JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan Budi menanggapi unggahan calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menunjukkan dukungan Prabowo.

"Beliau sudah menyampaikan, netral. Bahkan sebelum ke luar negeri, supaya tidak ada nanti opini, tudingan, seolah-olah cawe-cawe," kata Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Budi juga mengingatkan pentingnya netralitas bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah agar pelaksanaan Pilkada berlangsung jujur dan adil.

"Sudah kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara dan aparat harus netral. Ini pertaruhan nama baik pemerintahan. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, jurdil, dan kondusif," ujarnya.

Sebuah video menunjukkan Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan, dukungan tersebut diberikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum, beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan.

Menurut Hasan, sebagai ketua umum Partai Gerindra, Prabowo wajar mendukung calon yang diusung partainya.

"Calon yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau," jelasnya.

Dalam video, Prabowo menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi dan mendukung pembangunan ekonomi. Prabowo menyebut Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

"Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen," ucap Prabowo.

Prabowo juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung keduanya dalam Pilkada guna membentuk tim kuat antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Indonesia. "Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menilai, setiap pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 boleh-boleh saja meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan saat ditanya awak media soal Prabowo yang diduga mendukung pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah.

Hal ini ditanya usai muncul video yang memperlihatkan Prabowo mengajak warga Jawa Tengah untuk memberikan suara kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

“Semua (calon) boleh-boleh saja minta dukungan, namanya tamu enggak mungkin (enggak) diterima ya,” kata Budi Gunawan menjawab pertanyaan awak media di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).

Menurut Budi Gunawan, Kepala Negara pasti terbuka menerima kedatangan siapapun pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada.

Mantan Kepala Badan Intilejen Negara (BIN) itu pun berpandangan setiap calon Kepala Daerah yang datang kepada Prabowo pasti diterima.

“Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima,” kata Budi Gunawan.

Adapun ajakan Prabowo agar warga memberikan suara kepada Lutfi-Taj Yasin diketahui dari unggahan akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang.

Terkait unggahan itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024) malam.

Selaku ketua umum partai, menurut Hasan, Prabowo tentu mendukung calon yang diusung partainya.

"Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau," ujarnya.

Video Prabowo ajak warga dukung Luthfi-Taj Yasin

Dilihat dalam video yang diunggah Ahmad Luthfi, Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

"Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak," ujar Prabowo dalam video.

"Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama," lanjutnya lagi.

Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023. Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.

"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," tambah Prabowo.

Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.

Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

“Penghambat utama pertumbuhan ekonomi kita karena faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan, terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan dan lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus tindak pidana judi online,” ujarnya.

Budi menyebutkan, pihaknya pun telah membentuk tujuh desk demi menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Pertama, desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, desk pencegahan dan penyelundupan yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketiga, desk penanganan judi online. Keempat, desk pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh Kepala Polisi RI (Kapolri). Kelima, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara.

Keenam, desk pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan perbaikan tata kelola yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Ketujuh, desk keamanan siber dan perlindungan data yang dipimpin oleh Menteri Kominikasi Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Setiap leading sektor dari masing-masing sektor ini tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan penegakkan hukum,” kata Budi.

Budi menuturkan, dalam menjalankan tugas terutama untuk penegakkan korupsi tentu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat naik sesuai dengan target 8% yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat, lebih berhati-hati, lebih transparan akuntabel dan efisien dalam penggunaan anggarannya,” tandasnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengyebutkan, program makan bergizi gratis memiliki relasi positif dengan peningkatan kecerdasan intelektual atau IQ.

Budi mengutip hasil riset yang diterbitkan The Economist pada Juli 2024, yang menyebut bahwa makan bergizi gratis mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin.

"Dalam majalah The Economist edisi Juli 2024 menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin," kata Budi dalam acara rapat koordinasi nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Hasil riset ini juga selaras dengan riset James Flynn di 72 negara, yang memperlihatkan, IQ masyarakat dunia naik menjadi 2,2 poin dalam durasi 72 tahun dari 1948-2020 karena pemenuhan gizi yang membaik.

Adapun untuk implementasi program makan bergizi gratis di dalam negeri, Indonesia perlu melakukan swasembada pangan dan energi untuk menjamin kemandirian dan daya saing.

"(Namun) Jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang 1,8 persen dari potensi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Budi.

Di sisi lain, Budi menyebutkan bahwa penghambat utama pertumbuhan ekonomi adalah ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan.

Terutama, kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan, maupun tindak pidana lainnya.

"Yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat sepertu kasus-kasus tindak pidana judi online," kata dia.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Pemerintah berencana program ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai 2 Januari 2025 mendatang.

Program ini akan menyasar pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa terdapat dua agenda nasional paling dekat yang bakal dilaksanakan Indonesia.

Di antaranya, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Budi mengungkapkan, terkait penetapan UMP atau UMK diperlukan pertimbangan yang cermat oleh masing-masing daerah. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekruitment tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal dan ujung-unjungnya menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Sementara itu, lanjut Budi, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pihaknya berharap agar pesta demokrasi ini bisa betul-betul berjalan sebagaimana asas pemilu yakni jujur, adil (jurdil) dan damai.

Untuk itu, kata dia, ia menekankan kepada kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detil dan mengantisipasi setiap risiko yang bakal muncul.

“Jangan sampai kita terdadak atau panik perkembangan situasi yang di luar kendali kita,” tandasnya.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengingatkan pentingnya kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang realistis, khususnya dalam situasi ekonomi nasional saat ini.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawab Barat, Kamis (7/11/2024), Budi menyoroti bakal muncul risiko jika menerapkan kebijakan upah yang terlalu tinggi dan berpotensi merugikan berbagai aspek ekonomi, termasuk lapangan kerja formal.

Budi mengungkapkan penetapan UMP dan UMK perlu dilakukan secara cermat, menghindari keputusan populis yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan dalam penetapan upah minimum menjadi faktor penting guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat.

Kenaikan UMP yang tak mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh dapat menciptakan beban tambahan bagi perusahaan, terutama sektor usaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga operasional dan produktivitas.

Selain itu, Budi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan upah yang selaras dengan kondisi ekonomi setiap wilayah.

Dengan demikian, diharapkan UMP yang ditetapkan mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penegasan ini diungkapkan BG saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangakn dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis," ujarnya.

Menurut Budi, UMP yang terlalu tinggi dan tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi hingga menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru.

"Selain itu bisa mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

"Bapak ibu lah yang paling tahu kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana caranya agar di daerahnya tetap aman dan stabil," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sembilan orang tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan tanggal 4 November 2024.

Menariknya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan didapuk menjadi Ketua Kompolnas dan wakilnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Budi Gunawan.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), anggota Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Berikut bunyi pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2002, “(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden”.

Berikut susunan lengkap keanggotaan Kompolnas:

Ketua merangkap anggota

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan

Wakil Ketua merangkap anggota

• Mendagri Tito Karnavian

Anggota

• Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
• Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Sekretaris NCB-Interpol periode November 2010-2011
• Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, eks Wakapolda Kalimantan Tengah
• Dr. Supardi Hamid, M.Si., pengajar atau kriminolog di sekolah tinggi ilmu kepolisian PTIK
• Gufron, S.H.I., aktivis yang memimpin Imparsial
• Muhammad Choirul Anam, S.H., eks komisioner Komnas HAM
• Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., anggota Kompolnas 2020-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Budi mengatakan, Polri perlu didukung dalam hal profesionalitas hingga anggarannya.

Hal tersebut Budi sampaikan saat ditanya mengenai prioritas 100 hari pertama di Kompolnas.

"Sesuai masa bakti kita, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya," ujar Budi di Istana, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan, Kompolnas akan mendukung Polri, sesuai dengan rencana strategis Korps Bhayangkara tersebut.

Dia menyebut Kompolnas bakal mendukung Polri dalam hal merealisasikan program prioritas pemerintah.

"Kita akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis Polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, terkait Kompolnas periode lalu yang dikritik sebagai kepanjangan tangan Polri, Budi berjanji Kompolnas yang ia pimpin akan menerima kritik.

Yang pasti, kata dia, kritik yang masuk harus bersifat membangun.

"Sepanjang kritik yang membangun, kritikan itu kan banyak, tapi kan Polri yang kita cintai kita berdayakan, kita bantu, kita dukung," imbuh Budi.

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si, Ph.D., menghadiri perayaan Hari Nasional Federasi Rusia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Kehadiran Jenderal Budi Gunawan dalam rangka memenuhi undangan Duta Besar Rusia sebagai Tamu Kehormatan mewakili Pemerintah Indonesia.

Kehadirannya mencerminkan komitmen Indonesia untuk mempererat kemitraan strategis dengan Rusia.

Tampak hadir sebagai host antara lain Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov dan Duta Besar Federasi Rusia untuk ASEAN Evgeny Zagayno.

Dalam sambutannya, Menko Polkam Budi menyampaikan selamat kepada pemerintah dan rakyat Rusia, menegaskan kembali sejarah panjang persahabatan yang didasarkan pada saling menghormati dan kerja sama.
Menyambut 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun depan, Menko Polkam menyampaikan harapan agar kemitraan ini terus berkembang di berbagai bidang strategis.

“Kita terus membuat progress dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang akan membawa lebih banyak peluang bisnis,” ujar Menko Polkam, yang optimis bahwa peningkatan kerja sama ekonomi akan saling menguntungkan kedua negara, seperti dikutip dari keterangan yang diterima, Selasa 5 November 2024.

Selain itu, Menko Polkam menyambut baik penerbangan langsung baru antara Moskow dan Denpasar oleh Aeroflot. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa rute penerbangan ini akan mendukung sektor pariwisata dan pertukaran budaya antara kedua negara, memperkuat hubungan antarwarga yang sudah terjalin erat.

Kehadiran Menko Polkam pada National Day Rusia ini mencerminkan eratnya hubungan kedua negara dan semangat Indonesia untuk memperkuat kolaborasi yang saling menguntungkan di panggung internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan memastikan bakal melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendukung penegakan profesionalitas Polri.

“Sesuai masa bakti kami, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya. Maka, kami akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Menkopolkam tersebut menjabarkan bahwa konsolidasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arahan kebijakan terhadap Polri.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Kompolnas akan memperkuat kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan profesionalisme Polri.

“Termasuk kemandirian Polri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di dalam pemeliharaan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum juga dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Budi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional 2024-2028

1.⁠⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;

2.⁠⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

3.⁠⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;

4.⁠⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;

5.⁠⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;

6.⁠⁠Supardi Hamid, sebagai anggota;

7.⁠⁠Gufron, sebagai anggota;

8.⁠⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;

9.⁠⁠Yusuf, sebagai anggota.