Alumni SMA BOPKRI 1 Yogyakarta yang tergabung dalam Alumni BOSA Bersatu (ABB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pada Sabtu, 7 Desember 2024, di Ballroom Loman Park Hotel, Yogyakarta. Munas ini diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan alumni dengan suasana yang lebih damai dan bersatu, berbeda dari Munas sebelumnya yang sempat diwarnai isu politik.

Menurut Ketua Panitia Munas ABB ke-2, Ardy Nurdin, Munas sebelumnya berlangsung cukup panas karena banyak alumni yang kini terlibat dalam dunia politik. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat yang tajam selama diskusi dan kegiatan. Namun, untuk Munas kali ini, panitia berharap suasana bisa lebih kondusif dan mengarah pada persatuan di antara para alumni.

“Tantangan terbesarnya adalah karena banyak alumni yang kini menjadi tokoh-tokoh, terutama di bidang politik. Ini membuat beberapa kegiatan sebelumnya menjadi sangat panas, dengan pro dan kontra yang tajam. Namun, kali ini suasananya mulai berubah. Senior-senior dan adik-adik mulai lelah dengan situasi itu. Mereka berharap hasil Munas kali ini bisa merangkul semua pihak,” ujar Ardy Nurdin saat diskusi jelang Munas ABB ke-2 di Resto Ndalem Poenakawan, Kamis (10/10).

“Harapan kami, Munas kali ini jangan panas, tapi jangan dingin juga, cukup anget saja. Sebelumnya terlalu panas, jadi kali ini kami ingin lebih sejuk dan damai,” lanjut Ardy.

Ardy juga berharap alumni BOSA dapat semakin berkontribusi bagi masyarakat Jogja, tidak hanya di bidang politik tetapi juga sosial dan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen alumni BOSA adalah pengusaha besar yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perubahan di Jogja.

“Sekitar 30 persen dari mereka adalah pengusaha besar. Namun, kepengurusan yang baru nanti akan menghadapi tantangan yang lebih berat, karena harus lebih agresif dan mapan dalam menggerakkan organisasi. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan besar untuk berbagi dan memperkuat hubungan di antara alumni,” jelas Ardy.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 4.000 alumni BOSA yang terdaftar di seluruh Indonesia, dan lebih dari 200 alumni sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di Munas ke-2. Ardy juga mendorong alumni lain yang belum mendaftar untuk segera bergabung atau mengikuti proses voting online jika tidak bisa hadir langsung.

“Saya harap semua alumni BOSA mendukung Munas yang akan diadakan tanggal 7 Desember. Jika bisa hadir, segera daftarkan diri. Jika tidak bisa hadir, nantikan pengumuman untuk voting online,” kata Ardy.

Munas ini dipandang sebagai momen penting bagi ABB untuk memperkuat jaringan alumni serta meningkatkan kontribusi mereka dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi di Yogyakarta. Dengan suasana yang lebih sejuk dan fokus pada persatuan, para alumni diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang nyata bagi masa depan Jogja.

Di Resto Ndalem Poenakawan, Kamis (10/10), Alumni SMA BOPKRI 1 (BOSA) Yogya mengundang perwakilan alumni SMA 3 Yogyakarta (Padmanaba), dan SMA Katolik Kolese De Britto untuk berbagi bagaimana mengelola organisasi alumni. Termasuk di dalamnya bagaimana menyelenggarakan pemilihan calon ketua alumni, bentuk organisasi, iuran alumni, hingga bagaimana menghubungkan alumni gen z dengan alumni yang jauh lebih senior seperti Angkatan 50-70an.

Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (SP BPJS Ketenagakerjaan) telah menyelenggarakan musyawarah nasional dengan agenda pemilihan ketua umum periode 2024-2027. Acara yang diselenggarakan di Tangerang Banten dengan tajuk “Satukan Langkah Nyalakan Asa” ini telah menetapkan Achmad Fatahuddin menjadi ketua umum menggantikan Pj Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya Andhika Catur Putra.

Achmad Fatahuddin dalam sambutannya usai dilantik menjadi ketua umum menyampaikan amanah yang diberikan anggota Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kepadanya akan dirinya emban sebaik mungkin agar visi dan misi Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan terwujud.

“Terima kasih untuk kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya. Pemilihan ketua umum sudah usai, apa pun dinamika yang terjadi, kini saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama membawa serikat pekerja ini yang tujuannya adalah membesarkan institusi BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Achmad Fatahuddin

Senada dengan Achmad Fatahuddin, Andhika Catur Putra juga menyampaikan bahwa kemajuan institusi BPJS Ketenagakerjaan akan berimbas langsung pada kesejahteraan seluruh anggota serikat pekerja.

“Penting bagi kita untuk berkolaborasi erat, antara serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan dengan manajemen institusi, untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kondusif dan produktif, seluruhnya akan berimbas langsung pada kesejahteraan seluruh anggota serikat pekerja,” ucap Andhika.

Munas yang diselenggarakan kali ini merupakan munas ke 9 sejak Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dibentuk. Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Albert Tampubolon, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta Direktur Human Capital dan Umum Abdur Rahman Irsyadi.

Selanjutnya, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dalam sambutannya menyampaikan, seluruh anggota SP BPJS Ketenagakerjaan untuk terus menjaga dan mengawal institusi BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanah yang telah diberikan undang-undang.

“Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan adalah mitra strategis Direksi dan Manajemen. Selain berperan untuk mengawal proses internal agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur, Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi mitra strategis dalam menjaga soliditas institusi dan mendukung tercapainya amanah mulia Negara,” tutup Anggoro.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta -

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada 27 September 2024," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," tutur Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyebut setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," tutur Eka Sastra.

(aid/kil)

MUNA, iNews.id - Seorang guru honorer di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) diberhentikan sepihak oleh kepala sekolah. Tindakan kepala sekolah itu diduga karena suami guru tersebut beda pilihan politik terkait dukungan Pilkada Muna 2024.

Tidak hanya itu, Sartika dikeluarkan dari data pokok pendidikan atau dapodik tertingung sejak 1 Oktober 2024.

Kabar pemberhentian Sartika membuat heboh sejumlah guru lainnya. Mereka menilai, Sartika merupakan sosok guru honorer yang tidak pernah lalai terhadap tugasnya.

Untuk memperoleh keadilan, Sartika berencana melaporkan kepala sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

Sartika juga mengelak jika dirinya dikaitkan dengan politik praktis atau menjadi salah satu tim sukses salah satu pasangan calon. “Tidak ada (dukungan calon) apalagi tim sukses,” ucap Sartika.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Diknas Munda, Laode Sarmin mengatakan, masih akan menelusuri terkait pemberhentian tenaga honorer guru tersebut.

“Kita telusuri dan dalami dulu. Kalau tidak terbukti nanti akan diaktifkan lagi sebagai guru honorer,” ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

Arsjad Rasjid akhirnya buka suara soal kisruh yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Padahal Arsjad masih memimpin organisasi ini hingga 2026.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Arsjad mengatakan atas kejadian ini, Kadin Indonesia akan kembali menggelar Munas usai Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 21 Oktober 2024. Tapi tidak dijelaskan siapa saat ini yang menjadi Ketum Kadin Indonesia, hanya saja dalam video tersebut, Arsjad masih menulis dirinya sebagai Ketum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

"Kami sepakat untuk mengadakan Munas Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan keputusan pemerintah," katanya, Senin (30/9).

Mereka juga sepakat bahwa kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin Indonesia yag disiapkan bersama-sama yang melibatkan pihak Arsjad dan Anindya.

"Dengan demikian sesuai kesepakatan yang dibuat, pergantian kepengurusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan munas," katanya.

Menurut dia, kesepakatan akan digelar lagi Munas Kadin terjadi usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertemukan mereka pada Jumat, 27 September 2024.

Dalam pertemuan itu, mereka saling mendengarkan dan diskusi untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh semua pihak. Menurut dia, pertemuan itu menjadi jalan tengah, apalagi dirinya sudah berteman lama dengan Anindya sebagai sesama pengusaha.

"Saya sudah lama bersahabat dengan Mas Anin dan di tengah dinamika ini saya bangga dan setuju untuk hormati solusi yang telah disepakati," jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima kedatangan Ketua Umum Baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah

Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan Kamis kemarin.

"Kepada Ketua Umum dan Pengurus Kadin Indonesia yang baru, kami menyampaikan ucapan selamat atas selesainya Munaslub yang menghantarkan Pak

Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029," ujar Menperin dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Agus melanjutkan, Kemenperin menaruh harapan besar kerja sama antara Kemenperin dan Kadin Indonesia guna membangun industri manufaktur Indonesia ke depan. Ia juga mengajak Anindya berkolaborasi dalam perumusan peta jalan atau roadmap bagi pembangunan industri manufaktur lima tahun ke depan.

"Oleh karena itu untuk membangun roadmap tersebut, dalam waktu dekat disepakati akan ada pertemuan antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia, dan melibatkan seluruh asosiasi industri binaan Kemenperin," jelas Menperin.

Agus mengungkapkan, berbagai kerja sama antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia akan terus didorong agar semakin optimal dan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN.

Sementara itu, Anindya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu Menperin menerima jajaran pengurus Kadin Indonesia.

"Terima kasih kepada Pak Menteri atas kesediaannya menerima kami sebagai Ketua Kadin Indonesia yang baru. Dalam kesempatan tadi, kami melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) lalu di Jakarta," ujar Anindya.

Kerja sama antara kedua pihak dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri. Menperin menyebutkan, kerja sama tersebut meliputi antara lain pengembangan program hilirisasi industri mineral, gas bumi, kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Selanjutnya, terkait dengan penguatan dan perlindungan industri dalam negeri seperti kebijakan TKDN guna pendalaman struktur industri dalam negeri, penerapan standar nasional Indonesia (SNI).

Lalu, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) komponen untuk masuk dalam rantai pasok industri otomotif, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan industri hijau, pemberdayaan industri halal, serta bentuk kerja sama lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Menperin tersebut, Menteri didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin serta Staf Khusus Menteri. Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia hadir bersama Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar, Ketua Umum Kadin Lampung Muhammad Kadafi, dan Anggota Dewan Pertimbangan Nita Yudi.

(ily/rrd)

JAKARTA - Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub ) Kadin 2024 diklaim sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan. Dalam aktivitas hari pertama berkantor di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9), Ketua Umum Kadin Indonesia Terpilih Anindya Bakrie , mengadakan rapat Ketua dan Tim Formatur Munaslub Kadin 2024.

Hal itu sekaligus bersilaturami dengan para ketua umum Kadinda (Kadin Daerah) di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumaetra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie sekaligus ketiganya mengklarifikasi penggunaan foto mereka dalam salah satu unggahan media sosial Arsjad Rasyid yang mengklaim 21 ketum Kadinda menolak Munaslub.

?Bukan saatnya klaim mengklaim. Saya lihat itu foto (foto saya) yang lalu. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsjad atau Anin tetapi tentang lembaga (Kadin) yang kita cintai. Mari kita semua Kadin Daerah dan ALB bersatu dan mengawal program bersama-sama membangun negara untuk mendukung pemerintahan ke depan Prabowo-Gibran,? ungkap Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman.

Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid kembali terkait hubungan baik dengan pemerintah terutama pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis Pemerintah, namun undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara para Ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung menyatakan, ?Semua sudah sesuai prosedur, dan kami selaku Steering Committee Munaslub juga mengundang Bapak Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub, bahkan mengundang juga untuk turut terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti Konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris. Kadin ini milik bersama, ini (Hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ AR. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasyid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya.?

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah & Anggota Luar Biasa (ALB). Di mana Munaslub tersebut dihadiri oleh (28 Kadin provinsi dari total 34, dan 25 asosiasi), dijalankan atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja ketua umum Kadin terdahulu, Arsjad Rasjid, yang sibuk berpolitik di saat transisi dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

?Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang (Hasil Munaslub) tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,? tambah Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung.

?Ketum Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah, beliau telah membuktikan loyalitas dan kepemimpinannya di Kadin dan juga banyak dikenal dan dekat dengan Kadinda. Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anin untuk menjadi pemimpin organisasi. Legowo saja, setiap orang punya waktunya, dan Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang, kita ikut saja keputusan mayoritas," ujar Kilit Laing, Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara.

JAKARTA - Mayoritas Kadin Provinsi (Kadinda Tingkat I) tegas menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid . Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi aktif menyatakan, penolakan terhadap Munaslub yang dipimpin oleh Anindya Bakrie, sekaligus menegaskan dukungan penuh mereka terhadap Arsjad Rasjid.

Pernyataan ini memperkuat posisi Arsjad Rasjid, yang diakui oleh mayoritas KADIN Daerah, dan sekaligus mengindikasikan bahwa Munaslub yang digelar di St. Regis pada Sabtu, 14 September 2024, tidak didukung secara mayoritas.

"Kami, Kadin daerah, tidak pernah merasa mengusulkan Munaslub. Isu bahwa hubungan kami dengan pemerintah 'jauh' adalah tidak benar. Kadin daerah tetap berkomunikasi baik dengan pemerintah," ujar Muhalim Djafar Litty, Ketua KADIN Provinsi Gorontalo.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara yang juga menegaskan bahwa siapapun berhak menjadi Ketua Umum Kadin selama mengikuti aturan. "Siapapun boleh jadi Ketua Umum Kadin, tapi Munaslub harus sesuai ketentuan. Tidak boleh kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Lebih keras lagi, Pjs Kadin Maluku Utara, Umar Lessy menyatakan, bahwa Munaslub yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaannya dapat dianggap sebagai tindakan makar. "Kami dari Kadin Provinsi menganggap bahwa Munaslub yang tidak memenuhi syarat adalah gerakan kudeta," tegasnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Shinta Laksmi Dewi, Ketua Kadin Kalimantan Selatan. "Sebanyak 21 Ketua Umum Kadin Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Kami menolak Munaslub yang diadakan pada 14 September karena kami menilai Munaslub tersebut cacat hukum secara AD/ART KADIN," jelas Shinta.

Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur, juga mempertegas dukungan terhadap Arsjad Rasjid. "Pak Arsjad sebelum memutuskan menjadi tim sukses salah satu calon presiden selalu meminta persetujuan dari KADIN Provinsi, dan tidak ada yang keberatan. Selama masa kampanye, Pak Arsjad juga mengambil cuti untuk menjaga netralitas KADIN," ungkapnya.

Konfederasi Buruh Dukung Arsjad Rasjid

Dukungan kepada Arsjad Rasjid tidak hanya datang dari Kadin Daerah, tetapi juga dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Arsjad Rasjid.

Ketua Umum KSPSI, Andi Gani menyatakan, "Kami hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan AD/ART dan Keppres yang sah, yang hingga kini belum dicabut."

Ketua Umum KSPI, Said Iqbal juga menegaskan, "Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, hanya ada satu Kadin yang diakui negara. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo. Jika Kadin terpecah, maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang akan terganggu."

Elly Rosita Silaban dari KSBSI turut memperkuat pernyataan tersebut. "Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022, Arsjad Rasjid ditetapkan secara sah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia," tutup Elly.

Jakarta -

Perpecahan dalam tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terjadi karena adanya perebutan kursi ketua umum antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Persoalan seperti ini bukanlah yang pertama kali di Kadin.

Dalam catatan detikcom, keretakan di dalam Kadin pernah terjadi 2013 silam. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistio (SBS) kala itu mencopot keanggotaan 9 Ketua Kadin Daerah dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang karena munculnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dianggap sebagai gangguan internal yang memiliki tendensi tidak baik.

Saat itu, Suryo mengatakan, keputusan itu diambil setelah tiga kali Rakornas dan atas permintaan dari 24 Ketua Kadin Daerah.

"Munculnya isu Munaslub Pontianak merupakan sebuah gangguan internal yang memiliki tendensi tidak baik. Hal itu ditunjukkan dari tidak adanya proses pengajuan Munaslub yang sesuai dengan AD/ART, sehingga seluruh kegiatan Munaslub Pontianak merupakan kegiatan tidak resmi dan tidak didasarkan pada koridor yang benar dalam mekanisme organisasi Kadin," jelas Suryo, dikutip dari detikcom Mei 2013 lalu.

Suryo mengatakan, mayoritas atau sebanyak 24 Kadin Daerah yang menjadi peserta pada 3 Rakornas tersebut, meminta Kadin Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap gangguan internal yang tidak bergerak dalam koridor organisasi Kadin.

"Oesman Sapta dan 9 Ketua Kadinda yang dimaksud sudah mendapatkan penjelasan detail mengapa Kadin Indonesia tidak memproses permintaan Munaslub karena prosesnya tidak sesuai dengan AD ART Kadin Indonesia, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, karena itu untuk menjaga keutuhan organisasi maka pada Sabtu 27 April 2013 telah dikeluarkan pencabutan keanggotaan termasuk kepada Ketua Dewan Pertimbangan," papar Suryo.

Di masa SBS, dualisme kepemimpinan juga terjadi. Saat itu, Kadin Indonesia terbagi menjadi dua yakni di bawah SBS dan Eddy Ganefo.

Masalah dualisme ini sempat dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Kadin di bawah SBS. Munas VII berlangsung 22-24 November 2015 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Salah satu kandidat Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani kala itu mengungkapkan bila dirinya terpilih maka pihaknya bakal mengedepankan komunikasi dengan Kadin 'tandingan' yang sebelumnya sempat dipimpin oleh Rizal Ramli.

"Ya semua harus sesuai aturan organisasi dan AD/ART. Kita komunikasikan dengan teman-teman, mereka juga mungkin spiritnya bagus. Saya akan cari jalan keluar selama masih dalam aturan organisasi, komunikasi yang harus dilakukan," ujar Rosan di sela-sela Munas di Hotel Trans Luxury Bandung, Selasa (24/11/2015) silam.

(acd/hns)

Jakarta -

Kuasa Hukum Pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva mengaku telah menyurati Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas untuk tidak mengesahkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.

Seperti diketahui, Anindya Bakrie diangkat menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia lewat mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Namun, kubu Arsjad Rasjid selaku petahana menilai Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie tidak sah dan ilegal.

Hamdan bilang, pihaknya telah menyertakan bukti-bukti bahwa Munaslub tidak sah dan ilegal kepada Supratman Andi Agtas. Dia memohon agar permintaan pengesahan Munaslub dalam Keputusan Presiden tidak diberikan Kemenkumham.

"Secara resmi kami minta Menkumham kalau ada permintaan pengesahan dari Munaslub kami minta tidak diproses. Kami sampaikan Munaslub ilegal dan tidak sah dengan bukti-buktinya," ungkap Hamdan dalam konferensi pers di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Bukan cuma itu, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum. Pihaknya akan berupaya untuk membatalkan Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin secara perdata. Menurutnya, apa yang dilakukan pada Munaslub adalah bentuk tindakan melanggar hukum.

Hamdan bilang, pihaknya juga akan meneliti apabila ada potensi pelanggaran pidana dalam Munaslub, misalnya saja bila ada pemalsuan dokumen.

"Kami akan upayakan upaya hukum pembatalan Munaslub lewat pengadilan. Kalau ada tindakan pidana selama dan setelah munaslub kami akan tempuh jalur hukum," ujar Hamdan.

"Kami akan tegakkan hukum pidana bila ternyata ada pemalsuan yang terjadi dalam proses Munaslub ini," lanjutnya.

Simak juga Video: Jokowi soal Kisruh Kadin: Selesaikan Internal, Jangan Bola Panasnya ke Saya

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu (14/9) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Kegiatan secara tiba-tiba itu disebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Surat tersebut disampaikan pada 15 September 2024 bernomor 1757/DP/IX/2024, perihal Surat Permohonan kepada Pemerintah Selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pada Kadin Indonesia sesuai UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

Berdasarkan dokumen surat yang diterima detikcom, Arsjad Rasjid menekankan bahwa Munaslub yang memberhentikan dirinya dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tidak sah karena telah menyimpang dari aturan yang ada.

"Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal karena telah menyimpang dari AD/ART Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin," kata Arsjad Rasjid dalam surat tersebut, dikutip Selasa (17/9/2024).

Ada empat poin yang disoroti sebagai pelanggaran terkait penyelenggaraan Munaslub dalam AD/ART. Pertama, Kadin Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid tidak pernah menerima peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terkait pelanggaran AD/ART.

Kedua, tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun ALB untuk meminta penyelenggaraan Munaslub. Padahal, Munaslub seharusnya diadakan atas permintaan minimal setengah dari Kadin Provinsi dan setengah dari ALB yang hadir di musyawarah terakhir, namun rapat semacam itu disebut tidak pernah terjadi.

Ketiga, kurangnya kehadiran peserta sah. Arsjad Rasjid menyebut Munaslub hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Kadin Provinsi dari 35 yang ada, serta 25 ALB dari total 221 anggota yang terdaftar.

Keempat, pimpinan sidang Munaslub disebut tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia. Dalam suratnya, Arsjad Rasjid meminta Jokowi untuk menggunakan kewenangan pemerintah dalam mengawasi Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk atau bimbingan agar asosiasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Arsjad Rasid berharap pemerintah dapat menegakkan AD/ART Kadin Indonesia sehingga tidak terjadi dualisme kepengurusan yang disebut dapat menganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang perekonomian.

"Jika diperlukan, kami sangat bersedia untuk dapat melakukan audiensi dengan Bapak Presiden guna membicarakan secara lebih rinci tentang Kadin Indonesia. Atas perhatian serta perkenaan dari Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," pungkasnya.

Simak Video: Arsjad Rasjid Sebut Munaslub Ilegal, Akan Tempuh Jalur Hukum dan Investigasi

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Munaslub itu telah menentukan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin. Dewan Pengurus Kadin menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

"Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani," ujar Arsjad Rasjid, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/9/2024).

Dia menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

"Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan," tegas dia.

Pada Konferensi Pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai dengan ketentuan AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat dengan rekayasa.

"Sudah terang benderang pada Munaslub kemarin, ketua umumnya ada di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya dari Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir di sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa," katanya.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara M.A.S Latuconsina juga mengatakan, pihaknya menamakan Munaslub tersebut sebagai gerakan kudeta, karena Munaslub tersebut tidak memenuhi unsur sesuai tahapan dan aturan dalam AD ART Kadin Indonesia.

"Teman-teman yang hadir di sana tidak memenuhi kuorum, tidak sesuai dengan AD ART yang tertuang dalam Keppres No 18 tahun 2022," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menegaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2045. Namun, dalam hal kepemimpinan di Kadin dan Munaslub, kedua hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang.

"21 Kadin Provinsi telah mengambil sikap dan menyatakan bahwa Munaslub kemarin adalah perbuatan melanggar hukum, mencabik-cabik organisasi, dan perbuatan makar terhadap pengurus yang sah. Kami hadir karena sayang terhadap Kadin dan bersama-sama ingin berjalan bersama pemerintah untuk ekonomi Indonesia," jelas dia.

Anindya Bakrie Buka Suara

Di sisi lain, Anindya Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Sabtu (14/9) lalu.

Membantah adanya kudeta, Anindya menjelaskan Munaslub itu digelar dan memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Dia juga menegaskan, Kadin Indonesia hanya ada satu. Lewat Munaslub, Anindya ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

"Nah, tadi kalau pertanyaan yang kedua kurang lebih sama, tidak ada dua Kadin. Dari dulu, dan sekarang. Dan tentunya ke depannya," tuturnya.

Simak Video: Arsjad Rasjid Sebut Munaslub Ilegal, Akan Tempuh Jalur Hukum dan Investigasi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)