Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Perpres nomor 52 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beleid itu diundangkan pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu, dibentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai, pembentukan korps tersebut merupakan perhatian terhadap penegakan hukum, terutama bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun dari efektivitasnya.

Polri sendiri disebut memerlukan satu format kelembagaan untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi lebih efektif. "Jadi saya kira perpres itu adalah respons terhadap upaya yang lebih efektif untuk pemberantasan korupsi," ujar Ari di Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (18/10).

Ari menyebut bahwa semua instrumen penegakan hukum harus betul-betul diperkuat dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia. Baik untuk Polri, Kejaksaan, dan KPK.

"Tentu ditambah lagi dengan koordinasi dan sinergi. Dengan penguatan masing-masing institusi itu saya kira akan menjadi sapu lidi yang kuat gitu ya, terikat yang kuat, yang solid gitu untuk pemberantasan korupsi lebih efektif," kata Ari.

Dalam perpres disebutkan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024. Jaminan kesehatan ini dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Pihak Istana buka-bukaan soal alasan Jokowi memberikan jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri diberikan Jokowi sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para menteri.

Apalagi pada rentang 2019-2024, Indonesia dihantam beragam tantangan besar, mulai dari pandemi COVID-19 hingga krisis ekonomi. Hal itu membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya.

"Itu bagian dari kepedulian dari presiden dan menteri purnatugas. Beliau semua sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan tentu saja beliau banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Apalagi di 2019 hingga 2024 kan tantangannya luar biasa, kita hadapi pandemi, krisis ekonomi, dan lain lain itu tentu para menteri bekerja sangat keras," ungkap Ari ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Soal penggunaan APBN pada pemberian jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri, Ari mengatakan, hal ini tidak menjadi masalah. Besarannya juga tidak sebesar yang dibayangkan.

"Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujar Ari.

Ari bilang, dalam aturan yang baru dirilis disebutkan juga fasilitas kesehatan yang bisa digunakan pun hanya yang milik negara atau BUMN. Dengan begitu artinya biaya yang dikeluarkan tak akan besar.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Ari bilang jumlah pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa nggak bisa," beber Ari.

Dalam Perpres 121/2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut.

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

TEMPO.CO, Jakarta - Ari Dwipayana, salah satu dari dua dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM yang ditarik Presiden Jokowi ke Istana, berpamitan dan akan kembali ke kampus setelah 10 tahun berkantor di Jakarta.

"Kini, saatnya undur diri. Tanggal 20 Oktober 2024, tugas saya akan berakhir, saya minta izin ke Presiden Jokowi untuk kembali ke kampus UGM," kata Ari Dwipayana kepada Antara di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, demikian nama lengkapnya, saat ini juga menjadi salah satu komisaris PT Pupuk Indonesia.

Di Istana, jabatannya adalah Koordinator Staf Khusus Presiden RI sejak 2019, setelah pejabat sebelumnya, Teten Masduki, diangkat menjadi Menteri Koperasi dan UUKM.

Ia ditarik oleh seniornya di Fisipol UGM, Pratikno, yang ditunjuk Jokowi sebagai Mensesneg. Ari Dwipayana menjadi Stafsus Menteri Sekretariat Negara periode 2014-2019.

Kini ia berniat kembali ke kampus pada 21 Oktober 2024, setelah surat pengembalian dirinya ke UGM diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Kabinet awal September lalu.

Selain itu, dosen Fisipol itu juga telah memperoleh pengaktifan kembali dirinya sebagai pengajar di UGM dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak 2 Oktober 2024.

"Jadi, 21 Oktober bisa pulang ke UGM," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini berkantor di Kementerian Ketenagakerjaan. Airlangga saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ad Interim.

Airlangga hari ini berkantor di berkantor di kantor Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, pada Senin (14/10/2024). Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dalam keterangan Biro Humas Kemnaker, Airlangga langsung memimpin rapat pimpinan (rapim) tinggi Kemnaker membahas isu ketenagakerjaan terkini dan strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Dalam rapim beberapa pejabat dari Kemnaker juga hadir, Wamenaker Afriansyah Noor, Sekjen Anwar Sanusi, para pejabat tinggi Madya dan Tinggi Pratama.

Akhir September lalu, Ida Fauziyah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ida mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah.

"Presiden menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024) yang lalu.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat 11 Oktober 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menuturkan, agenda ini menjadi agenda kesekian kalinya Presiden ke IKN.

"Ada agenda ke IKN. Tanggal 11 (Oktober) ini. Kayaknya ada beberapa peresmian dan groundbreaking, (termasuk) Istana Negara," kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Di sisi lain, Ari menyampaikan, pembangunan IKN sejalan dengan desain besar (grand desain) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahap pertama.

Pembangunan itu membutuhkan waktu puluhan tahun, bukan hanya dalam jangka waktu 1-2 tahun.

Dia bilang, keppres pemindahan ibu kota pun bakal dikeluarkan ketika tahapan tersebut sudah memenuhi target yang telah ditentukan.

"Tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan. Dan keputusan mengenai keppres itu tentu bisa dikeluarkan ketika tahapan-tahapan itu sudah memenuhi target yang sudah ditentukan. Kalau sudah tahapan ini sudah cukup, maka itu bisa keluarkan, kalau belum ya kita belum (keluarkan Keppres)," tuturnya.

Prabowo, kata Ari, sudah berulang kali menegaskan akan melanjutkan pembangunan IKN yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. Ia menyebut, pernyataan Prabowo tersebut sangat tegas.

Di sisi lain, pemerintah memiliki koridor kerangka UU bahwa IKN merupakan keputusan bersama yang harus dijalankan sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan berdasarkan perkembangan lapangan.

"Beliau menyampaikan berulang kali, sangat tegas. Bahwa ini akan melanjutkan. Saya mendengar sudah ada penjelasan juga dari pak Prabowo, dan itu sudah dikonfirmasi," kata Ari.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bakal Resmikan Istana Negara di IKN pada 11 Oktober", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/17021071/jokowi-bakal-resmikan-istana-negara-di-ikn-pada-11-oktober.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. "Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Pernyataan Ari menanggapi kabar yang beredar bahwa Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM akan dirotasi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet. "Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari.

Presiden Jokowi pun saat ini masih melanjutkan agenda kegiatan pada hari kedua berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun agenda kegiatan Presiden pada Selasa ini, di antaranya menerima pengusaha lokal di sekitar IKN, tepatnya Istana Garuda sekitar pukul 09.30 WITA.

"Presiden ingin mengajak dan memberi kesempatan kepada pengusaha lokal sekitar IKN untuk ikut berperan serta dan bersama-sama menjemput masa depan di IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin (28/7).

Pengusaha lokal tersebut terdiri atas Kadin Daerah Provinsi Kaltim, Kadin Daerah Balikpapan, Kadin Daerah Samarinda, Kadin Daerah Penajam Paser Utara, Hipmi Provinsi Kaltim, Hipmi Balikpapan, Hipmi Samarinda, dan Hipmi Penajam Paser Utara.

Setelah menerima pengusaha lokal, Jokowi lanjut menerima jajaran pengamanan dari unsur TNI dan Polri. "Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melantik dua kader Partai Gerindra yakni, keponakan Prabowo Subianto, Thomas Dwijandono sebagai wakil menteri keuangan (wamenkeu) dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian (wamentan).

Dikonfirmasi perihal hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tak membantahnya. Dia mengatakan, rencananya pelantikan akan digelar di Istana Negara sore nanti.

"Hari ini, tanggal 18 Juli 2024, pukul 15.00 WIB akan diagendakan pelantikan beberapa wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara," kata Ari saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Ari memgonfirmasi, akan ada penambahan wamenkeu dan pergantian Wamentan. Selain itu, Presiden Jokowi juga aman mengangkat wakil menteri investasi. "Mengenai siapa nama-nama yang akan dilantik, nanti tunggu jam 15.00 WIB," kata Ari.

Hal senada disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau menanggapinya. Ia hanya nenekankan bahwa nanti sore akan ada konferensi pers di kantor Kemenkeu Jakarta.

”Direncanakan nanti sore ada konferensi pers. Kami buat dari Djuanda (Kantor Kemenkeu),” kata Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Deni Sudarjono di sela-sela acara Presstour Kemenkeu di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

"Untuk (jelasnya) tunggu dari Istana ya, jadi pelantikannya di Istana, cuman nanti kami buat konferensi pers," ucap Deni menambahkan.

Jika Thomas adalah keponakan Prabowo dan bendara umum DPP Partai Gerindra maka Sudaryono merupakan eks asisten pribadi Prabowo. Sudaryono saat ini sedang kampanye untuk maju menjadi calon gubernur (cagub) Jateng.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, keamanan Presiden Joko Widodo merupakan prioritas utama bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Hal itu disampaikan Ari merespons kemungkinan pengamanan terhadap Jokowi akan diperketat setelah peristiwa penembakan terhadap kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu (13/7/2024).

"Keamanan Presiden senantiasa menjadi prioritas tertinggi dari Paspampres yang didukung penuh aparat keamanan lainnya," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

Menurut Ari, Paspampres selalu bertindak waspada, tetapi tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi Presiden Jokowi untuk berinteraksi dengan rakyat.

"Namun keamanannya terjaga," kata Ari.

Donald Trump ditembak saat berkampanye di Kota Butler, Negara Bagian Pennsylvania, pada Sabtu waktu setempat.

Mantan presiden AS yang mencalonkan diri lagi itu terluka di telinga kanan.

Biro Investasi Federal (FBI) mengidentifikasi penembak Donald Trump adalah Thomas Matthew Crooks, pemuda asal Bethel Park, Pennsylvania berusia 20 tahun.

Sejauh ini belum diketahui motif Crooks menembak Trump, calon presiden berusia 78 tahun dari Partai Republik itu.

Presiden Jokowi sendiri telah menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa penembakan itu.

Lewat akun media sosial X resminya @jokowi pada Minggu (14/7/2024), Kepala Negara mendoakan agar Trump lekas pulih.

"Saya terkejut dan sedih atas kejadian penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump hari ini. Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia," tulis Jokowi.

"Doa saya bagi kesembuhannya dan semua orang yang menjadi korban pada insiden ini," kata dia menambahkan.