Setiap menteri mendapatkan jatah mobil dinas. Lalu apa mobil dinas yang didapat menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto?

Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah menteri yang bakal membantunya di Kabinet Merah Putih. Menjabat sebagai menteri, tentu akan ada sejumlah fasilitas yang didapat. Salah satunya adalah kendaraan dinas.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, urusan kendaraan dinas tercantum dalam BAB III Pasal 5.

"Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung oleh Negara," demikian bunyi aturannya.

Menyoal mobil dinas menteri, spesifikasinya tak sembarangan. Aturan soal mobil dinas menteri itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 /PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Spesifikasi Mobil Dinas Menteri

Di situ tertulis, menteri dan yang setingkat mendapatkan mobil dengan kelas kualifikasi A. Adapun kendaraan yang masuk kriteria kualifikasi A sebagai berikut:

1. Sedan, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder
2. SUV/MPV, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

Menteri dan pejabat setingkat diketahui mendapat jatah maksimum dua unit mobil dinas dengan kualifikasi A tersebut.

Bicara soal mobil dinas menteri di bawah Presiden Prabowo Subianto belum diketahui dengan pasti. Dalam penelusuran detikOto di laman Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tak ada pengadaan untuk kendaraan dinas menteri.

Untuk diketahui, sebelumnya para menteri di era kepemimpinan Joko Widodo menggunakan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang tak dijual untuk umum. Mobil tersebut telah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019 menggantikan Toyota Crown Royal Saloon. Kala itu, anggaran APBN 2019 sebesar Rp 152.540.300.000 disiapkan untuk penyediaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri.

Pemilihan mobil dinas baru dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem LPSE atau online. Prosesnya juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Hingga akhirnya terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.

Video Puan Maharani: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Lewat Parlemen

Video Puan Maharani: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Lewat Parlemen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024. Jaminan kesehatan ini dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Pihak Istana buka-bukaan soal alasan Jokowi memberikan jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri diberikan Jokowi sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para menteri.

Apalagi pada rentang 2019-2024, Indonesia dihantam beragam tantangan besar, mulai dari pandemi COVID-19 hingga krisis ekonomi. Hal itu membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya.

"Itu bagian dari kepedulian dari presiden dan menteri purnatugas. Beliau semua sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan tentu saja beliau banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Apalagi di 2019 hingga 2024 kan tantangannya luar biasa, kita hadapi pandemi, krisis ekonomi, dan lain lain itu tentu para menteri bekerja sangat keras," ungkap Ari ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Soal penggunaan APBN pada pemberian jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri, Ari mengatakan, hal ini tidak menjadi masalah. Besarannya juga tidak sebesar yang dibayangkan.

"Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujar Ari.

Ari bilang, dalam aturan yang baru dirilis disebutkan juga fasilitas kesehatan yang bisa digunakan pun hanya yang milik negara atau BUMN. Dengan begitu artinya biaya yang dikeluarkan tak akan besar.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Ari bilang jumlah pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa nggak bisa," beber Ari.

Dalam Perpres 121/2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut.

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Aturan ini mengatur perihal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024.

Dalam beleid yang diteken Jokowi secara langsung pada 15 Oktober 2024 tersebut, jaminan kesehatan yang diberikan negara akan dibiayai langsung dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2 dikutip Kamis (17/10/2024).

Namun dalam pasal 7 juga dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak akan diberikan kepada pensiunan menteri dengan beberapa syarat. Pertama, menteri yang selesai menjabat karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, menteri selesai menjabat karena mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai menteri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila ternyata terbukti dijatuhi pidana, maka jaminan kesehatan tidak akan diberikan seperti poin pertama.

Ketiga, menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana juga tidak akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam pasal yang berbeda bila situasinya ada menteri yang selesai menjabat dan kembali bertugas sebagai menteri di kabinet berikutnya, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugasnya akan ditangguhkan terlebih dahulu.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis pasal 11 ayat 2.

Sementara itu, dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 beleid tersebut.

Simak: Video: Kelakar Cak Imin Pamit dari DPR, Terima Uang Pensiun Rp 3,2 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024 bakal mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara. Jaminan kesehatan ini pun dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu bisa didapatkan para pensiunan menteri usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Beleid itu diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024 yang lalu.

Dalam pasal 1 dan 2 beleid tersebut disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (17/10/2024).

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Dibiayai APBN

Dalam pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

Bagi pensiunan menteri yang saat selesai menjabat usianya masih kurang dari 60 tahun akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan. Sementara yang usianya 60 tahun atau lebih saat purna tugas akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Sementara bila seorang menteri ditugaskan kembali untuk menjabat jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas akan ditangguhkan.

Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Daftar pensiunan menteri yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana akan diusulkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.