LABUSEL, iNews.id- Kepala sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut) ditemukan tewas di dalam rumahnya, Sabtu (16/9/2024). Temuan ini menghebohkan warga Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labusel.

Kepala Dusun setempat, Sawaluddin menjelaskan, kronologi penemuan tersebut berawal saat beberapa guru mengunjungi rumah korban karena tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Saat ditemukan, kata dia kondisi korban masih memakai handuk dengan posisi telungkup. 

"Kami tengok ada kakinya, keadaan dia tengkurap, terus inisiatif kami panggil pak polisi," ujar Sawaluddin di lokasi. 

Dia menuturkan, saat ditemukan juga terdapat ceceran darah di lantai dekat korban. Dia memperkirakan korban tewas pada Kamis (12/9/2024) malam. 

Sementara itu, lanjut dia keterangan dari beberapa guru menyebutkan korban memiliki riwayat penyakit jantung. Menurutnya, korban sudah lama tingal di daerah tersebut.

"Sudah lama dia tinggal di sini, ada sekitar 18 tahun itu," katanya.

Jenazah korban bernama Sri Mulyati, wanita berusia 53 tahun yang menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Perjuangan Kecamatan Silangkitang itu telah dievakuasi oleh personel Polsek Silangkitang bersama tim medis ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat. 

Selain itu, kediaman korban telah dipasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kematian korban.

Editor: Kurnia Illahi

LABUSEL, iNews.id- Warga Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), digegerkan dengan penemuan jenazahkepala sekolah yang hampir membusuk di dalam rumahnya, Sabtu (16/9/2024). Kejadian ini terungkap setelah beberapa guru mengunjungi rumah korban karena tidak masuk sekolah selama beberapa hari.

Korban bernama Sri Mulyati, wanita berusia 53 tahun yang menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Perjuangan Kecamatan Silangkitang. Penemuan ini mengejutkan warga setempat yang berbondong-bondong mendatangi rumah korban di Dusun Bangun Rejo, Desa Mandalasena, untuk menyaksikan peristiwa tersebut.

Personel Polsek Silangkitang bersama tim medis yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat. Selain itu, kediaman korban telah dipasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kematian korban.

Kepala Dusun setempat, Sawaluddin mengatakan, saat ditemukan kondisi korban masih memakai handuk dengan posisi telungkup. "Kami tengok ada kakinya, keadaan dia tengkurap, terus inisiatif kami panggil pak polisi," ujar Sawaluddin di lokasi.  

Menurutnya, korban telah berdomisili sekitar 18 tahun di desa tersebut dan tinggal sendiri. Sedangkan anak dan keluarganya, kata dia berada di Kota Medan.

Sementara itu, pemeriksaan awal oleh petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, namun terdapat ceceran darah di lantai dekat korban ditemukan. Diperkirakan korban tewas pada Kamis (12/9/2024) malam. 

Editor: Kurnia Illahi

Pekanbaru: Sebanyak 12 ribu lebih guru peserta program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menjadi kepala sekolah (kepsek).

"Secara nasional hingga bulan Agustus terdapat 92.887 guru penggerak yang lulus pendidikan," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbudristek Nunuk Suryani di Pekanbaru, Riau, Jumat, 9 Agustus 2024

Nunuk mengatakan, dari program PGP yang sudah berjalan dari 2020, telah mencetak sebanyak 12.400 guru menjadi kepala sekolah dan diharapkan ke depan akan terus bertambah. Menurut dia, program PGP bertujuan memberikan ruang kepada para guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam hal pembelajaran.
Kemendikbudristek, kata Nunuk, menargetkan pada 2024 ini, program PGP bisa mencetak kepala sekolah hingga 20.939 menjadi kepsek dan 5.000 guru sebagai pengawas sekolah. "Pada 2025, kami laksanakan program PGP angkatan 12 dengan sasaran 30 ribu guru yang telah terseleksi pada 2024 dan pelaksanaan PGP angkatan 13 serta 14 dengan jumlah proyeksi sebanyak 39 ribu guru," ujarnya.

Ia menambahkan, telah mengevaluasi program tersebut bekerja sama dengan Bank Dunia dan hasilnya para guru lulusan program PGP menunjukkan penerapan positif disiplin dalam pembelajaran. "Kami sudah mengecek melalui Bank Dunia bahwa guru peserta program PGP ini memberikan dampak yang positif kepada murid dan kualitas pengajarannya pun lebih baik saat diajar oleh guru penggerak," katanya.

Sebelumnya, sejumlah guru di Provinsi Riau, mengharapkan program PGP terus dijalankan karena bermanfaat bagi para pengajar. "Meski Presiden berganti, Menteri berganti semoga program guru bergerak terus berlanjut," kata guru penggerak dari SDN 126 Pekanbaru, Riau Muhamad Febriansetiana.

Menurut dia, program PGP ini banyak sekali manfaat yang dapat diambil oleh para pengajar di Indonesia, karena dengan program tersebut pola pikir terhadap murid, kelas, aset sekolah dan lainnya berubah.

Febri mengatakan, ia merupakan guru penggerak angkatan pertama tahun 2020, yang melaksanakan pendidikan selama sembilan bulan. Ia menjelaskan, selama proses pendidikan tersebut banyak informasi yang bisa diterapkan di sekolah, baik dengan murid, guru, maupun wali murid.

Baca juga: Siap-Siap, Ujian Kompetensi PPG Tertentu Bakal Dimulai 26 Agustus

(CEU)

LAMPUNG UTARA, iNews.id - Polisi menangkap mantan kepala sekolah (kepsek) SMP 3 Bunga Mayang, Lampung Utara berinisial R. Dia diamankan atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi tahun 2019 senilai Rp230 juta.

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna mengatakan, pelaku R yang saat itu menjabat kepsek mendapatkan anggaran dana BOS sebesar Rp230 juta dari APBD tahun 2019. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pembelian alat pembelajaran bagi siswa yang berbasis digital yaitu tablet komputer dan server.

"Pelaku diduga tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, padahal anggarannya telah dicairkan sewaktu pelaku masih menjabat Kepala Sekolah SMP N 3 Bunga Mayang," ujar Teddy, Jumat (9/8/2024).

Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti serta hasil audit penghitungan yang dilakukan Inspektorat Lampung Utara, nilai kerugian negara akibat perbuatan pelaku sebesar Rp230 juta. Pelaku R juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Pelaku kami jerat dengan Pasal 2 dan atau pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mampu untuk mengangkat 4.127 guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).

Khoirudin menuturkan, APBD Jakarta sudah dihitung legislatif bersama eksekutif. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan guru honorer yang diputus kontraknya karena persoalan biaya.

"Kami menghitung bahwa keuangan di Jakarta untuk mengangkat 4.100 lebih guru honorer yang kemarin bermasalah itu, bisa (diangkat jadi KKI). Dari sisi keuangan kita mampu," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

"Tinggal political will (kemauan politik) para pembuat kebijakan agar mereka diterima atau bisa beralih menjadi KKI," tambahnya.

Khoirudin menyayangkan banyak guru honorer yang mengajar di Jakarta, tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah.

"Sebagian guru honorer itu bahkan mendapatkan upah yang tidak layak, padahal mereka bertugas secara totalitas mengajar anak-anak atau siswa dengan baik," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu lalu menyinggung upah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) minimal UMP.

Sementara guru honorer di Jakarta ada yang hanya mendapatkan Rp 1 juta, bahkan cuma ratusan ribu rupiah.

"Teman-teman pejuang lingkungan berbaju oranye yang ada ke kelurahan itu kami apresiasi dan mereka diberi upah sesuai UMP. Mereka jauh lebih baik upahnya. Sementara guru-guru upahnya jauh dari mereka," tutur Khoirudin.

Oleh karena itu, kata Khoirudin, tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing.

Sebab, DKI Jakarta masih sangat mampu untuk membiayai pembangunan ataupun memberi upah yang layak kepada para guru, minimal sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Dari kondisi keuangan kita ini, kita bisa mengangkat mereka (guru honorer) menjadi kontrak KKI dengan upah yang layak standar UMP," tandas Khoirudin.

Untuk diketahui, DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.

Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"Dengan telah disetujuinya Raperda APBD DKI Jakarta 2024 akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan rapat paripurna, Selasa.

Prasetyo berharap Heru Budi dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD DKI Jakarta dalam membahas lebih lanjut Raperda APBD DKI 2024 bersama jajaran eksekutif.

"Harapannya, kiranya saudara Penjabat Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," kata Edi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menyampaikan permintaan maaf soal pengangkatan guru honorer tanpa rekomendasi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Ia dan kepsek lainnya menyadari bahwa tindakan tersebut memang melanggar aturan.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalisir (dampak ke depan). Kami mohon maaf untuk itu, kami bersedia disalahkan karena memang kami salah," kata Mutia sebagai perwakilan kepsek yang berbicara dalam rapat dengan Komisi E dan Disdik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Terpaksa angkat guru honorer

Mutia menyampaikan, dirinya terpaksa mengangkat guru honorer karena ada banyak guru pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun.

Menurutnya, banyaknya jumlah guru PNS yang pensiun tidak diimbangi dengan guru baru.

"Jadi kami mengoptimalkan terlebih dahulu guru yang ada. Dan menunggu dari dinas juga tidak ada jawaban, itu alasan kami mengangkat guru honorer, walaupun saya tahu persis ini melanggar aturan," kata Mutia dilansir dari Antara.

Mutia mengaku bahwa setiap bulan ia sudah mengirimkan surat ke Suku Dinas Pendidikan tembusan ke Dinas Pendidikan untuk meminta guru karena akan ada guru di sekolah yang pensiun. Namun, permintaan dalam surat itu tak terpenuhi.

"Tapi tidak serta merta ada saat itu guru pensiun, saat itu ada penganti," ucap dia.

Untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah, Mutia mengambil langkah dengan memanfaatkan guru yang ada untuk mengajar dua mata pelajaran.

"Pelayanan itu tekad kami, melayani anak supaya masa depannya cemerlang. Itu fokus kami di sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Mutia mendapat tenaga pengajar dari pemerintah, tetapi untuk mata pelajaran yang sudah ada pengajarnya.

Alhasil, muncul keluhan dari para siswa karena hanya terus diberikan tugas tanpa penjelasan mata pelajaran.

"Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer. Walaupun saya tahu persis, ini melanggar aturan," kata Mutia.

Tak angkat guru honorer karena faktor kedekatan

Mutia menegaskan, ia tidak mengangkat guru honorer berdasarkan faktor kedekatan.

Pengangkatan guru honorer murni karena kurangnya jumlah tenaga pengajar di sekolah.

"Insya Allah kami tidak (mengangkat guru honorer karena hubungan). Kami mengangkat karena awalnya adalah kebutuhan," ucap dia.

Mutia juga menegaskan bahwa ia dan kepala sekolah yang hadir dalam rapat tidak merekrut guru honorer dengan subjektivitas.

"Boleh ditanya kalau guru yang honor di tempat saya, tidak ada kaitan dengan saya di (SMA) 112 sama sekali, tidak ada hubungan apa-apa," ucap dia.

Oleh sebab itu, Mutia meminta publik tidak berspekulasi semua guru honorer diangkat karena faktor kedekatan dengan kepala sekolah.

"Kalau ada (di sekolah lain) saya katakan, pasti segelintir, tapi jangan menjadi itu besar (disamaratakan semua sekolah)," kata Mutia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

(Penulis: Firda Janati | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Jakarta: Sebanyak 141 guru honorer yang sempat terdampak kebijakan Cleansing Guru Honorer atau putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing. Guru-guru tersebut nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak kebijakan cleansing tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing.
Ia mengatakan, mereka sudah kembali mulai Selasa, 23 Juli 2024 dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Menurut dia, ke depannya para guru yang sempat diputus kontrak akan disebar ke beberapa sekolah yang memang masih kekurangan guru, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Budi mengatakan, saat ini jumlah guru honorer tercatat sebanyak kurang lebih 4.000 orang.

Setiap satu sekolah memiliki satu hingga dua guru honorer. Ia menjelaskan, rekrutmen guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas.

Karena itu, kepala sekolah yang menerima guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan (Disdik) akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi. "Kami sudah kumpulkan semua kepala sekolah agar tidak lagi mengangkat guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan, pengangkatan guru honorer tersebut merupakan upaya untuk menjamin kebutuhan guru di sekolahnya. Karena, kata Mutia, banyak guru yang pensiun sehingga anak didik tidak mendapatkan pengajar yang memenuhi kriteria mereka, bahkan ketika belum mengangkat guru honorer jam pelajaran selalu kosong.

"Kami sudah bersurat ke Sudin dan Dinas Pendidikan, tapi tidak ada respons. Sedangkan guru yang pensiun itu banyak. Jadi, kami terpaksa mengangkat guru honorer," katanya.

Baca juga: P2G Tagih BPK dan KPK Bersuara dalam Kasus Cleansing Guru Honorer

(CEU)

Kepala sekolah dapat menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh komunitas sekolah menuju perbaikan terus-menerus. Sehingga kepala sekolah dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang inovatif dan inspiratif.

Berangkat dari alasan tersebut, program studi S1 Manajemen Pendidikan FIP Unesa memberikan pelatihan kepemimpinan transformasional sebagai upaya memperkuat komunitas pembelajaran profesional bagi kepala sekolah SMK di Ponorogo.

"Kegiatan pelatihan ini berfokus pada kepemimpinan transformasional yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat komunitas pembelajaran profesional di lingkungan sekolah. Para kepala sekolah diajak untuk memahami konsep kepemimpinan transformasional yang melibatkan inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan staf serta guru," terang Ketua Tim PKM S1 Manajemen Pendidikan Unesa Windasari S.Pd M.Pd, Senin (8/7).

"Pelatihan ini juga membahas pentingnya visi bersama, kolaborasi, dan komunikasi efektif dalam menciptakan budaya sekolah yang inovatif dan berkelanjutan," sambungnya.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini digelar di SMK PGRI 2 Ponorogo, yang diikuti oleh para kepala sekolah dari berbagai Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

"Kegiatan ini mengusung topik pelatihan kepemimpinan transformasional sebagai upaya memperkuat komunitas pembelajaran profesional bagi kepala sekolah SMK di Ponorogo," tutur Windasari.

Ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memperkuat komunitas pembelajaran profesional di sekolah masing-masing.

Disebutkan Windasari, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi pelatihan, yang disampaikan oleh para pemateri berpengalaman. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik antar kepala sekolah, yang diharapkan dapat diterapkan dalam konteks masing-masing sekolah.

Pada akhir kegiatan, diadakan sesi evaluasi dan diskusi terbuka untuk merumuskan rencana tindak lanjut dari pelatihan yang telah diberikan.

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan dana sekitar Rp 595 miliar per tahun demi menyokong Program Organisasi Penggerak yang menjadi bagian dari misi Merdeka Belajar Episode 4.

Dana tersebut akan dikucurkan kepada organisasi masyarakat terpilih untuk menjalankan program-program pelatihan guru dan kepala sekolah agar memiliki kompetensi menciptakan anak didik yang berkualitas dalam segi ilmu maupun karakter.

Hal tersebut dipaparkan oleh Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Supriano, dalam konferensi pers di Gedung Kemendikbud, Selasa (11/3/2020).

"Sekitar Rp 595 miliar per tahun. Namun, total anggaran yang dialokasikan dan proses pengalokasian belum fix," imbuh Supriano.

Nantinya, pendanaan yang diterima oleh organisasi penggerak bisa berbeda-beda sesuai dengan kategori organisasi dan program yang akan dijalankan masing-masing organisasi terpilih.

"Semoga 300 organisasi penggerak bisa lolos dan dibiayai," lanjut Supriano.

Organisasi kecil bisa berkontribusi

Program Organisasi Penggerak, jelas Supriano, merupakan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan organisasi secara masif melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui model pelatihan.

Program Organisasi Penggerak akan merangkul banyak organisasi besar maupun kecil yang telah bergerak maupun memiliki ide segar dalam bidang pendidikan.

Organisasi terpilih nantinya akan menjalankan program selama 2 tahun ajaran (2020-2022) dan dipilah menjadi tiga kategori yakni Gajah, Macan, dan Kijang sesuai dengan kualitas program dan pengalaman organisasi.

Lebih lanjut dijelaskan, organisasi yang akan masuk ke dalam kelompok Gajah adalah organisasi yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dan sudah ada bukti konkret atas pelatihan yang dilakukan.

"Misalnya organisasi yang sudah memiliki model, sistem dan ada hasilnya yaitu siswa berprestasi dan berkarakter," imbuh Supriano.

Kategori Gajah akan mendapatkan dukungan dana maksimal Rp 20 miliar per tahun dengan sasaran lebih dari 100 sekolah PAUD/SD/SMP.

Sedangkan kategori Macan adalah organisasi yang sudah berjalan dan berkembang setidaknya 1 tahun, memiliki model dan sistem yang bagus, mampu memotivasi guru dan murid, namun belum memiliki hasil (output).

Organisasi ini akan didanai maksimal Rp5 miliar per tahun dengan sasaran 21 sampai 100 PAUD/SD/SMP.

Untuk kategori Kijang, akan dipilih organisasi yang baru memiliki ide yang bagus dan belum ada output-nya. Mereka akan dukungan dana maksimal Rp1 miliar per tahun dengan sasaran 5 sampai 20 PAUD/SD/SMP.