Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menemukan sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji khusus.

Anggota Pansus Haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan, beberapa PIHK ini semena-mena terhadap jemaah haji khusus meski para jemaah haji sudah membayar mahal untuk berangkat ke Arab Saudi.

“Bahkan mohon maaf ada yang menipu para jemaahnya. Dia sudah membayar mahal tetapi pelayanannya tidak maksimal,” kata Selly dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Atas temuan tersebut, Selly kemudian meminta penjelasan Jaja mengenai Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemenag. Dia juga sempat menanyakan peran Jaja dan timnya dalam menghadapi PIHK-PIHK yang bermasalah tersebut.

Merepsons hal tersebut, Jaja menyebut akan menyerahkan SOP dan SPM kepada Pansus DPR RI. Mengingat, dirinya baru dilantik pada 28 Desember 2023.

“SOP-nya nanti akan kami sampaikan,” jawabnya.

Selly dalam kesempatan ini juga mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini telah mengeluarkan banyak izin untuk penerbitan PIHK-PIHK baru.

Anggota Komisi VIII itu menduga, PIHK baru ini justru digunakan untuk mengakomodir 10.000 kuota tambahan yang memang dialihkan untuk haji khusus.

Berkaitan dengan penerbitan izin, Jaja mengakui bahwa pihaknya telah menerbitkan sekitar 75 izin untuk PIHK baru sepanjang 2024. Namun, pihaknya tidak dapat menghentikan pengajuan izin tersebut lantaran dapat menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkaitan dengan izin, kita tidak bisa menyetop izin itu karena memang Cipta Kerja menyatakan itu tidak bisa kita hentikan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah turut mengatur soal PIHK. Dalam beleid ini, pemerintah menyebut bahwa PIHK harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat izin.

Selain itu, melalui Pasal 63 ayat 1 huruf c, PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan.

Adapun, PIHK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat 1, pemerintah mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk RI, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di kantornya. Pertemuan tersebut membahas potensi investasi Arab Saudi di Indonesia.

Ia mengatakan orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahun sekitar 1,4 juta orang. Jika rata-rata orang menghabiskan US$ 5 ribu saja, maka devisa yang masuk ke negara tersebut bisa US$ 7 miliar. “Karena itu Saudi juga perlu investasi yang lebih besar di Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa, 30 Juli 2024.

Politikus Partai Golkar tersebut juga menyampaikan terkait rencana pembangunan Indonesian Village di Mekah. Hal itu merupakan usulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Duta Besar Faisal mengakui bahwa usulan juga telah dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Lewat rencana tersebut, diharapkan hubungan Indonesia dengan Saudi akan lebih erat ke depannya.

Ia menambahkan, kedua negara perlu lebih fokus pada kerja sama di bidang ekonomi dan investasi selain penyelenggaraan umroh dan haji. Presiden Joko Widodo menurut dia sudah dua kali mengunjungi Saudi tahun lalu. Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud di Riyadh yang diikuti dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antar negara.

Pemerintah ke dua negara menurut Faisal perlu mendorong sektor swasta untuk terus kerja sama dan investasi. Ia mencontohkan perusahaan asal Saudi seperti Aramco yang sudah ada di Singapura, Malaysia dan Thailand, namun justru di Indonesia masih belum terlihat investasinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk RI, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di kantornya. Pertemuan tersebut membahas potensi investasi Arab Saudi di Indonesia.

Ia mengatakan orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahun sekitar 1,4 juta orang. Jika rata-rata orang menghabiskan US$ 5 ribu saja, maka devisa yang masuk ke negara tersebut bisa US$ 7 miliar. “Karena itu Saudi juga perlu investasi yang lebih besar di Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa, 30 Juli 2024.

Politikus Partai Golkar tersebut juga menyampaikan terkait rencana pembangunan Indonesian Village di Mekah. Hal itu merupakan usulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Duta Besar Faisal mengakui bahwa usulan juga telah dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Lewat rencana tersebut, diharapkan hubungan Indonesia dengan Saudi akan lebih erat ke depannya.

Ia menambahkan, kedua negara perlu lebih fokus pada kerja sama di bidang ekonomi dan investasi selain penyelenggaraan umroh dan haji. Presiden Joko Widodo menurut dia sudah dua kali mengunjungi Saudi tahun lalu. Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud di Riyadh yang diikuti dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antar negara.

Pemerintah ke dua negara menurut Faisal perlu mendorong sektor swasta untuk terus kerja sama dan investasi. Ia mencontohkan perusahaan asal Saudi seperti Aramco yang sudah ada di Singapura, Malaysia dan Thailand, namun justru di Indonesia masih belum terlihat investasinya.