Jakarta: Dugaan kebocoran data yang melibatkan lebih dari 6 juta data wajib pajak pada 18 September 2024 menyoroti kembali urgensi untuk memperkuat langkah keamanan siber di berbagai institusi dan organisasi.

Dugaan kebocoran yang diklaim dapat mengekspos informasi sensitif seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan data lainnya, dilakukan oleh peretas dengan identitas Bjorka.

Apabila benar telah terjadi kebocoran data wajib pajak tersebut, organisasi keamanan siber Asia-Pasifik ternama ITSEC Asia menanggapi perlunya evaluasi dan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur digital dalam pengelolaan data penting demi menjaga kepercayaan publik.
“Dugaan kebocoran data NPWP ini menggambarkan sasaran ancaman siber yang terus berkembang. Ini juga menjadi pengingat bahwa semua institusi yang mengelola data sensitif harus terus memperbarui kerangka keamanan mereka dan mengadopsi mekanisme pertahanan yang proaktif,” tutur Joseph Lumban Gaol, Presiden Direktur PT ITSEC Asia.

“Institusi publik memiliki peran penting dalam keamanan nasional, dan kita harus mendukung upaya mereka untuk beradaptasi dengan lanskap yang terus berkembang ini,” ucapnya.

Joseph menegaskan pentingnya mengimplementasikan solusi Data Protection secara menyeluruh dan lengkap untuk meminimalisir risiko kebocoran data, meliputi implementasi teknologi enkripsi yang kuat, melakukan vulnerability assessments secara berkala, serta memastikan kontrol akses yang ketat.

Dia juga menekankan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa upaya kolaboratif komprehensif antara lembaga penyimpan data, instansi pemerintah terkait keamanan siber, ahli dan juga firma swasta keamanan siber dapat secara signifikan meningkatkan perlindungan infrastruktur kritis.

ITSEC Asia juga menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap perlindungan data dan mendorong individu serta organisasi untuk lebih waspada terhadap praktik keamanan siber mereka.

Sejumlah rekomendasi pengelolaan data yang menekankan keamanan dibagikan oleh ITSEC Asia, di antaranya:

-Audit Penyimpanan Data dan Keamanannya
Melakukan audit titik penyimpanan data penting dan sistem keamanannya untuk mengevaluasi kontrol keamanan pada data.

Penyimpanan data sebaiknya dilakukan secara sistematis dan efisien sehingga data tidak berserakan dan sampai pada kurang kontrol terhadap salah satu titik sistem penyimpanan.

Pengujian keamanan seperti Penetration Testing juga diperlukan untuk analisis risiko dan celah keamanan.

-Pembatasan Akses Pengguna yang Lebih Ketat
Langkah penting yang perlu dilakukan oleh instansi terkait dalam menjaga keamanan data yang mereka kelola adalah dengan membatasi akses ke data sensitif para wajib pajak hanya kepada personel yang benar-benar membutuhkan.

Dengan mengadopsi kebijakan kontrol akses yang lebih ketat, jumlah individu yang berinteraksi dengan informasi penting akan lebih sedikit, sehingga mengurangi risiko eksposur data dari pihak internal atau pihak- pihak yang tidak sah.

-Anonimisasi Data untuk Kontrol Keamanan yang Lebih Kuat
Instansi juga perlu mengimplementasikan mekanisme perlindungan data yang lebih kuat, seperti anonimisasi yang dilakukan dengan cara menghapus atau mengenkripsi faktor pengenal yang menghubungkan individu dengan data yang tersimpan.

Instansi dapat mempertimbangkan teknik anonimisasi data sehingga meskipun terjadi pelanggaran, data yang terekspos tidak dapat dengan mudah digunakan oleh pelaku kejahatan.

Lapisan perlindungan tambahan ini akan membatasi potensi kerusakan yang disebabkan oleh insiden seperti ini.

-Alat Keamanan yang Kuat dengan Pemantauan 24/7
Untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan data, perlu adanya pertimbangan dalam penerapan sistem analitik canggih dan Dashboard pemantauan Real-Time.

Alat-alat ini akan memfasilitasi pelacakan aktivitas pengguna secara menyeluruh dan memberikan informasi tentang bagaimana data wajib pajak diakses dan dikelola.

Pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas data sensitif sangat penting untuk identifikasi real-time terhadap pola akses yang mencurigakan atau akses yang tidak sah.

Sistem analitik canggih untuk pemantauan 24/7 memungkinkan instansi merespon langsung terhadap aktivitas mencurigakan dan meminimalisir peluang ancaman peretas.

-Pengumpulan dan Penyimpanan Access Log yang Rinci
Meningkatkan pengumpulan dan retensi Access Log yang rinci akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan keamanan operasi internal. Dengan mencatat secara teliti siapa yang mengakses data sensitif, kapan data tersebut diakses, dan untuk tujuan apa, instansi dapat membangun sistem yang lebih terperinci.

Praktik ini tidak hanya akan mencegah akses mencurigakan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat dilacak dengan jelas.

Selain itu, membatasi ekspor data ke lokasi yang disetujui akan mencegah informasi sensitif dipindahkan ke tujuan yang tidak aman, memberikan lapisan pertahanan tambahan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

KONTAN.CO.ID - Kemudahan mendapatkan uang dari pinjaman online (pinjol) ternyata menyisakan banyak masalah. Masih banyak orang yang terjebak pada pinjaman online lantaran kebocoran data dan pengajuannya yang tidak tersertifikasi secara resmi.

Danis (32) adalah salah satu korban pinjol. Ia menyerahkan identitas berupa KTP pada rekannya yang bekerja di salah satu toko ponsel. Alasannya adalah untuk menyerahkan KTP itu pada sang pemilik toko untuk mengajukan lamaran kerja.

“Enggak ada pikiran negatif sama sekali. Pertama, dia sudah kerja di toko ponsel itu cukup lama, sudah tahunan. Kedua, di toko tersebut banyak CCTV-nya (bisa jadi barang bukti, red),” jelas Danis.

Namun, ternyata beberapa bulan setelahnya ia justru ditagih beberapa pinjaman online karena ternyata rekannya, Rohayati, menggunakan identitas dia untuk mendaftar pinjol.

“Ditagih sama debt collector (DC) stres juga, sering diteleponin, bikin enggak tenang. Ke mana-mana jadi takut. Pernah juga didatangi tim investigasi HCI,” ungkap Danis.

Tasrif Tuasamu, kuasa hukum Danis mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, saksi saksi juga sudah dipanggil, barang bukti juga.

Tasrif juga telah melaporkan kasus ini ke OJK agar bisa melihat dari sisi pinjol, apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai SOP, terutama dalam hal proses verifikasi, misalnya dengan memberi tanda tangan di sebuah dokumen persetujuan sebelum pinjaman naik.

Salah satu staf finance Kredit Plus, Isti Hanifath mengatakan memang sebaikanya masyarakat harus paham soal standar operasional prosedur (SOP) dari debitur atau penyedia jasa pinjaman online (pinjol). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penipuan.

Menurutnya, setiap perusahaan pembiayaan memiliki aturan kerja yang harus dijalankan, di antaranya wajib melakukan verifikasi pada konsumen yang akan menggunakan jasa pembiayaan. Salah satunya dengan memberikan tanda tangan persetujuan pada sebuah dokumen sebelum pencairan.

"Konsumen wajib foto dengan barang yang akan dibiayai, bersama promotor kredit dan marketing produk sebagai bukti verifikasi," ujar Isti

Selain itu, menurut Isti, promotor (pinjol) harus memastikan konsumen yang meminjam sama dengan identitas yang dilampirkan. Promotor harus memperkenalkan produk, harga, besar cicilan pe rbulan, lama cicilan, cara pembayaran sampai dengan konsumen mengerti bahwa barang yang dibiayai wajib dibayar oleh konsumen sendiri dengan kewajiban berupa cicilan setiap bulannya.

"Jadi kecil kemungkinan akan terjadinya penipuan data, jika perusahaan pembiayaan (pinjol) menerapkan secara benar SOP yang perusahaan," tandas Isti. (*)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Masyarakat kudu waspada. Beberapa waktu terakhir, kerap terjadi pencurian data pribadi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Data pribadi tersebut bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Adapun data pribadi yang dimaksud antara lain nomor ponsel, alamat, sampai NIK KTP.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara mengecek apakah datanya digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol maupun jenis kredit lain atau tidak.

2 Cara cek data pribadi dipakai pinjol atau tidak

Melansir indonesiabaik.id, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan sudah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak.

1. SLIK OJK via Offline

- Kunjungi Kantor OJK terdekat dan bawa dokumen berupa:

• KTP untuk warga negara Indonesia (WNI)
• Paspor untuk warga negara asing (WNA)
• Jika melalui kuasa, maka membawa surat kuasa

- OJK melakukan pengecekan kesesuaian formulir dan dokumen pendukung.

- Jika sesuai persyaratan, OJK akan menarik data informasi debitur atau pemohon.

- Hasil pengecekan dikirimkan melalui email yang didaftarkan

2. SLIK OJK via Online

- Buka laman idebku.ojk.go.id

- Pilih menu "Pendaftaran"

- Isi data yang diminta

- Isi jenis debitur

- Isi jenis identitas

- Isi kewarganegaraan

- Isi nomor identitas

- Isi kode keamanan atau captcha

- Memastikan semua informasi benar dan sesuai

- Jika sudah sesuai, klik "Selanjutnya"

- Isi formulir SLIK OJK

- Unggah beberapa dokumen pendukung

- Centang pernyataan kebenaran data dan klik "Ajukan Permohonan"

- Pemohon akan menerima email yang memuat informasi nomor pendaftaran

- Cek status permohonan pada menu "Status Layanan"

- Isi nomor pendaftaran serta kode captcha

- Permohonan akan diproses paling lambat satu hari kerja

- Masyarakat akan melihat secara rinci pinjaman atau kredit yang diajukan menggunakan data pemohon

Dari laporan SLIK OJK, masyarakat akan melihat secara rinci pinjaman atau kredit yang diajukan menggunakan data pemohon.

Jika terdapat pinjaman dinilai tidak pernah diambil, segera adukan ke kontak OJK 157, email emailkonsumen@ojk.go.id, atau WhatsApp ke nomor 081-157-157-157.

Ciri-ciri Pinjol Ilegal

Dilansir dari laman ojk.go.id, berikut 9 ciri-ciri pinjaman online ilegal:

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Ciri-ciri Pinjol Legal

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.