Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius. Prabowo meminta tidak ada yang boleh kongkalikong melindungi praktik judi online.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku,” kata Meutya dikutip, Kamis (7/11/2024).

Eks Ketua Komisi I DPR ini menyampaikan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan secara tuntas.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Untuk memberantas itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” ujar Meutya.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fenomena kecanduan judi online berdasarkan perbandingan penghasilan terhadap yang digunakan untuk berjudi.

Hal itu diungkap oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi 3 DPR hari ini, Rabu (6/11/2024). Ivan awalnya menjelaskan kepada Komisi Hukum DPR terkait dengan pola transaksi keuangan yang digunakan oleh pemain judi online.

Menurut Ivan, ada tren kenaikan porsi penggunaan penghasilan untuk judi online pada masyarakat. Dia mengungkap, tren yang ada saat ini yaitu pemain judi online menggunakan sampai dengan 70% penghasilan legalnya untuk judi online.

"Kalau dulu orang terima Rp1 juta dia akan menggunakan Rp100.000 [sampai] Rp200.000 untuk judol. Sekarang sudah hampir Rp900.000 dia pakai untuk judol," paparnya di hadapan Komisi 3 DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga yang turut melibatkan Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pembentukan desk itu dilakukan setelah digelarnya rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan.

Tujuh desk itu dipimpin oleh menteri maupun kepala badan/lembaga setingkat menteri. Pertama, Desk Pilkada dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kedua, Desk Penyelundupan dan Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Desk ketiga dan keempat dipimpin oleh Kapolri yang meliputi pemberantasan narkoba serta judi online (judol).

"Kemudian yang ketiga desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online dengan leading sector Bapak Kapolri," ujar BG pada konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selanjutnya, kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dipimpin oleh Jaksa Agung. Pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa itu juga menjadi leading sector pada Desk keenam, yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komdigi serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

BG menjelaskan beberapa desk sudah berjalan sebelumnya dipimpin oleh para leading sector. Salah satu contohnya, Desk Judi Online dan Desk Pencegahan Korupsi masing-asing telah ditangani oleh Kapolri dan Jaksa Agung.

Tidak hanya itu, Mendagri juga sudah memimpin proses Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, lancar serta jurdil (jujur dan adil).

"Sementara untuk desk-desk lainnya tidak lama lagi akan segera memberikan laporan-laporan pencapaian-pencapaiannya kepada teman-teman media sekalian," ujar purnawirawan Polri bintang tiga itu.

Menurut BG, tujuh desk itu dibentuk guna memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan. Stabilitas di dua hal tersebut, terangnya, menjadi prasyarat untuk mendukung kelancaran program-program pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyebut, tujuh desk itu akan langsung bekerja mulai hari ini pada Senin (4/11/2024).

"Timeline kerja tujuh desk tersebut adalah tiga bulan. Masa kerja mereka bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bagaikan ‘penyakit’ yang tak bisa binasa, judi online masih terus menggerogoti sendi-sendi perekonomian penjuru negeri, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024. Mirisnya, 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah.

Alih-alih gentar, penduduk Indonesia yang terlibat judi online justru telah mencapai 4 juta orang. Di mana, sebanyak 40% didominasi kelompok usia 30–50 tahun.

Mengekor kalangan usia di atas 50 tahun yang terpantau juga ikut terlibat judi online, yakni sebesar 34%. Usia produktif di rentang 21–30 tahun turut jor-joran menjadi pecandu judi online sebanyak 13%.

Bahkan, anak di bawah umur di rentang 10–20 tahun dengan persentase sebesar 11%, dan 2% dari kelompok usia di bawah 10 tahun.

Saat ditelusuri lebih dalam, data PPATK juga mengungkap sebanyak 197.054 anak di bawah umur, tepatnya usia 11–19 tahun telah melakukan deposit judi online senilai Rp293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Perbesar

Padahal, bisnis judi online berdampak pada peningkatan jumlah kasus perceraian. Pada 2019, misalnya, terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online. Saat pandemi Covid-19 pada 2020 silam, kasus judi online turun menjadi 648 kasus. Angkanya kembali menanjak mencapai 1.572 kasus perceraian pada 2023.

Masih mengacu data yang sama, Budi menambahkan bahwa sebanyak 80% judi online di Indonesia ini rata-rata menyasar masyarakat menengah bawah.

Kondisi makin parah saat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap data pertumbuhan pasar judi online secara global yang diproyeksi bisa mencapai US$205 miliar pada 2030.

Data UNODC dan Statista mengungkap, Asia Pasifik menjadi wilayah pertumbuhan pasar judi online mencapai 37% dari 2022–2026. Angka ini mengikuti peningkatan jumlah pemain judi online secara global yang diprediksi mencapai 290 juta jiwa pada 2029.

Di mana, kawasan Asia Tenggara di sejumlah negara disinyalir menjadi markas terbesar bagi operator judi online ilegal, yakni Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online di Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Juga, menjadi upaya yang berkelanjutan.

“Kita harapkan ada kesinambungan, sehingga memang judi online ini benar-benar dapat diberantas,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Terlebih, dengan adanya Satgas Pemberantasan Judi Online semestinya dapat melaporkan perkembangan penuntasan judi online secara rutin dan berkala kepada masyarakat.

“Walaupun memang kita nggak bisa memberantas 100%, tetapi paling tidak upaya yang terus-menerus itu kan akan meminimalkan judi online di Indonesia,” ujarnya.

Judi online yang berkamuflase menjadi gim online hingga investasi digital juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah untuk memberantas judi online.

Untuk itu, Heru meminta agar aksi pemberantasan judi online ini harus dilakukan secara lebih luas, terstruktur, sistematis, serta masif di Indonesia. Apalagi, lanjut dia, Indonesia secara Undang-Undang melarang aktivitas judi online.

Dia juga menyoroti judi online berkedok investasi digital yang melibatkan artis influencer. Heru meminta agar pemerintah meringkus masyarakat yang terlibat judi online tanpa pandang bulu. “Orang-orang yang terlibat semuanya harus diproses dengan tanpa pandang bulu, dikenakan sanksi yang berat,” tuturnya.

Terjerat, Tercekik

Jeratan judi online juga telah merugikan ekonomi di sejumlah negara maju. Bahkan, negara adidaya Amerika Serikat (AS) tercekik pusaran judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Negeri Paman Sam itu mengalami lonjakan kebangkrutan hingga dua digit di beberapa negara bagian. Imbas terjadinya penurunan kesehatan finansial konsumen di negara bagian yang melegalkan judi online.

“Jumlah kebangkrutan usaha di beberapa negara bagian di Amerika Serikat meningkat hingga 30% setelah 3–4 tahun sejak dilegalkannya aktivitas judi online,” kata Budi belum lama ini.

Perbesar

Judi online juga telah menyebabkan hilangnya potensi sektor ekonomi formal di Inggris. Pada 2016–2022, para pelaku judi online di Inggris telah menghabiskan rata-rata US$5,6 miliar per tahunnya untuk judi online.

Alhasil, kegiatan judi online di Inggris telah mengakibatkan kerugian terhadap efektivitas ekonomi sebesar US$1,7 miliar.

Budi pun meminta agar masyarakat Indonesia tidak terjerat dalam judi online dan beralih meningkatkan UMKM Indonesia secara online. Dia menjelaskan upaya yang dilakukan ini untuk menyelamatkan masyarakat dari judi online.

“Saya ini nggak ada dendam nggak ada sentimen pribadi ke bandar judi, saya nggak kenal dan saya nggak mau kenal. Tetapi saya karena rasa sayang saya dan cinta saya sama rakyat, karena slogan saya adalah setia di garis rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Budi juga pernah menyebut korban judi online diberi harapan palsu dengan iming-iming bisa mendapatkan uang berkali-kali lipat.

Sorotan tajam pinjaman online (pinjol) ilegal juga menjadi perhatian Kemenkominfo. Pasalnya, Budi menyebut judi online dan pinjol ilegal memiliki hubungan yang saling terikat layaknya adik dan kakak.

“Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang menawarkan pinjol ilegal. Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat pinjol ilegal akibat judi nggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan membatasi akses jaringan pribadi virtual (virtual private network/VPN) gratis sebagai upaya mencegah masyarakat mandapatkan akses dalam permainan judi online.

Pembahasan terkait dengan hal itu, kata Budi, telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir.

"Kemarin Dirjen Aptika Kominfo sudah rapat dengan Dirjen PPI Kominfo, kami akan menutup VPN gratis supaya juga makin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil untuk mengkondisikan (sebaran) judi online," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).

Sebab, layanan VPN gratis memiliki risiko kerentanan pencurian data pribadi, penyebaran malware, membuat koneksi internet menjadi lambat, serta mengganggu kenyamanan dalam mengakses internet.

Selain itu, judi online menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat transformasi digital nasional. Menurutnya, ada sisi gelap digitalisasi yang salah satunya berupa praktik nonproduktif seperti judi online.

"Saya sengaja harus masukkan isu judi online supaya jelas bahwa inilah bagian paling sisi gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," ucapnya.

Dia menegaskan pemberantasan judi online harus terus digalakkan dalam berbagai kesempatan. Bahkan melibatkan pelaku industri telekomunikasi.

Melalui DTI-CX 2024, Menteri Budi Arie Setiadi mengajak pelaku industri digital bersama-sama melawan judi online di Indonesia.

"Pertanyaan kita ini adalah bagaimana transformasi digital harus terus berlanjut dengan segala daya dan konsekuensinya. Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama, karena itulah semua ekosistem kita sama- sama memerangi judi online," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberantas judi online secara masif di Indonesia. Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di ruang kerja Menkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

"DPP GAMKI beserta pengurus daerah dan cabang GAMKI di seluruh Indonesia menyatakan siap bersama pemerintah memberantas judi online. Kami mencanangkan Gerakan Nasional Berantas Judi Online, terutama melalui program literasi digital bersama sinode dan pemuda gereja," kata Sahat di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia menyampaikan, selain lewat sosialisasi literasi digital pencegahan judi online, GAMKI juga berencana memberikan semacam pendampingan, konseling, atau pemulihan bagi penyintas korban judi online. Hal itu karena keberadaan judi online sudah menyengsarakan rakyat kecil sehingga bandarnya harus ditangkap.

"Kami akan melibatkan rohaniwan dan psikolog, terutama setelah Kemkominfo men-take down situs-situs judi online, tapi ternyata masih banyak anak-anak muda yang kecanduan. Teman-teman seperti ini harus didampingi secara kerohanian maupun psikologis," ujar Sahat.

Menkominfo Budi Arie pun berterima kasih dan mengapresiasi dukungan GAMKI atas upaya pemberantasan judi online, khusus di kalangan anak muda. "Kita semua sepakat bahwa ancaman judi online semakin menggurita dan menjadi masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Sebagian besar korban judi online adalah masyarakat dengan penghasilan kecil," kata Budi.

Oleh karena itu, Budi mengajak GAMKI untuk turut serta dalam perang melawan judi online. "Sebagai organisasi kepemudaan yang besar dan berpengaruh, GAMKI dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya tentang bahaya judi online," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap sebanyak 15 pegawai di lingkup Kemenkominfo terlibat aktif bermain judi online. Hal itu berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba menyampaikan bahwa dari 15 pegawai Kemenkominfo, sebanyak 2 pegawai tidak terdata di sistem Kemenkominfo. Sementara itu, 1 orang sudah pensiun. Alhasil, ada 12 pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkominfo yang bermain judi online.

“Tetapi kepada 12 orang tersebut kami proses, dalam arti sesuai dengan ketentuan berarti hukuman disiplin untuk PNS. Sementara yang lain masih dievaluasi,” ujar Mira seusai acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku sedikit terhibur dengan jumlah pegawai Kemenkominfo yang bermain judi online. Pasalnya, ungkap Budi, pegawai yang bermain judi online di instansi lain lebih parah dibandingkan di lingkup Kemenkominfo.

“Angka itu terus terang agak sedikit menghibur, oh 15 [pegawai]. Berarti 15 dibagi 6.000 berarti nol koma nol sekian. Karena dibanding instansi lain lebih parah lagi,” ujar Budi.

Budi merincikan bahwa hampir 4.000 anggota TNI terlibat judi online. Begitu pun dengan kepolisian dengan angka yang mencapai ribuan anggota.

“DPR/DPRD hampir 1.000 orang. Jadi saya harapkan juga pada nama-nama yang 15 itu dilakukan supaya jangan lagi terjerat menjadi pelaku judi online,” katanya.

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa sebanyak 5.928 pegawai atau 100% civitas pegawai Kemenkominfo sudah mentandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam permainan judi online atau judi slot. “Sanksinya mulai dari peringatan keras sampai pemecatan,” ungkapnya.

Ke depan, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan terus memantau dan mengevaluasi pegawai secara berkala yang juga akan diberangi dengan laporan dari PPATK.