KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perubahan pola pikir (mindset) baru dalam digitalisasi pemerintahan, sejalan dengan program pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

"Perkembangan teknologi informasi (IT) saat ini sangat luar biasa dan berdampak pada aparatur sipil negara (ASN). Seperti yang disampaikan Alvin Toffler dalam 'The Third Wave', perubahan ini akan mengubah cara hidup dan peradaban. Ini adalah gelombang ketiga peradaban manusia, yang dipicu oleh penemuan teknologi informasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2024 di Hotel The Zuri, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat.

Menurut Tito, digitalisasi pada masa depan akan memiliki dampak signifikan terhadap struktur ASN.

Ia memprediksi bahwa jumlah ASN yang saat ini sekitar 4 juta orang akan berkurang secara bertahap karena banyak peran dan jabatan yang tidak lagi relevan atau sudah tergantikan oleh teknologi.

“Eselon III kemungkinan besar akan berkurang, dan eselon IV bahkan lebih. Ini bukan berarti PHK bagi ASN, tetapi kita harus bersiap menghadapi penurunan dalam rekrutmen ke depan,” jelas Tito.

Ia juga mengingatkan generasi muda untuk mempertimbangkan berbagai profesi di luar ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) TNI.

Tito mendorong generasi muda untuk melihat potensi pekerjaan lain, termasuk di sektor kewirausahaan, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Nantinya, jumlah ASN akan berkurang karena digitalisasi pemerintahan, jadi dorong mereka untuk menjadi wiraswasta. Dengan potensi yang ada, mari kita dukung pendidikan dan menciptakan lapangan kerja baru,” tuturnya.

Sebagai informasi, Rakornas BPSDM 2024 mengusung tema "Kolaborasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam Menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045”.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, dan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni.

Menteri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pesan tersebut sering disampaikan Prabowo berulang kali.

Tito mengatakan Prabowo memberi pesan agar visi serta harapannya dapat direalisasikan. Khusus kepada Tito, Prabowo meminta agar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi mingguan tetap berjalan.

"Spesifik menyampaikan kepada saya untuk inflasi, agar rapat inflasi mingguan diteruskan," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Tito menjelaskan rakor tersebut digelar sejak 2022. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan sehingga data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.

Dia menegaskan rakor tersebut akan terus berlanjut sampai ada perintah untuk diberhentikan. Dia menekankan langkah tersebut sebagai salah satu upaya agar tetap menjaga inflasi sehingga tidak menjadi beban masyarakat.

"Saya sampaikan kalau nggak ada perintah berhenti, kita akan lanjutkan terus untuk menjaga inflasi, pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa agar tidak tidak memberatkan masyarakat," jelasnya.

Kemudian untuk jangka menengah dan panjang, Tito menambahkan agar memberantas kemiskinan, hilirisasi, hingga swasembada pangan dan energi. Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut terlibat membantu untuk menyukseskan program tersebut.

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk ikut terlibat saat ada kunjungan-kunjungan oleh para menteri, baik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa dilakukan dari daerah. Alhasil, dapat membanggakan kepala daerah juga karena dapat mensukseskan program tersebut.

"Jadi, pemerintah daerah tolong didukung ini adalah leading-nya Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri koordinasi bidang pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi, kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian, Menko bidang pangan Zulkifli Hasan saya mohon dengan berbagai daerah didampingi paling tidak Kepala Dinas Pertanian pangan ini hadir jangan sampai nggak hadir," jelasnya.