Bisnis.com, JAKARTA —

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa minat masyarakat terhadap peluang investasi hijau masih rendah. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, Boby Wahyu, menjelaskan bahwa pemerintah telah menjadikan perubahan iklim sebagai isu prioritas. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus segera diatasi untuk memaksimalkan potensi keuangan hijau sebagai sumber pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

"Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku bisnis tentang pentingnya investasi hijau," kata Boby dalam acara Kumparan Green Initiative di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, keterbatasan akses informasi mengenai proyek-proyek ramah lingkungan turut menghambat partisipasi masyarakat. Padahal, secara global, kesadaran akan pentingnya keuangan hijau sudah menjadi agenda utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Boby juga menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang. "Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tenaga kerja produktif, dan teknologi yang terus berkembang, yang bisa menjadi katalisator dalam mencapai industri hijau," ujarnya.

Lebih lanjut, Boby menyebutkan bahwa masyarakat dan sektor swasta bisa berpartisipasi dalam pembiayaan hijau melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk, SDG Bond, dan Blue Bond sebagai instrumen investasi hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kami berharap lembaga keuangan dapat berinovasi dalam mendukung Green Sukuk Retail, seperti menyediakan rekening tabungan khusus untuk investasi hijau atau program loyalitas bagi nasabah yang berinvestasi di Green Sukuk," tambah Boby.

Indonesia sendiri membutuhkan pendanaan sebesar US$281 miliar untuk membiayai aksi mitigasi perubahan iklim selama periode 2018–2030. Artinya, setiap tahun dibutuhkan US$21,6 miliar. Namun, dari tahun 2018 hingga 2022, APBN hanya mampu memenuhi sekitar US$3 miliar per tahun, atau 14% dari kebutuhan total.

"Dengan demikian, Indonesia masih memerlukan tambahan anggaran yang signifikan untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ungkap Boby.