IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat, khususnya warga Jakarta untuk tidak mengambil air tanah. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang mengancam tenggelamnya wilayah pesisir utara Jakarta.

"At the end of the point, kita akan minta pada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak mengambil air tanah," ujar Dody saat ditemui di Jakarta Utara, Senin (5/11/2024).

Sejalan dengan itu, saat ini telah disiapkan tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah penyangga Jakarta, yaitu SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Ir. H. Djuanda yang bisa menyuplai air langsung untuk warga Jakarta.

SPAM tersebut nantinya akan mengalirkan air baku kepada masyarakat, sehingga penggunaan air tanah tidak lagi diperlukan.

SPAM Regional Jatiluhur I mampu menyediakan air 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

"Sebetulnya di tengah kota, karena pengambilan air tanah sangat-sangat berlebihan, kemudian permukaan tanah menjadi turun sangat drastis," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya sekitar 10 cm.

Jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau dua periode pemerintahan, permukaan tanah di Jakarta, khususnya bagian utara sudah ambles sekitar 1 meter.

Penurunan muka tanah juga semakin cepat salah satunya akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat.

"Kementerian PU selama ini berupaya juga untuk menambah suplai air dari Jatiluhur dari Karian yang tengah dibangun saat ini, agar cukup atau paling tidak mengurangi kebutuhan kita mengambil air tanah," kata AHY.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan melarang masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk menggunakan air tanah bila konstruksi ekosistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengalirkan air baku dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian rampung dikerjakan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fattah menjelaskan upaya pembatasan penggunaan air tanah itu dilakukan dalam rangka menghambat laju penurunan muka tanah yang belakangan terjadi.

“Penurunan muka tanah terjadi karena ada over extraction, air tanah terlalu banyak dipakai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Akan tetapi, saat ini pemerintah belum bisa sepenuhnya tegas melarang penggunaan air tanah. Alasannya, karena infrastruktur penyedia air dinilai belum memadai.

Oleh karena itu, saat ini Kementerian PUPR disebut tengah mengebut proyek strategis nasional (PSN) penyediaan air bersih dan air minum salah satunya yakni SPAM Regional Jatiluhur I yang memiliki kapasitas pengaliran mencapai 4.750 iter per detik (lpd).

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I tersebut akan melayani pengaliran air untuk wilayah Kabupaten Karawang (350 lpd), Kabupaten Bekasi (100 lpd), Kota Bekasi (300 lpd), dan DKI Jakarta (4.000 lpd).

“Kita tak mungkin menghentikan orang mengebor air tanah karena penduduk butuh air. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan adalah menyediakan air dari air permukaan asal Jatiluhur dari Karian,” ujarnya.

Zainal menambahkan, apabila proyek tersebut telah rampung di kerjakan maka pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal segera melakukan imbauan untuk pembatasan penggunaan air tanah dan dialihkan untuk menggunakan air PAM.

“Nanti kebutuhan air untuk Jakarta dan sekitarnya ini selesai dengan proyek ini, maka pasti DKI akan mengimbau untuk mengurangi ekstraksi air tanah agar tak berlebihan, itu semangatnya,” pungkasnya.

Adapun, dalam laporan terbarunya, progres konstruksi SPAM Regional I Jatiluhur hingga 16 Juli 2024 progresnya telah mencapai 87,81%. Targetnya, proyek ini bakal rampung pada tahun ini.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencananya setelah jabatannya sebagai menteri selesai pada Oktober 2024.

Basuki memiliki cita-cita untuk menjadi tenaga pengajar untuk salah satu mata pelajaran, yaitu ilmu hidrogelogi.

"Jadi saya mau mengajar satu pelajaran saja. Ilmu hidrogeologi," ujar Basuki saat ditemui usai acara Water Warriors Assemble: Indonesia Wave After The 10th World Water Forum di Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Menurut Basuki masalah air harus menjadi perhatian bersama, baik dari unsur pemeringan, akademisi, hingga masyarakat karena menjadi hajat hidup orang banyak.

"Perubahan iklim yang terjadi menjadi ancaman dan tantangan untuk penyediaan air ke depannya," kata dia.

Sebagai informasi, Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air tanah, yang disebut juga sebagai geohidrologi atau hidrologi air tanah.

Hidrogeologi mempelajari bagaimana air masuk ke dalam tanah (pengisian ulang), bagaimana air mengalir di bawah permukaan (melalui akuifer), dan bagaimana air tanah berinteraksi dengan tanah dan batuan di sekitarnya (geologi).

(NIA DEVIYANA)

Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah Jonggol. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan catatan Badan Geologi, KementerianEnergi Sumber Daya Mineral (ESDM), wilayah Jonggol memang sangat rentan kekeringan.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyarankan masyarakat terdampak untuk membuat penampungan air hujan untuk meminimalisir kerentanan sumber daya air yang ada.

"Desa Jonggol tersebut merupakan daerah hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS) maupun cekungan air tanah (CAT), sehingga pada daerah ini relatif rentan terhadap ketersediaan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah pada saat musim kemarau, seperti mengeringnya air sungai dan air sumur, serta berkurangnya debit mata air," kata Wafid dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (2/9/2024).

Potensi air tanah sekitar wilayah terdampak hanya terbatas pada bagian atas (air tanah dangkal) dan tidak terdapat potensi air tanah pada bagian bawah (dalam) karena lapisan batuan pembawa air atau akuifer dari Satuan Batupasir dan Konglomerat bersifat tipis yang menumpang di atas batuan kedap air berupa Batulempung Formasi Jatiluhur.

"Potensi air tanah hanya terbatas pada bagian atas (air tanah dangkal) dan tidak terdapat potensi air tanah pada bagian bawah (dalam). Hal tersebut membuat daerah ini rentan terhadap potensi kekeringan yang disebabkan oleh berlangsungnya musim kemarau," lanjut Wafid.

Melihat kondisi yang ada Wafid menyarankan masyarakat sekitar untuk membuat penampungan air hujan, sumur resapan dangkal serta membangun infrastruktur sederhana untuk menunjang konservasi tanah.

"Secara umum metode ini berguna untuk menahan air permukaan lebih lama sehingga meningkatkan kapasitas resapan air permukaan menjadi air tanah," jelas Wafid.

"Jadi seperti kita ketahui, saat ini Jakarta terancam dengan eksploitasi air tanah yang cukup besar, membuat Jakarta permukaan tanahnya menurun," ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di acara Anugerah Ekonomi Hijau, dikutip Rabu (7/8/2024).

Arief mengungkapkan saat ini pihaknya menargetkan cakupan pelayanan air perpipaan mencapai 100 persen pada 2030. Arief meyakini target tersebut mampu menangani penurunan muka tanah atau land subsidence.

"Dan ketika air perpipaan sudah mencapai 100% pelayanan hingga 2030 akan mempengaruhi, melambat atau membuat Jakarta lebih baik lagi dalam sisi permukaan. Dari sisi kesehatan akan mengurangi stunting, yang pastinya manusia berhubungan dengan air, dan juga memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jakarta karena air perpipaan ini akan sangat murah dan mudah dijangkau masyarakat Jakarta," paparnya.

Arief mengungkapkan saat ini PAM Jaya tengah melakukan terobosan program Water Treatment Plant (WTP) Mookervart dengan memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang air dari Sungai Mookervart.

"Jadi salah satu hal yang memang menjadi terobosan kita saat ini WTP Mookervart yang itu kita daur ulang air dari Sungai Mookervart yang terkontaminasi cukup tinggi, hasil industri, dan kemudian kita olah airnya bisa langsung minum," ucap Arief.

"Ke depannya, PAM JAYA sedang mengembangkan tap water, dari air pipa yang kemudian kita pasangkan dispenser. Ini salah satu hal terobosan yang kita lakukan di Jakarta. Saat ini sudah banyak melakukan penyambungan, sehingga Jakarta nanti masyarakatnya bisa menikmati air yang kemudian diminum dari dispenser kami yang langsung dari pipa dan itu sangat efisien," sambungnya.

Selain akan menekan eksploitasi air tanah di Jakarta, program ini juga akan berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan, termasuk mengurangi volume sampah plastik.

"Ini salah satu terobosan PAM JAYA untuk menghilangkan adanya sampah plastik atau kemasan yang kita coba hindari untuk membuat bumi semakin hijau, terutama Jakarta yang akan menjadi kota global," tutupnya.

Sebagai informasi, PAM Jaya mendapatkan penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau dari detikcom atas penerapan teknologi pengolahan Air Minum di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mookervart.

PAM JAYA Terima Anugerah Atas Penerapan Teknologi Pengolahan Air Minum di IPA Mookervart

PAM JAYA Terima Anugerah Atas Penerapan Teknologi Pengolahan Air Minum di IPA Mookervart

KOMPAS.com - Sebuah studi baru menemukan pada tahun 2100, lebih dari 75 juta orang kemungkinan besar akan tinggal di tempat yang air tanahnya terlalu panas untuk diminum.

Suhu air tanah diperkirakan akan meningkat hingga 3,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Artinya, suhu tersebut melebihi ambang batas tertinggi yang ditetapkan untuk air minum di negara mana pun.

Seperti dikutip dari IFL Science, Selasa (9/7/2024) Air tanah sangat penting bagi kehidupan di Bumi, namun relatif sedikit yang diketahui mengenai respons air terhadap perubahan iklim dalam ruang dan waktu.

Apa yang kita tahu adalah ketika keadaan menjadi lebih panas, air akan bertindak sebagai penyerap panas, menyerap kelebihan panas yang disebabkan oleh pemanasan global.

Untuk mengetahui gambarannya, para peneliti di Institut Teknologi Karlsruhe (KIT) telah membuat model proyeksi perubahan suhu air tanah global hingga tahun 2100.

Mereka mendasarkan proyeksi mereka pada dua skenario iklim yang mana mencerminkan jalur pembangunan sosio-ekonomi yang berbeda dan konsentrasi gas rumah kaca di masa depan.

Dari situ peneliti menetapkan bahwa suhu air tanah akan meningkat sebesar sebesar 2,1 hingga 3, 5 derajat Celcius.

Penulis studi Susanne Benz, dari Institut Fotogrametri dan Penginderaan Jauh di KIT, dalam sebuah pernyataan mengatakan beberapa bagian dunia akan merasakan lonjakan suhu lebih parah.

"Tingkat pemanasan air tanah tertinggi di dunia diperkirakan terjadi di lokasi dengan permukaan air tanah yang dangkal dan/atau pemanasan atmosfer yang tinggi," katanya.

Artinya, bagi jutaan orang di seluruh dunia, air tanah tidak dapat diminum lagi.

“Sudah ada sekitar 30 juta orang yang tinggal di daerah yang air tanahnya lebih hangat dari yang ditetapkan dalam pedoman air minum yang paling ketat,” kata Benz.

Itu berarti mungkin tidak aman untuk meminum air di sana tanpa pengolahan seperti merebusnya terlebih dahulu.

Tapi sebenarnya apa yang salah dengan air tanah yang lebih hangat?

Suhu air tanah mempengaruhi serangkaian proses biogeokimia yang pada gilirannya berdampak pada kualitasnya.

Misalnya, dalam kondisi tertentu, peningkatan suhu air tanah dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi zat berbahaya seperti arsenik atau mangan.

"Konsentrasi yang lebih tinggi ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, terutama bila air tanah digunakan sebagai air minum,” jelas Benz.

Peningkatan suhu ini juga dapat memfasilitasi pertumbuhan patogen seperti Legionella spp serta memengaruhi ekosistem, keanekaragaman hayati, serta siklus karbon dan nutrisi.

Secara keseluruhan, hal ini bukanlah kabar baik bagi kita atau organisme lain yang bergantung pada sistem air tanah.

“Hasil kami menunjukkan betapa pentingnya mengambil tindakan untuk melindungi air tanah dan menemukan solusi jangka panjang untuk melawan dampak negatif perubahan iklim terhadap air tanah,” simpul Benz.

Studi ini dipublikasikan di Nature Geoscience.