PADANG, iNews.id - Seorang turis Italia, Manfrini (36) tewas saat sedang berselancar ombak Bengbeng di Pulau Nyang Nyang, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Jumat (18/10/2024). 

Korban tewas diduga tertusuk ikan todak saat sedang berselancar bersama wisatawan asing lainnya.

Diperoleh informasi, ikan todak tersebut tiba-tiba melompat dan menancap ke dada korban yang sedang berselancar. 

Saat ini, jasad korban sudah dibawa di Puskesmas Peipei dekat kawasan surfing tersebut, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia. Namun korban sudah dimandikan di puskesmas tersebut untuk dibawa ke Padang.

“Kita memang mendapat kabar bahwa ada turis yang meninggal di kawasan ombak Bengbeng, kabarnya dia kena tusuk ikan todak,” kata Kepala Desa Pasakiat Taileleu, Johari.

Dia mengaku tidak mengetahui pasti kronologi kejadiannya. Saat ini, kata Johari dibawa ke Padang, untuk dipulangkan ke negaranya. 

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, MENTAWAI - Banjir rob menghantam wilayah Desa Sagulubbek, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dan menyebabkan sekitar 10 unit rumah warga rusak.

Warga Desa Sagulubbek, Yudi mengatakan banjir rob yang melanda wilayah desa itu merupakan pertama kali terjadi dan telah memberikan dampak yang cukup buruk, karena ada sekitar 5-10 unit rumah yang rusak.

"Rata-rata rusak parah, karena kondisi pemukiman berada 10 meter dari pantai," katanya ketika dihubungi dari Padang, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan kendati banyak rumah warga yang terdampak, beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Selain rumah, ada sejumlah kapal nelayan yang turut rusak, karena kapal-kapal nelayan ada yang naik hingga ke darat.

"Sampai saat ini warga masih berupaya mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan," ujarnya.

Yudi menceritakan banjir rob itu awalnya terjadi sekitar pukul 02.30 Wib dini hari dan hingga pukul 05.00 Wib subuh tadi.

Suasana waktu dini hari itu, banyak warga yang terlihat cukup panik saat melakukan evakuasi mandiri dari rumah. Karena di jam segitu, banyak warga tengah tertidur lelap.

"Suasana dini hari tadi itu memang cukup panik. Karena banjir rob baru pertama kali terjadi di kawasan pantai tersebut," sebutnya.

Dia menyampaikan kondisi tersebut sudah disampaikan ke pemerintah setempat, dan hingga siang ini belum ada yang datang dari pihak pemerintah seperti BPBD dan OPD lainnya yang membantu warga yang terdampak akibat bencana alam itu.

"Jarak Tuapejat (pusat pemerintahan Mentawai) ke Desa Sagulubbek cukup jauh, bila menggunakan speed boat 4-5 jam dan itu tergantung kondisi ombak di laut, karena di Mentawai ini cuma bisa kapal, kan kami di sini terdiri dari pulau ke pulau," jelasnya.

Bahkan Yudi menegaskan pada siang hari ini terpantau kondisi pasang laut kembali naik, dan hal tersebut masih mengancam masyarakat, karena masih ada potensi pasang laut naik ke kawasan rumah yang terkena dampak banjir rob itu.

"Saya juga melihat informasi dari BMKG, cuaca memang lagi kurang baik hingga beberapa hari kedepan di Mentawai. Kami memang perlu tetap waspada," kata dia lagi.

Selain itu saat ini ada sekitar puluhan jiwa warga yang terdampak banjir rob melakukan evakuasi ke rumah-rumah warga yang terbilang cukup jauh dari kawasan pantai.

"Saat ini warga berharap ada bantuan berupa logistik, karena tidak begitu banyak barang-barang yang bisa diselamatkan," tutup Yudi.

Bisnis.com, PADANG - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan maskapai penerbangan Wings Air untuk bisa melayani rute penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Bandara Rokot Mentawai masih belum menemukan titik kesepakatan.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani mengatakan saat ini Pemprov bersama pihak Bandara Rokot masih melakukan komunikasi yang intens dengan maskapai penerbangan Wings Air bersama Kementerian Perhubungan, terkait melobi maskapai Wings Air untuk bisa melayani penerbangan dari BIM-Mentawai.

"Kenapa Wings Air? Karena kondisi di Bandara Rokot itu landasan pacunya tidak mendukung untuk pendaratan maskapai jenis boeing. Kalau maskapai jenis ATR bisa," katanya, Selasa (8/10/2024).

Selain melobi Wings Air, Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai telah melakukan lobi dengan maskapai citilink yang juga memiliki pesawat jenis ATR. Namun kendala yang dihadapi hampir sama, yakni soal tarif tiket yang dipatok.

Dari komunikasi terakhir, Wings Air dan Citilink mematok tarif tiket Rp1.500.000 per penumpang. Nilai itu terbilang cukup tinggi, meskipun nanti ada disubsidi dari Pemkab Mentawainya.

"Dulu sebenarnya telah sepakat Rp1.300.000 per penumpang, dan Pemkab bisa subsidi Rp2 miliar selama dua bulan. Tapi muncul pembahasan baru, tarik tiket naik jadi Rp1.500.000 dan diikuti permintaan penerbangan tidak satu perjalanan saja," ujarnya.

Dedi menyampaikan dari komunikasi terakhir dengan pihak maskapai, rute penerbangan tidak hanya melayani untuk satu rute Padang - Mentawai saja, tapi bisa menambah rute Mentawai - Kerinci.

Alasan kenapa meminta rute Mentawai - Kerinci itu, karena diperkirakan bisa memberikan hal baru untuk rute penerbangan ke Mentawai, terutama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan destinasi pariwisata di Mentawai.

"Untuk penambahan rute Mentawai - Kerinci ini, tentu perlu waktu bagi kami untuk membahasnya dengan Pemprov Jambi," sebutnya.

Dengan demikian Dedi menyatakan belum bisa dipastikan kapan pesawat jenis ATR bisa melayani rute ke Mentawai tersebut.

"Pesawat jenis ATR ini sebenarnya hanya sedikit ada di Indonesia. Makanya agak sulit juga bagi kami mencari pilihan, yang ada hanya Wings Air dan Citilink," tegasnya.

Namun diakuinya, bila nanti pesawat jenis ATR resmi beroperasi dengan rute ke Mentawai. Persoalan yang dihadapi adalah soal bagasi, dimana wisatawan yang banyak datang ke Mentawai itu banyak yang bermain surfing.

Sementara bagasi di pesawat jenis ATR tidak memiliki ruang untuk membawa papan surfing. Solusi dari hal ini, dari Pemprov Sumbar berencana untuk bekerjasama dengan Mentawai Fast, dimana khusus untuk barang bawaan papan surfing akan dibawa melalui kapal Mentawai Fast.

"Rencana kami akan di satu paketkan saja, penumpang menggunakan pesawat dan barang berupa papan surfing dibawa melalui kapal Mentawai Fast. Kami rasa ini solusi agar pesawat ATR bisa membuka rute ke Mentawai," tegasnya.

Kelapa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar Medi Iswandi menyatakan untuk kondisi Bandara Rokot saat ini sudah siap untuk melayani kedatangan wisatawan.

Saat ini yang telah berjalan melayani penerbangan ke Mentawai dari Padang adalah Susi Air, dengan jadwal penerbangan dua kali dalam satu minggu.

"Susi Air sudah jalan. Tapi Susi Air ini sangat terbatas jumlah penumpang yang dibawanya. Padahal kunjungan wisatawan ke Mentawai yang sangat banyak," sebutnya.

Medi menyatakan Mentawai merupakan sebuah kabupaten di Sumbar yang memiliki kunjungan wisatawan asing yang paling banyak bila dibandingkan kabupaten dan kota lainnya.

Kebanyakan wisatawan asing datang ke Mentawai itu, menikmati pesona ombak yang sangat cocok untuk bermain surfing. Bahkan ada yang bilang, ombak Mentawai mampu menyamai kondisi ombak di Hawaii.

"Ombak Mentawai ini sudah bertaraf internasional. Jadi bila lagi musimnya ombak tinggi, berbagai peselancar di dunia datang ke Mentawai," katanya.

Untuk itu, dalam menentukan jenis maskapai penerbangan yang bisa melayani rute ke Mentawai, Pemprov Sumbar perlu memperhatikan soal bagasi dan kemampuan untuk membawa papan surfing.

"Rencana dan solusi saat ini, penumpang di pesawat ATR, dan papan surfing dibawa pakai kapal Mentawai Fast. Hal itu sudah satu paket dengan harga tiket dan barang bawaan penumpang pesawat tujuan Mentawai," tutup Medi.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menegaskan akan tetap memberikan perhatian yang serius bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai meski kini statusnya sudah terentaskan sebagai daerah tertinggal.

Kepastian Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dientaskan dari daerah tertinggal itu, setelah adanya Surat Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No.49/2024 Tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan 2 September 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar Medi Iswandi mengatakan dengan telah ditetapkannya Kepulauan Mentawai sebagai daerah yang tidak lagi tertinggal, merupakan bukti bahwa ada perubahan yang terlihat di Mentawai, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kerjakan kedepannya.

"Memang ada banyak hal yang perlu dikerjakan untuk Mentawai kedepannya. Bukan berarti dengan telah berubahnya status, Mentawai malah dilepas begitu saja," kata Medi, Senin (7/10/2024).

Dia menjelaskan adanya perubahan status Mentawai kini itu, tentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai alasan dan tolak ukur yang jelas, seperti berpatokan pada indikator.

Perubahan yang terlihat di Mentawai saat ini, mulai dari soal infrastruktur. Saat ini, Mentawai sudah bisa dijangkau dari Padang menggunakan jalur laut melalui kapal cepat atau Mentawai Fast.

Kemudian di jalur udara, Mentawai telah memiliki Bandara Rokot, dimana kini sudah bisa diakses melalui maskapai Susi Air, yang melayani penerbangan dua kali satu minggu.

"Untuk penerbangan ini, kami masih melakukan diskusi dengan maskapai Wings Air yakni pesawat jenis ATR nya. Belum sepakat soal tarif tiket dan sistem subsidinya. Tujuannya bisa membawa lebih banyak wisatawan ke Mentawai," jelas dia.

Selanjutnya infrastruktur jalan darat juga telah dibangun, seperti Trans Mentawai. Meski belum tuntas pengerjaannya, karena ada titik yang terbilang sulit yaitu di bagian pantai barat Mentawai, namun hal itu akan tetap dikerjakan secara bertahap.

Medi menyatakan melihat dari sisi infrastruktur yang telah ada perkembangannya dibandingkan 5 tahun terakhir ini, kedepan ada sejumlah tugas pekerjaan yang harus dilakukan di Mentawai.

"Meski sekarang tidak lagi sebagai daerah tertinggal. Perhatian Pemprov Sumbar ke Mentawai akan tetap seperti biasa hingga waktu 3 hingga 4 tahun kedepannya, yakni tetap mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk Mentawai," ungkapnya.

Dia menyadari betul, bila berpatokan kepada telah berubahnya status daerah itu, diperkirakan Mentawai akan sulit untuk lebih maju lagi kedepannya.

Untuk itu, Pemprov Sumbar akan tetap memberikan perhatian yang serius ke Mentawai. Karena seiring telah dientaskannya dari daerah tertinggal, adanya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Mentawai.

Mulai dari di sektor pendidikan, lanjut Medi, Pemprov Sumbar merencanakan akan mendirikan satu sekolah unggul untuk satu kawasan pulau.

Artinya dengan keberadaan sekolah unggul itu, para pelajar di Mentawai bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan saat ini.

"Kalau tidak ada APBD provinsi, kami akan upaya dananya dari pusat," tegasnya.

Menurutnya pentingnya mendirikan sekolah unggul di masing-masing pulau itu, mengingat tidak memungkinannya membangun jembatan antar pulau. Sehingga hal bisa dilakukan adalah menghadirkan sekolah unggul di setiap pulau yang ada di Mentawai itu.

Kemudian di sektor kesehatan, kondisi stunting di Mentawai sudah turun, cangkupan imunisasi juga sudah baik. Supaya layanan kesehatan lebih baik lagi, perlu untuk menyiapkan rumah sakit tipe C.

"Kenapa rumah sakit tipe C, karena menghitung dari segi jumlah penduduk di Mentawai, serta dapat melayani wisatawan yang mungkin mengalami kecelakaan saat bermain surfing. Karena Mentawai ini memiliki kunjungan wisatawan asing yang banyak dibandingkan daerah lainnya di Sumbar," jelasnya.

"SDM (sumber daya manusia) untuk kesehatan juga menjadi perhatian, karena memang perlu ditingkatkan SDM nya," ucap dia.

Medi juga menyinggung soal kemiskinan di Mentawai yang dinilai telah berangsur turun. Namun diakuinya bahwa dilihat dari skala tingkat provinsi Sumbar, Mentawai masih tinggi.

"Untuk kondisi kemiskinan ini juga menjadi perhatian serius kami," kata dia.

Medi menyatakan melihat kondisi Mentawai saat ini memang masih membutuhkan bantuan dan kepedulian bersama, serta belum bisa dilepas begitu saja, meski tidak lagi berstatus daerah tertinggal.

"Fiskal lemah, PAD rendah, kondisi ini yang kami khawatir jika dilepas begitu saja di Mentawai ini. Bagaimana supaya ekonominya bisa turut membangun daerah, infrastruktur perlu dikuatkan," tegasnya.

Dia melihat bila infrastruktur kuat, akan banyak masyarakat membeli kendaraan di Mentawai, dengan demikian bisa mendapatkan PAD dari pajak kendaraan. Namun, kondisi saat ini, belum begitu tinggi jual beli kendaraan di Mentawai itu.

"Saya berharap kendati dari sisi infrastruktur terus dikuatkan, Mentawai jangan dibikin modern," ujar Medi.

Dikatakannya yang membuat banyak wisatawan datang ke Mentawai itu tidak hanya soal ombaknya yang begitu menakjubkan untuk bermain surfing, tapi ada yang berbeda di Mentawai itu.

"Kalau tidak ada yang berbeda, wisatawan itu tidak akan datang. Karena mereka datang ke situ tidak hanya melihat ombak yang besar, tapi melihat sesuai yang berbeda," kata dia.

"Saya juga sudah mendorong Pemkab Mentawai ini agar menyiapkan Perda untuk menjaga keaslian tradisi mereka. Jangan karena modernisasi, malah tidak menarik lagi," sebutnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan dengan keluarnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status daerah tertinggal, maka tidak ada lagi daerah di Sumbar yang menyandang status tertinggal.

Meski pun sekarang telah terentaskan, sambung Audy, tetapi pihaknya akan terus melakukan pembinaan. Setidaknya hingga tiga tahun ke depan, agar daerah ini semakin berkembang.

"Perhatian tidak boleh lepas dari Mentawai, meski saat ini statusnya tidak lagi kabupaten yang sangat tertinggal," katanya.

Dia menyebutkan dalam empat tahun terakhir Pemprov Sumbar bersama sejumlah pihak terkait telah melaksanakan beberapa program secara terpadu untuk mengurangi aspek-aspek ketertinggalan dan penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, memberikan tunjangan khusus kepada guru dan tenaga pendidikan, perhatian di sektor kesehatan, ekonomi, dan transportasi.

"Pemprov Sumbar juga terus berupaya membawa agenda provinsi dan nasional ke Kabupaten Kepulauan Mentawai," tegasnya.

Tiga oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Kombes Pol Ferry Harahap, saat menggelar jumpa pers di Padang pada Senin (23/9) didampingi Wakapolresta AKBP Rully Wijayanto.

"Ketiga tersangka berstatus sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba," kata Ferry yang juga didampingi Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Martadius, sebagaimana diberitakan Antara.

Ia menyebutkan ketiga oknum wakil rakyat itu adalah Syafridin (NasDem), Melki Sapolenggu (Hanura), dan Manuel Salingu (Gerindra).

Pasal yang dikenakan adalah pasal 114 ayat (1), 111 ayat (1), 132 ayat (1) dan 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

"Para tersangka terancam hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling tinggi selama 15 tahun," jelasnya.

Ia menjelaskan para anggota dewan itu ditangkap di sebuah hotel yang berada di Padang pada Sabtu dini hari (21/9).

Saat itu mereka diketahui tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sebagai anggota dewan yang baru saja dilantik pada 2 September 2024.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, serta alat penghisap yang biasa disebut bong.

Berkaitan dengan ketiga tersangka, Polisi juga turut menjerat satu orang karyawan swasta berinisial AA (51) yang kini juga telah berstatus sebagai tersangka.

"Usai penangkapan terhadap mereka berempat juga dilakukan tes urine, hasilnya semua positif metamfetamin (sabu-sabu)," katanya.

Ferry mengaku sangat menyayangkan kasus yang menjerat tiga legislator tersebut, karena sangat bertentangan dengan latar belakang yang mereka sandang.

Kasatres Narkoba AKP Martadius menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan murni dari hasil penyelidikan tanpa terikat kepentingan apa pun apalagi politik.

Ia mengatakan pada awalnya yang ditangkap adalah AA (swasta) di kawasan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Setelah ditangkap AA mengaku dirinya baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama rekannya di hotel, yang tidak lain adalah sang oknum legislator.

"Berbekal keterangan dari AA itu akhirnya kami langsung melakukan pemburuan ke hotel yang dimaksud, hingga kemudian ketiga tersangka ditangkap berikut barang bukti," jelasnya.

PADANG, iNews.id - Tiga anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat ditangkap anggota Satres NarkobaPolresta Padang. Mereka diamankan bersama seorang kontraktor di tempat yang berbeda, Jumat (20/9/2024).

Kasat Resnarkoba Polresta Padang AKP Martadius mengatakan, keempat orang ini ditangkap atas dugaan kasus narkoba.

"Mereka ditangkap di salah satu hotel di Kota Padang saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai anggota DPRD pada Jumat dini hari. Penangkapannya berdasarkan pengembangan setelah satu orang kami amankan," ujarnya, Sabtu (21/9/2024).

Menurutnya, polisi awalnya menangkap tersangka AA (52). Kasusnya kemudian dikembangkan dan mengarah kepadaa ketiga anggota DPRD Mentawai yang sedang menginap di salah satu hotel di Padang.

Mereka yakni berinisial S (55) dari Partai Nasdem, MS (51) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan MS (51) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menurut Martadius, hasil tes urine kepada empat orang yang diamankan positif narkoba.

"Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Untuk mengetahui berapa berat barang bukti dan apa jenisnya, termasuk penimbangan," katanya.

Martadius belum memberikan keterangan lebih rinci dari mana asal barang haram tersebut.

“Itu informasi awal nanti akan disampaikan Komandan dalam waktu dekat ini,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat menyatakan megathrust Mentawai memiliki potensi terjadi gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 8,9 dan menjadi ancaman besar bagi jutaan jiwa penduduk di Sumbar.

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham mengatakan megathrust Mentawai merupakan salah satu segmen dari 5 segmen yang terletak di wilayah Pulau Sumatra seperti di kepulauan wilayah Aceh, Nias, Bengkulu, dan Lampung.

"Untuk segmen Aceh, Nias, Bengkulu, dan Lampung, dari catatan para ahli kekuatannya telah berkurang yang telah terjadi sejak tahun 2000 dan terakhir 2007. Sekarang yang masih menyimpan kekuatan besar itu yakni di segmen wilayah Mentawai. Kekuatannya berpotensi M8,9 dan berpotensi diikuti tsunami," katanya, Rabu (18/9/2024)

Ilham menjelaskan untuk segmen di Mentawai ini tidak semua pulau-pulau di Mentawai yang punya potensi gempa yang cukup kuat. Dari data yang ada, pulau di Mentawai yang menyimpan potensi gempa dengan kekuatan M8,9 itu berada di Pulau Siberut dan Sipora.

"Kalau Pulau Pagai, baik yang utara maupun yang selatan, segmen itu kekuatannya telah menurun. Kendati demikian kami juga tidak bisa menjamin bahwa Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan aman, karena bicara dampak bencana alam ini tidak bisa dipastikan jangkauan dampaknya," tegas dia.

Melihat dari data berupa peta yang dihimpun terakhir di tahun 2022, segmen di beberapa titik wilayah Mentawai itu telah berkurang kekuatannya, yakni memiliki tanda berwarna merah.

Berbeda dengan kondisi yang berada di Pulau Siberut dan Pulau Sipora, masih sedikit terlihat adanya tanda berwarna merah. Artinya di dua pulau di Mentawai tersebut menjadi segmen yang menyimpan kekuatan gempa dengan kekuatan mencapai M8,9.

Menurutnya jika sewaktu-waktu terjadi gempa M8,9 yang bersumber dari segmen di Mentawai itu, maka dari perhitungan para ahli, ketinggian landaan tsunami di Mentawai diperkirakan lebih dari 10 meter, sementara landaan tsunami yang sampai di wilayah pantai di Sumbar contohnya di Padang lebih dari 6 meter.

Melihat dari kondisi pantai di Sumbar ini bervariasi, ada yang pantainya itu flat dan ada yang memiliki tebing yang cukup tinggi dari daratan, maka seandainya landaan tsunami lebih dari 6 meter, landaan atau air tsunaminya memiliki jangkauan diperkirakan lebih dari 5 km.

"Kami juga telah membuat zona aman tsunami itu dengan memberi tanda di jalan aspal berwarna biru. Titik zona aman yang BPBD tetapkan itu, sengaja dilebihkan dari titik aman menurut perkiraan ahli. Misalnya ahli bilang aman tsunami itu 5 km dari bibir pantai, maka kami buat 7 km dari bibir pantai," ucapnya.

Ilham menyatakan tujuan hal tersebut dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari perkiraan yang telah dilakukan kajian oleh para ahli terkait ancaman bencana alam megathrust Mentawai tersebut.

Dia menyampaikan untuk kondisi pantai yang memiliki pegunungan atau bangunan, maka akan turut berperan menahan, menjadi pagar, atau pemecah kekuatan landaan tsunami menuju daratan.

"Jadi kalau dekat pantainya ada pegunungan dan bangunan-bangunan, ada kemungkinan bisa membantu mengurangi atau menahan laju landaan tsunaminya," sebut dia.

Akan tetapi dari sekian banyak wilayah pantai di Sumbar ini, Pulau Siberut Mentawai yang terpantau memiliki kondisi pantai yang flat yang mencapai 7 km.

"Flat itu ya sama datar saja pantai dengan daratan, tidak ada hambatan seperti bangunan maupun pegunungan," katanya.

Kondisi tersebut diakui Ilham berpotensi dengan cepat landaan tsunami untuk sampai ke daratan. Khusus di Siberut itu, ada tempat ketinggian yang menjadi shelter bagi masyarakat, dimana jarak shelternya itu sekitar 3-4 km dari bibir pantai.

"Di Siberut itu kami bersama BNPB, BMKG, dan Dinas Sosial, juga telah mensosialisasikan ke masyarakat setempat agar memanfaatkan tempat ketinggian tersebut menjadi shelter," ungkapnya.

Tempat ketinggian yang dimaksud itu, yakni berupa bukit yang juga merupakan kawasan berkebunnya masyarakat setempat. Sehingga bila melakukan evakuasi ke tempat itu, masyarakat telah memiliki cadangan logistik untuk sementara waktu.

Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Megathrust Mentawai

Ilham menyampaikan ancaman gempa dan tsunami di Sumbar ini bukan lagi bicara soal isu, tapi sudah bisa hal patut diwaspadai, karena berdasarkan perkiraan para ahli dengan cara menghitung periode bencana tsunami, memang sudah tiba masanya bencana gempa dan tsunami melanda wilayah Sumbar ini.

Data yang dimiliki BPBD, terakhir gempa dan tsunami yang terjadi di Sumbar pada tahun 1797. Periodik terjadi bencana yang serupa itu menghitung dari kondisi terumbu karang di laut, gempa dan tsunami di Sumbar siklusnya itu per 200 tahun.

"Sekarang sudah lebih dari perhitungan periodik itu, makanya beberapa waktu lalu BMKG mengeluarkan informasi dan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa dan tsunami megathrust Mentawai dan Selat Sunda," jelasnya.

Dikatakannya di Sumbar ini tindakan yang dilakukan yakni sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak menanggapi informasi tersebut secara berlebihan.

Bahkan telah meminta kepada BPBD kabupaten dan kota untuk melakukan investigasi ke sejumlah bangunan baik yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta, yang bertujuan menghimpun data untuk mengukur kekuatan bangunan menghadapi ancaman gempa berkekuatan M8,9.

"BPBD kabupaten dan kota telah melakukan pendataan itu. Jadi kalau sudah tahu kemampuan bangunanya, kan bisa nanti diarahkan menjadi tempat evakuasi ke bangunan yang dinilai layak dan kuat menampung masyarakat," sebutnya.

"Kami memang tidak mendorong adanya pembangunan gedung khusus shelter yang baru. Tapi lebih kepada memanfaatkan tempat ketinggian yang dinilai aman dan layak jadi tempat evakuasi saat terjadi ancaman tsunami," sambung dia.

Selain itu, BPBD juga telah memasang rambu-rambu, jalur evakuasi, terkait upaya evakuasi saat menghadapi ancaman tsunami, di sejumlah kabupaten dan kota.

"Ancaman gempa dengan kekuatan M8,9 itu mungkin akan dirasakan di seluruh daerah di Sumbar, hanya saja kekuatannya saja akan berbeda di masing-masing daerah," jelasnya.

Sementara khusus untuk ancaman tsunami, lanjut Ilham, terdapat 7 kabupaten dan kota di Sumbar yang bakal turut terdampak. Mulai dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan yang paling berisiko itu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari daerah yang berisiko terdampak tsunami itu, BPBD telah memasang 27 titik tanda biru atau zona aman tsunami. Kemudian melalui bantuan dari World Bank melalui BNPB juga telah dipasang sejumlah rambu evakuasi.

Selanjutnya telah membentuk desa kesiapsiagaan di 6 desa di Kabupaten Pesisir Selatan dan 6 desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, intens melakukan kesiapsiagaan bencana mulai dari memastikan kesiapan shelter hingga menghimbau masyarakat agar tetap tenang menanggapi ancaman gempa megathrust Mentawai.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar mengatakan bicara soal isu gempa megathrust sebenarnya sudah mencuat ke tengah publik sejak lama dan hal tersebut tidak harus disikapi secara berlebihan, namun upaya yang perlu dilakukan adalah mengajak masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

"Mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan upaya yang perlu ditingkatkan. Begitupun untuk shelter, kami berharap masyarakat bisa dapat menjaga fasilitas yang ada, agar bisa dimanfaatkan kedepannya," katanya, Minggu (8/9/2024).

Dia menjelaskan saat ini di Padang terdapat sejumlah shelter yang siap menampung warga ketika terjadi bencana tsunami. Seperti shelter Darussalam di Kelurahan Bungo Pasang, shelter Nurul Haq di Komplek Jondul 4 Parupuk Tabing, Koto Tangah, dan shelter Wisma Indah Warta Bunda di Ulak Karang Utara.

Selain mengajak warga untuk mengoptimalkan shelter yang ada, Pemko Padang juga telah memperbarui rambu-rambu jalur evakuasi, dan memasang sirine peringatan tsunami di berbagai titik strategis.

"Jadi hal ini dilakukan agar warga memahami dan tidak panik ketika bencana terjadi, karena sudah rambu-rambu jalur evakuasi dan juga shelter yang memadai," ujarnya.

Selain meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam, Pemkot Padang juga tengah mempersiapkan rencana memperingati bencana gempa 30 September yang pernah terjadi di sana dan telah merenggut ribuan nyawa.

Kalaksa BPBD Padang Hendri Zulviton menambahkan peringatan gempa tersebut dilaksanakan di Tugu Gempa, depan Museum Adityawarman, dan tahun 2024 ini merupakan peringatan bencana yang ke-15.

Dikatakannya kegiatan peringatan Gempa 30 September merupakan pengulangan sejarah yakni Kota Padang pernah luluh lantak akibat gempa besar pada 2009.

"Kegiatan itu disebut Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ]HKB]," sebutnya.

Hendri menyebutkan bahwa HKB bukan hanya sekadar peringatan saja, namun juga melatih dan mengingatkan warga melakukan simulasi, bagaimana masyarakat bersiap menghadapi bencana.

"Peringatan HKB dimaknai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana yang bisa terjadi kapan saja," tegasnya.

Gempa Megathrust Tinggal Tunggu Waktu?

Pembahasan mengenai potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut sebenarnya bukanlah hal baru, sudah lama, bahkan sudah ada sejak sebelum terjadi Gempa dan Tsunami Aceh 2004.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan bahwa munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona megathrust saat ini bukanlah bentuk peringatan dini (warning) yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar.

"Kita hanya mengingatkan kembali keberadaan Zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut sebagai sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar [seismic gap] yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seismic gap ini memang harus kita waspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu," ujarnya dikutip dari laman resmi BMKG.

Munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut, sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan peristiwa gempa kuat M7,1 yang berpusat di Tunjaman Nankai dan mengguncang Prefektur Miyazaki Jepang.

Menariknya, gempa yang memicu tsunami kecil pada 8 Agustus 2024 mampu menciptakan kekhawatiran bagi para ilmuwan, pejabat negara dan publik di Jepang akan potensi terjadinya gempa dahsyat di Megathrust Nankai.

Peristiwa semacam ini menjadi merupakan momen yang tepat untuk mengingatkan kita di Indonesia akan potensi gempa di zona seismic gap Selat Sunda dan Mentawai-Siberut.

Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1946 (usia seismic gap 78 tahun), sedangkan gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757 (usia seismic gap 267 tahun) dan gempa besar terakhir di Mentawai-Siberut terjadi pada 1797 (usia seismic gap 227 tahun).

Artinya kedua seismic gap kita periodisitasnya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan seismic gap Nankai, sehingga mestinya kita jauh Lebih serius dalam menyiapkan upaya-upaya mitigasinya.

"Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut 'tinggal menunggu waktu; yang kami sampaikan sebelumnya, hal ini dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat," ujar Daryono.

Dikatakan 'tinggal menunggu waktu' disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua, sementara Selat Sunda dan Mentawai-Siberut hingga saat ini belum terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini isu terkait bencana gempa megathrust menjadi kekhawatiran masyarakat.

Menurut pakar gempa sekaligus dosen Teknik Geologi UGM, Ir. Gayatri Indah Marliyani, S.T., M.Sc., Ph.D., ancaman gempa megathrust dan tsunami memang selalu ada namun masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan

.“Kita tidak bisa menghindari potensi bencana sehingga usaha untuk menyiapkan diri perlu dilakukan dengan segera. Paham posisi masing-masing terhadap kemungkinan bencana. Jangan menunggu bencana terjadi baru reaktif, tetapi siapkan diri selalu,” kata Gayatri dikutip dari laman resmi UGM.

Soal kemungkinan lokasi yang menjadi pusat gempa besar ini menurut Gayatri biasanya ada di sekitar batas zona subduksi yang ada di antara dua lempeng, yakni lempeng benua dan lempeng samudra.

Lempeng yang tidak dapat bergerak menimbun energi yang kian besar sehingga dilepaskan menjadi gempa yang besar pula hingga berpotensi menjadi tsunami. Ia menyebutkan gempa megathrust yang paling besar pernah terjadi di zona subduksi di Valdivia, Chile Selatan, sebesar 9,5 magnitudo.

Adapun zona subduksi yang aktif di Indonesia meliputi area selatan Pulau Jawa, memanjang dari barat Sumatra ke Selat Sunda, area timur Pulau Jawa, dan selatan Pulau Lombok.

“Potensi megathrust di daerah ini besar karena nilai historisnya, yakni gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Pangandaran tahun 2006. Untuk mengetahui di daerah sana ada kemungkinan gempa lagi atau tidak, perlu diukur dari instrumentasi data geologi,” katanya

Peneliti Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM, Galih Aries Swastanto, M.Sc, menilai pemerintah perlu memperhatikan penanggulangan bencana megathrust ini seperti yang tertuangan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah.

Aries juga menekankan, penting bagi pemerintah untuk melakukan penanganan baik sebelum, saat kejadian bencana, dan sesudah bencana. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan kebencanaan dan cara-cara penanggulangannya juga perlu digalakkan.

“Layanan kebencanaan adalah layanan dasar yang harus diutamakan di samping sektor-sektor lain. Ada dan tidak ada anggaran, harus tetap diutamakan dan diusahakan,” tandas Aries.

Menurutnya, sistem peringatan dini di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang mampu mengintegrasikan segala macam bencana sehingga dapat terdeteksi.

Dia pun berpesan agar masyarakat dapat lebih siap dan lebih tenang dalam menghadapi ancaman resji bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.

Langkah-langkah yang disarankan oleh kedua pakar tersebut adalah pemerintah dan seluruh stakeholder melakukan penyampaian pengetahuan mengenai kebencanaan secara konsisten dan berkala agar masyarakat tetap waspada, tetapi juga tidak perlu takut.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia sedang dilanda isu fenomena megathrust. Fenomena yang juga dirasakan oleh Jepang ini sangatlah berbahaya, hingga dapat menyebabkan gempa besar dan tsunami.

Meskipun begitu, BMKG mengatakan jika masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dan dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta megathrust yang harus Anda ketahui:

1. Apa itu megathrust?

Kata megathrust berasal dari dua kata, yaitu mega–yang berarti besar–dan thrust–yang artinya sesar sungkup. Megathrust mengacu pada zona pertemuan antar-lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan dapat menimbulkan tsunami. Gempa ini terjadi di perbatasan pertemuan kerak benua dan kerak samudra. Kawasan yang termasuk dalam kategori megathrust tersebut diprediksi dapat 'pecah' berkali-kali dalam jeda waktu hingga ratusan tahun.

2. Lokasi megathrust di Indonesia

Apabila lempeng-lempeng bumi tersebut bergerak, kawasan megathrust dapat menjadi sumber gempa. Beberapa segmen zona megathrust di Indonesia di zona subduktif dapat dipicu di:
* Subduksi Sunda–termasuk Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba.
* Subduksi Banda
* Subduksi Lempeng Laut Maluku
* Subduksi Sulawesi
* Subduksi Lempeng Laut Filipina
* Subduksi Utara Papua.

Namun, Indonesia memiliki dua kawasan yang memiliki seismic gap cukup lama, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Megathrust Selat Sunda sendiri memiliki magnitudo 8,7 dan megathrust Mentawai-Siberut memiliki magnitudo 8,9.

3. Fenomena lama yang muncul kembali

Menurut Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, potensi gempa megathrust bukanlah hal yang baru. Fenomena ini sudah ada bahkan sebelum tsunami Aceh pada tahun 2004 terjadi. BMKG menduga fenomena ini dapat terjadi karena adanya kekosongan gempa besar (seismic gap) yang sudah berlangsung selama ratusan tahun.

4. Seismic gap sudah berlangsung selama ratusan tahun

Seismic gap merupakan istilah untuk kawasan aktif tektonik yang sudah lama atau sangat jarang mengalami gempa bumi. Potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut harus diwaspadai lantaran dapat melepaskan energi yang besar sewaktu-waktu. Gempa besar di Selat Sunda terakhir kali terjadi pada tahun 1757, sehingga seismic gap-nya adalah 267 tahun. Sementara itu, gempa besar di Mentawai-Siberut terakhir kali terjadi pada tahun 1797–dengan usia seismic gap selama 227 tahun.

5. Tidak ada kaitan langsung dengan gempa kuat Nankai

Pada 8 Agustus 2024 lalu, Jepang dilanda gempa yang memicu tsunami kecil. Seicmic gap dari gempa besar di Tunjaman Nankai sendiri telah menyentuh usia 78 tahun. Gempa dengan kekuatan 7,1 magnitudo tersebut berpusat di Nankai dan dikhawatirkan akan berdampak ke Indonesia. Meskipun sebenarnya potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut tidak memiliki kaitan langsung dengan peristiwa Nankai, tetapi Indonesia tetap harus waspada.

6. Tinggal menunggu waktu, apa maksudnya?

BMKG menyebut gempa megathrust di dua wilayah Indonesia tersebut tinggal menunggu waktu. Hal tersebut bisa terjadi karena seismic gap di Indonesia telah berlangsung lebih lama–dibandingkan seismic gap di Nankai–sehingga mestinya Indonesia jauh lebih serius dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi.

Namun, bukan berarti dua wilayah tersebut akan segera dilanda gempa dalam waktu dekat. Maksud dari ungkapan ‘tinggal menunggu waktu' adalah karena semua segmen sumber gempa di sekitarnya sudah terjadi–semantara di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut belum terjadi hingga saat ini. (Rafi Abid Wibisono)

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono memaparkan makna dari tinggal menunggu waktu dua megathrust di Indonesia.

Dalam akun instagramnya dia menuliskan jika tinggal menunggu waktu” bukan berarti segera akan terjadi dalam waktu dekat, karena kejadian gempa belum dapat diprediksi.

"Sehingga kami pun tidak tahu kapan akan terjadi," ujarnya

Dia menambahkan makna “menunggu waktu “ hal itu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah release gempa besar (tinggal segmen tersebut yang belum lepas).

Dia menambahkan Megathrust Nankai terakhir gempa M8,4 thn 1946 (78 thn).

Hal itu membuat ilmuwan pejabat dan publik Jepang sudah khawatir dan begitu siaga.

Sementara itu, lanjutnya, "seismic gap" Selat Sunda sudah usia 267 tahun dan Mentawai-Siberut sudah usia 227 thn, sementara segmen-segmen lain sudah release.

"Tugas saya mengingatkan kewaspadaan," tambahnya.

Sebelumnya, Daryono mengatakan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megathrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap “Seismic Gap” Megathrust Selat Sunda dengan Magnitudo 8,7 dan Megathrust Mentawai-Siberut magnitudo 8,9. Dia mengatakan rilis gempa di kedua segmen megathrust ini boleh dikata “tinggal menunggu waktu” karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG sudah menyiapkan system monitoring, prosesing dan diseminasi informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. BMKG selama ini memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, industri pantai dan infrastruktur kritis (pelabuhan dan bandara pantai) yang dikemas dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG), BMKG Goes To School (BGTS) dan Pembentukan Masyarakat Siaga tsunami (Tsunami Ready Community).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono memaparkan makna dari tinggal menunggu waktu dua megathrust di Indonesia.

Dalam akun instagramnya dia menuliskan jika tinggal menunggu waktu” bukan berarti segera akan terjadi dalam waktu dekat, karena kejadian gempa belum dapat diprediksi.

"Sehingga kami pun tidak tahu kapan akan terjadi," ujarnya

Dia menambahkan makna “menunggu waktu “ hal itu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah release gempa besar (tinggal segmen tersebut yang belum lepas).

Dia menambahkan Megathrust Nankai terakhir gempa M8,4 thn 1946 (78 thn).

Hal itu membuat ilmuwan pejabat dan publik Jepang sudah khawatir dan begitu siaga.

Sementara itu, lanjutnya, "seismic gap" Selat Sunda sudah usia 267 tahun dan Mentawai-Siberut sudah usia 227 thn, sementara segmen-segmen lain sudah release.

"Tugas saya mengingatkan kewaspadaan," tambahnya.

Sebelumnya, Daryono mengatakan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megathrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap “Seismic Gap” Megathrust Selat Sunda dengan Magnitudo 8,7 dan Megathrust Mentawai-Siberut magnitudo 8,9. Dia mengatakan rilis gempa di kedua segmen megathrust ini boleh dikata “tinggal menunggu waktu” karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG sudah menyiapkan system monitoring, prosesing dan diseminasi informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. BMKG selama ini memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, industri pantai dan infrastruktur kritis (pelabuhan dan bandara pantai) yang dikemas dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG), BMKG Goes To School (BGTS) dan Pembentukan Masyarakat Siaga tsunami (Tsunami Ready Community).