Sengketa mengenai batas wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Banyuasin (Muba) menjadi isu yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Persoalan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan batas wilayah secara pasti. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dekan FH UMKT, Prof Aidul Fitriciada Azhari mengatakan permasalahan sengketa batal wilayah ini muncul dari dua aspek utama kewenangan yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 dan ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam proses penetapan batas wilayah. "Secara hukum, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa peraturan ini yakni pengajuan judicial review di Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa keabsahan peraturan di bawah undang-undang, " kata dia. "Serta pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ditemukan konflik pada tingkat undang-undang, "tambah dia. Aidul menekankan bahwa selain Permendagri 76/2014, sengketa ini juga terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Muratara, yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat untuk menetapkan batas wilayah di lapangan. "Ini menimbulkan persoalan karena terdapat batas tradisional yang sudah lama diakui oleh masyarakat setempat," kata dia. Ketiadaan partisipasi publik dalam proses penetapan batas wilayah menjadi salah satu sorotan utama. "Masyarakat terdampak memiliki hak to be heard (hak untuk didengar), right to be considered (hak untuk dipertimbangkan), dan right to be explained (hak untuk mendapatkan penjelasan),” ungkapnya. Ia khawatir ketiadaan partisipasi publik ini dapat memunculkan dampak negatif berupa eksklusi kelompok tertentu dan potensi konflik sosial, ekonomi, dan budaya. "Dengan tidak adanya partisipasi publik ini dapat munculkan dampak negatif mulai dari konflik ekonomi dan budaya, " kata dia. Selain aspek hukum, ia juga tersebut menekankan pentingnya komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah awal penyelesaian konflik. "Kalau hanya mengandalkan jalur hukum, masalahnya bisa berlarut-larut. Komunikasi politik harus dijalankan secara intensif agar tidak terjadi kebuntuan,” tambahnya. Tak hanya itu dirinya juga menyoroti konflik ini dapat bereskalasi menjadi bentrok fisik dan mengancam stabilitas sosial jika tidak segera ditangani. Ia berharap agar Kemendagri segera mengambil langkah mediasi dengan melibatkan semua pihak terkait. "Kita ini hidup di negara berdasarkan musyawarah, jadi masalah batas wilayah seperti ini seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog dan mufakat," ujarnya. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, harus menyadari bahwa komunikasi politik yang baik adalah kunci dalam menghindari konflik berkepanjangan. "Persoalan ini pada dasarnya adalah masalah komunikasi. Jika masing-masing pihak mau duduk bersama dan terbuka, saya yakin solusi bisa dicapai tanpa kekerasan,” tutupnya.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan milik PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumsel kini telah di tahap penetapan tersangka oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Mabes Polri.

Adapun ketiga tersangka tersebut yakni berinisial HA, Jo, dan Lu. Bahkan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Pelimpahan ini sudah tahap dua yang mencakup dua tersangka, Jo dan Lu yang merupakan staf pekerja di PT SKB.

Kasi Pidum Kejari Lubuklinggau, Mery Aryani mengonfirmasi bahwa berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap (P.21) dan siap untuk disidangkan.

"Benar, ada pelimpahan tahap 2 dari Kejaksaan Agung. Berkasnya sudah P.21 dan kami tinggal menunggu jadwal persidangan," ungkap Mery pada Selasa, 24 September 2024.

Merry menyebutkan untuk kelengkapan Barang Bukti itu sudah dilakukan cek. Karena sudah dinyatakan lengkap oleh pihak peneliti Kejagung, maka Kejari Lubuklinggau tinggal menerima pelimpahan tahap 2.

"Untuk Persangkaan Pasal 263 KUHPidana ayat (1) dan (2) dengan ancaman kurungan paling lama enam tahun penjara," tutur Mery.

Kedua tersangka ini ada keterkaitan dengan terpidana sebelumnya yakni kasus pasal 263 KUHPidana tentang Pemalsuan Dokumen.

"Setelah ini kasusnya langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau," ucapnya.

Sementara itu, Kuasa hukum PT GPU, Sofhuan Yusfiansyah menegaskan bahwa tindakan para tersangka telah menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat Muratara dan mengganggu iklim investasi serta pendapatan asli daerah.

"Modus operandi mereka menimbulkan dampak buruk bagi seluruh komponen masyarakat dan kepentingan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara," tutupnya.

Seorang oknum polisi yang masih aktif bertugas di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumsel berinisial Briptu AW ditangkap karena membawa 30 kg sabu dan 11 ribu pil ekstasi. Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto menyebutkan penangkapan tersebut dilakukan Polres Indragiri Hulu bersama Ditres Polda Riau, Jumat 13 September 2024. Selain Briptu AW ada juga bandar besar narkoba asal Muratara inisial PR yang juga diamankan. "Benar, yang bersangkutan (Briptu AW) ditangkap di Riau," kata dia, Rabu 18 September 2024. "Mereka ditangkap saat mengendarai mobil Toyota Kijang Innova nomor polisi BM 1650 SQ. Barang bukti diamankan di dalam mobil tersebut, " tambah dia. Koko nugat membenarkan Briptu AW adalah anggotanya yang bertugas di Satreskrim Polres Muratara. Hanya saja, Briptu AW tidak pernah masuk kerja selama enam bulan terakhir dan menjadi buronan Propam. "Betul, sudah lama dicari Propam, enam bulan tidak masuk kerja," kata Koko. Briptu AW diketahui pernah ditahan ke sel tahanan Propam Polres Muratara karena melakukan pelanggaran etik, tidak mematuhi perintah atasan, dan terlibat dalam peredaran narkoba. Enam bulan lalu, Briptu AW absen dalam sidang etik dengan putusan disanksi etik dan dibebastugaskan. Briptu AW diduga menjadi anggota jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan PR. Polisi beberapa kali menggerebek rumah PR di Muratara namun selalu lolos. "Kami masih menunggu laporan resmi dari Riau terkait penangkapan itu," kata Koko.

Seorang pria di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumsel bernama Epan Padli (25 tahun) membuat heboh jagat media sosial (Medsos) karena memposting foto pesta pernikahan dengan menggandeng dua wanita ke pelaminan sekaligus. Untuk diketahui pesta pernikahan sendiri berlangsung di Warga Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Sabtu 14 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB. Kepala Desa (Kades) Pauh, Aziz Zul membenarkan ada warganya yang melangsungkan pernikahan. Bahkan akad nikah sudah dilangsungkan sejak satu bulan lalu, namun hari ini baru dilaksanakan hajatan pesta pernikahan di rumah mempelai pria. "Benar itu pengantinya dengan 2 mempelai wanita. Untuk yang pengantin pria Epan itu warga saya di Desa Pauh. Sedangkan pengantin wanita ada yang dari Palembang dan ada yang dari Desa Pauh I," kata dia, Sabtu 14 September 2024. Adapun kedua mempelai wanita yakni Halima Leti (24) dan Purnama Linda (24). Dalam foto yang beredar, Epan dan kedua istrinya menggunakan pakaian pengantin khas adat Palembang berwarna merah marun dengan hiasan tanjak di kepala pengantin pria dan hiasan Pak Sangko di kepala kedua pengantin wanita. Dirinya pun menceritakan, jika awalnya Epan tamat sekolah sudah memiliki tunangan di Desa Pauh I yakni Halima Leti. Lalu dia merantau kerja di kota Palembang, hingga mendapat pacar di Palembang yakni Purnama Linda. "Mungkin jodohnya sekali nikah dapat dua, tapi kemarin sudah ada surat keterangan, dari tiga belah pihak keluarga. Jika mereka mau nikah tanpa paksaan dan bersedia dimadu," jelasnya. Azis menambahkan, pertama kali yang melakukan akad nikah itu Epan dan tunanganya yang berasal dari desa Pauh I, Halima Leti. Lalu seminggu kemudian dilanjutkan dengan akad nikah dengan pacarnya yang dari Palembang yakni Purnama Linda. "Hari ini pestanya di rumah mempelai pria, di Desa Pauh. Ramai juga di medsos rupanya pernikahan ketiganya sudah viral," tutupnya.

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi penyumbang kemiskinan tertinggi untuk Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Muratara mencapai 3,01 persen dari keseluruhan penduduk berpenghasilan rendah sebanyak 984 ribu orang.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menyebutkan penyebab utama Muratara jadi daerah tertinggi warga miskin, karena tata letak wilayah tersebut tidak strategis dalam pengembangan infrastruktur untuk akses perlintasan ekonomi daerah.

"Posisi geografi daerah berbeda-beda dan alur akses transportasi tidak strategi di Muratara tidak masuk lintas perekonomian tengah dan timur. Bahkan pembangunan belum merata,"kata dia, Kamis 8 Agustus 2024.

Meski begitu Elen mengaku Pemprov Sumsel akan mendorong Muratara agar dapat menekan angka kemiskinan dengan cara membangun strategi percepatan dan meratakan tingkat penghidupan masyarakat di Muratara.

"Dengan menyoroti tingkat penghidupan warga di sana kita akan kerjasama mencari solusi agar Muratara bisa turun,"kata dia.

Secara nasional tingkat kemiskinan Sumsel berada pada peringkat keenam tertinggi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Indikasi kemiskinan daerah dinilai berdasarkan beberapa kategori seperti garis kemiskinan makanan (GKM).

Sumsel pada Juli 2024 tercatat menyumbang nilai GKM terbesar di angka 74,57 persen dengan dua faktor peningkatan GKM dari kenaikan harga komoditas beras serta peningkatan daya beli rokok.

"Saat ini program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Sumsel dengan menurunkan beban pengeluaran dari jaminan sosial serta peningkatan ketersediaan bahan pangan," jelasnya.

Langkah percepatan pengentasan kemiskinan paling sederhana yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga komoditas, sehingga daya beli masyarakat positif dan tren konsumsi terjaga, terutama pada kelompok makanan.

Kemudian disokong dengan peningkatan pendapatan dan pengembangan potensi, akses modal, akses informasi pasar serta mengurangi kantong kemiskinan seperti meningkatkan akses sanitasi layak, rumah layak huni dan air minum layak.

"Saya yakin dari program yang dilakukan, koordinasi dengan seluruh elemen bisa mendorong percepatan kemiskinan ini," timpal dia.

Seorang kakek bernama H Muhadi (72 tahun), di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara, tewas setelah terkepung api karena membakar lahan kebunnya sendiri pada Rabu, 17 Juli 2024.

Peristiwa itu terungkap setelah saksi Warsito (57 tahun) dan Yusup (37 tahun) yang bersebelahan kebun dengan korban curiga karena korban tak kunjung terlihat untuk pulang bersama.

"Biasanya korban mengajak pulang bersama untuk salat Zuhur. Saya lihat kepulan asap di kebun korban, jadi perasaan saya tidak enak," kata Warsito, Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, Warsito mengajak Yusup mendatangi kebun Muhadi. Mereka pun kaget setelah mendapati korban sudah tergeletak di tengah kebun yang terbakar.

Menurutnya, pagi hari sebelum kejadian Muhadi pergi ke kebun dengan membawa bibit kelapa sawit. Ia memang terbiasa membersihkan kebun dengan cara membakar sedikit demi sedikit.

"Hanya saja mungkin karena terpaan angin membuat api meluas dan tidak terkendali. Korban sendiri sudah sering mengalami sakit sesak napas," jelasnya.

Kapolres Muratara, AKBP Koko Arianto, mengatakan hasil pengecekan tim yang mendatangi lokasi diperkirakan luas lahan terbakar sekitar setengah hektare dan api sudah dalam kondisi padam.

"Petugas mengamankan barang bukti celana korban kondisi terbakar, sepasang sepatu boot warna kuning, dan sepeda motor yang digunakan korban," katanya.

Atas peristiwa ini, Koko mengimbau masyarakat memiliki kesadaran agar tidak memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan atau kebun dengan cara membakar.

“Lahan yang kering, udara panas, dan angin kencang menjadikan kebakaran sulit dikendalikan sehingga berpotensi meluas dan ini membahayakan, merugikan banyak pihak. Kami sangat sayangkan kejadian ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua," katanya.

MURATARA, iNews.id - Kakek H Muhadi (72) tewas dalam kebakaran lahan di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara, Sumatra Selatan (Sumsel). Dia tewas terkepung kobaran api saat membakar lahan sawit miliknya.

Peristiwa ini pertama kali diketahui saksi Warsito (57) dan saksi Yusup (37) yang bersebelahan kebun sawit dengan korban. Mereka mengkhawatirkan korban yang membakar lahar.

“Saya curiga, biasanya korban mengajak pulang bersama untuk sholat dzuhur. Saya lihat asap di kebun korban, perasaan saya jadi tidak enak. Saya datangi kebunnya bersama saksi Yusup. Di situ saya temukan korban sudah tergeletak di tengah kebun yang terbakar dan telah meninggal dunia,” ujarnya, Rabu (17/7/2024.

Menurutnya, korban awalnya berangkat ke kebunnya di Desa Bumi Makmur, Nibung, Kabupaten Muratara pukul 07.00 WIB. Dia datang dengan menggunakan motor sambil membawa bibit kelapa sawit. Siang harinya pukul 12.00 WIB, saksi Warsito menunggu korban untuk pulang sholat dzuhur namun tidak kunjung datang.

“Kebiasaan korban membersihkan kebun dengan cara membakar sedikit demi sedikit. Kemudian akibat terpaan angin, api meluas dan melebar. Korban sudah sering mengalami sakit sesak napas, diduga terkepung api dan kekurangan oksigen saat pemadaman,” katanya.

Hasil pengecekan petugas Polres Muratara Ipda Hermansyah, tim mendatangi lokasi diperkirakan luas lahan terbakar 1/2 hektare dengan kondisi api sudah padam. Petugas mengamankan barang bukti celana korban kondisi terbakar, sepasang sepatu dan motor.

Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya mengimbau masyarakat memiliki kesadaran agar tidak memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan/kebun dengan cara membakar. 

“Lahan yang kering, udara panas dan angin kencang menjadikan kebakaran sulit dikendalikan sehingga berpotensi meluas dan ini membahayakan, merugikan banyak pihak. Kita sangat sayangkan kejiadian ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua,” katanya.

Editor: Donald Karouw