Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Bursa saham Australia turun pada Jumat (18/10), mundur dari penutupan rekor sehari sebelumnya. Dipicu akibat stimulus yang tidak memadai dari China dan terus melemahnya sektor properti China, yang membebani saham perusahaan tambang.

Melansir Reuters, indeks S&P/ASX 200 ditutup turun 0,9% ke level 8.283,2. Namun, kenaikan 0,9% yang tercatat pada Kamis (17/10) berhasil membuat indeks ini naik 0,8% selama sepekan.

Saham-saham sektor pertambangan yang memiliki bobot besar turun 1,6%, mencatat kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut, karena stimulus China yang rendah menekan harga bijih besi.

China adalah mitra dagang utama Australia dan permintaan komoditas sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara tersebut.

"Perusahaan tambang terkena dampak terburuk oleh pertumbuhan GDP China yang mengecewakan dan pembaruan pasar properti yang suram, yang keduanya menunjukkan prospek permintaan komoditas yang berhati-hati," kata Hebe Chen, analis pasar di IG.

Ekonomi China tumbuh 4,6% pada kuartal Juli-September, sedikit di atas perkiraan 4,5% dalam survei Reuters, namun di bawah laju 4,7% pada kuartal sebelumnya.

Meski begitu, harga rumah baru turun pada laju tercepat sejak 2015, menunjukkan kelemahan berkelanjutan di sektor properti, yang merupakan pengguna utama baja.

Raksasa sektor pertambangan seperti BHP Group dan Rio Tinto masing-masing turun 2% dan 0,9%. Sub-indeks sektor ini telah mencatat penurunan selama tiga minggu berturut-turut, dengan penurunan 0,7% pekan ini.

Sektor keuangan yang sensitif terhadap suku bunga berakhir datar. Bank terbesar, Commonwealth Bank of Australia, naik 0,3%, sementara ANZ Group turun 0,7%.

Sub-indeks perbankan naik 4,1% pekan ini, mencatat kenaikan terbesar sejak pekan yang berakhir pada 16 Agustus.

Sektor utilitas turun 3,5%, mencapai level terendah dalam lebih dari sebulan. Saham Origin Energy turun 2%, sementara APA Group anjlok 5,9%.

Saham-saham energi juga melemah 1,2%, dengan Woodside Energy dan Santos masing-masing turun 1,2% dan 1%.

Di tempat lain, Indeks acuan S&P/NZX 50 di Selandia Baru naik 0,4% dan berakhir di level 12.823,89. Namun, indeks ini mengalami penurunan 0,2% pekan ini, menghentikan tren kenaikan dua pekan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen mendukung pemerintah dalam menjalankan program hilirisasi. Hal ditandai dengan penyelesaian dan pengoperasian fasilitas pemurnian (smelter) di Gresik, Jawa Timur.

Langkah ini membuat Freeport menjadi perusahaan pertambangan yang terintegrasi hulu ke hilir terbesar di dunia. Freeport mengoperasikan tambang bawah tanah, smelter single line dan produsen katoda tembaga terbesar terbesar di dunia.

Dengan capaian tersebut, detikcom pun menganugerahkan Freeport sebagai Perusahaan Tambang Tembaga dengan Pengolahan dan Pemurnian Terintegrasi Terbesar dalam ajang detikcom Awards 2024. Acara ini diselenggarakan di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ajang yang pertama digelar pada tahun 2023 ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek dan lembaga di Indonesia yang memberikan kontribusi yang luar biasa di berbagai bidang.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan produksi smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur pada 23 September 2024 lalu. Smelter ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang dibangun di area seluas 100 hektar di kawasan tersebut.

Smelter ini memiliki kapasitas input konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton. Kemudian, menghasilkan katoda tembaga sebesar 650.000 ton per tahun. Tak hanya itu, fasilitas tersebut juga bisa memproduksi 50 ton emas dan 210 ton perak.

Freeport mengucurkan investasi yang tak sedikit untuk membangun fasilitas smelter ini. Freeport menggelontorkan US$ 3,67 miliar atau sekitar Rp 58 triliun untuk smelter single line terbesar di dunia tersebut.

Sejumlah bos-bos perusahaan tambang berminat untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyasar proyek di sektor hiburan. Salah satunya dalam bentuk taman hiburan seperti Taman Safari.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Adaro Energy Garibaldi 'Boy' Thohir. Boy Thohir menjadi salah satu dari 16 pengusaha tambang yang beberapa waktu lalu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan minat investasi di IKN.

"Mungkin dari kita nanti mau bikin sesuatu yang bisa menarik orang dari luar ke IKN. Bukan orang IKN nanti kalau weekend keluar gitu. Jadi mungkin ya nanti bisa bentuknya taman safari atau theme park atau apa gitu," kata Boy, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

"Idenya gitu, karena kan kita kan bukan ahli di bidang properti. Jadi kita pikir mungkin ya something yang lebih green lah gitu," sambungnya.

Menurutnya, sarana prasarana pendukung seperti taman hiburan dibutuhkan untuk melengkapi IKN dan menarik massa datang ke sana. Apalagi diproyeksikan bahwa ke depan akan semakin banyak hotel, mall, dan apartemen di IKN.

"Sehingga nanti tentunya waktu weekend warga IKN bisa menikmati fasilitas itu. Dan juga mungkin nanti warga dari Balikpapan, Samarinda bisa datang," ujarnya.

Di sisi lain, Boy belum dapat mengungkapkan jumlah investasinya karena saat ini pihaknya masih dalam proses penjajakan. Ia menambahkan, pembangunan IKN merupakan proses jangka panjang sehingga dalam beberapa tahun ke depan bisa saja berubah.

Selain itu, banyak pula dari CEO-CEO perusahaan tambang ini yang belum pernah datang ke IKN sehingga belum menetapkan proyeknya. Karenany, pihaknya berencana untuk berkunjung langsung ke IKN.

Setidaknya total ada 16 bos perusahaan tambang yang berencana akan berkolaborasi dan membentuk konsorsium. Boy pun membocorkan beberapa di antaranya, ada bos PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Tanito Harum Nickel, dan PT Multi Harapan Utama (MHU).

"Banyak juga dari beberapa perusahaan ataupun beberapa CEO-CEO perusahaan itu belum pernah datang (ke IKN). Jadi saya bilang sehingga nanti mungkin kita datang dulu.Kan prosesnya panjang, IKN kan dibangun 20-30 tahun jadi kita bisa," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, kunjungan 16 pengusaha ini ke kantor Jokowi dilakukan pada Rabu (9/10/2024). Kunjungan itu didampingi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, para pengusaha ini disebut-sebut akan membangun infrastruktur di sektor ritel dan hiburan.

"Kami menyiapkan lahannya. Itu kan pengusaha-pengusaha besar. Saya siapkan yang retail, tapi retail juga akan ditangani, mereka akan masuk," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Macem-macem, ada yang terutama yang untuk hiburan, ada yang mau bioskop, apa lagi, yang untuk create crowd gitu," sambungnya.

Basuki mengatakan, pihaknya akan menyiapkan lahan agar para investor ini bisa masuk. Katanya, para pengusaha ini berencana untuk membuat konsorsium. Namun untuk tahap awalnya, investasi masih dilakukan oleh masing-masing pengusaha.

"Mereka ingin bentuk konsorsium karena mereka bilang, 'pak kami ini penambang, kami kalau bisa akan bentuk konsorsium'. Oh itu silahkan, itu pilihan anda sendiri," ujar Basuki.

IDXChannel - Keberadaan sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Timur diklaim telah membawa dampak positif terhadap kelestarian lingkungan di sekitar lokasi tambang.

Tak hanya itu, hadirnya perusahaan tambang juga turut berkontribusi dalam setiap upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dalam sambutannya, saat berkunjung ke area kerja PT Kideco Jaya Agung (Kideco), di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Rabu (9/10/2024).

Sebagai informasi, Kideco sendiri merupakan salah satu anak usaha perusahaan energi terintegrasi, PT Indika Energy Tbk (INDY).

Dalam sambutan tersebut, Akmal mengapresiasi kiprah perusahaan-perusahaan tambang yang telah konsisten memberikan dampak kepada lingkungan dan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

"Kehadiran Perusahaan Tambang, khususnya Kideco, memberikan dampak positif, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melakukan pengelolaan lingkungan disekitarnya," ujar Akmal.

Dalam kunjungan tersebut, Akmal didampingi oleh perangkat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), perangkat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), pelajar serta tokoh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Akmal juga sempat meninjau area budidaya madu kelulut yang berada dalam kawasan nursery Kideco, meninjau Samurangau Eco Park, yang merupakan kawasan hutan wisata seluas empat puluh lima hektar, serta meninjau acara penanaman pohon.

Samurangau Eco Park, adalah tempat wisata yang mengusung konsep agro edu wisata, yang dibangun pada tahun 2021, dan dibuka untuk umum pada tahun 2022.

Samurangau Eco Park yang terletak di desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, memiliki tiga zona utama yaitu zona sejarah, zona alam, dan zona budaya.

Di dalam zona-zona tersebut pengunjung dapat melihat beberapa objek seperti makam tua, gua karst, ekosistem hutan tropis, fasilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga bangunan tradisional khas Kalimantan Timur.

Samurangau Eco Park, area budidaya madu kelulut, reklamasi area tambang, serta program penghijauan lainnya, adalah bentuk dari penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, seeta penerapan dari prinsip ESG (Environment, Social, and Governance)oleh Kideco.

Di lain pihak, dalam sambutannya, Direktur Utama Kideco, Muhammad Kurnia Ariawan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan, serta mensejahterakan masyarakat.

Menurut Kurnia, Samurangau Eco Park yang kini pengelolaannya sudah diserahkan ke masyarakat, adalah salah satu bentuk komitmen tersebut.

"Samurangau Eco Park dibangun Kideco bersama pemerintah Desa Samurangau yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke Masyarakat. Kideco terus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Berbagai upaya terus kami lakukan, mulai yang berada di dalam area operasional, sampai dengan area sekitar, di luar lokasi kerja kami," ujar Kurnia.

(taufan sukma)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy enggan menjawab saat ditanya soal perkembangan persiapan pengelolaan tambang milik persyarikatan. Saat ini, Muhammadiyah sedang mempersiapkan dua perusahaan sebagai tindak lanjut dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu hanya tersenyum saat ditanya usai mengisi acara seminar di Wisma Kemenpora, Kamis, 10 Oktober 2024. Tak lama, ajudannya segera menutup pintu mobil.

Dalam acara tersebut, Muhadjir berbicara soal pengalamannya menduduki dua jabatan menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat mengisi seminar yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Sebelumnya, Muhadjir sempat menyampaikan, saat ini organisasinya sudah membangun strategic company yang akan menjadi perusahaan induk untuk pengelolaan tambang bagi Muhammadiyah. Strategic company tersebut diperkuat dengan kehadiran operating company. "Operating company ini lah yang nanti para ahli yang memang punya pengalaman di tambang, orang Muhammadiyah dan juga ahli," ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Muhadjir menjelaskan operating company akan bekerja sama dengan kontraktor untuk melakukan operasi tambang. Contohnya melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangan dan lainnya. Perusahaan tambang Muhammadiyah ini juga akan melibatkan SDM yang ahli dalam pertambangan.

Pihaknya juga sudah bekerja sama kerja sama dengan 5 fakultas pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. "Kita tidak akan terburu-buru untuk memutuskan. Kalau menerimanya iya, tapi kita siapkan dulu institusi di dalam Muhammadiyah, mulai dari itu holdingnya kita bentuk,” ucap Muhadjir.

Ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan, yakni pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, PP Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia. Bahlil menyampaikan ini usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Daniel A Fajri berkontribusi pada artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai batas waktu izin tambang harus tetap berlaku agar para penambang tertib dan menerapkan Good Mining Practice (GMP).

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebut penghapusan batas waktu izin tambang hanya menguntungkan aspek bisnis pelaku tambang. Sebaliknya, hal itu malah membuat negara rugi.

Pandangan Ferdy tersebut merespons pernyataan Indonesian Mining Association (IMA) yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang. Asosiasi itu menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ferdy pun menegaskan pembatasan waktu izin tambang sudah sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurutnya, kebijakan itu tak hanya dibuat agar para penambang memenuhi standar regulasi, tapi juga agar pelaku pertambangan kinerjanya tertib.

"Selama ini banyak penambang-penambang kita gak tertib. Kalau gak dibatasi akan sulit, makanya dibatasi dari segi waktu," ucap Ferdy kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menyebut pembatasan waktu izin tambang menjadi kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha. Artinya, jika pelaku usaha memiliki rekam jejak buruk, pemerintah berhak tidak memperpanjang izin tambang.

Penulis buku 'Monster Tambang' ini mencontohkan masih banyak penambang yang kucing-kucingan dengan pemerintah dalam hal membayar royalti. Selain itu, ada juga kasus penambang tidak melakukan reklamasi pascatambang.

Menurutnya, para pelaku tambang dengan rekam jejak buruk itu tak layak mendapat perpanjangan izin tambang. Sebaliknya, jika penambang tertib, sejatinya mereka tidak perlu risau terkait dengan perpanjangan izin tambang.

"Pembatasan waktu itu penting, tinggal dia si penambang menjalankan good mining practice pasti diperpanjang, yang penting dia profesional mengelola bisnisnya," kata Ferdy.

Ucapan Ferdy terkait penambang nakal ini selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu menemukan ratusan perusahaan belum memenuhi kewajiban pemulihan, rehabilitasi maupun reklamasi lingkungan pascatambang. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah.

Temuan itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Instansi Terkait Lainnya.

Adapun salah satu bagian audit BPK itu menyoroti tiga poin penting. Pertama, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal IUP yang telah habis masa atau dicabut seluas kurang lebih 179.455 hektare.

Sementara proses peninjauan terhadap data penempatan jamrek/jamtup diketahui hanya 159 dari 2.026 yang telah menempatkan jaminan. Total nilai jaminan reklamasi dan pascatambang itu senilai Rp5,9 triliun dan US$1,84 miliar.

Kedua, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal bekas pertambangan tanpa IUP seluas kurang lebih 253.242,66 hektare.

BPK mencatat akibat praktik tidak terpuji tersebut, terdapat potensi nilai kerugian lingkungan senilai Rp119,4 triliun. Jumlah kerugian itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp55,6 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa Rp1,3 triliun dan kerugian ekosistem Rp62,4 triliun.

Ketiga, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada IUP yang akan habis masa dalam dua tahun seluas kurang lebih 133.901,70 hektare belum dilakukan reklamasi.

Lembaga auditor negara itu menemukan bahwa akibat belum dilakukan reklamasi pasca tambang, potensi kerugiannya mencapai Rp61,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp29,4 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup senilai Rp190,2 miliar, dan kerugian ekosistem senilai Rp32,37 triliun.

BPK telah menelusuri lebih lanjut pada data jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, diketahui bahwa dari 492 pemegang IUP hanya 61 pemegang IUP yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp3,39 triliun dan US$119 juta.

Oleh karena itu, Ferdy pun menegaskan pencabutan batas waktu izin tambang hanya bakal menambah pemerintah rugi.

"Justru negara yang rugi kalau gak dibatasi, nanti penambang sama sekali gak tertib," kata Ferdy.

Sebelumnya, Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadali belum mau berkomentar banyak. Dia mengaku belum mengetahui secara detil usulan itu.

"Nanti saya cek dulu. Menteri kan bukan Undang-undang berjalan," kata Bahlil singkat di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bos-bos perusahaan tambang di Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Totalnya ada pentolan dari 16 perusahaan yang sowan langsung dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Ada tiga menteri mendampingi bos-bos tambang ini untuk menemui Jokowi, yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Para pengusaha tambang ini menyatakan diri akan melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Rosan mengatakan mayoritas pengusaha tambang yang hadir memiliki area operasi di Kalimantan. Investasi yang mau dilakukan di IKN akan bertajuk 'dari Kalimantan dan untuk Kalimantan.'

"Mereka dan kita bertemu dengan bapak presiden untuk (menyatakan minat) berinvestasi di IKN. Jadi kesempatan itu ada dan terbuka tadi sudah ada pembicaraan di antaranya istilahnya mereka kalau perusahaan batu bara ini bergerak di Kalimantan, jadi dari Kalimantan untuk Kalimantan itu temanya," beber Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) kemarin.

Rencananya, para pengusaha ini membentuk konsorsium khusus untuk melakukan investasi di IKN. Pembangunan yang bisa dilakukan meliputi pembangunan fasilitas gaya hidup, macam restoran hingga taman bermain.

"Investasi ini bervariasi dan rencananya dari mereka akan membentuk konsorsium," kata Rosan.

Soal berapa banyak investasi yang mungkin akan dihimpun dari pengusaha tambang, Rosan belum mau menjabarkan. Pada intinya dia bilang konsorsium baru dibentuk dan masih akan mengkaji semua potensi investasi yang ada.

Jumat Turun Gunung ke IKN

Bos Adaro Energy Indonesia Garibaldi 'Boy' Thohir, salah satu pengusaha yang ikut bertemu Jokowi mengatakan para pengusaha tambang akan bertandang langsung ke IKN pada Jumat 11 Oktober 2024 besok.

"Hari Jumat besok, insyaallah kami mau meninjau langsung ke IKN," ujar Boy Thohir di tempat yang sama.

Kembali ke Rosan, dia mengatakan semua pengusaha yang hadir akan langsung berangkat ke IKN untuk melakukan survei. Dia mengutip pernyataan Boy Thohir saat bertemu Jokowi, yaitu melihat adalah percaya atau seeing is believing. Dengan begitu, para pengusaha bisa lebih percaya diri untuk berinvestasi di IKN bila sudah melihat kemajuan yang ada di IKN.

"Ya Jumat pagi rencana kita yang tadi hadir di sini akan meninjau langsung karena tadi Pak Boy menyampaikan 'seeing is believing'," sebut Rosan.

"Biar mereka (pengusaha) bisa melihat sendiri pembangunan yang begitu baik, lancar di IKN ini, sehingga mereka menimbulkan minat investasi lebih besar lagi," lanjutnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Presiden Jokowi menerima sejumlah perusahaan pertambangan yang berencana untuk investasi ke IKN. Hal itu dibahas pada rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan P Roeslani, dan Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, perwakilan perusahaan tambang yang hadir diantaranya, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir, CEO Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie, Wakil Presiden Direktur PT Indika Energy Aziz Armand, dan pengurus Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Adri Martowardojo.

Menteri Investasi Rosan P Roeslani mengungkapkan, sekitar 16 perusahaan tambang berencana berinvestasi di IKN. Nantinya, 16 perusahaan akan membentuk konsorsium untuk berinvestasi ke IKN.

"Rencananya mereka akan membentuk konsorsium bersama. Jadi kalo untuk membangun misalnya properti akan diserahkan ke ahli properti," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10).

Rosan menyebut, peluang investasi konsorsium tersebut bisa saja masuk ke sektor properti,mix used,theme park, dan lainnya.

"Lebih padalifestylepada saat ini. Tapi tidak tertutup untuk kemungkinan investasi di bidang-bidang lain seperti perkantoran dan lainnya," kata Rosan.

Setelah bertemu Presiden Jokowi, konsorsium perusahaan tambang itu akan meninjau langsung progres pembangunan IKN. Peninjauan ini rencananya akan dilakukan pada Jumat pekan ini.

"Biar mereka bisa melihat pembangunan yang begitu baik, lancar di IKN ini, sehingga mereka menimbulkan minat investasi lebih besar lagi," ucap Rosan.

Senada, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir mengatakan, perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi akan meninjau langsung IKN.

"Jumat InsyaAllah kita mau meninjau langsung," kata dia.

Bos perusahaan tambang menghadap Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (9/10/2024), di Istana Kepresidenan. Konsorsium pun dibentuk untuk menjalankan rencana tersebut.

Pembangunan fasilitas untuk sektor gaya hidup di IKN akan menjadi incaran para pengusaha tambang. Mulai dari restoran, pusat belanja, hingga taman bermain akan dibangun di IKN. Minat ini disampaikan langsung para pengusaha kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bos Adaro Energy Indonesia Garibaldi Boy Thohir, salah satu pengusaha yang ikut bertemu Jokowi, Rabu sore (9/10/2024), mengatakan para pengusaha tambang akan bertandang langsung ke IKN pada Jumat (11/10).

"Hari Jumat besok, insyaallah kami mau meninjau langsung ke IKN," ujar Boy Thohir dalam saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Menteri Investasi Rosan Roeslani yang ikut mendampingi pertemuan para pengusaha dengan Jokowi mengatakan semua pengusaha yang hadir akan langsung berangkat ke IKN untuk melakukan survei.

Menurut Rosan, yang mengutip pernyataan Boy Thohir saat bertemu Jokowi, melihat adalah percaya atau seeing is believing. Dengan begitu, para pengusaha bisa lebih percaya diri untuk berinvestasi di IKN bila sudah melihat kemajuan yang ada di IKN.

"Ya Jumat pagi rencana kita yang tadi hadir di sini akan meninjau langsung karena tadi Pak Boy menyampaikan 'seeing is believing.' Biar mereka (pengusaha) bisa melihat sendiri pembangunan yang begitu baik, lancar di IKN ini, sehingga mereka menimbulkan minat investasi lebih besar lagi," tegas Rosan menambahkan.

Simak: Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko

[Gambas:Video 20detik]

Bos-bos 16 perusahaan tambang di tanah air menyatakan diri akan melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Para pengusaha ini telah menyampaikan rencanan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024)

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang ikut mendampingi para pengusaha mayoritas pengusaha tambang yang hadir di Istana memiliki area operasi di Kalimantan. Investasi yang mau dilakukan IKN akan bertajuk dari Kalimantan dan untuk Kalimantan.

"Mereka dan kita bertemu dengan bapak presiden untuk (menyatakan minat) berinvestasi di IKN. Jadi kesempatan itu ada dan terbuka tadi sudah ada pembicaraan di antaranya istilahnya mereka kalau perusahaan batu bara ini bergerak di Kalimantan, jadi dari Kalimantan untuk Kalimantan itu temanya," beber Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Rencananya, para pengusaha ini akan membentuk konsorsium khusus untuk melakukan investasi di IKN. Pembangunan yang bisa dilakukan meliputi pembangunan fasilitas gaya hidup, macam restoran hingga taman bermain atau theme park.

"Investasi ini bervariasi dan rencananya dari mereka akan membentuk konsorsium," kata Rosan.

Soal berapa banyak investasi yang mungkin akan dihimpun dari pengusaha tambang, Rosan belum mau menjabarkan. Pada intinya dia bilang konsorsium baru dibentuk dan masih akan mengkaji semua potensi investasi yang ada. "Ini kan baru inisiasi awal nanti dilihat apa saja opportunity-nya," sebutnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga ikut dalam pertemuan itu mengatakan para pengusaha tambang bersedia melakukan investasi untuk membangun di kawasan 6.000 hektare pertama di IKN.

"Alhamdullilah tadi mereka semua bersedia. Siap melakukan investasi dalam rangka percepatan pembangunan arah kebijakan dari Kepala OIKN untuk kawasan 6 ribu hektare pertama di IKN," ungkap Bahlil.

Simak Video 'Jokowi: Investasi di IKN Ini Adalah Membeli Masa Depan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com –Perusahaan tambang emas dan perak PT Agincourt Resources (PTAR) menyatakan komitmennya dalam membantu menjaga keanekaragaman hayati.

General Manager & Deputy Director Operations Agincourt Resources Rahmat Lubis menyatakan, pengelolaan bisnis perseroan sesuai dengan kriteria lingkungan sosial, dan tata kelola alias Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Kami bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan serta patuh pada kebijakan pengelolaan
lingkungan yang ketat sesuai peraturan mengenai polusi, air, limbah, energi, dan pengelolaan
keanekaragaman hayati,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2024).

Sejumlah aksi pengelolaan lingkungan dilakukan perseroan, antara lain pengayaan tanaman penghasil
biomassa sengon di area reklamasi, penanaman tanaman lokal di area hutan kritis, pemanfaatan waste oil, dan pemasangan panel surya atap

Inovasi juga terus digenjot. Sebut saja, herbarium hutan Batang Toru dan pengayaan hutan asli.

Atas upayanya itu, perseroan meraih Penghargaan Terbaik Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice/ GMP) 2024 untuk Kelompok Pemegang Perizinan Berusaha Komoditas Mineral Logam dari Kementerian ESDM.

Pengelola Tambang Emas Martabe ini juga memboyong tujuh penghargaan lain, termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi minerba, di ajang tersebut.

PTAR yang saat ini beroperasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini pun menerima penghargaan terbaik Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba dan Aspek Pengelolaan Konservasi Minerba.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 66 perusahaan yang tengah melakukan pengajuan izin pemanfaatan pasir laut hasil sedimentasi yang dapat diekspor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.

Staf Khusus MKP Doni Ismanto mengatakan saat ini terdapat 66 perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi dan evaluasi. Meski begitu, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan. Apabila tidak dapat dipenuhi, Doni menyebut pihaknya tidak akan mengeluarkan izin.

"Perusahaan tersebut juga harus memastikan memenuhi persyaratan yang tercantum di PP 26/2023 dan Permen KP 33/2023. Apabila dari 66 persyaratan tidak dapat dipenuhi maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan izin," kata Doni kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Doni menjelaskan perusahaan yang ingin mengajukan izin harus berbadan hukum Indonesia. Hal ini tertuang tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Di pasal 27 permen 33 disebut hrs PT yg didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dari 66 pelaku yang mengajukan izin semuanya berbadan hukum Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan izin. Adapun ketentuannya, di antaranya, setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO, pelaku usaha yang memperoleh persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib melakukan pembayaran tahap awal sebesar 5% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan volume pasir laut yang akan dimanfaatkan sebagaimana tagihan PNBP yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Apabila tagihan 5% PNBP tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan maka persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dinyatakan batal. Selain itu, setiap pelaku usaha yang memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus menyelesaikan perizinan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.

Saat ini sedang disiapkan permen/aturan utk membagi kebutuhan dari calon pemilik ijin Doni menegaskan kebutuhan dalam negeri tinggi untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pembangunan bandara dan pelabuhan, hingga merehabilitasi pantai yang hilang.

"Sesuai PP, DMO harus terpenuhi (sebelum ekspor)," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara MKP Wahyu Muryadi menegaskan sebanyak 66 perusahaan itu masih harus diverifikasi kembali, seperti kapal yang digunakan, calon pembeli, termasuk teknologi yang digunakan nanti.

"Jadi, semuanya dicek. Mereka sudah punya kapal belum, kapalnya kayak apa. Kalau memang kapalnya sewa, mana buktinya, kontraknya, termasuk teknologi yang digunakan di kapal itu. Apakah sudah canggih dalam artian kalau melakukan pembersihan sedimen, jangan sampai malah merusak lingkungan," kata Wahyu kepada detikcom.

Dia menekankan nantinya pihaknya juga terus mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin. Bahkan pihaknya juga akan menerjunkan tim saat pelaku usaha melakukan pembersihan sedimentasi laut.

"Nah nanti ada pengawasan dari KKP, ditempatkan orang-orang, tim untuk ikut masuk ke kapal yang kemudian melakukan pembersihan itu. Kemudian ada kapal patrol dari KKP, dari Bakamla. Teknologi satelit juga akan melihat pergerakan kapal-kapal itu. Ini semua dipantau, untuk memastikan tidak boleh terjadi pengrusakan lingkungan," terangnya.