PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menanggapi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Aturan tersebut menjadi payung hukum bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus kredit macet UMKM.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya nama Mochamad Iriawan alias Iwan Bule ke dalam jajaran dewan komisaris PT Pertamina (Persero) menambah panjang daftar politisi Partai Gerindra di struktur kepengurusan BUMN.

Iwan Bule resmi didapuk menjadi Komisaris Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024). Dia menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

Adapun, Iwan Bule dan Simon merupakan petinggi Partai Gerindra. Berdasarkan catatan Bisnis, Iwan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023.

Dengan ditetapkannya Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina, total sudah ada 8 politisi Partai Gerindra yang menghuni struktur perusahaan pelat merah.

Sementara itu, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025. Dia juga bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama, Simon dipilih untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina dalam RUPS pada Juni 2024. Simon menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri.

Berikut daftar politisi Partai Gerindra di struktur perusahaan pelat merah:

1. Mochamad Iriawan

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule merupakan mantan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Dia juga purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Dalam perjalanan politiknya, Iwan sempat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada 2018, menggantikan Ahmad Heryawan. Dia kemudian dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada Desember 2023.

2. Simon Aloysius Mantiri

Pria kelahiran 3 Oktober ini merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan teknik kelautan. Ia lulus dan meraih gelar sarjana pada 2003.

Simon merupakan orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Dia merupakan Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025, serta menjadi wakil bendahara dalam TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

3. Fuad Bawazier

Fuad Bawazier ditunjuk sebagai Komisaris Utama holding tambang BUMN PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Keputusan itu ditetapkan lewat RUPS Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 10 Juni 2024.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto tersebut, kini masuk dalam jajaran elit partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra. Fuad juga merupakan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

4. Conny Lolyta Rumondor

Conny menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-130/MBU/06/2024 pada 10 Juni 2024.

Perempuan yang meraih gelar Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada 1991 ini sebelumnya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut). Dia kemudian dipercaya sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran di Sulut.

5. Fauzi Baadilla

Fauzi Baadila merupakan Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Keputusan itu diambil berdasarkan RUPS Tahun Buku 2023 pada Juli 2024.

Aktor kelahiran 1979 tersebut merupakan kader Partai Gerindra. Pada Pilpres 2024, Fauzi ditunjuk sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto.

6. Isra Daming Pramulya

Isra saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero). Dia mengemban posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dalam RUPS perseroan, yang ditandatangani pada 17 Juli 2024.

Pria lulusan Universitas Hasanuddin pada 2001 ini merupakan Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran. Dia juga mengemban tugas sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Barat.

7. Felicitas Tallulembang

Felicitas Tallulembang yang lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan, saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) lewat RUPS Tahunan yang digelar pada pertengahan Mei 2024.

Sebelum berlabuh di BSI, Felicitas merupakan mantan anggota DPR fraksi Gerindra periode 2014-2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama periode 1999 hingga 2008.

8. Siti Nurizka Puteri Jaya

Siti Nurizka ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, anak usaha Pupuk Indonesia, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Juni 2024.

Perempuan kelahiran 1987 ini sempat menjabat sebagai Kepala Pemberdayaan Wanita DPP Partai Gerindra periode 2015-2020 dan berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra untuk periode yang sama.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun badan ini digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Erick mengatakan, dirinya telah bertemu dengan pihak Danantara beberapa waktu ke belakang. Salah satu hal yang dibahas ialah terkait dengan gedung kantor yang akan ditempatinya.

"Ketemu sudah (dengan Danantara). Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri. Buat kantornya," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Hal ini selaras dengan fokus yang disampaikan Erick di awal masa jabatannya di pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Diharapkan, kehadiran Danantara bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Menurutnya kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, gak mungkin," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan, peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

Dijelaskan sebelumnya BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA), berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, ia masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, bakal membentuk satgas khusus pariwisata. Erick mengakui, pariwisata Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Saya beserta seluruh jajaran berdiskusi dan kami bersepakat akan membuat team project management officer (PMO) bersama, untuk memastikan kolaborasi kita terus kita tingkatkan. Sudah terlalu lama kita tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara, karena itu penting bagi kita mendukung Menteri pariwisata dalam menyukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Erick membeberkan bahwa dibentuknya satgas ini bertujuan memenuhi visi dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menyatakan akan terus mengintegrasikan seluruh komponen yang bisa dilakukan bersama.

"Integrasi transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Bisa bandara, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain. Tentu kita terus menjaga kesuksesan yang selama ini sudah kami jalankan dari kementerian, seperti Borobudur yang sekarang tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga religi dan spiritual. Kita juga sudah sukses mendorong Mandalika menjadi sport tourism, ini yang menjadi salah satu tujuannya," ungkap Erick.

Mengenai harga tiket pesawat yang tinggi, Erick mengakui perlu kolaborasi dari pihak terkait dalam menyelesaikan hal ini. Targetnya, satu hingga dua minggu ke depan sudah terbentuk tim untuk mulai mengulas segala kebijakan, atau turunan dari kebijakan agar bisa diimplementasikan.

"Kemarin makanya saya kunjungan juga ke Menteri Perhubungan, dan salah satu statement saya juga mengenai pariwisata sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama, untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara satgas, atau versi saya PMO, itu tujuannya sama saja. Untuk menyelaraskan semua kebijakan guna menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk mengenai harga tiket," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menyebut BUMN saat ini banyak diisi oleh relawan politisi serta calon legislatif (caleg) gagal. Para relawan dan politisi itu menduduki posisi penting di perusahaan pelat merah tersebut meski tidak memiliki kompetensi. Menurutnya, hal ini tidak sehat bagi kelangsungan hidup dari BUMN.

“Komisaris dan direksi merupakan usulan dari tim sukses dan relawan partai politik, nah ini saya bilang ga benar,” ujar Said Didu ketika dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2024.

Menurut Said, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena kuatnya intervensi dan infiltrasi politik ke internal BUMN yang selanjutnya menitipkan orang untuk menjadi pejabat di sana. Hal tersebut bisa terjadi karena BUMN dibuat dalam bentuk kementerian sehingga menjadi lembaga yang kental unsur politis, termasuk dalam hal pencalonan jajaran direksi dan komisaris.

“BUMN kan rusak gara-gara masuknya orang-orang tidak qualified ke dalam BUMN karena politik. Masuklah relawan, caleg gagal, kan itu kan isinya (BUMN) sekarang,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said menilai ada baiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk super holding BUMN. Dengan begitu, kata Said, pimpinan BUMN akan diisi oleh orang-orang profesional yang memahami cara kerja BUMN.

Pimpinan superholding tersebut nantinya akan dibuat bertanggung jawab langsung ke presiden. Dimana superholding BUMN tersebut tetap akan setingkat kementerian. Hanya saja tidak dibuat dalam bentuk kementerian untuk menghindari politisasi BUMN.

“Langsung membubarkan Kementerian BUMN dan yang tinggal adalah superholding. Dan Dirut superholding jabatannya adalah jabatan langsung di bawah presiden tapi setingkat menteri,” kata mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa badan yang baru dibentuk oleh Prabowo Subianto, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara). BP Investasi Danantara akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN yang merujuk konsep Temasek Holdings Limited di Singapura.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menyebut BUMN saat ini banyak diisi oleh relawan politisi serta calon legislatif (caleg) gagal. Para relawan dan politisi itu menduduki posisi penting di perusahaan pelat merah tersebut meski tidak memiliki kompetensi. Menurutnya, hal ini tidak sehat bagi kelangsungan hidup dari BUMN.

“Komisaris dan direksi merupakan usulan dari tim sukses dan relawan partai politik, nah ini saya bilang ga benar,” ujar Said Didu ketika dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2024.

Menurut Said, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena kuatnya intervensi dan infiltrasi politik ke internal BUMN yang selanjutnya menitipkan orang untuk menjadi pejabat di sana. Hal tersebut bisa terjadi karena BUMN dibuat dalam bentuk kementerian sehingga menjadi lembaga yang kental unsur politis, termasuk dalam hal pencalonan jajaran direksi dan komisaris.

“BUMN kan rusak gara-gara masuknya orang-orang tidak qualified ke dalam BUMN karena politik. Masuklah relawan, caleg gagal, kan itu kan isinya (BUMN) sekarang,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said menilai ada baiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk super holding BUMN. Dengan begitu, kata Said, pimpinan BUMN akan diisi oleh orang-orang profesional yang memahami cara kerja BUMN.

Pimpinan superholding tersebut nantinya akan dibuat bertanggung jawab langsung ke presiden. Dimana superholding BUMN tersebut tetap akan setingkat kementerian. Hanya saja tidak dibuat dalam bentuk kementerian untuk menghindari politisasi BUMN.

“Langsung membubarkan Kementerian BUMN dan yang tinggal adalah superholding. Dan Dirut superholding jabatannya adalah jabatan langsung di bawah presiden tapi setingkat menteri,” kata mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa badan yang baru dibentuk oleh Prabowo Subianto, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara). BP Investasi Danantara akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN yang merujuk konsep Temasek Holdings Limited di Singapura.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berencana menghapus jaminan aset sebagai syarat pembiayaan UMKM. Langkah ini diupayakan untuk mendorong UMKM naik kelas.

Maman menilai akses permodalan formal menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM lokal. Dia berencana mengubah mindset pihak perbankan dalam hal jaminan aset.

"Belum tentu semua UMKM punya jaminan. Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track-record. Jadi kalau memang ada UMKM yang track-record positif ya harus coba kita dorong kita bantu dengan memberikan jaminan track-record positif itulah sebagai jaminan," kata Maman usai ditemui lepas Sertijab di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dia juga akan menggandeng pihak-pihak lain untuk menambah anggaran di kementerian yang dipimpinnya, seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menilai tidak ingin mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai semua programnya nanti. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak juga dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM.

"Bagaimana kita bisa membantu kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita dan pihak pihak dari luar negeri. Karena pembiayaan-pembiayaan ini kan tidak hanya mengandalkan dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri dalam konteks venture capital juga itu bagus untuk kita manfaatkan," terangnya.

Sebagai informasi, Maman resmi dilantik menjadi Menteri UMKM oleh Presiden Prabowo Subianto. Maman juga telah menerima serah terima jabatan (Sertijab) dari menteri sebelumnya, Teten Masduki kemarin.

Erick Thohir menyiapkan sejumlah program usai dipercaya lagi menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (21/10) bersama puluhan menteri lainnya.

Salah satu program yang diusung Erick adalah perampingan BUMN. Jumlah BUMN akan dipangkas menjadi hanya 30 BUMN untuk meningkatkan efektifitas dan daya saing ke depannya.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Artinya apa? Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimbangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," imbuhnya.

Ia lalu menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat entrepreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita men-support Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, sebut Erick, saat ini sudah banyak investasi yang masuk, misalnya dari Pertamina hingga PLN. Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik jajaran menteri yang akan menjadi pembantunya memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Prabowo menamai jajaran menterinya sebagai Kabinet Merah Putih.

Kabinetnya cukup gemuk bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Total ada 48 kementerian yang akan dipimpin Prabowo, sekitar 22 kementerian akan menjadi regulator di sektor perekonomian. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 dan 2029.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Keppres dan kemudian dilanjutkan pengambilan sumpah para menteri yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Berikut ini bunyi sumpahnya:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Beberapa nama beken masuk dalam tim ekonomi Prabowo Subianto, beberapa tokoh tersebut juga diketahui sudah pernah menjabat di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom

Mulai dari Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Menteri Perindustrian, Erick Thohir jadi Menteri BUMN, dan lain sebagainya.

Semua nama-nama Kabinet Merah Putih baik Menteri dan Wakil Menteri juga sudah diumumkan langsung oleh Prabowo malam kemarin.

Daftar Tim Ekonomi Kabinet Merah Putih:

Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menko Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
Menko Bidang Pangan: Zulkfili Hasan
Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rachmat Pambudy
Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Dwiyantini