IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat, khususnya warga Jakarta untuk tidak mengambil air tanah. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang mengancam tenggelamnya wilayah pesisir utara Jakarta.

"At the end of the point, kita akan minta pada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak mengambil air tanah," ujar Dody saat ditemui di Jakarta Utara, Senin (5/11/2024).

Sejalan dengan itu, saat ini telah disiapkan tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah penyangga Jakarta, yaitu SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Ir. H. Djuanda yang bisa menyuplai air langsung untuk warga Jakarta.

SPAM tersebut nantinya akan mengalirkan air baku kepada masyarakat, sehingga penggunaan air tanah tidak lagi diperlukan.

SPAM Regional Jatiluhur I mampu menyediakan air 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

"Sebetulnya di tengah kota, karena pengambilan air tanah sangat-sangat berlebihan, kemudian permukaan tanah menjadi turun sangat drastis," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya sekitar 10 cm.

Jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau dua periode pemerintahan, permukaan tanah di Jakarta, khususnya bagian utara sudah ambles sekitar 1 meter.

Penurunan muka tanah juga semakin cepat salah satunya akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat.

"Kementerian PU selama ini berupaya juga untuk menambah suplai air dari Jatiluhur dari Karian yang tengah dibangun saat ini, agar cukup atau paling tidak mengurangi kebutuhan kita mengambil air tanah," kata AHY.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk tidak lagi mengambil air dari dalam tanah.

Permintaan tersebut Dody sampaikan sehubungan dengan menurunnya muka tanah di Jakarta akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga membuat penyusutannya begitu drastis.

Sebagai solusinya, lanjut Dody, pemerintah menambah pasokan air untuk wilayah DKJ dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Regional Karian-Serpong.

“Ujung-ujungnya atau at the end, pada satu titik kita akan minta kepada seluruh masyarakat DKJ untuk tidak mengambil air tanah,” ujar dia saat melakukan tinjauan ke kawasan pompa Sentiong-Ancol, Senin (4/11/2024).

Dengan cara begitu, Dody berpandangan, pergerakan muka tanah di DKJ akan bisa diperkecil. “Tapi, kita gak bisa melakukan itu sebelum kami sebagai pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat yaitu air,” imbuhnya.

Bukan hanya pemenuhan dari sisi air, limbah yang dihasilkan masyarakat juga harus diolah supaya lingkungan Jakarta menjadi lebih sehat. Penting makanya, memastikan sanitasi-sanitasi lebih terjaga.

Untuk itu, kata Dody, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota sebagai pengelola area menjadi kunci. “Jadi, kami persiapkan kapasitas air untuk masuk ke kota. Kemudian, bekerjasama dengan pemda setempat untuk membangun jaringan-jaringan ke saluran pompanya,” terang Dody.

Termasuk, pihaknya terbuka akan menggandeng swasta. “Pasti karena APBN kita gak akan cukup untuk menghandel itu semua,” tandas Dody.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, kondisi penurunan muka tanah di wilayah pesisir Jawa Utara lebih parah dari Jakarta.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, Kota Semarang, Jawa Tengah, saat ini penurunan muka tanahnya bisa mencapai 14 cm per tahun. Situasi ini tergolong lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10 cm per tahun.

Menurutnya, penurunan muka tanah yang masif akan membuat permukaan air laut lebih tinggi ketimbang daratan. Dampaknya, banjir rob bisa merendam kawasan permukiman di wilayah pesisir Jawa bagian utara.

Maka dari itu, pembangunan tanggul laut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah permukiman akibat banjir rob.

"Saya kira ada pertimbangan (bangun tanggul laut di Jawa), salah satunya itu ada penurunan muka tanah juga di Jawa Tengah, bahkan di sana lebih tinggi, ada yang sampai 14 cm per tahun, itu di daerah Semarang-Demak," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Berangkat dari masalah tersebut, Kementerian PUPR menyambut baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang hendak membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Hal ini sebagai upaya melindungi wilayah pesisir dari ancaman tenggelam akibat penurunan muka tanah.

Namun, Bob mengungkapkan, dalam merealisasikan program tersebut, memang diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Sebab, berdasarkan kajian Kementerian PUPR, pembangunan tanggul laut per kilometer diperlukan biaya sekitar Rp2,5 triliun.

Sedangkan jarak Jakarta-Gresik yaitu kurang lebih 700 km, maka diperlukan anggaran sekitar Rp1.750 triliun untuk merampungkan proyek Giant Sea Wall Jakarta-Gresik.

"Jadi pembangunan tanggul itu ada dua tahap kalau untuk yang Banten-Ancol. Tahap pertama itu tanggul terbuka atau tanpa pintu, itu butuh Rp53 triliun untuk 21 km. Jadi kalau mau dihitung (per kilometer) itu tinggal dibagi saja Rp53 triliun dengan 21 km," kata Bob.

(Dhera Arizona)