Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke pimpinan negara.

Kementerian BKPM mengungkapkan kunjungan Prabowo dilakukan untuk mencari investor asing. Terlebih, saat ini Indonesia tengah membutuhkan suntikan investasi asing langsung.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa kebutuhan investasi ini seiring dengan Indonesia yang menginginkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan perjanjian perdagangan.

“Itulah mengapa pada saat yang sama, kami juga melibatkan banyak perjanjian perdagangan bebas, banyak inisiatif,” ujarnya dalam acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyontohkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Lalu, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang dipimpin oleh China.

“Kami juga di tengah-tengah menyelesaikan IEU CEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, segera,” ungkapnya.

Rosan menambahkan bahwa Indonesia banyak melakukan keterlibatan bilateral dan multilateral, termasuk perjanjian perdagangan bebas ataufree trade agreements(FTA) dengan negara tetangga di Asean.

Terlebih, Rosan menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menjadi lebih terbuka dalam hal hubungan internasional.

“Jadi pasti kita menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dengan Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan, dia adalah presiden kebijakan luar negeri,” sebutnya.

Di samping itu, Rosan menyampaikan bahwa Presiden ke-8 juga telah aktif bertemu dengan pemimpin dunia guna memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

“Dia [Presiden Prabowo] telah sangat aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia. Karena Indonesia, kami ingin memiliki lebih banyak kehadiran di dunia,” ujarnya.

Pasalnya, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar di Asean. Dia juga mengeklaim 40% ekonomi Asean berasal dari Indonesia.

Untuk itu, Indonesia bertekad ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun, untuk saat ini, Indonesia berada di negara berpenghasilan menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam hal perjanjian kemitraan dagang, termasuk dengan perundinganIndonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa perdagangan internasional, baik secara multilateral, regional, dan bilateral, dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.

Dewi mengungkap bahwa saat ini sudah ada 38 perjanjian perdagangan yang ditandatangani dan diimplementasikan, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun, yang masih dalam proses perundingan yakni sebanyak 17 perjanjian perdagangan.

“Beberapa yang sedang berjalan di tahun 2024 adalah perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-Turki CEPA,” kata Dewi kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kami usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kami masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan, implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) negara D-8 dapat meningkat US$500 miliar pada 2030.

Adapun, negara yang termasuk dalam D-8 ialah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh dan Mesir.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia telah mengimplementasikan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai US$4,5 juta. Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.

“Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10% dari total perdagangan D-8, atau sebesar US$500 miliar pada 2030,” kata Miko dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain Indonesia, Miko menyebut bahwa empat negara anggota D-8 lainnya telah mengimplementasikan PTA D-8. Negara-negara itu yakni Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Tiga negara lainnya yaitu Nigeria, Pakistan, dan Mesir tengah dalam proses penyelesaian proses domestik.

Pada kesempatan tersebut, Miko meminta anggota D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.

“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan negara anggota dapat segera memanfaatkan PTA D-8. Mengingat, manfaat perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku usaha negara anggota D-8.

“PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian, namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara. Tujuan dibentuknya organisasi ini yakni meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat segera dirampungkan seiring dengan potensinya untuk mengerek naik investasi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa ini. Pasalnya, proses negosiasi tersebut telah berjalan selama sekitar 9 tahun dan melalui 19 putaran perundingan.

"Perjanjian ini memang bukan hal yang mudah, semoga bisa cepat diselesaikan karena ini juga bisa membantu Indonesia," kata Shinta pada Press Briefing Indonesia Europe Business Forum di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Jumat (27/9/2024).

Shinta menyebut perjanjian dagang tersebut tidak hanya dapat membuka akses pengusaha Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Sebagai perjanjian kemitraan yang komprehensif, Shinta menyebut I-EU CEPA juga dapat meningkatkan nilai investasi ke Indonesia.

Dia menuturkan, negara lain di Asia Tenggara yang telah merasakan dampak positif dari perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa adalah Vietnam. Shinta mengatakan melalui Vietnam-EU CEPA, negara tersebut mampu meningkatkan aliran modal masuk yang dapat mengerek naik perekonomian.

"Walaupun ini perjanjian dagang, tetapi ternyata Vietnam juga terbantu dari sisi investasinya. Semoga I-EU CEPA ini juga bisa segera diselesaikan sehingga investasi akan semakin besar antara Indonesia dan negara-negara di Uni Eropa," jelas Shinta.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perundingan IEU CEPA telah memasuki putaran ke-19.

Dia menuturkan, Indonesia akan menegaskan posisinya dan memberikan ultimatum terakhir Uni Eropa agar tidak lagi mengubah atau menambah isu-isu baru dan segera meratifikasi kesepakatan tersebut. "Kalau Uni Eropa terus pindah gawangnya, [Indonesia] ada batasnya," kata Airlangga.

Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi, perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new cabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga.

TEMPO.CO, Jakarta -Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) masih alot kendati telah berlangsung sembilan tahun. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan hal ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik temu dalam aspek kebijakan.

“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar kritik tengah dari isu tersebut,” ucap Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.

Soal deforestasi, Djatmiko berharap hal itu jadi salah satu komitmen yang diambil Uni Eropa. Hingga hari ini, dia mengakui belum mendapatkan komitmen itu. Namun dia mengakui isu ini memang tidak mudah. Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengalibrasi isu itu.

Untuk menyelesaikan hambatan perundingan, Djatmiko mengatakan ada jalan keluar yang bisa diambil kedua pihak. Jalan keluar itu yakni dengan mengesampingkan isu-isu yang masih alot. Setelah perundingan disepakati kedua pihak, perjanjian itu masih fleksibel untuk mengalami perubahan.

Sejauh ini, Djatmiko mengatakan Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai sejumlah kesepakatan. Hal-hal yang kedua pihak sepakati antara lain tentang akses pasar dan penurunan instrumen tarif secara gradual. Selain itu, keduanya telah menyepakati kerja sama teknis untuk meningkatkan kualitas perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan ultimatum kepada Uni Eropa. Dia mengatakan, pemerintah akan menentukan batas waktu perundingan itu. "IEU-CEPA perundingannya sudah yang ke-19, dan nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya (standar), ada batasnya," ucapnya.

Indonesia resmi mengajukan diri untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CP-TPP. Partisipasi dalam kerja sama perdagangan bebas ini diperkirakan akan mendongkrak nilai ekspor hingga 10%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bergabungnya pemerintah dengan CP-TPP akan membuka pasar Amerika, khususnya Kanada dan Meksiko. Airlangga menilai kedua pasar tersebut pada akhirnya juga akan membuka jalan tidak langsung menuju pasar Amerika Serikat.

"Kami berharap sebagai ekonomi terbesar dan satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, keanggotaan di CP-TPP dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global," kata Airlangga di kantornya, Rabu (25/9).

CP-TPP saat ini beranggotakan 11 negara, yakni Australia, Brunei, Kanada, Cili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Airlangga menjelaskan, salah satu manfaat dari keanggotaan CP-TPP adalah kemudahan ekspor ke semua negara anggota. Salah satu keuntungan yang diincar Airlangga adalah penghapusan kebijakan trade-in-quota ke Meksiko.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan ada empat produsen mobil yang menyasar pasar Meksiko. Negara tersebut merupakan salah satu pasar terbesar untuk mobil Indonesia.

"Tantangan ekspor ke mobil ke Meksiko bukan soal daya saing, tapi kami diberikan kuota untuk ekspor. Kami harap kebijakan seperti ini akan hilang setelah menjadi anggota CP-TPP," katanya.

Airlangga menjelaskan, proses keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP dimulai dengan mengirim surat permintaan ke Selandia Baru selaku depository country CP-TPP. Namun, proses keanggotaan tersebut telah dimulai sejak penyampaian niat bergabung di Nikkei Forum ke-29 Mei 2024.

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini mengatakan Indonesia kini resmi menjalankan proses keanggotaan CP-TPP bersama tujuh negara lain, seperti Cina, Taiwan, dan Kosta Rika. Inggris menjadi negara terbaru dalam CP-TPP pada Desember nanti setelah menjalani proses keanggotaan selama 2,5 tahun terakhir.

Karena itu, Airlangga menargetkan Indonesia menjadi anggota CP-TPP secepatnya pada 2027. Airlangga menekankan, CP-TPP merupakan perjanjian perdagangan antar perekonomian, bukan negara.

Ia juga menjelaskan keanggotaan CP-TPP merupakan salah satu upaya Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Keanggotaan CP-TPP dapat menggerakan reformasi struktural dan membuka pasar ekspor.

"Kami sudah melaporkan langkah ini ke presiden terpilih untuk memulai proses keanggotaan CP-TPP," katanya.

Momen yang Tepat

Airlangga menilai proses keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP memiliki momentum yang baik. Perekonomian dunia saat ini sedang dalam proses pemulihan.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini belum agresif. Menurutnya, angka tersebut akan jauh lebih besar pada 2-3 tahun ke depan atau tepat saat Indonesia menjadi anggota CP-TPP.

Airlangga memperkirakan permintaan di pasar ekspor baru akan berkembang secepatnya pada 2026. Pada saat yang sama, negara-negara anggota CP-TPP dapat menjadi pintu gerbang ke negara-negara dengan permintaan tinggi.

Salah satu permintaan yang diperkirakan meningkat adalah tekstil dan produk tekstil atau TPT. Sementara itu, Airlangga menyampaikan produk TPT buatan lokal dikenakan bea masuk sekitar 30% di mayoritas negara dengan peningkatan permintaan TPT.

"Kalau bea masuk produk TPT kita setidaknya sama seperti Vietnam, ekspor Indonesia bisa lebih besar. Selain itu, sektor TPT sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia sedang memulai proses aksesi untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Atas saran Bapak Presiden, Indonesia telah meminta secara resmi kepada Selandia Baru sebagai depocitory country dari CPTPP untuk memulai proses aksesi dari Indonesia. Hari ini sudah diskusi dengan dubes dari negara-negara terkait," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

CPTPP beranggotakan 11 negara yang terdiri dari Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

CPTPP ini menjadi salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional dinilai akan semakin membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendorong investasi.

Dengan gabungnya Indonesia dalam CPTPP, Airlangga berharap perdagangan impor dan ekspor semakin meningkat dan ujungnya akan meningkatkan perdagangan antar negara CPTPP.

Airlangga berharap ekspor Indonesia bisa naik minimal 10% jika gabung CPTPP. Menurutnya saat ini adalah momentum yang tepat karena pertumbuhan ekonomi dunia masih rendah. Harapannya ketika kue ekonomi sudah besar, Indonesia sudah bergabung di dalamnya.

"Tentu kita berharap dengan CPTPP ini membuka pasar di Amerika Latin, Chile, kita sudah punya CEPA, tapi dengan Meksiko dan Peru belum. Kemudian juga akan membuka pasar Kanada, yang diharapkan ini akan menjadi akses kepada pasar Amerika secara tidak langsung baik dari Meksiko maupun dari Kanada," tutur Airlangga.

Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) belum menemukan titik terang.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan ada beberapa isu yang belum dapat disepakati dengan Uni Eropa sehingga kemungkinan besar pembahasannya akan terlambat.

"Masih ada beberapa isu yang belum kita sepakati dengan Uni Eropa. Memang September ini waktu sudah tidak banyak," kata Bara dalam Konferensi Pers mengenai Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Agustus 2024 di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara belum dapat memastikan target penyelesaian pembahasan I-EU CEPA. Mengingat Waktu yang semakin sempit ini, ia berharap I-EU CEPA bisa rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) purnatugas.

"Memang kita harapkan sebelum Pak Jokowi ini selesai Oktober, ini sudah bisa kita sepakati," ujarnya.

I-EU CEPA merupakan perjanjian yang memungkinkan untuk keran ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibuka lebih besar. Perundingannya telah berjalan selama 9 tahun.

Setidaknya, ia berharap kesepakatan tersebut bisa terjalin secara principal terlebih dulu. Apabila tidak bisa dilakukan, tidak menutup kemungkinan pembahasan kerja sama ini dialihkan ke masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau memang tidak bisa, dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata dia.

Di sisi lain, Bara belum dapat membeberkan isu-isu yang saat ini menjadi pembahasan utama dari proses negosiasi tersebut. Kepala negosiator dari Kemendag tengah bekerja keras untuk mencari kesepakatan antara isu yang diminta oleh Uni Eropa dengan keinginan RI sendiri.

"Kita sedang bekerja keras untuk cari titik temu atas hanya ada 2 atau 3 isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak, antara UE. Tapi chief negotiator kita setiap hari berkomunikasi dengan UE melalui Zoom untuk mencari titik temu sehingga bisa selesai," jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan terkait kesepakatan impor dari Uni Eropa. Hal ini menjadi bagian dari konsekuensi dari kesepakatan perdagangan antara keduanya.

"Tapi posisi kita bahwa tetap perjanjian dagang menguntungkan, karena membuka akses produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar-pasar tersebut. Itu benefit dari perjanjian dagang itu. Pinter-pinter kita memanfaatkan perjanjian dagang untuk bisa membuka akses terhadap produk-produk ekspor kita," jelasnya.

Bara mengakui bahwa salah satu permintaan berat Uni Eropa yang membuat pembahasan perjanjian ini tak kunjung rampung ialah permintaan untuk mempermudah impor.

"Saya nggak bisa bicara detail karena negosiasi. Kalau saya bicara gitu takutnya bisa mempengaruhi negosiasi, tapi memang itu salah satu poin yang istilahnya itu contentious, yang sampai saat ini soal itu yang belum bisa kita sepakati," kata Bara, ditemui usai acara.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, I-EU CEPA telah memasuki tahap finalisasi. Namun menurutnya, penyelesaian perjanjian ini memang tidak mudah lantaran adanya pergantian kepengurusan.

Akibat bergantian kepengurusan ini, menurut Airlangga, ada sejumlah permintaan baru dari Uni Eropa sehingga harus kembali dilakukan penyesuaian. Airlangga bilang, ada tiga isu utama yang masing menggantung dalam perundingan tersebut.

Pertama, Uni Eropa ingin agar masalah impor segera dipermudah di Indonesia. Kedua, Uni Eropa masih bersikeras mengenai bea keluar, dan yang ketiga Uni Eropa juga masih bersikeras mengenai perpajakan digital.

"Kita minta menunggu WTO (World Trade Organization), mereka tidak mau. Jadi tiga isu itu menjadi isu yang masih menggantung dalam perundingan I-EU CEPA," kata Airlangga dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Airlangga menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Indonesia segera memulai aksesi keanggotaan OECD dengan bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Jadi CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Presiden Terpilih, Pak Prabowo, dan minta untuk tidak perlu menunggu," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis perundingan kesepakatan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) dapat rampung sesuai target yaitu September 2024.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menyampaikan, perundingan tersebut diharapkan dapat segera disepakati sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

“Memang kita harapkan sebelum pemerintahan Jokowi ini selesai, [IEU-CEPA] ini sudah bisa kita sepakati,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, masih ada sejumlah isu yang belum disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa. Inilah yang menjadi penghambat pembahasan IEU-CEPA. Kendati begitu, Bara enggan memerinci lebih jauh isu-isu yang dimaksud.

“Ada dua atau tiga isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak antara Indonesia dan EU,” ungkapnya.

Ada kemungkinan, pembahasan IEU-CEPA bakal dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto jika isu-isu tersebut tak kunjung disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, Bara menyebut bahwa saat ini kepala negosiator Indonesia sedang bekerja keras untuk mencari titik temu terhadap isu-isu yang belum dapat disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa, melalui komunikasi dengan kepala negosiator Uni Eropa.

Dia mengharapkan, komunikasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga perundingan kesepakatan IEU-CEPA dapat rampung sepenuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Uni Eropa meminta negosiasi ulang sejumlah kesepakatan dalam IEU-CEPA.Negosiasi ulang dilakukan lantaran Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

“Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi,” jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang terhadap tiga isu, yakni masalah impor, bea keluar, dan perpajakan transmisi digital.

“Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya menargetkan agar perundingan IEU-CEPA rampung pada September 2024. Harapannya, Indonesia dapat menggenjot nilai ekspor bagi pelaku ekonomi nasional.

“Misalnya, Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya, dari Indonesia kena 5–6%, kalah kita. Apalagi? Banyak hal yang kita dipersulit. Jadi mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” kata Zulhas dalam acara Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan alasan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) masih belum jelas kelanjutannya.

Airlangga mengatakan, I-EU CEPA telah memasuki tahap finalisasi. Namun menurutnya, penyelesaian perjanjian ini memang tidak mudah lantaran adanya pergantian kepengurusan.

"Perundingan I-EU CEPA juga sedang difinalisasi walaupun tidak mudah, karena kabinet di I-EU CEPA-nya berubah. Jadi dulu negosiator kita itu sekarang sudah tidak menjabat lagi," kata Airlangga dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

I-EU CEPA merupakan perjanjian yang memungkinkan untuk keran ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibuka lebih besar. Perundingannya telah berjalan selama 9 tahun.

Akibat bergantian kepengurusan ini, menurut Airlangga, ada sejumlah permintaan baru dari Uni Eropa sehingga harus kembali dilakukan penyesuaian. Airlangga bilang, ada tiga isu utama yang masing menggantung dalam perundingan tersebut.

Pertama, Uni Eropa ingin agar masalah impor segera dipermudah di Indonesia. Kedua, Uni Eropa masih bersikeras mengenai bea keluar, dan yang ketiga Uni Eropa juga masih bersikeras mengenai perpajakan digital.

"Kita minta menunggu WTO (World Trade Organization), mereka tidak mau. Jadi tiga isu itu menjadi isu yang masih menggantung dalam perundingan I-EU CEPA," ujarnya.

Akibat kondisi ini, Airlangga menyebut kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Indonesia segera memulai aksesi keanggotaan OECD dengan bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Jadi CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Presiden Terpilih, Pak Prabowo, dan minta untuk tidak perlu menunggu," kata dia.

Saat ini, negara ASEAN yang telah bergabung dalam CPTPP antara lain Singapura, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Apabila Indonesia bergabung, potensinya bisa membuka pasar lebih besar hingga ke Inggris, Kanada, Pasar Meksiko, Sili, dan Peru.

"Berdasarkan pengalaman memang perundingan I-EU CEPA itu, setiap perunding itu ada saja yang baru, tetapi kalau CPTPP ataupun kepada OECD diharapkan sudah play by the book, sudah ada standar manualnya, sehingga lebih sederhana," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) selesai September 2024.

"Kita sekarang lagi menyelesaikan Uni Eropa yang banyak sekali hambatan perdagangan. Mudah-mudahan bulan depan selesai," kata Zulhas dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Zulhas mengungkap jika perjanjian itu disepakati maka ekspor sejumlah produk ke Uni Eropa tarifnya bisa rendah. Dia mencontohkan saat ini Indonesia kalah dengan Vietnam yang berhasil memiliki perjanjian dengan Uni Eropa, sehingga ekspor sepatu dari negara itu ke UE bebas pajak.

"Contohnya manfaatnya, misal Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya. Dari Indonesia (ke Uni Eropa) 5%-6%, kalah kita, apa lagi, banyak hal dipersulit, mudah-mudahan September bisa menyelesaikan," jelasnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA rampung pekan depan. Penyelesaian perjanjian dagang ini akan menjadi momen bersejarah lantaran perundingannya berlangsung selama sembilan tahun.

"Berunding dengan mantan penjajah ini susah-susah gampang. Saat ini banyak hal yang mempersulit ekspor kita ke Uni Eropa karena tidak ada IEU-CEPA. Mudah-mudahan September 2024 bisa diselesaikan," kata Zulkifli alias Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/8).

Dengan adanya IEU-CEPA tersebut, komoditas ekspor Indonesia yang akan masuk ke Uni Eropa akan bebas bea masuk. Zulhas mencotohkan Vietnam yang telah merampungkan perjanjian serupa dengan Benua Biru. Produk ekspor sepatu dari negara Asia Tenggara tersebut menjadi bebas bea alias 0%. Sedangkan produk sepatu dari Indonesia kena bea masuk 6% untuk dijual di Eropa.

Dengan kesepakatan tersebut harapannya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga menembus 7%. Indonesia melakukan kerja sama serupa dengan negara lain. Contohnya, RI dengan Cina dan India.

Nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Tiongkok naik hingga 500% selama tiga tahun terakhir. Pada periode yang sama, nilai transaksi Tanah Air dengan Negeri Bollywood tumbuh hampir 300%.

"Jadi, perjanjian dagang dengan negara lain adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah," katanya.

Implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa

Keuntungan lainnya, kesepakatan IEU-CEPA dapat menghindarkan Indonesia dari implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Secara ringkas, aturan tersebut akan mempersulit masuknya tujuh komoditas ke Benua Biru, yaitu kacang kedelai, hewan ternak, kelapa sawit, kayu, kakao, kopi, dan karet alam.

Industri nasional yang akan terdampak implementasi EUDR pada Januari 2025 adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kayu, dan karet alam. Untuk minyak kelapa sawit alias CPO, Zulhas berpendapat, tidak akan mempengaruhi industri domestik. Sebab, pemerintah berencana meningkatkan konsumsi CPO nasional melalui program biodiesel.

Pemerintah telah mengimplementasikan program campuran 35% CPO ke solar atau B35 saat ini. Campuran tersebut akan dinaikkan pada 1 Januari 2025 menjadi B40.

Selanjutnya, pemerintah akan menaikkan angka campuran tersebut hingga menjadi B60. Selain itu, campuran CPO ke bahan bakar pesawat terbang atau avtur juga sudah masuk tahap uji coba.

Sejauh ini pemerintah telah berhasilkan mencampurkan 2,4% CPO dengan avtur melalui program Bioavtur J.24. Angka tersebut diproyeksikan dapat terus dinaikkan hingga 50%.

"Kalau program Bioavtur bisa diimplementasikan, serapan CPO oleh pemerintah bisa bertambah 3 juta ton. Justru pasar dalam negeri akan perlu banyak CPO," katanya.

IDXChannel - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia telah menyelesaikan perjanjian dagang dengan 26 negara, sementara 45 negara yang masih dalam proses perundingan.

Mitra dagang utama Indonesia juga bergeser dari negara G7 ke negara-negara seperti China, India, Pakistan, Bangladesh, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Nigeria, Arab Saudi, Vietnam, dan Filipina.

"Pergeseran ini disebabkan oleh kebijakan unilateral oleh Uni Eropa yang menghambat perdagangan dan berujung pada lima kasus sengketa di WTO," ujar Jerry saat mengisi kuliah umum dengan tema "Politik Perdagangan Internasional dan Pembangunan Berkelanjutan" di Universitas Pelita Harapan, Jumat (23/8/2024).

Dengan berbagai fakta tersebut, lanjut dia, generasi muda harus memahami peluang dan tantangan global dan nasional, karena pada 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita di atas USD 30 ribu atau peringkat ke-5 di dunia.

"Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka pemerintah terus berusaha untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing seluruh sektor," kata dia.

Jerry pun memberikan gambaran optimistis mengenai masa depan perdagangan Indonesia yang tercermin dari tren surplus perdagangan yang berhasil dipertahankan.

Capaian tersebut menjadikan Indonesia diperhitungkan di kancah global.

"Surplus neraca perdagangan terjaga selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada periode Januari-Juli 2024, surplus neraca perdagangan sudah mencapai USD15,92 miliar. Dari sisi daya saing global, peringkat Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan," kata Jerry.

(NIA DEVIYANA)