Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masalah tumpang tindih lahan. Nusron mengatakan, potensi tumpang tindih lahan seluas 6,4 juta hektar.

Nusron Wahid juga sempat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal masalah pertanahan, termasuk soal tumpang tindih lahan hingga mafia tanah.

"Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Terkait masalah itu, Nusron pun berkeliling ke sejumlah instansi. Menurutnya, tumpang tindih tanah itu merupakan akar masalah dalam sengketa tanah hingga jadi mainan mafia tanah.

"Nah karena potensi tumpang tindih itulah, saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," terangnya.

Ia menambahkan, mayoritas permasalahan soal tanah ada pada objek 6,4 juta hektar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya turun tangan menyelesaikan masalah ini.

"Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang," katanya.

(acd/hns)

KOMPAS.com - Perusahaan teknologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, Masimo, terbukti melanggar paten milik Apple. Masimo menggunakan teknologi Apple di smartwach yang mereka buat.

Alhasil, Masimo dikenai denda dan wajib membayar biaya ganti rugi. Pelanggaran itu terkait dengan smartwatchW1 Freedom bikinan Masimo yang memiliki desain ala Apple Watch.

Tidak hanya perangkatnya, desain pengisi daya (charger) Masimo W1 Freedom juga dinilai melanggar paten desain yang dimiliki Apple.

Setelah sengketa paten Masimo dan Apple ini diproses di pengadilan federal negara bagian AS, Delaware, keputusan hakim ditetapkan pada Jumat (25/10/2024) waktu setempat.

Menurut dokumen pengadilan, desain modul smartwatch Masimo W1 Freedom dinilai terbukti melanggar paten AS No. D883,279. Sementara charger-nya, melanggar paten AS No. D735,131. Juri juga menilai bahwa pelanggaran itu dilakukan secara sengaja.

Menyusul putusan itu, Masimo harus membayar ganti rugi senilai 250 dollar AS atau sekitar Rp 4 juta, mengacu nilai tukar dollar AS ke rupiah hari ini, Rabu (30/10/2024) di mana 1 dollar AS setara Rp 15.775,8.

Besaran nilai ganti rugi itu merupakan jumlah minimum dari kompensasi yang bisa dituntut Apple. Sebab, menurut pengacara Apple, John Desmarais, langkah hukum ini ditempuh Apple bukan untuk tujuan finansial.

"Kami di sini bukan untuk uang. Kami ingin mereka berhenti menyalin desain (dan fitur) kami," kata Desmarais.

Terlepas dari itu, smartwatch W1 Freedom yang dipermasalahkan dalam kasus ini sudah dihentikan produksinya oleh Masimo. Jadi, Apple tidak bisa menuntut rivalnya tersebut untuk menarik maupun memblokir W1 Freedom dari pasaran.

Masimo "jegal" Apple Watch Series 9 dan Watch Ultra

Sengketa paten antara Apple dengan Masimo bukan terjadi kali ini saja. Pada Desember tahun lalu, masalah paten antar kedua perusahaan AS ini bahkan membuat penjualan Apple Watch Series 9 dan Watch Ultra dihentikan sementara di Amerika Serikat.

Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2 dirilis bersamaan dengan iPhone 15 series pada 13 September 2023. Baru tiga bulan dipasarkan, duo smartwatch ini berhenti dipasarkan di Amerika Serikat.

Masimo sendiri memang paling terkenal dengan fitur oksimeter denyutnya. Dalam sengketa dengan Apple, Masimo mengajukan dua kasus. Satu gugat ke Pengadilan Distrik AS dan satu lagi ke Komisi Perdagangan Internasional (ITC).

Pada Oktober 2023, ITC mengeluarkan keputusan bahwa Apple melanggar paten Masimo dalam hal teknologi untuk membaca kadar oksigen darah.

Teknologi tersebut pertama kali digunakan pada Apple Watch Series 6 pada tahun 2020 dan hadir di model Apple Watch andalan Apple generasi selanjutnya.

Karena baru diputuskan tahun lalu, pelarangan penjualan hanya diberlakukan untuk Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2 yang memiliki sensor SpO2.

Untuk mengakalinya, Apple kemudian menghapus fitur pengukur oksigen dalam darah di Watch Series 9 dan Watch Ultra, sehingga bisa menjual lagi smartwatch tersebut di AS per 18 Januari 2024, dihimpun KompasTekno dari The Verge.

Sengketa mengenai batas wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Banyuasin (Muba) menjadi isu yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Persoalan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan batas wilayah secara pasti. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dekan FH UMKT, Prof Aidul Fitriciada Azhari mengatakan permasalahan sengketa batal wilayah ini muncul dari dua aspek utama kewenangan yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 dan ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam proses penetapan batas wilayah. "Secara hukum, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa peraturan ini yakni pengajuan judicial review di Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa keabsahan peraturan di bawah undang-undang, " kata dia. "Serta pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ditemukan konflik pada tingkat undang-undang, "tambah dia. Aidul menekankan bahwa selain Permendagri 76/2014, sengketa ini juga terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Muratara, yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat untuk menetapkan batas wilayah di lapangan. "Ini menimbulkan persoalan karena terdapat batas tradisional yang sudah lama diakui oleh masyarakat setempat," kata dia. Ketiadaan partisipasi publik dalam proses penetapan batas wilayah menjadi salah satu sorotan utama. "Masyarakat terdampak memiliki hak to be heard (hak untuk didengar), right to be considered (hak untuk dipertimbangkan), dan right to be explained (hak untuk mendapatkan penjelasan),” ungkapnya. Ia khawatir ketiadaan partisipasi publik ini dapat memunculkan dampak negatif berupa eksklusi kelompok tertentu dan potensi konflik sosial, ekonomi, dan budaya. "Dengan tidak adanya partisipasi publik ini dapat munculkan dampak negatif mulai dari konflik ekonomi dan budaya, " kata dia. Selain aspek hukum, ia juga tersebut menekankan pentingnya komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah awal penyelesaian konflik. "Kalau hanya mengandalkan jalur hukum, masalahnya bisa berlarut-larut. Komunikasi politik harus dijalankan secara intensif agar tidak terjadi kebuntuan,” tambahnya. Tak hanya itu dirinya juga menyoroti konflik ini dapat bereskalasi menjadi bentrok fisik dan mengancam stabilitas sosial jika tidak segera ditangani. Ia berharap agar Kemendagri segera mengambil langkah mediasi dengan melibatkan semua pihak terkait. "Kita ini hidup di negara berdasarkan musyawarah, jadi masalah batas wilayah seperti ini seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog dan mufakat," ujarnya. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, harus menyadari bahwa komunikasi politik yang baik adalah kunci dalam menghindari konflik berkepanjangan. "Persoalan ini pada dasarnya adalah masalah komunikasi. Jika masing-masing pihak mau duduk bersama dan terbuka, saya yakin solusi bisa dicapai tanpa kekerasan,” tutupnya.

Dua terdakwa kasus sengketa tanah Dago Elos, Heri Hermawan dan Dodi Rustandi Muller, divonis penjara 3 tahun 6 bulan. Vonis tersebut dibacakan Pimpinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Hakim Syarif, dalam sidang putusan yang digelar Senin (14/10).

Syarif menyatakan putusan ini menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 266 Ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian. Heri dan Dodi Muller memang diduga melakukan tindak pemalsuan dokumen akta kelahiran untuk mengklaim lahan tanah warga Dago Elos.

Namun, vonis ini berbeda dengan tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) semula, yakni lewat Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1. Heri Hermawan dan terdakwa 2. Dodi Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan," ujar Syarif, di PN Bandung, Jalan R.E Martadinata, Senin (14/10).

Usai bacaan putusan itu, Hakim Syarif memberikan kesempatan selama sepekan atau tujuh hari baik bagi pihak penggugat maupun tergugat guna mengajukan banding.

Terkait hal ini, penasihat hukum Heri dan Dodi Muller, yakni Jogi Nainggolan mengatakan pihaknya akan mengajukan banding. Upaya hukum ini akan pihaknya tempuh, meski mengaku telah berterima dengan putusan hakim tadi.

“Ya suka tidak suka, karena ini masih berproses, kami terima dan kami akan melakukan upaya hukum berupa banding,” katanya saat dihubungi, Senin (14/10).

Sementara itu, terpisah, JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukanda, mengatakan masih akan mendiskusikan soal pengajuan banding atas vonis yang telah dibacakan hakim tadi. Dia bilang, waktu satu pekan ini akan dimanfaatkan untuk menyiapkan pengambilan sikap.

“Nanti kita didiskusikan lagi dengan teman-teman. Apakah kita juga upaya hukum atau enggak,” kata dia.

“Jadi kita juga, sebagai JPU berpikir dulu dalam waktu satu minggu untuk menentukan sikap,” ucapnya

Jakarta -

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere mengatakan uang ganti rugi pembebasan lahan pesinetron Nasrullah alias Mat Solar sudah dibayar sejak 2019 lalu. Artinya uang ini belum juga cair selama 5 tahun.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere itu belum juga dicairkan karena tertahan masalah sengketa tanah.

Sehingga uang ganti rugi ini tidak diberikan langsung kepada pesinetron Bajaj Bajuri itu ataupun pihak lain yang terlibat dalam sengketa tersebut, Namun dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Mirza mengatakan bidang tanah yang dimaksud memiliki luas lahan 1.313 m2 di Kawasan Pamulang. Proses pembebasan sendiri dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," terangnya

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 itu, pembebasan lahan milik Mat Solar ini diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal ini CSJ turut bertanggung jawab untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan urusan terkait pembebasan lahan tersebut.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," katanya.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pesinetron Nasrullah alias Mat Solar belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan miliknya di Kawasan Pamulang untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan luas lahan milik Mat Solar yang dibebaskan untuk proyek jalan tol ini mencapai 1.313 m2. Lahan tersebut tepatnya berlokasi di Kelurahan Bambu Apus, Pamulang.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, lahan milik bintang sinetron Bajaj Bajuri ini terjebak masalah sengketa tanah. Sehingga uang ganti rugi atas lahan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," kata Mirza.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkasnya.

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere mengatakan pihaknya sudah membayar seluruh uang ganti rugi proyek tol tersebut, termasuk milik pesinetron Nasrullah alias Mat Solar. Pembayaran uang ganti rugi itu dititipkan ke pengadilan.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan uang pembayaran ganti rugi itu saat ini masih berada di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Hal ini lantaran tanah milik Mat Solar berstatus sengketa.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza dalam keterangan resmi, Selasa (8/10/2024).

"Adapun proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah," tambahnya.

Mirza sendiri mengakui terdapat bidang tanah seluas 1.313 m2 milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza.

Merujuk pada peraturan tersebut, Mirz mengaku PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere akan terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah yang dalam hal ini untuk menyelesaikan bidang tanah milik Mat Solar ini.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Sebagai informasi, sebelumnya permasalahan ganti rugi tanah Mat Solar atau Bajuri yang belum terselesaikan ini disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam Instagram miliknya saat menjenguk Mat Solar.

(fdl/fdl)

Salah satu ruang kelas baru (RKB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Senangsari di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris.

Berdasarkan informasi, penyegelan dilakukan lantaran pihak yang mengaku ahli waris mengeklaim memiliki tanah sekolah tersebut. Sementara salah satu ruang kelas baru yang disegel merupakan ruang kelas 6 SDN Senangsari.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN Senangsari, Juhni, membenarkan penyegelan tersebut. Namun Juhni mengaku tidak mengetahui pasti detail perkara sengketa lahan lantaran baru menjabat selama 2 tahun.

"Masalah tanah, tapi saya tidak tahu karena saya baru dua tahun di sini (SDN Senangsari)," ucap Juhni kepada wartawan, Kamis (3/10).

Meski begitu, diakui Juhni, pihaknya memiliki bukti sertifikat atas nama sekolah dan menuding pihak yang mengaku sebagai ahli waris hanya memegang AJB (akta jual beli) tanah SDN Senangsari.

"Sertifikat sekolah itu ada, kalau di sertifikat, RKB (yang disegel) itu kebawa ke sekolah, kalau si penggugat punya AJB doang," ujarnya.

Disampaikan Juhni, saat ini proses penyelesaian sengketa tersebut telah diserahkan ke pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang dan sudah dilakukan mediasi meski belum ada titik temu.

"Kemarin mediasi di dinas, belum ada titik temu karena tidak ada penjual tanah," ucapnya.

Meski begitu, Juhni memastikan, penyegelan terhadap salah satu ruang kelas baru (RKB) tersebut tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) lantaran masih memiliki ruang kelas yang lama.

"Kami belajar sudah dialihkan ke kelas lain, karena kami juga masih punya kelas, jadi akan KBM lancar," tegas Juhni.

Sementara itu, pihak ahli waris bernama Doni mengaku tanah SDN Senangsari merupakan milik orang tuanya yang dibeli sejak tahun 1997 silam.

Namun, lanjut Doni, pemilik tanah pertama telah menjual tanah tersebut ke pihak sekolah tanpa sepengetahuan pihak keluarganya pada tahun 2014 lalu.

"Jadi tanah yang dibangun sekolah pada tahun 1984 itu milik Aliasa. Ada transaksi jual beli dengan orang tua saya tahun 1997. Aliasa pemilik tanah pertama menjual ke pihak sekolah, itu berdasarkan pengakuan," ungkap Doni.

"Pihak sekolah pun padahal sebelumnya tahu kalau tanah itu punya Haji Pandi, orang tua saya. Tapi pihak sekolah tidak menanyakan status tanah tersebut ke keluarga," sambungnya.

Doni menjelaskan, pihaknya mengambil langkah penyegelan dikarenakan proses mediasi dengan pihak sekolah dan Dindikpora Pandeglang tak menemukan titik temu.

Pasalnya, diakui Doni, pihak keluarga menuntut ganti rugi atas kepemilikan tanah seluas 100 meter yang kini dibangun SDN Senangsari tersebut.

"Sebelumnya tidak saya segel, hasil mediasi awal saya dengan pihak sekolah, komite dan korwil, pihak sekolah mau membayar tanah yang digunakan oleh gedung baru," terangnya.

"Pada saat perjalanan entah itu dananya dari mana, pihak sekolah mungkin terkendala terkait pendanaan," tandas Doni.

MANADO - YLBHI-LBHManado berhasil memenangkan sengketa Informasi Publik terkait permintaan informasi Izin Lingkungan Reklamasi Teluk Manado, terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam pembacaan putusan sengketa dengan nomor register 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024, Rabu (4/9), majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulut, mengabulkan permohonan YLBHI-LBH Manado untuk sebagian yaitu Informasi terkait Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT Manado Utara Perkasa (MUP) pada pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon.

Majelis juga memerintahkan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara, untuk memberikan Izin Lingkungan tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh pemohon.

Perwakilan YLBHI-LBH Manado, Henly Rahman dan Pascal Wilmar, dalam rilisnya, mengaku sangat berterima kasih atas putusan KI Provinsi Sulut tersebut, yang dinilai benar-benar berpihak pada aturan yang benar.

Henly dan Pascal mengatakan jika pihak YLBHI-LBH Manado, juga telah bersiap untuk menempuh proses hukum pidana terhadap termohon, jika nantinya putusan tersebut tak dijalankan.

"Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan Informasi Publik dikenakan pidana," ujar LBH Manado dalam keterangan persnya.

Adapun sengketa ini berawal dari permohonan informasi publik yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Sulut terkait izin lingkungan PT MUP untuk reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Akan tetapi, termohon tidak memberikan informasi publik yang dimohonkan, dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas hal itu, pihak YLBHI-LBH Manado kemudian mengajukan keberatan kepada termohon sebelum masuk dalam sengketa informasi publik.

Dijelaskan, izin lingkungan yang dimintakan tersebut merupakan suatu kebijakan publik yang dibentuk melalui partisipasi masyarakat merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Bahkan, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 39 menyatakan Gubernur dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa izin lingkungan tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan, serta Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, salah satunya informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik.

"Adapun tujuan dari permohonan informasi publik ini menjadi penting sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan advokasi terhadap permasalahan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Manado Utara yang sangat minim partisipasi publik, serta sangat berdampak pada perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir," tulis keterangan pers YLBHI-LBH Manado.

Karawang: Kasus seorang anak mempidanakan ibu kandungnya kembali menarik perhatian publik. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Karawang kali ini menghadirkan saksi ahli rohaniawan dari Konghucu, JS Pindawati.

Dalam kesaksiannya, JS Pindawati menyatakan bahwa menggugat ibu kandung dianggap sebagai tindakan anak tidak berbakti dalam ajaran Konghucu. Menurutnya, dalam filosofi Konghucu, menghormati dan merawat orang tua adalah kewajiban utama seorang anak.

"Tiada manusia yang tidak dilahirkan dari seorang ibu. Jadi, bakti utama bagi kami penganut Konghucu adalah menghormati orang tua," ujarnya saat persidangan di PN Karawang, Rabu, 28 Agustus 2024.
Pindawati menegaskan dalam ajaran Konghucu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan seorang anak menggugat orang tua, apalagi terkait harta. "Jika pun orang tua salah, boleh ditegur, tapi tetap dengan bahasa yang lembut," tambahnya.

Dalam ajaran Konghucu, hubungan antara anak dan orang tua sangat ditekankan dalam konteks bakti dan penghormatan. Setiap anak wajib menghormati orang tua dan tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Tindakan menggugat orang tua dianggap melanggar nilai-nilai tersebut.

Di sisi lain, pengacara terdakwa, Kusumiyati, Ika Rahmawati, menyoroti komentar jaksa penuntut umum yang dinilai telah keluar dari pokok permasalahan. Apalagi komentar tersebut telah di muat di beberapa media.

"Memang itu hak pribadi, tapi seharusnya tetap bertindak profesional," ujarnya.

Sidang ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan masyarakat. Banyak pihak mengutuk tindakan Stepanie yang melaporkan ibunya. Padahal, masalah warisan seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, bukan melalui jalur hukum yang dapat merusak hubungan keluarga.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli ini akan dilanjutkan pekan depan dengan pemeriksaan terdakwa.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelly Andriani di Pengadilan Negeri Karawang, Selasa, 27 Agustus jaksa meragukan kesaksian Dandy yang sebelumnya telah bersaksi mengatakan tidak tahu apa pun soal pemalsuan tanda tangan Stephanie (pelapor) dalam surat keterangan waris (SKW)

Jaksa Sukanda mengatakan bahwa pihaknya merasa aneh saat saksi Dandy dan Ferline yang merupakan anak terdakwa sekaligus saudara pelapor mengaku tidak tahu soal pembuatan SKW, akta perubahan saham, dan notula rapat pemegang saham tersebut.

"Tadi sudah diungkap oleh saksi notaris, yah, ini aneh, kenapa Dandy bilang tidak tahu? Dan si Ferline ini ragu-ragu, padahal notaris bilang bahwa ketiganya itu, terdakwa Kusumayati, Dandy, Ferline, menandatangani langsung surat-surat itu di hadapan notaris," kata Sukanda.

(WHS)

Jakarta -

Lahan bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mengalami sengketa. Lahan yang dipersiapkan oleh Badan Bank Tanah itu diklaim dimiliki oleh suatu kelompok.

Meski begitu, Pengadilan Negeri (PN) Penajam baru saja mengeluarkan keputusan penolakan klaim tanah yang diajukan oleh Asmari selaku Ketua Pejuang Angkatan 45 Kota Balikpapan. PN Penajam menyatakan gugatan soal klaim tanah yang diajukan Asmari dianggap sebagai gugatan yang kabur atau kurang jelas.

"Mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat II mengenai gugatan kabur atau Obscuur Libel," bunyi amar putusan PN Penajam, dikutip, Rabu (21/8/2024)

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyambut baik putusan tersebut. Parman menyampaikan penyediaan lahan Bandara IKN merupakan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN.

"Kami mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Bahwa ini secara norma dan formil hukum telah diuji dan dipertimbangkan dengan benar. Dinamika dalam penyediaan lahan ini cukup kompleks, namun kami tetap fokus menjalankan mandat dari pemerintah yang tentunya tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat itu sendiri," ujar Parman dalam keterangan tertulis di hari yang sama.

Badan Bank Tanah, kata Parman, telah menyediakan lahan seluas 621 hektare untuk pembangunan Bandara IKN. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menjadi pihak yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Masyarakat yang terdampak dari pembangunan itu juga telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK)," tegas Parman.

Sebagai informasi, Perkara gugatan terhadap Badan Bank Tanah diajukan oleh Asmari selaku Ketua Pejuang Angkatan 45 Kota Balikpapan sebagai Penggugat. Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah yang dijadikan lahan untuk pembangunan bandara VVIP IKN seluar kurang lebih 290 hektar.

Selain badan bank tanah, penggugat juga menggugat Kementerian ATR/BPN dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kronologinya, Asmari mengajukan gugatan dengan klaim memiliki tanah seluas ± 20.468 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam gugatannya dia mempersoalkan lahan yang digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN seluas ±290,67 hektar di atas HPL Badan Bank Tanah.

Asmari sebagai penggugat kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh di lahan yang saat ini dibangun bandara VVIP IKN. Dia meminta ganti rugi sebesar Rp 29 miliar.

Setelah melalui proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Penajam akhirnya menolak gugatan penggugat. Dalam putusan nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pnj majelis hakim menegaskan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell).

Pakar Hukum UGM, Oce Madril menyampaikan, putusan dari Majelis Hakim sudah pada koridor yang benar. Oce menjelaskan gugatan yang disampaikan Asmari juga tidak jelas.

"Penggugat tidak bisa membuktikan siapa saja pemilik tanah yang dipersengketakan dengan batas-batasnya. Penggugat mengklaim tanah tersebut milik anggota pejuang 1945, namun meminta ganti kerugian secara pribadi atas nama penggugat sendiri. Hal-hal tersebut mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur dan ditolak oleh PN Penajam," papar Oce.

Oce menuturkan, putusan ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah di Kabupaten PPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Putusan ini menegaskan bahwa Badan Bank Tanah tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Justru membantu kelancaran program strategis nasional yang akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

(hal/das)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mengklaim telah menyelesaikan sengketa alias tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia. Adapun kendala persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Bidang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan sejauh ini pemerintah telah menyelesaikan tumpang tindih terkait lahan antara data yang dimiliki pihaknya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 20 juta hektare.

“Tumpang tindih dari ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan, itu sudah ada penurunan 20 juta hektar, kemudian kita ada pilot project di Kota Waringin dan Pasuruan sehingga kita bisa lihat penurunannya," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9, Senin (5/7).

Virgo mengungkapkan, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan survei bersama, penataan batas kawasan hutan. Ini bertujuan agar tumpang tindih lahan tersebut bisa selesai seluruhnya.

“Ini kita selesaikan di atas peta dahulu, yang tidak bisa diselesaikan di atas peta kita selesaikan di lapangan,” ungkap dia.

Virgo menyebutkan, terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian persoalan ini di lapangan di antaranya, adanya perselisihan antara masyarakat dengan peta yang dimiliki oleh pemerintahan.

Menurutnya, ini butuh waktu negosiasi yang panjang sehingga tidak bisa diukur dengan waktu kapan ini bisa selesai. Untuk itu, diperlukan pihak penengah atau dalam hal ini pengadilan agar bisa diputuskan.

Dia bilang, perselisihan ini hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia antara masyarakat hukum adat dengan individu, masyarakat hukum adat dengan sempadan hingga masyarakat hukum adat dengan KLHK.

“Karena memang daerah-daerah itu awalnya masih murah, sehingga orang nggak terlalu concern terhadap batas, tapi begitu makin mahal baru sadar, itu yang terjadi,” kata Virgo.

Untuk itu, lanjut Virgo, pihaknya bersama KLHK terus melakukan pilot project terkait batas-batas lahan yang perlu kejelasan. Hal ini diharapkan agar tumpang tindih tak terjadi di kemudian hari.

“Ada beberapa projek dengan KLHK jalan terus, tinggal nanti butuh anggaran saja dari Kemenko Perekonomian, karena supaya jelas batas-batas (lahan) supaya tumpang tindih tidak akan terjadi lagi ke depan,” terangnya.

Lebih lanjut, Virgo berharap, bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah sebaiknya memasang patok, selain itu memastikan lahan tersebut terpetakan secara digital di dalam laman bhumi.atrbpn.go.id.