JAKARTA,investor.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan, para pelaku UMKM mendapatkan haknya terkait penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang menyebabkan tertahannya saldo milik para pelaku UMKM selama lebih dari 10 hari.

“Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut,” kata Maman dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (7/11/2024).

Di mana beberapa pelaku UMKM mengeluhkan layanan InterActive QRIS yang diberhentikan sementara hingga membuat saldo milik puluhan ribu pelaku UMKM tertahan selama lebih 10 hari. Sebelumnya, Menteri UMKM secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan, Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Karena mereka sudah dikenakan tarif Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,7% pada penggunaan QRIS. 

“Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal,” terang Maman.

Meskipun begitu, Maman menekankan, sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan tidak terlambat. Ke depan, dia berharap, jika ada yang bermasalah, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

“Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan,” tegas Maman.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.  Pada 16 Oktober 2024, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS. Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama-sama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

“Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 1 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) senilai Rp10 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah menghapus utang UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang, sambung Supari, maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), kini bisa memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu, kebijakan ini katanya juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

"BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," tutupnya.

Prabowo akan menghapus utang 1 juta UMKM bernilai Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun, Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabiwo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun demikian, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa tidak semua pelaku UMKM yang dapat menikmati fasilitas ini.

“Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19,” jelas Maman usai acara penandatanganan tersebut di Istana Negara, Jakarta.

Dia menerangkan, memang tidak semua semua pelaku UMKM mendapat fasilitas hapus utang kredit macet yang ada di bank-bank BUMN. Maman menegaskan, hanya UMKM yang betul-betul tidak tertolong karena tak mampu melakukan pembayaran angsuran yang bisa menerima fasilitas tersebut.

Kriteria selanjutnya, kata dia, hanya UMKM di sektor tertentu saja. Mereka adalah UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran yang jatuh tempo, sehingga menjadi kredit macet. Portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Beberapa kriteria khusus lainnya, yaitu:

badan usaha dengan utang maksimal Rp 500 juta

untuk perorangan utang maksimal Rp 300 juta

“Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan. Saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM artinya bagi pelaku UMKM lainnya yang memiliki dan dinilai bank Himbara kita memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan,” pungkas Maman.

Pesan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto resmi di Istana Negara, Jakarta, pad Selasa (5/11/2024), resmi menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” kata Prabowo.

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Kepala Negara berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit piutang untuk meneruskan usaha kedepannya.

“Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman Indonesia berpeluang besar untuk menjadi kiblat fesyen dunia, khususnya fesyen Muslim. Untuk itu Kementerian UMKM akan terus memperkuat kolaborasi dengan banyak pihak untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fesyen global.

"Kami melihat prospek kemajuan fesyen syariah luar biasa potensinya di Indonesia. Maka untuk meningkatkan ekonomi, kita semua harus bergandengan tangan mendorong kemajuan industri fesyen dan kreatif di Indonesia," kata Maman, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) yang merupakan rangkaian dari acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 di JCC, Jakarta, hari ini.

Maman mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi syariah global menunjukkan tren positif. Belanja konsumen untuk produk halal meningkat dari US$ 1,62 triliun pada tahun 2012, naik menjadi US$ 2,29 triliun pada tahun 2022. Diperkirakan pada tahun 2027 akan mencapai US$ 3 triliun.

Selain itu kebutuhan impor modest fesyen juga diperkirakan meningkat dari US$ 37 miliar pada tahun 2022 menjadi US$ 47 miliar pada 2027. Dengan pengalaman Indonesia yang pernah menduduki peringkat ketiga dari 81 negara dalam Global Islamic Economy Indicator Ranking, menandakan bahwa Indonesia memiliki ekosistem ekonomi syariah yang kuat di kancah global.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya produk fashion yang diproduksi oleh UMKM terutama produk fesyen Muslim harus didukung agar memiliki daya saing yang tinggi baik di pasar domestik atau global.

"Realitas UMKM di Indonesia membesarnya ke kiri-kanan atau ke depan-belakang. Jadi ke depan kita harapkan UMKM ini bisa tumbuh naik ke atas atau istilahnya naik kelas," ujar Maman.

Di sisi lain, demi mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM khususnya di bidang fesyen, telah didirikan Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas kulit di Garut yang menjadi salah satu bahan baku utama industri fesyen. Kemudian diinisiasi program reality show IN2THENEXT 2023, sebuah kompetisi young designer modest fashion pertama di Indonesia dan di dunia.

"Kami bersama Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan Bulan Modest Fashion yang telah diinisiasi pada 26 Oktober 2023 melalui penyelenggaraan 1st Modest Fashion Month (MOFAM) pada 13 Oktober 2024 sebagai bentuk afirmasi Indonesia sebagai Capital of Modest Fashion," kata Maman.

Maman pun berharap acara seperti IN2MF dapat diadakan secara rutin setiap tahun karena sangat prospektif sebagai media pemasaran produk fesyen di pasar global. Selain itu ajang ini dapat menjadi media komunikasi dan sinergi antar desainer di berbagai wilayah di Indonesia untuk terus meningkatkan produktivitas dan karyanya.

Ia pun mengapresiasi upaya Bank Indonesia (BI) yang menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF), karena dinilai menjadi momentum kebangkitan produk modest fesyen yang diproduksi oleh UMKM.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia sebagai fasilitator, pelaku UMKM, serta desainer sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kami di Kementerian UMKM bersama BI akan terus mendukung bapak ibu semua," kata Maman.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan acara pameran produk fesyen dan rangkaian lainnya akan terus dilakukan setiap tahun dengan berbagai inovasi dan karya-karya baru dari para desainer nasional. Dia berharap agenda IM2MF yang dipadukan dalam acara ISEF ini dapat meningkatkan nilai jual produk-produk fesyen UMKM dan desainer.

"Ini adalah acara kita semua yang sangat penting untuk mendukung pelaku usaha fesyen nasional. Jadi mari nikmati acaranya dan beli produk mereka," kata Perry.

Di tahun ini saja, Bank Indonesia telah menyediakan slot untuk pameran produk fesyen hingga 20 kali. Perry berharap melalui dukungan berbagai pihak, kegiatan tersebut dapat mengangkat derajat pelaku usaha nasional khususnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia bidang fesyen.

"Terima kasih semuanya terutama untuk pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, para desainer, karena berkat mereka semua produk fesyen nasional bisa masuk hingga ke pasar internasional. Ini berkat kerja sama yang apik antara kita semua," kata Perry.

Sebagai informasi, acara IN2MF yang diisi dengan fashion show produk UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia ini terselenggara berkat kerja sama yang erat sebelumnya antara Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Indonesia Fashion Chamber (IFC).

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah resmi melepas jabatannya ke dua menteri di bawah Kabinet Merah Putih pada masa kepemimpinan Prabowo - Gibran.

Prabowo sebagai presiden terpilih resmi memecah Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Dalam hal ini, Prabowo menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM.

Setelah menyerahkan jabatan ke Menteri Koperasi di Kantor Pusat Kementerian Koperasi, Teten Masduki lanjut melakukan Serah Terima Jabatan ke Menteri UMKM di Gedung SMESCO, Jakarta.

Dalam 100 hari pertama, Maman mengatakan akan terlebih dahulu memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi berjalan lancar.

"Itu yang pasti yang paling utama, namun tanpa mengesampingkan aktivitas kebutuhan kita untuk melayani para pelaku-pelaku UMKM," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Adapun dia mendapat pesan dari Prabowo untuk membantu mencapai target optimistis peningkatan ekonomi hingga sampai 8% dengan mengamankan sektor UMKM.

"Kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95% dan itu sebagian besar sektornya informil. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informil ini tidak goyang," ungkapnya.

Beberapa PR-nya ke depan adalah satunya adalah memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, dukungqn teknologi, dan hal-hal terkait administrasi.

"Itu juga alasan kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara kooperasi dengan UMKM," lanjutnya.

Dengan menunjuk Maman, selain untuk mendorong tenaga kerja, Prabowo menitipkan kurang lebih 60 juta pelaku UMKM untuk terus dikembangkan.

"Alhamdulillah di kepemimpinan Pak Teten, beliau sudah banyak sekali achievement dan pencapaian, jadi saya jujur, saya agak mudah kerjanya," imbuhnya.