KOMPAS.com - Di balik rencana pemerintah menerapkan sistem multi-lane free flow (MLFF) atau proses pembayaran tol tanpa berhenti, ternyata proyek ini dibiayai sepenuhnya menggunakan pajak rakyat Hongaria.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

“Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pengaruhi hubungan Indonesia dan Hongaria

Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

“Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek,” kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

“Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah,” ujar Reinaldi.

MLFF berharap bisa diterapkan mulai kuartal I 2025

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

KOMPAS.com - Di balik rencana pemerintah menerapkan sistem multi-lane free flow (MLFF) atau proses pembayaran tol tanpa berhenti, ternyata proyek ini dibiayai sepenuhnya menggunakan pajak rakyat Hongaria.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

“Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pengaruhi hubungan Indonesia dan Hongaria

Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

“Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek,” kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

“Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah,” ujar Reinaldi.

MLFF berharap bisa diterapkan mulai kuartal I 2025

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

Proyek MLFF digadang–gadang menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol yang dinilai semakin parah.

Kemacetan tersebut membuat Indonesia merugi hingga 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun.

“Sistem pembayaran nonstop nirsentuh dan teknologi melalui Multi-Lane Free Flow berbasis satelit yang dikembangkan Roatex ini juga mampu memangkas waktu tempuh,” jelas Attila dikutip dari Kontan, Rabu.

“Memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan suara akibat kemacetan di pintu tol,” tambahnya.

Penyebab MLFF tdak kunjug diterapkan

Basuki Hadimuljono yang menjabat sebagai Menteri PUPR pada Oktober 2019-Oktober 2024 sempat buka-bukaan soal kabar penerapan MLFF di Indonesia.

Ia mengatakan, MLFF akan terus dilanjutkan, namun pemerintah masih melakukan negosiasi terkait manajemen oprasional sistem ini.

"Sampai hari ini masih dinegosiasi, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember (2024), tetap kita akan operasikan," ujar Basuki kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Sebelumnya, Indonesia dan Hongaria sempat berselisih paham terkait penerapan MLFF setelah sistem ini batal diujicoabakan di Bali pada 1 Juli 2023.

Pokok permasalahannya adalah Hongaria bersikukuh agar sistem dan teknologi MLFF yang akan diadopsi di Indonesia haruslah sama persis dengan yang sudah diterapkan di negaranya sejak 2013.

Padahal kedua negara sudah membuat kesepakatan bahwa MLFF di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Kesepakatan lainnya adalah sistem MLFF tidak menyebabkan badan usaha jalan tol (BUJT) kehilangan pendapatannya sepersen pun.

"Jadi ini ada perbedaan visi ini yang sejak Agustus lalu kami sudah mencoba mencari solusi ternyata sampai detik ini tidak bisa (mencapai kata sepakat)," kata Direktur RITS Musfihin Dahlan dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Apa itu MLFF?

MLFF adalah teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dapat mendeteksi keberadaan kendaraan di jalan tol menggunaakan satelit.

Pengguna jalan tol juga membutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi tersebut adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan dapat iunduh di Play Store maupun App Store.