JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk tidak lagi mengambil air dari dalam tanah.

Permintaan tersebut Dody sampaikan sehubungan dengan menurunnya muka tanah di Jakarta akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga membuat penyusutannya begitu drastis.

Sebagai solusinya, lanjut Dody, pemerintah menambah pasokan air untuk wilayah DKJ dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Regional Karian-Serpong.

“Ujung-ujungnya atau at the end, pada satu titik kita akan minta kepada seluruh masyarakat DKJ untuk tidak mengambil air tanah,” ujar dia saat melakukan tinjauan ke kawasan pompa Sentiong-Ancol, Senin (4/11/2024).

Dengan cara begitu, Dody berpandangan, pergerakan muka tanah di DKJ akan bisa diperkecil. “Tapi, kita gak bisa melakukan itu sebelum kami sebagai pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat yaitu air,” imbuhnya.

Bukan hanya pemenuhan dari sisi air, limbah yang dihasilkan masyarakat juga harus diolah supaya lingkungan Jakarta menjadi lebih sehat. Penting makanya, memastikan sanitasi-sanitasi lebih terjaga.

Untuk itu, kata Dody, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota sebagai pengelola area menjadi kunci. “Jadi, kami persiapkan kapasitas air untuk masuk ke kota. Kemudian, bekerjasama dengan pemda setempat untuk membangun jaringan-jaringan ke saluran pompanya,” terang Dody.

Termasuk, pihaknya terbuka akan menggandeng swasta. “Pasti karena APBN kita gak akan cukup untuk menghandel itu semua,” tandas Dody.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ancaman Jakarta tenggelam menjadi salah satu alasan pemerintah mencanangkan pembangunan proyek Giant Sea Wall (GSW). Tak hanya itu, proyek ini juga diharapkan mampu mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta.

Hal ini turut disinggung bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK). Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyebut GSW bisa mengatasi masalah banjir rob di wilayah utara Jakarta.

Menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna juga, ancaman Jakarta tenggelam sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan proyek GSW. Ia lebih merekomendasikan penguatan tanggul-tanggul yang sudah dibangun saat ini dengan alasan efisiensi.

Apalagi proyek tanggul raksasa itu diestimasikan butuh biaya yang besar. Dalam hal ini pemerintah perlu meracik dulu penawaran menarik demi mendatangkan investor.

"Sebetulnya kan, apakah GSW saja yang perlu kita bangun. Kalau tanggul pesisir pantainya diperkuat masih mampu nggak menahannya. Kalau tanggul pesisirnya mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Nah pertanyaannya, GSW yang dibangunnya atau tanggul pesisir yang diperkuat untuk jangka pendek dan jangka panjang," katanya kepada detikcom, Minggu (25/8/2024).

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai pembangunan GSW tidak menyelesaikan masalah mendasar seperti banjir rob atau ancaman Jakarta tenggelam. Ia menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya fokus pada program yang lainnya.

"Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus pada penataan ulang/restorasi kawasan pesisir, memindahkan pemukiman warga/kampung-kampung kumuh yang menempel tepi pantai terdampak banjir rob setiap saat ke rusun-rusun yang aman," sebutnya.

"Menghentikan/larangan pemompaan air tanah di wilayah Jakarta Utara dan percepatan jaringan perpipaan penyediaan air bersih/minum seluruh wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat bagian utara, dan Jakarta Timur bagian utara," sambung dia.

Selain itu perlu juga pembangunan waduk-waduk di utara Jakarta, membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan pantai/bakau di sepanjang pesisir pantai utara Jakarta. Ia juga berpendapat proyek tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan karena butuh biaya pembangunan dan perawatan yang besar.

"Proyek GSW sebaiknya dikaji ulang untuk tidak dilanjutkan. Pembangunan GSW membutuhkan biaya sangat besar baik dari pembangunan dan perawatannya, seiring dengan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah maka GSW cenderung untuk terus terus ditinggikan tembok/dindingnya serta perlu pemeliharaan ketat jika terjadi keretakan/kebocoran," pungkasnya.