Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada 27 September 2024," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," tutur Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyebut setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," tutur Eka Sastra.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar dan memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (!5/9/2024).

Dia mengatakan, merekalah yang membuat panitia hingga mengatur jalannya persidangan. Dia mengatakan, Munaslub ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

Dia mengatakan, Munaslub itu telah berlangsung. Kembali, dia mengatakan, telah dilakukan sesuai dengan AD/ART.

"Dan kemarin sudah berjalan. Bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

"Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi ketua umum 2024-2029, tapi selalu terbuka karena saya jadi ketua umum untuk yang hadir pada Munaslub itu, baik Kadinda maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan hari ini tidak sah dan ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah [50% + 1] peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Tak hanya itu, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub. Selain itu, sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

Dia juga menyoroti bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18.

Dalam Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

"Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin," tuturnya.

Tak hanya itu, Arsjad juga telah mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Alasan untuk penyelenggaraan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 14 AD/ART, yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis, di mana Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya.

Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara, di mana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Lebih lanjut, Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.

Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak 221 Anggota Luar Biasa (ALB) sesuai ketentuan AD/ART Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan Munaslub dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 (satu per dua) jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas VIII tahun 2021.

Adapun tercatat sebanyak 34 Kadin Provinsi dan 124 ALB, maka diperlukan masing-masing satu per dua dari jumlah kehadiran Kadin Provinsi dan ALB tersebut.

Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan.

Namun, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum.

Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat publik hingga pengusaha menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang penuh kontroversi pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa tokoh yang hadir adalah Anindya Bakrie, Bayu Priawan, hingga Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin telah hadir di lokasi tempat Munaslub berlangsung, St. Regis, Jakarta sebelum agenda dimulai.

Tak lama, Bambang Soesatyo yang memiliki posisi sebagai Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin, sekaligus Ketua MPR RI datang pukul 12.40 WIB dengan baju putih.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) juga tampak hadir sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin siang ini.

Bayu sempat menjawab singkat pertanyaan terkait dengan legalitas penyelenggaraan Munaslub Kadin yang disebut tak sesuai AD/ART.

"Sudah sesuai dengan ADRT. Dihadiri oleh peserta yang mayoritas yang kuorum. Jadi ini sesuai dengan ADRT. Lebih dari 20," kata Bayu saat ditemui di St. Regis, Sabtu (14/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Thomas Jusman yang merupakan Ketua Kadin Bangka Belitung mengungkap urgensi penyelenggaraan Munaslub untuk menyimapi dinamika Tanah Air.

"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam kadin Indonesia. Untuk demi kepentingan kadin Indonesia lebih baik kedepan. Sudah sesuai [AD/ART]. Nanti di ikutin aja nanti, lebih detail. Intinya memenuhi kuorum," tuturnya.

Munaslub Dianggap Ilegal

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diagendakan pada hari ini ditolak oleh mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Berembus kabar bahwa tujuan munaslub itu adalah untuk melengserkan Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub tersebut berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin besok, Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis, hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore ini, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

Pembawa acara memutuskan bahwa konvensi ditutup pada pukul 17.20 WIB. Pembawa acara juga menjelaskan bahwa terdapat keputusan untuk menggelar Munaslub Kadin besok siang, lalu meminta para peserta konvensi untuk hadir meskipun besok hari libur.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Setelah menutup konvensi itu, pembawa acara menyapa sejumlah nama yang hadir di sana. Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Berdasarkan pantauan Bisnis, selama konvensi berlangsung sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan.

Usai acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo terpantau meninggalkan acara.

Perbesar

Sebelumnya, Bisnis telah memperoleh informasi bahwa Munaslub Kadin akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024). Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menilai bahwa konvensi yang berlangsung di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Eka menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. “Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.
(Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggraeni)

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin besok, Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis, hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore ini, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

Pembawa acara memutuskan bahwa konvensi ditutup pada pukul 17.20 WIB. Pembawa acara juga menjelaskan bahwa terdapat keputusan untuk menggelar Munaslub Kadin besok siang, lalu meminta para peserta konvensi untuk hadir meskipun besok hari libur.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Setelah menutup konvensi itu, pembawa acara menyapa sejumlah nama yang hadir di sana. Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Berdasarkan pantauan Bisnis, selama konvensi berlangsung sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan.

Usai acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo terpantau meninggalkan acara.

Perbesar

Sebelumnya, Bisnis telah memperoleh informasi bahwa Munaslub Kadin akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024). Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menilai bahwa konvensi yang berlangsung di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Eka menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. “Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.
(Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggraeni)

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berlangsung di Jakarta pada hari ini. Agenda itu berjalan di tengah kabar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin berlangsung di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Hingga Jumat (13/9/2024) pukul 17.05 WIB, acara masih berlangsung secara tertutup.

Sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan konvensi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Benny Soetrisno disebut dan dipanggil langsung oleh pemandu acara.

Pemandu acara terpantau menyebut soal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Kata "Munaslub" pun terdengar samar-samar dari dalam ruangan konvensi.

Konvensi itu berlangsung di tengah isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Indonesia. Berdasarkan kabar yang diperoleh Bisnis, Munaslub itu akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024).

Salah satu agenda Munaslub tersebut dikabarkan adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber tersebut tanpa mau disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Sumber lain Bisnis di lingkungan Kadin pusat juga mengaku bahwa terdapat informasi penyelenggaraan Munaslub.

"Saya mendengar samar-samar [rencana penyelenggaraan Munaslub itu]," ujarnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyatakan belum mengetahui rencana penyelenggaraan Munaslub itu.

"Belum dapat info," ujar Sarman saat dikonfirmasi.

Mengutip Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: SKEP/281/DP/IX/2023, Munaslub Kadin adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun, Arsjad Rasjid terpilih menjadi ketua umum Kadin Indonesia periode 2021—2026. Terpilihnya Arsjad secara resmi ditetapkan pada 20 Oktober 2021 pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara.