TANGERANG, KOMPAS.com - AWS (40), pria yang diduga menjadi pemilik penampungan dan penyalur pekerja migran ilegal ditangkap Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Polres Metro Tangerang Kota pada Jumat (1/11/2024).

Berdasarkan pemeriksaan awal, AWS diketahui telah memberangkatkan sekitar 100 pekerja migran secara ilegal ke berbagai negara seperti Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi dan Malaysia sejak tahun 2020.

“Satgas TPPO berhasil mengamankan seorang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia berinisial AWS (40)," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Sabtu (2/11/2024).

Para pekerja migran ini disalurkan melalui prosedur yang tidak sah, sehingga berpotensi membahayakan pekerja, seperti dieksploitasi atau diperlakukan tidak manusiawi.

Penangkapan AWS bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya lokasi penampungan pekerja migran ilegal di Neglasari, Tangerang.

Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku diringkus bersama dua calon pekerja migran ilegal berinisial DM dan Y saat mereka bersiap menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Malaysia.

“Ketika proses penyelidikan, menemukan dua orang wanita keluar dari tempat penampungan menuju bandara Soekarno Hatta, sehingga kita amankan,” jelas Zain.

Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa paspor dan dokumen-dokumen lainnya yang diduga digunakan AWS untuk menjalankan aksinya.

Atas perbuatannya, pelaku kini diancam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

Selain itu, AWS juga dijerat dengan Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

"Polri mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah terkait TPPO,” ujar Zain.

TANGERANG, KOMPAS.com - Dua perempuan calon pekerja migran ilegal asal Indonesia berinisial DM dan Y ditangkap Tim Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Metro Tangerang Kota saat hendak bertolak ke Malaysia, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, polisi juga menangkap AWS (40), pemilik penampungan sekaligus penyalur pekerja migran ilegal.

“Satgas TPPO berhasil mengamankan seorang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia berinisial AWS (40) dan menggagalkan dua wanita calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Sabtu (3/11/2024).

AWS dan dua wanita calon pekerja migran ilegal tersebut ditangkap saat bersiap menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jalan AMD Neglasari, Kota Tangerang.

Dari penangkapan itu, polisi menyita berbagai barang bukti, termasuk paspor yang rencananya akan digunakan untuk keberangkatan nonprosedural.

“AWS dan dua wanita calon pekerja migran ilegal tersebut kami amankan ketika akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta,” jelas Zain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, AWS diduga menyalurkan pekerja migran tanpa prosedur resmi dan melanggar aturan yang berlaku, sehingga membahayakan keamanan serta kesejahteraan para pekerja.

Sejak tahun 2020, AWS telah mengirimkan sekitar 100 pekerja migran Indonesia secara ilegal ke berbagai negara, seperti Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, dan Malaysia.

Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Selain itu, AWS juga dikenakan subsider Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 15 miliar.

“Polri mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah terkait TPPO,” ujar Zain.

TANGERANG, KOMPAS.com - Polisi menangkap dua pria berinisial MZ dan PJ yang memberangkatkan 14 WNI sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural atau pekerja ilegal ke Kamboja. Saat ini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan 14 WNI yang diamankan Polresta Bandara Soetta, statusnya dijadikan sebagai saksi untuk dimintai keterangan dari peristiwa tersebut.

"Untuk para CPMI non-prosedural yang kami amankan, statusnya sebagai saksi dan saat ini sudah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi melalui keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Dari hasil penangkapan kedua tersangka itu, polisi mengamankan barang bukti berupa paspor dan boarding pass pesawat rute Jakarta (CGK) - Kuala Lumpur Malaysia (KUL) - Phnom Penh, Kamboja (PNH) milik para CPMI non-prosedural.

Adapun keduanya dikenakan sanksi Pasal 83 Jo Pasal 68 dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

"Keduanya terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar," kata dia.

Diketahui, keduanya diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) bersama dengan 14 WNI yang gagal diberangkatkan ke Kamboja sebagai pekerja ilegal.

Mereka diamankan polisi di waktu dan tempat yang berbeda.

"Para korban dan dua orang yang memberangkatkan itu terjaring dalam Operasi Pencegahan Keberangkatan CPMI non-prosedural yang dilakukan oleh Polresta Bandara Soetta," jelas Reza.

Pertama, pihaknya mengamankan delapan pekerja ilegal di Terminal 2 Bandara Internasional Soetta, Rabu (11/9/2024).

Kemudian, pada Jumat (13/9/2024), satu orang pekerja ilegal kembali diamankan polisi bersama MZ dan PJ yang berperan sebagai penanggungjawab keberangkatan para korban ke Kamboja.

Ketiganya diamankan di Terminal 2 Bandara Internasional Soetta.

Lalu, polisi kembali menggagalkan keberangkatan lima orang pekerja ilegal ke Kamboja pada Sabtu (14/9/2024).

Kelimanya diamankan Polresta Bandara Soetta di lokasi berbeda. Dua orang diamankan di Terminal 2 Bandara Internasional Soetta.

Sedangkan, tiga pekerja ilegal diamankan polisi di Terminal 3 Bandara Internasional Soetta.

"Saat diamankan petugas, mereka mengaku hendak bekerja di Kamboja, tapi enggak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan untuk bekerja di luar negeri," jelas dia.

Dari hasil pemeriksaan, Reza menyebut, belasan WNI itu dijanjikan berbagai macam pekerjaan, seperti karyawan perusaan, pramusaji restoran, customer service, hingga admin judi online.

"Mereka rata-rata mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri secara non-prosedural dari aplikasi media sosial Telegram oleh seseorang yang saat ini sedang dalam penyelidikan," ucap dia.

Di sisi lain, Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Roberto Pasaribu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur pada tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.

Hal itu merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Bila masyarakat melihat atau mengalami TPPO diharapkan segera melapor ke kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," kata dia.

Singapura: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar kunjungan kerja ke Singapura dalam rangka penguatan kerja sama penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam kunjungan yang diawali Jumat, 26 Juli 2024, di Kantor Ministry of Foreign Affair (MFA) Singapura, BP2MI memulai dengan bertemu MFA dan Ministry of Health (MOH) Singapura sekaligus. Juga diadakan pertemuan terpisah dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, pimpinan asosiasi agen perekrutan pekerja, dan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Singapura.

Dalam pertemuan dengan Kemlu dan Kemenkes Singapura, Ketua Delegasi yakni Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Lasro Simbolon, mengatakan kedua negara perlu membentuk Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan hukum kerja sama penempatan dan pelindungan. Delegasi Singapura, yakni Deputy Director Kemlu Jeff Khoo dan Deputy Director Kemenkes Priscilia Ang memahami dan mencatat dengan baik usulan tersebut dan akan dibahas lebih lanjut.
"Kami prihatin dengan realitas sebagian besar Pekerja Rumah Tangga asal RI di Singapura justru direkrut oleh Agen Singapura dengan jalur mandiri, yang bagi Indonesia adalah nonprosedural karena tidak sesuai dengan UU 18/2017 dan regulasi terkait lainnya. Otoritas Singapura perlu memberikan atensi serius mengenai hal ini," tegas Lasro, dikutip Selasa 30 Juli 2024.

Lasro menyambung, perlu solusi bersama mengatasi praktik pengenaan pembiayaan yang berlebihan (overcharging). PMI sektor domestik di beberapa negara sudah zero cost. Justru di Singapura, selain menanggung biaya penempatan sendiri, masih dikenakan pemotongan gaji sampai dengan delapan bulan oleh agen di Singapura dan Indonesia.

"Praktik overcharging ini harus dihentikan. Ini harus diberantas," tegas Lasro.

Baca juga: Bukan Negara Penempatan, BP2MI Cegah 3 Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja

Pekerja migran di sektor kesehatan

Terkait dengan sektor kesehatan, Lasro menyampaikan, apresiasi kepada otoritas Singapura karena untuk pertama kalinya, saat ini terdapat 61 perawat dan sekitar puluhan caregiver telah bekerja di Singapura. Mereka mendapatkan gaji yang cukup memadai, dan pembebanan biaya yang sejauh ini dianggap cukup proporsional.

Diakui jumlah perawat dan caregiver dari Indonesia masih sangat kecil dibanding dari negara pengirim lainnya (seperti Filipina, Srilanka, dan bahkan Myanmar). Kendala utama adalah tantangan kemampuan berbahasa Inggris bagi calon perawat.

"BP2MI, siap membantu memastikan penguatan fasilitasi penempatan perawat dan caregiver ke Singapura untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi," ujar Deputi Lasro.

Selain skema P to P yang berlaku saat ini, Deputi Lasro juga mengajak pihak Singapura melakukan penempatan dengan skema Government to Government (G to G) sebagaimana yang telah dilakukan dengan Pemerintah Jepang dan Jerman.

Terkait kendala kemampuan Bahasa Inggris, Deputi Lasro secara khusus mengajak pihak Singapura (Kementerian Kesehatan) untuk menjajaki penyelenggaraan satu Pilot Project Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris bagi CPMI perawat dan caregiver yang telah dianggap lulus seleksi administrasi dan kompetensi teknis.

"Pilot Project tersebut dapat dilakukan di Jakarta sebelum berangkat, dengan pembiayaan bersama antara pihak Singapura dan Indonesia," imbuh Deputi Lasro.

Pihak Singapura menyatakan akan mempelajari dengan baik usulan tersebut dan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk pihak-pihak pemberi kerja. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 160 ribu Pekerja Migran Indonesia sektor domestik baik melalui skema P to P, maupun melalui jalur mandiri.

Dalam pertemuan terpisah Delegasi RI dengan pihak KBRI Singapura, Duta Besar RI Suryopratomo menegaskan perlu terus dibangun sinergi dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI.

"Melalui koordinasi Kementerian dan lembaga optimal, Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja yang terbuka di Singapura, terutama sektor terlatih dan profesional seperti perawat, hospitality, dan lain-lain; selain sektor pekerja domestik yang masih sangat dominan saat ini," tutur Tommy, sapaan Dubes Suryopratomo.

Turut hadir Minister Counsellor Korfung Pelindungan WNI Yosep Trianugra Tutu, Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura Tantri Damastuti, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Sukarman, dan Staf Khusus Kepala BP2MI Rully Novian.

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA - Ditjen Imigrasi menunda penerbitan 3.541 paspor yang diduga permohonan dari para pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Arvin Gumilang mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Imigrasi telah melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai PMI Non Prosedural sebanyak 3.541 pemohon," katanya di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan bahwa penundaan penerbitan paspor dengan jumlah tersebut, dilakukan sejak Juni 2023 hingga Juni 2024.

Lebih lanjut, dia menyatakan ada berbagai pertimbangan dan faktor yang menyebabkan pihak Imigrasi akhirnya melakukan penundaan paspor tersebut.

"Kalau di lapangan itu misalnya Pak paspor saya hilang, waktu kehilangan BAP, kita lihat, ditangguhkan, ada juga pada saat dia wawancara tidak meyakinkan, artinya ketika melakukan perjalanan tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya, itu juga kita lakukan penundaan, makanya tadi sampai angka 3.000," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pihak Imigrasi melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melakukan profiling terhadap pemohon paspor tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya TPPO adalah dari adanya permasalahan ekonomi.

Menurutnya, mayoritas WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri adalah yang bekerja di luar negeri, namun dengan jalur ilegal.

"Untuk mengurangi bahkan menghilangkan TPPO, [yakni] bagaimana pemerintah memberikan ruang pekerjaan, itu yang penting, pasti akan hilang," tambahnya.

Dior dan Armani dituduh membayar murah para buruh ilegal asal China sebesar Rp32 ribu per jam untuk membuat tas yang dijual seharga Rp45 juta.

Eksploitasi tenaga kerja migran ini diungkap oleh aparat penegak hukum Italia. Polisi setempat mulanya menggerebek sejumlah tempat kerja alias workshop dan pabrik, yang ternyata mempekerjakan buruh migran ilegal.

"Jaksa di Milan menuduh perusahaan tersebut (Dior dan Armani) membayar subkontraktor untuk mempekerjakan migran Tiongkok dan pekerja asing lainnya, yang dibayar hanya US$2-US$3 (sekitar Rp32 ribu, asumsi Rp16.282 per dolar AS) per jam," tulis laporan Sky News, Kamis (4/7) seperti dikutip.

Para buruh yang diupah murah itu diklaim bekerja dari sore hingga esok paginya. Pekerja untuk Dior dan Armani itu juga dipaksa masuk pada hari libur dan akhir pekan.

Tak jarang, buruh migran untuk merek mode terkenal itu harus tidur atau beristirahat di tempat mereka bekerja.

Dior adalah brand fesyen kenamaan asal Prancis yang dijalankan oleh Bernard Arnault dan keluarga. Perusahaan ini membayar US$57 atau Rp928 ribu kepada pemasok untuk memproduksi setiap handbag tersebut.

Setelah tas tersebut jadi, Dior menjualnya seharga US$2.780 atau Rp45,27 juta.

Di lain sisi, Armani yang merupakan jenama asal Italia mengucurkan uang lebih banyak kepada supplier untuk memproduksi tas tangan. Mereka membayar sekitar US$270 atau Rp4,39 juta untuk memproduksi handbag, yang kemudian dijual US$2.000 alias Rp32,57 juta.

Hakim di Italia sudah menyeret sejumlah perusahaan mode tersebut ke pengadilan. Dior, Armani, dan perusahaan sejenisnya dituduh mempekerjakan buruh dengan tak layak.

Akan tetapi, Giorgio Armani Group mengelak. Perusahaan yang meng-outsource produksinya kepada GA Operations membantah serangkaian tuduhan eksploitasi buruh.

"Perusahaan selalu menerapkan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan untuk meminimalkan penyalahgunaan dalam rantai pasok," jelas pernyataan resmi Armani.

"GA Operations akan bekerja sama dengan pihak berwenang secara transparan untuk mengklarifikasi mengenai masalah ini," dalih perusahaan.

Padahal, Kepolisian Italia terang-terangan membongkar GA Operations menyewa subkontraktor untuk mempekerjakan buruh China. Para pekerja tersebut adalah migran ilegal.

Untuk satu tas tangan yang dijual Armani, subkontraktor China itu dibayar US$100 atau Rp1,62 juta. Sedangkan subkontraktor lainnya selaku perantara mendapatkan Rp4,4 juta plus Rp2,76 untuk setiap produksi handbag tersebut.

"Sistem ini memungkinkan (perusahaan) memaksimalkan keuntungan, (di mana) pabrik China yang sebenarnya membuat produk (handbag), memangkas biaya tenaga kerja dengan menggunakan pekerja ilegal," ungkap polisi.