Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan insentif untuk sektor padat karya demi mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat.

“Salah satu hal untuk mencegah terjadinya PHK, maka tentu pemerintah memperhatikan kebijakan yang akan diambil terutama pada satu hingga dua bulan ke depan. Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya,” ujar Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa industri padat karya memiliki sejumlah kriteria menurut Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain merupakan sektor tekstil, sektor mainan anak-anak, serta sektor makanan dan minuman dengan pekerja lebih dari 200 orang.

Salah satu insentif yang akan diberikan, katanya lagi, adalah insentif kredit investasi agar para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut bisa membeli mesin yang operasionalnya lebih efisien dan output per unitnya lebih besar.

“Tetapi, (insentif) ini seluruhnya sebagai upaya jangka menengah, karena upaya jangka pendek adalah di triwulan IV itu terkait peningkatan daya beli dengan program yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” katanya.

Airlangga juga memaparkan sejumlah upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2024 dengan fokus untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah memperpanjang sejumlah insentif fiskal, seperti Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk otomotif, serta menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah juga tengah mempersiapkan perbaikan pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pemanfaatan dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta mendorong kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Airlangga menyatakan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA) dan pengimplementasian hilirisasi, penyelesaian proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pemberian insentif tax holiday.

“Jadi diharapkan dengan ini iklim investasi akan dapat semakin membaik,” katanya lagi.

Selain berbagai insentif di atas, pemerintah juga memberikan fasilitas penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

SOLO, KOMPAS.com - Guna memberikan keringanan dan pemutihanpajak kendaraan bermotor sepanjang 2024, beberapa wilayah di Indonesia menggelar program relaksasi.

Corporate Communication Jasa Raharja, I Komang Gede Artha Negara mengatakan, program relaksasi pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan keringanan, penundaan, atau penghapusan denda terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

"Benefit yang didapat bagi masyarakat ada 4 macam," kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com. belum lama ini.

Meski begitu, setiap pemerintah provinsi akan menentukan manfaat dari program tersebut, seperti untuk meringankan beban finansial, penghapusan denda, legalitas kendaraan agar tetap terjaga, dan perlindungan dari Jasa Raharja.

View this post on Instagram

A post shared by PT Jasa Raharja (@pt_jasaraharja)

Sementara, dikutip dari unggahan akun Instagram @pt_jasaraharja, Jumat (25/10/2024), terdapat 24 provinsi yang menggelar program relaksasi pajak kendaraan bermotor.

Adapun daftarnya sebagai berikut:

1. Jawa Tengah : 20 Mei 2024 - 19 Desember 2024
2. Bengkulu : 4 Juni 2024 - 30 November 2024
3. Kalimantan Barat : 19 Juni 2024 - 20 Desember 2024
4. Papua Barat : 1 Juli 2024 - 21 Oktober 2024
5. Papua Barat Daya : 1 Juli 2024 - 21 Oktober 2024
6. Kalimantan Selatan : 1 Juli 2024 - 9 Desember 2024
7. Papua Selatan : 25 Juli 2024 - 25 Oktober 2024
8. Sulawesi Barat : 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
9. Sumatera Selatan : 19 Agustus 2024 - 14 Desember 2024
10. Lampung : 2 September 2024 - 16 Desember 2024
11. Riau : 9 September 2024 - 15 Desember 2024
12. Papua : 20 September 2024 - 20 November 2024
13. Sulawesi Selatan : 1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024
14. Maluku : 1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024
15. Gorontalo : 1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024
16. Jawa Barat : 1 Oktober 2024 - 30 November 2024
17. Jawa Timur : 1 Oktober 2024 - 30 November 2024
18. Nusa Tenggara Timur : 1 Oktober 2024 - 20 Desember 2024
19. Kepulauan Bangka Belitung : 1 Oktober 2024 - 21 Desember 2024
20. Sumatera Barat : 1 Oktober 2024 - 31 Desember 2024
21. Banten : 4 Oktober 2024 - 31 Desember 2024
22. Kepulauan Riau : 6 Oktober 2024 - 16 November 2024
23. Maluku Utara : 12 Oktober 2024 - 31 Desember 2024
24. Kalimantan Utara : 21 Oktober 2024 - 27 Desember 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah provinsi di Indonesia mengumumkan program relaksasi yang memberikan keringanan dan pemutihanpajak kendaraan bermotor tahun ini.

Pemutihanpajak kendaraan bermotor atau PKB ini merupakan program penghapusan denda bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan, sehingga masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tanpa harus melunasi denda keterlambatan.

Adapun daftar wilayah yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Jawa Barat: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Jawa Barat memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bebas tunggakan pokok tahun ke 3 dan 4

2. Banten: 4 Oktober 2024-31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Banten memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas pokok denda sampai 31 Desember 2024, untuk tunggakan PKB tahun ke 4 kecuali mutasi ke luar provinsi.
• Diskon PKB 20 persen sampai 21 Desember 2024, untuk yang melakukan mutasi dari luar Provinsi.
• Bebas denda PKB sampai 31 Desember 2024, kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar Provinsi.

3. Sumatera Utara: 21 Oktober 2024- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Utara memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda PKB
• Diskon 5 persen pokok PKB, sebelum jatuh tempo 30 sampai dengan 60 hari

4. Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Selatan memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas bunga dan beda pajak kendaraan bermotor
• Bebas pajak progresif

5. Sumatera Barat: 1 Oktober 2024- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Barat memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Diskon pokok PKB, sebelum dan sesudah jatuh tempo
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda PKB

6. Lampung: 2 September 2024-16 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Lampung memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas pajak progresif, gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama.
• Bebas denda pajak
• Diskon tunggakan pajak tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sebesar 50-70 persen berdasarkan CC kendaraan.

7. Kalimantan Selatan: 1 Juli 2024-9 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Kalimantan Selatan memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas sanksi administratif atau denda PKB dan BBNKB
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda SWDKLLJ
• Diskon pokok PKB sebesar 2 persen bagi yang melakukan pembayaran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo

8. Bengkulu: 4 Juni 2024-30 November 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Bengkulu memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Pembebasan tunggakan pokok PKB dan denda PKB
• Pembebasan denda tahun lalu SWDKLLJ

9. Jawa Tengah: 20 Mei 2024-19 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Jawa Tengah memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi
• Diskon pajak tahun berjalan
• Pembebasan biaya pajak progresif
• Keringanan tunggakan PKB

10. Jawa Timur: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Dikutip dari akun Instagram @bapendajatim, ada empat program pembebasan yang dapat dimanfaatkan warga Jawa Timur , yakni:

• Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
• Bebas PKB progresif
• Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

11. Aceh: 18 Desember 2023- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsat_acehbesar, Provinsi Aceh memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas Pajak Progresif
• Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

12. Kalimantan Barat: 19 Juni 2024-20 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatpontianak, Provinsi Kalimantan Barat memberikan lima keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas denda pajak kendaraan bermotor
• Bebas denda BBNKB II
• Gratis BBNKB kedua
• Bebas pajak progresif
• Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tunggakan Pajak Tahun Keempat dan Kelima khusus kendaraan Roda 2 dan Roda 3

13. Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Dikutip dari unggahan Instagram @bapenda_sumsel, Provinsi Sumatera Selatan memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Keringanan PKB, tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.
• Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.
• Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hal ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

IDXChannel—Kapan tunggakan utang kartu kredit akan diputihkan? Tunggakan kredit dapat diputihkan setelah debitur melunasi semua utang-utangnya.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemutihan atau pembersihan dalam kasus-kasus kredit bermasalah dan macet. Pemutihan tunggakan kredit tidak berarti lembaga keuangan membebaskan debitur dari tunggakan.

Pemutihan kredit tidak seperti pemutihan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengenaan pajak kendaraan. Dalam hal ini, biasanya pemda memberlakukan pemutihan dalam bentuk pembebasan denda, bebas bea balik nama, diskon pajak, dan sebagainya.

Pemutihan tunggakan kredit tidak berlaku demikian. Pemutihan atau pembersihan dalam tunggakan kredit berkaitan dengan pembersihan skor kredit debitur yang tercatat di SLIK OJK (dulu BI Checking).

Sehingga, satu-satunya cara untuk memutihkan tunggakan kredit yang membuat skor kredit buruk adalah dengan melunasi semua tunggakan yang masih ada. Selama tunggakan belum tuntas, maka skor kredit debitur tidak akan berubah.

Melansir OCBC NISP (10/10), SLIK OJK umumnya menampilkan status skor kredit nasabah selama dua tahun terakhir, namun banyak orang mengira status ini akan otomatis diputihkan setelah dua tahun.

Padahal, status kredit ini akan terus tersimpan dan tidak berubah selama debitur belum melunasi semua tunggakannya. Data ini akan berjalan otomatis sesuai perkembangan status tagihan pada bulan-bulan berikutnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tunggakan kartu kredit hanya dapat diputihkan setelah debitur melunasi semua tunggakan utangnya. Jika tunggakan tidak dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, sangat mungkin debitur tercatat dalam black list.

Ketika nama debitur sudah masuk dalam daftar black list, maka debitur tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lain. Karena bank dan lembaga keuangan akan mengecek status kredit nasabah di SLIK OJK.

Jika bank mendapati debitur masih memiliki tunggakan utang yang belum dilunasi, maka bank tidak akan bersedia menyalurkan pinjaman baru. Ini bertujuan untuk mencegah risiko gagal bayar baru pada bank terkait.

Untuk membersihkan status kredit Anda di SLIK OJK, berikut hal yang harus dilakukan:

1. Segera Lunasi Kredit

Seperti yang telah dijelaskan di atas, tunggakan kredit dan status kredit macet tidak akan bisa diputihkan kecuali debitur melunasi semua utangnya.

2. Minta Surat Pelunasan

Setelah melunasi semua tunggakan, debitur bisa meminta surat keterangan lunas kredit atau sertifikasi kliring. Sertifikasi kliring adalah dokumen yang membuktikan bahwa debitur telah melunasi tagihan kreditnya. Dokumen ini dapat bermanfaat jika bank belum memperbarui status kredit di SLIK OJK.

3. Cek SLIK OJK

Jika sudah melunasi tunggakan, periksalah SLIK OJK secara berkala. Bank akan mengupdate status kredit secara berkala pula, biasanya dalam periode bulanan. Jika dalam kurun beberapa bulan setelah pelunasan status belum berubah, debitur bisa meminta bank untuk memperbarui status skor kredit.

Itulah penjelasan singkat tentang kapan tunggakan utang kartu kredit akan diputihkan.

(Nadya Kurnia)

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) kembali digelar oleh sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda). Program tersebut biasanya dilaksanakan agar para pemilik kendaraan membayarkan kewajibannya yang tertunda, tanpa harus dikenakan denda.

Namun setiap daerah biasanya memiliki jadwal dan jenis pemutihan pajak tersendiri, oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin mengikuti program ini sebaiknya mengetahui informasi dari masing-masing pemerintah daerah.

Melansir dari situs resmi BCA, Selasa (27/8/2024), berikut daftar daerah yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan batas waktunya.

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan

1. DKI Jakarta

Batas waktu pemutihan: 31 Agustus 2024

- Penghapusan Sanksi Administrasi PKB.

2. Kalimantan Tengah

Batas waktu pemutihan: 31 Agustus 2024

- Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.
- Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun lalu atau 2023.

3. Jawa Tengah

Batas waktu pemutihan: 19 Desember 2024

- Diskon Pajak Kendaraan tahun berjalan sebelum jatuh tempo.
- Gratis bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari 1 dengan nama dan alamat yang sama.
- Potongan 10-50% atas Pokok dam denda bagi yang menunggak Pajak Kendaraan 1-5 tahun.

4. Aceh

Batas waktu pemutihan: 31 Desember 2024

- Pembebasan Pajak Progresif dan denda Pajak kendaraan bermotor.

5. Bengkulu

Batas waktu pemutihan: 30 November 2024

- Pembebasan tunggakan pokok PKB dan denda PKB.
- Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu.

Cara Bayar Pajak Kendaraan

Kini membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui fitur Signal di myBCA. Adapun langkah-langkahnya, yaitu:

1. Login ke aplikasi myBCA.

2. Pilih menu Signal di bagian Bayar & Isi Ulang.

3. Pilih rekening Sumber Dana.

4. Masukkan Nomor Bayar yang didapatkan dari SIGNAL (Samsat Digital Nasional), dan klik Lanjut.

5. Cek kembali detail transaksi, dan klik Bayar.

6. Masukkan PIN myBCA.

7. Pembayaran pajak kendaraan berhasil.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Manfaatkan program pemutihan ini agar bayar pajak kendaraan menjadi lebih ringan.

Demikian jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) lengkap dengan batas waktunya, termasuk cara bayarnya.

Simak juga Video: Duh! Hampir Separuh Kendaraan di RI Tak Bayar Pajak

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca yang ingin tahu tentang Polytron T-Rec yang berganti nama menjadi Fox 500. Selain itu, banyak juga yang ingin tahu kelanjutan insentif kendaraan listrik 2025 yang mulai dibahas.

Tak ketinggalan, berita tentang Honda yang menyebut leasing banyak menahan pembiayaan mobil baru juga membuat banyak pembaca penasaran. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Jumat (23/8/2024):

1. Polytron T-Rex Ganti Nama Jadi Fox 500, Meluncur Akhir 2024

Polytron Spesifikasi Polytron T-Rex, Motor Listrik Premium Baru Untuk 2024

Polytron berencana meluncurkan motor baru sebelum akhir tahun. Sinyal paling kuat, model yang meluncur adalah T-Rex, motor listrik bongsor yang pernah dipamerkan di IMOS 2022.

Namun, penggunaan nama buat motor baru Polytron tersebut akan diganti, jadi bukan T-Rex lagi. Seperti yang dikatakan Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron, motor baru itu akan meluncur sebelum akhir tahun.

2. 10 Provinsi Gelar PemutihanPajak Kendaraan Bermotor

tribratanews.polri.go.id Ilustrasi STNK dan BPKB

Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahun sesuai peraturan yang berlaku. Bila pajak telat dibayarkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Program pemutihanpajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan penghapusan denda bagi masyarakat yang telat membayarkan PKB sesuai tempo yang sudah ditetapkan.

3. Kelanjutan Insentif Kendaraan Listrik 2025 Mulai Dibahas

KOMPAS.com/RULY KURNIAWAN Mobil listrik Hyundai Ioniq 5 N di GIIAS 2024

Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), memastikan bahwa insentif kendaraan listrik berbasis baterai selesai akhir 2024.

Regulasi sesuai keputusan bersama antar Kementerian, yang lantas dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin), serta Peraturan Menteri ESDM sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

4. Video BYDYangwang U8 Parkir Paralel dengan Mudah

instagram.com/lowslowmotif BYD Yangwang U8 bisa dengan mudah parkir paralel

Yangwang U8 menjadi salah satu sport utility vehicle (SUV) asal pabrikan negeri Tiongkok, BYD, yang cukup menarik perhatian. Mobil ini tak hanya dibekali dengan desain yang gagah, namun juga teknologi canggih di kelasnya.

Dalam video yang diunggah oleh akun @lowslowotomotif, Kamis (22/8/2024) memperlihatkan salah satu teknologi canggih yang ada pada Yangwang U8.

5. Honda Sebut Leasing Banyak Menahan Pembiayaan Mobil Baru

Foto: KOMPAS.com/Adityo Wisnu Prabowo Honda Brio RS Special Edition GIIAS 2024

Penjualan mobil baru pada semester pertama 2024 turun dibandingkan tahun. Salah satu penyebabnya ialah daya beli masyarakat yang melemah akibat beberapa faktor.

Sales & Marketing and After Sales Operation Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menjelaskan, daya beli lemah berujung pada banyaknya penolakan dari lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar gembira bagi warga Provinsi Jawa Timur karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan dimulai.

Berdasarkan akun Instagram @bapendajatim, Jumat (12/7/2024), Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan program pemutihan pajak kendaraan merupakan acara bagi-bagi insentif dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kebijakan insentif atau pemutihan pajak kendaraan ini baru dinikmati oleh pemilik kendaraan bermotor di Jawa Timur untuk mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 15 Juli-31 Agustus 2024.

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda Jatim (@bapendajatim)

“Ada yang baru nih, bebas PKB Progresif. Dimana setiap kepemilikan kendaraan kedua dst yang biasanya kena progresif akan dihapuskan progresifnya selama periode pemutihan ini,” tulis akun tersebut.

Ada empat keuntungan mengikuti program ini, yaitu:

• Bebas Bea Balik Nama (BBN II)
• Bebas Sanksi Administratif
• Bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif
• Bebas Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Pemutihan pajak kendaraan ini merupakan kebijakan penghapusan denda pajak yang terlambat dalam membayar. Program ini dilakukan untuk mendorong para wajib pajak agar melakukan pembayaran.

Diharapkan, bagi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak segera memanfaatkan program ini.