KOMPAS.com - Nusron Wahid menjadi salah satu kandidat calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran.

Politikus Partai Golkar itu juga merupakan salah satu dari 49 orang yang telah mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Nantinya, Nusron Wahid diisukan bakal membantu Prabowo sebagai Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kendati demikian, ia masih belum mengonfirmasi terkait posisi yang akan dijabat tersebut.

"Soal tempat kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden, karena itu hak prerogatif Pak Presiden," ujar Nusron Wahid usai menemui Prabowo dikutip dari Youtube Kompas TV.

Menurut Nusron Wahid, dalam pertemuan tersebut, Prabowo hanya mengajak diskusi serta menanyakan soal kesehatan dan kesediaannya membantu dalam kabinet pemerintahan yang akan datang.

"Saya jawab InsyaAllah kalau dimintai bantuan, negara membutuhkan adanya pengabdian. Namanya kader ya harus menyatakan siap," tukas pria juga Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Profil Nusron Wahid

Berdasarkan informasi di dalam laman resmi Partai Golkar, Nusron Wahid lahir di Kudus pada tanggal 12 Oktober 1973 silam.

Ia memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni lulusan Sarjana Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 1993-1998, dan lulusan Magister Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor tahun 2007-2011.

Nusron Wahid juga aktif mengikuti berbagai organisasi, seperti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI tahun 1996 sebagai peneliti, serta. Suara Mahasiswa UI tahun 1997 sebagai ketua.

Kemudian, pernah tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM tahun 1998-2000, serta Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua umum tahun 1998-2000.

Selanjutnya, bergabung ke dalam DPP Partai Golkar sebagai koordinator bidang agama pada tahun 2004-2009, Gerakan Pemuda Ansor sebagai ketua umum tahun 2011-2016, hingga Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tahun 2012-2019.

Untuk kiprah pekerjaan, Nusron Wahid pernah bekerja sebagai wartawan di Bisnis Indonesia tahun 1995-1999, Stah Ahli Kementerian BUMN tahun 2000-2001, hingga Stah Ahli Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2001-2002.

Sementara untuk karir politik, ia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II (Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus). Di mana terpilih selama lima periode.

Periode pertamanya pada tahun 2004-2009, periode kedua pada 2009-2014, periode ketiga pada 2011-2013 sebagai anggota badan legislatif.

Khusus periode ketiga itu, Nusron Wahid tak genap lima tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014-2019.

Namun kemudian, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempatnya pada 2019-2024, dan kini juga kembali terpilih untuk periode kelima pada 2024-2029.

Pada masa jabatannya yang terakhir sebagai Anggota DPR RI, Nusron Wahid masuk dalam Komisi VI yang berkaitan dengan bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, perindustrian, investasi, dan standarisasi nasional.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ulah mafia tanah membuat investor lari dari Indonesia.

Menurutnya, banyak investor menilai sebelah mata soal tata kelola pertanahan hingga kepastian hukum di Indonesia, terutama berkaitan soal lahan. Hal itu terjadi akibat perilaku mafia tanah. Sehingga investor khawatir sebelum menanamkan modalnya ke Indonesia.

"Kalau baru mau investasi, tanah sudah diserobot, sudah dikuasai mafia tanah, ya sudah lenyap, akhirnya (investor) kabur, milih Vietnam, Thailand, Filippina, rugi banget kita," kata AHY dalam acara seminar di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis (19/9/2024).

Padahal dengan investasi yang masuk ke dalam negeri akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, potensi penerimaan bagi negara, dan bermuara dalam berkontribusi terhadap akumulasi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau (investasi) itu mengalir, bisa membuka belasan ribu lapangan pekerjaan," kata AHY.

Lebih jauh, AHY menyebutkan investasi menjadi salah satu instrumen pembangunan negara di tengah keterbatasan fiskal. Sebab APBN tidak akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Untuk pembangunan kita perlu investasi. Tapi orang mau membangun itu harus jelas, status lahan harus pasti," kata AHY.

Pada kesempatan sebelumnya, AHY sempat memberikan contoh nyata soal fenomena calon investor yang hampir kabur akibat ulah mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, Jawa Tengah.

AHY menjelaskan mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektar serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.

"Ada investor yang sudah menandatangani LoI, bahkan triliunan, ini negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi, Jawa Tengah adalah destinasi investasi yang sangat baik," ujarnya (15/7/2024).

(Febrina Ratna)