Bisnis.com, SEMARANG - Investasi ilegal serta layanan pinjaman online atau pinjol ilegal memikat publik dengan beragam modus. Tak heran jika sepanjang Januari-Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 873 aduan dari masyarakat Jawa Tengah yang merasa dirugikan atas aktivitas keuangan tersebut.

"Pinjol ilegal yang sudah kami tangani itu, kadang kita tidak pinjam tapi dapat transfer nyasar," kata Ilhamsyah, seorang Analis Eksekutif Departemen Perlindungan Konsumen OJK, pada Kamis (5/9/2024).

Ilhamsyah menjelaskan bahwa masyarakat yang tiba-tiba menerima transfer sejumlah uang di rekeningnya mesti berhati-hati.

"Kalau ada dana masuk, sudah di satu rekening, tolong jangan digunakan. Kalau ada dana di rekening itu, keluarkan, tapi yang [transfer nyasar] itu jangan," ucapnya.

Modus transfer nyasar itu, menurut Ilhamsyah, sengaja dilakukan perusahaan pinjol ilegal untuk menjerat masyarakat.

Masyarakat yang mengalami hal tersebut disarankan untuk segera menghubungi Call Center bank untuk kemudian memblokir rekening.

"Baru kita bisa lapor ke polisi, kita sampaikan bahwa kita mendapat pengalaman seperti ini. Itu menjadi indikasi itikad baik kita," jelasnya.

Ilhamsyah menjelaskan bahwa perusahaan pinjol ilegal mendapatkan data pribadi masyarakat lewat beragam cara. Di luar sana, data pribadi banyak diperjualbelikan secara ilegal.

Selain itu, pinjol ilegal juga sengaja membobol perangkat digital masyarakat, hingga melakukan rekayasa sosial atau social engineering demi menjaring calon korban.

"Ada dua hal yang penting ketika bicara literasi keuangan digital. Kadang kita tidak hati-hati dengan data keuangan. kadang kita pasang tanggal ulang tahun di media sosial kita. Ini yang kadang dimanfaatkan," ungkap Ilhamsyah.

Sementara itu, Ilhamsyah menuturkan bahwa kasus penipuan investasi ilegal kebanyakan bermula dari efek "Halo". Efek "Halo" adalah fenomena sosial dimana satu orang memengaruhi orang lain lewat pengalaman yang meyakinkan.

Dalam hal ini, pelaku investasi bodong sengaja memberikan keuntungan kepada beberapa orang peserta investasi. Harapannya, mereka yang mendulang untuk bisa menitipkan lebih banyak uang atau menjaring lebih banyak peserta investasi baru.Publik mesti mewaspadai setiap tawaran investasi dengan iming-iming hasil yang fantastis.

"Lihat perizinannya seperti apa, lihat kelangsungan usahanya seperti apa. Itu untuk memitigasi jangan sampai kita terjebak [investasi ilegal]," pungkasnya.

KONTAN.CO.ID - Kemudahan mendapatkan uang dari pinjaman online (pinjol) ternyata menyisakan banyak masalah. Masih banyak orang yang terjebak pada pinjaman online lantaran kebocoran data dan pengajuannya yang tidak tersertifikasi secara resmi.

Danis (32) adalah salah satu korban pinjol. Ia menyerahkan identitas berupa KTP pada rekannya yang bekerja di salah satu toko ponsel. Alasannya adalah untuk menyerahkan KTP itu pada sang pemilik toko untuk mengajukan lamaran kerja.

“Enggak ada pikiran negatif sama sekali. Pertama, dia sudah kerja di toko ponsel itu cukup lama, sudah tahunan. Kedua, di toko tersebut banyak CCTV-nya (bisa jadi barang bukti, red),” jelas Danis.

Namun, ternyata beberapa bulan setelahnya ia justru ditagih beberapa pinjaman online karena ternyata rekannya, Rohayati, menggunakan identitas dia untuk mendaftar pinjol.

“Ditagih sama debt collector (DC) stres juga, sering diteleponin, bikin enggak tenang. Ke mana-mana jadi takut. Pernah juga didatangi tim investigasi HCI,” ungkap Danis.

Tasrif Tuasamu, kuasa hukum Danis mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, saksi saksi juga sudah dipanggil, barang bukti juga.

Tasrif juga telah melaporkan kasus ini ke OJK agar bisa melihat dari sisi pinjol, apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai SOP, terutama dalam hal proses verifikasi, misalnya dengan memberi tanda tangan di sebuah dokumen persetujuan sebelum pinjaman naik.

Salah satu staf finance Kredit Plus, Isti Hanifath mengatakan memang sebaikanya masyarakat harus paham soal standar operasional prosedur (SOP) dari debitur atau penyedia jasa pinjaman online (pinjol). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penipuan.

Menurutnya, setiap perusahaan pembiayaan memiliki aturan kerja yang harus dijalankan, di antaranya wajib melakukan verifikasi pada konsumen yang akan menggunakan jasa pembiayaan. Salah satunya dengan memberikan tanda tangan persetujuan pada sebuah dokumen sebelum pencairan.

"Konsumen wajib foto dengan barang yang akan dibiayai, bersama promotor kredit dan marketing produk sebagai bukti verifikasi," ujar Isti

Selain itu, menurut Isti, promotor (pinjol) harus memastikan konsumen yang meminjam sama dengan identitas yang dilampirkan. Promotor harus memperkenalkan produk, harga, besar cicilan pe rbulan, lama cicilan, cara pembayaran sampai dengan konsumen mengerti bahwa barang yang dibiayai wajib dibayar oleh konsumen sendiri dengan kewajiban berupa cicilan setiap bulannya.

"Jadi kecil kemungkinan akan terjadinya penipuan data, jika perusahaan pembiayaan (pinjol) menerapkan secara benar SOP yang perusahaan," tandas Isti. (*)

Bisnis.com, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Timur mengungkap modus penyalur tenaga kerja menggunakan data pencari kerja untuk utang pinjaman online atau pinjol dengan total kerugian mencapai Rp1 miliar.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menyampaikan terlapor berinisial R meminta identitas seperti KTP dan berswafo kepada calon karyawan.

Nantinya, calon karyawan tersebut bakal ditempatkan di toko penjualan telepon seluler (ponsel) di Pusat Grosir Cililitan (PGC).

"Jadi dengan modus tersebut dia mendapatkan korban kurang lebih ada 26 orang, dan jumlah kerugian Rp1 miliar lebih," kata Nicolas kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dalam hal ini, Nicolas menyampaikan pihaknya telah memeriksa enam orang saksi yaitu korban. Selanjutnya, R sebagai terlapor juga akan segera dipanggil untuk diminta keterangan terkait kasus tersebut.

"Kami akan memeriksa terus para saksi lainnya dan selanjutnya kami akan memeriksa terlapor dalam hal ini satu orang berinisial R tadi untuk diambil keterangan nya sebagai saksi sesuai," tambahnya.

Adapun, kata Nicolas, berdasarkan keterangan para saksi, terlapor R disebut melakukan dugaan tindakan perbuatan melawan hukumnya seorang diri atau tidak berkomplot.

"Untuk sampai saat ini pemeriksaan kami terhadap para saksi yang ada, bahwa terlapor R ini melakukan seorang diri," pungkasnya.