IDXChannel - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen melanjutkan hilirisasi komoditas mineral untuk mendukung pemerintah dalam menekan impor dan memperkuat sektor industri manufaktur nasional.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan perseroan telah berhasil merealisasikan sejumlah proyek penting guna mendukung hilirisasi komoditas mineral.

Menurutnya, hilirisasi akan menciptakan integrasi rantai nilai komoditas mineral dan batu bara yang berdampak positif pada pengurangan impor serta penguatan industri dalam negeri.

"Hilirisasi yang kami jalankan dalam 5 tahun terakhir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan batu bara, baik untuk industri maupun masyarakat. Tujuannya adalah mencapai swasembada mineral, sehingga kita tidak lagi perlu mengimpor bahan baku atau bahan setengah jadi dari luar negeri," ujar Dilo dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2024).

Sebagai contoh, Dilo menjelaskan, pasar Indonesia memerlukan lebih dari 70 ton emas setiap tahunnya. Sebelumnya, bahan baku pembentuk emas harus diekspor terlebih dahulu, kemudian diimpor kembali dengan menggunakan harga pasar global.

Dengan beroperasinya Smelter Freeport Indonesia yang berada di bawah naungan Grup MIND ID, Indonesia kini mampu memproduksi 50 hingga 60 ton emas secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Sebelum adanya smelter, Indonesia harus mengimpor emas untuk kebutuhan dalam negeri. Memang masih ada gap, dan ini yang sekarang coba kita kurangi ke depannya," tambahnya.

Selain emas, MIND ID telah mulai memproduksi asam sulfat yang sangat dibutuhkan di sektor pertanian, terutama dalam pembuatan pupuk. Produksi asam sulfat dalam negeri ini diharapkan dapat menggantikan impor yang selama ini diperlukan.

"Kebutuhan ini sebelumnya berasal dari impor. Padahal, kita sangat membutuhkan asam sulfat untuk memproduksi pupuk di dalam negeri," kata dia.

Sebagai informasi, MIND ID tahun ini telah mencapai milestone penting dalam hilirisasi komoditas mineral dengan berhasil merampungkan dua proyek hilirisasi besar.

Pertama, pembangunan pabrik pemurnian konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur, yang merupakan smelter tembaga terbesar di dunia dengan investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter ini memiliki kapasitas input sebesar 1,7 juta ton konsentrat per tahun dan mampu menghasilkan 650.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, serta 210 ton perak.

Kedua, pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, yang menelan investasi sebesar Rp16 triliun. Fasilitas ini mampu menyerap 3,3 juta ton bijih bauksit per tahun dan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

Ke depan, MIND ID melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2, yang akan memperkuat kapasitas produksi alumina serta membangun pabrik smelter untuk memproduksi aluminium.

"Dengan berbagai inisiatif hilirisasi ini, MIND ID optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan industri nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri," kata Dilo.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, berkomitmen mendukung hilirisasi industri mineral dan batu bara yang sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan sebagai BUMN Holding yang mendapat mandat penggerak hilirisasi dan industrialisasi, perseroan berkomitmen konsisten melanjutkan upaya peningkatan nilai tambah komoditas mineral dan batu bara melalui hilirisasi dan industrialisasi.

"Hilirisasi mampu menstimulasi investasi, yang menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan," kata Dilo dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2024).

Apalagi visi dan misi yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sejalan dengan roadmap hilirisasi yang telah dijalankan oleh MIND ID.

"Kami bersyukur Presiden dan Wakil Presiden memiliki visi untuk melanjutkan hilirisasi. Ini sejalan dengan MIND ID yang memang ditugaskan sebagai penggerak hilirisasi dan industrialisasi sektor mineral dan batu bara," tuturnya.

Dilo mengatakan hilirisasi dan industrialisasi yang dijalankan MIND ID berfokus pada pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV Battery). MIND ID juga proaktif menjalin kerja sama strategis di tingkat global untuk menarik investasi yang memiliki return optimal di masa depan.

"Dengan masuknya investasi ke Indonesia, lapangan kerja akan bertambah, nilai tambah akan meningkat, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai lebih cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dilo menerangkan komitmen hilirisasi Grup MIND ID terwujud melalui beroperasinya sejumlah fasilitas smelter baik untuk tembaga maupun bauksit serta pengembangan proyek hilirisasi komoditas lainnya.

Pertama, pabrik pemurnian konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga sekitar 650.000 ton per tahun, memproduksi 50 ton emas dan 210 ton perak.

Kedua, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter dengan investasi sekitar Rp16 triliun akan menyerap sekitar 3,3 juta bijih bauksit per tahun dengan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

Ke depannya, MIND ID melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2 yang memperkuat kapasitas produksi alumina serta dilengkapi pabrik smelter untuk memproduksi aluminium sehingga mampu menjadi tulang punggung hilirisasi bauksit di Indonesia.

"Pada tahun depan, Grup MIND ID memiliki beberapa program champion mulai dari ekspansi smelter aluminium, ekspansi kapasitas tin chemical dan tin soldier, hingga pengembangan timah primer blok #1 dan blok #2," kata Dilo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah komoditas melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam menjamin kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat, kita harus memastikan hilirisasi diterapkan pada semua komoditas yang kita miliki," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdana di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).

Prabowo juga menegaskan manfaat dari nilai tambah komoditas mineral dan batu bara harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan pengusaha tambang mineral dan batu bara untuk membangun fasilitas persemaian (nursery). Jika tidak, perusahaan tersebut bakal terkena sanksi.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diteken pada Senin (5/8/2024).

Dalam aturan itu tercantum kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara berdampak pada lingkungan sehingga perlu diimbangi dengan percepatan revegetasi.

Untuk mempercepat revegetasi itu diperlukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian oleh badan usaha pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pada Pasal 2 aturan itu tertulis bahwa kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, yang Dokumen Lingkungan Hidupnya berupa Amdal.

"Kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nurseryl pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan; dan pelaksana," demikian tertulis pada Pasal 3 dalam beleid yang diterima IDX Channel, Rabu (7/8/2024).

Pada Pasal 9 tertulis pemerintah memberikan batas waktu bagi perusahaan untum membangun fasilitas persemaian (nursery) sampai 31 Desember 2025.

"Seluruh biaya yang diperlukan oleh badan usaha untuk melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibebankan kepada anggaran masing-masing badan usaha," tulis Pasal 10.

Pada pasal 11 tertulis bahwa badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang tidak melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sangat bersemangat memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA) yang menyasar nikel dan timah.

Sebelumnya SIMBARA hanya untuk komoditas batu bara, namun pemerintah saat ini menambah komoditas nikel dan timah dalam sistem tersebut.

"Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerja sama, terutama dalam hal ini Pak Menko, Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya sistem informasi mineral batu bara. Terima kasih Pak Luhut, luar biasa," jelas Sri Mulyani dalam sambutannya di Launching SIMBARA, Senin (22/7/2024).

Semangat Luhut juga dibuktikan dengan realisasi penerimaan negara sepanjang 2022 yang terpantau dalam Simbara mencapai Rp183,5 triliun.

"Kita tentu ingat tahun 2022 adalah komoditas bom. Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun dan karena kita juga sudah meluncurkan dari SIMBARA tadi dan volatilitas harga tentu mempengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp172,9 triliun," kata Sri.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengatakan SIMBARA tidak hanya mengawasi penerimaan, tetapi masalah lingkungan juga.

"Kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga betul-betul tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara-negara tempat tujuannya," ujar Luhut.

Adapun pengembangan SIMBARA untuk komoditas nikel dan timah dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

Integrasi komoditas Nikel dan Timah ke dalam SIMBARA merupakan awal dari era baru dalam pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia.Pemerintah memiliki rencana jangka panjang untuk terus mengembangkan dan memperluas fungsi SIMBARA, dengan tujuan akhir untuk mencakup semua jenis minerba di negara ini.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya mineral dikelola dengan cara yang paling efektif dan bertanggung jawab demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang.

(FRI)