beberapa pending matters yang harus segera diselesaikan juga saya sampaikan. Di antaranya adalah menyelesaikan kasus BLBI. Kemudian berikutnya juga saya sampaikan tadi singgung adalah judi online, juga saya sampaikan untuk bisa di segera di tindak lanjuti," pungkasnya.