Sumber: IRNA | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - KAZAN. Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) negara yang tergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) ke-16 resmi dimulai pada Rabu (23/10) di Kazan, Rusia.

Acara ini dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mewakili Republik Islam Iran dalam partisipasi resmi pertamanya dalam KTT BRICS.

Presiden Pezeshkian dijadwalkan untuk menyampaikan pandangan Iran mengenai peningkatan kerjasama dalam BRICS dan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin untuk membahas peningkatan hubungan dengan negara-negara BRICS.

Delegasi dari Iran, Rusia, Brazil, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia mulai mengadakan pembicaraan formal dalam format terbatas dan diperluas, seiring dengan pembukaan acara oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tema utama KTT ini adalah "Penguatan Multilateralisme untuk Pembangunan Global dan Keamanan yang Adil".

Menurut penasihat kebijakan luar negeri Presiden Rusia, para peserta akan membahas penyelesaian konflik regional, kerjasama keuangan dalam BRICS, dan skenario potensial untuk memperluas keanggotaan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa isu-isu terkait Gaza dan Lebanon akan menjadi bagian dari diskusi KTT tahun ini dan akan tercermin dalam pernyataan akhir.

Pertemuan BRICS Plus, yang melibatkan para pemimpin negara-negara anggota BRICS dan negara-negara yang tertarik untuk berkolaborasi dengan kelompok ini, dijadwalkan untuk Kamis, 24 Oktober.

New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G20 yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 25 September 2024 waktu New York.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan kekhawatirannya terhadap tanda- tanda kegagalan multilateralisme yang semakin terlihat, termasuk perpecahan tata kelola global, menurunnya kepercayaan antara negara-negara, dan ketidakmampuan sistem internasional dalam merespons tantangan-tantangan baru.

“Kegagalan multilateralisme akan berdampak signifikan dan berpotensi membawa dunia menuju masa di mana kekuatan mendominasi keadilan,” ujar Menlu Retno, dikutip dari keterangan Kemenlu RI, Kamis 26 September 2024.
Lebih lanjut, Menlu Retno menyoroti situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina sebagai contoh nyata rapuhnya sistem multilateral saat ini. Genosida di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menurut Menlu Retno, menjadi pengingat akan urgensi penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara konsisten dan tanpa standar ganda.

“Kita tidak boleh biarkan apa yang terjadi di Ukraina, di Gaza, di Tepi Barat dan di Lebanon menjadi norma (internasional) baru,” ungkap Menlu Retno.

Meski demikian, Menlu Retno tetap optimis bahwa multilateralisme masih bisa diperbaiki. “Peran G20 strategis untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem multilateral dan memperkuat tata kelola global yang inklusif dan adil,” tegas Menlu Retno.

Dalam pidatonya, ada tiga poin penting yang diangkat Menlu Retno:

Pertama, perlu adanya keterwakilan yang lebih baik dalam tata kelola global.

Reformasi harus dilakukan agar sistem ini lebih inklusif, representatif, dan efisien, dengan memperhatikan realitas dunia saat ini di mana negara-negara Global South mewakili 85 persen populasi dunia dan memiliki kontribusi ekonomi yang semakin besar.

Kedua, pentingnya memajukan kepercayaan strategis dan keadilan. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan jika tindakan-tindakan yang diambil negara maju sesuai dengan kewajiban mereka, terutama terkait dengan pendanaan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Menlu Retno menegaskan bahwa diperlukan upaya nyata untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen global dan tindakan nyata di lapangan.

Ketiga, adaptasi terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul, termasuk kebutuhan akan kerangka baru untuk tata kelola digital, regulasi siber, dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya segelintir orang. Selain itu, aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim juga harus ditingkatkan.

Dalam konteks ini, Indonesia mendukung “G20 Call to Action on Global Governance Reform” yang berfokus pada upaya memodernisasi tata kelola global agar lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21, serta memastikan bahwa sistem tersebut lebih adil dan inklusif bagi semua negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya paradigma kolaborasi serta mendorong reformasi sistem multilateral dalam Konferensi Tingkat Tinggi untuk Masa Depan (Summit of the Future) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada 22-23 September 2024.

Pertemuan diselenggarakan dalam upaya menggalang konsensus global untuk memperkuat multilateralisme demi mengatasi tantangan global saat ini dan mendatang. Tema yang diangkat adalah “Solusi Multilateral untuk Masa Depan yang Lebih Baik.”

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyoroti pentingnya paradigma kolaborasi untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, termasuk rivalitas geopolitik, pemulihan ekonomi yang suram, serta krisis iklim dan energi.
Terdapat tiga pesan utama yang disampaikan Menlu Retno dalam hal ini. Pertama, mewujudkan perdamaian abadi, yang menciptakan keadilan, stabilitas dan pembangunan.

"Perdamaian hanya dapat terwujud jika hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda," tegas Menlu Retno.

Dalam konteks ini, ia menyerukan penghentian segera atas genosida yang dilakukan Israel di Palestina serta menegaskan pentingnya Solusi Dua Negara untuk Palestina.

Kedua, memastikan jaminan terhadap hak atas pembangunan. Menlu Retno menyerukan upaya bersama untuk mempercapat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Diskriminasi perdagangan dan jebakan hutang negara-negara berkembang atau Global South harus dihentikan.

“Kesenjangan harus dijembatani sehingga tidak ada satu negara pun yang tertinggal,” ujar Menlu Retno.

Komitmen Global

Ketiga, mewujudkan tatanan dunia yang inklusif. Tata kelola global yang lebih adaptif, responsif dan efektif harus diwujudkan, antara lain melalui reformasi Dewan Keamanan PBB, arsitektur finansial global dan sistem perdagangan multilateral.

“Reformasi sistem multilateral ini harus memperhatikan suara dan kepentingan negara-negara berkembang" tegas Menlu RI.

Selain sesi pleno, Menlu Retno juga berpartisipasi pada sesi dialog interaktif. Menlu kembali menekankan urgensi reformasi sistem multilateral dan pentingnya keterwakilan negara-negara berkembang dalam tata kelola global.

“Kita harus bahu membahu untuk mewujudkan perdamaian, kemakmuran dan keadilan untuk generasi mendatang,” tutup Menlu Retno.

Summit of the Future menghasilkan tiga dokumen yaitu Pact of the Future, Global Digital Compact dan Declaration on Future Generations. Ketiga dokumen tersebut memuat komitmen global untuk mereformasi sistem multilateral, memperkuat kerja sama di sektor digital dan kolaborasi untuk generasi masa depan.

Rangkaian pertemuan Summit of the Future diawali dengan Action Days pada tanggal 20-21 September 2024 yang dihadiri perwakilan parlemen, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemuda, sektor swasta.

Baca juga: Multilateralisme Diperlukan untuk Atasi Beragam Isu Mendesak

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)