JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan data jemaah haji khusus yang sudah berangkat pada musim Ibadah Haji tahun 2024.

Pasalnya, menurut Jaja, belum semua Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji memberikan data nama-nama jemaah calon haji khusus kepada direktoratnya.

“Ternyata PIHK banyak yang masih membuat laporan. Kami masih menunggu data dari mereka,” kata Jaja dalam rapat Panita Khusus (Pansus) Haji di kompleks MPR/DPR RI, Senin (9/9/2024), dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Bahkan, kepada Pansus Haji, Jaja mengungkapkan bahwa telah tiga kali membuat surat peringatan kepada PIHK.

“Ada beberapa PIHK yang kami sudah peringatkan Pak. Mereka yang belum melaporkan akan kami banned siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus)-nya,” ujarnya.

Salah satu anggota Pansus Haji lantas menyarankan agar Jaja melaporkan kelakuan pihak travel umrah dan haji atau PIHK kepada Menteri Agama (Menag) untuk dicabut izinnya jika segera menyerahkan data jemaah haji khusus yang berangkat.

Kemudian, pansus juga menantang Jaja untuk menyerahkan laporan tersebut sebelum 20 September 2024. Sebab, pansus memiliki masa tugas hingga kurang lebih satu bulan.

“Siap Pak,” jawab Jaja atas tantangan tersebut.

Sebelumnya, Pansus Haji mencecar Jaja perihal 3.503 jemaah haji tahun 2024 yang langsung berangkat. Padahal, lumrahnya ada masa tunggu sehingga seharusnya berangkat pada 2031.

Jaja pun menjawab bahwa calon jemaah haji tersebut memang seharusnya berangkat pada tahun 2030-an.

Namun, dia mengungkapkan, masih tersisa sekitar 4.000 kuota haji khusus sehingga dimintakan kepada PIHK untuk mengisi kuota tersebut.

Menurut Jaja, PIHK menginformasikan bahwa banyak calon jemaah dalam antrean yang tidak siap.

“Kami sudah sampaikan ke PIHK silakan diisi nomor berikutnya tapi nampaknya tidak semua jemaah yang nomor berikut itu tidak mengisi Pak. Enggak ada yang siap mereka bilang. Dari tidak kesiapan itu, mereka ikuti nomor antrean di PIHK,” ujarnya.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menjelaskan bahwa pengisian kuota haji khusus dibagi dua yakni 16.305 kuota pokok dan 9.222 kuota tambahan.

Tahapan pengisian 16.305 kuota pokok jemaah haji khusus 1445 H/2024 M dibuka untuk tahap I pada 12–15 Desember 2023. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah dengan tiga kriteria.

Pertama, jemaah haji yang sudah melunasi pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya yang jumlahnya 2.322 orang. Kedua, jemaah haji yang memang secara urutan nomor porsi masuk alokasi kuota berhak melunasi tahun ini yang jumlahnya mencapai 13.806. Ketiga, jemaah yang masuk prioritas lanjut usia atau lansia yang jumlahnya ada 177 orang.

“Jadi pada pelunasan tahap pertama, jelas Kemenag memberikan porsi kepada jemaah yang sudah melunasi tahun lalu dan jemaah yang memang secara urutan sesuai nomor porsi. Jadi mereka diberi kesempatan pertama untuk melunasi, bersamaan juga dengan prioritas lansia,” kata Anna.

“Jika tahap ini sudah melunasi semua, maka tidak perlu lagi pelunasan tahap berikutnya. Namun faktanya, setelah diberi kesempatan, yang melunasi hanya 12.487 orang. Masih ada 3.818 kuota yang belum terisi,” ujarnya.

Karena masih ada kuota yang belum terisi, dibuka pelunasan tahap II dari 27 Desember 2023–2 Januari 2024.

Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah dengan kriteria: a) Jemaah haji gagal sistem tahap 1; b) Pendamping Jemaah haji Lanjut Usia; c) Penggabungan mahram/keluarga; d) Penyandang disabilitas dan pendamping; e) Nomor porsi urut berikutnya. Hasilnya, ada 2.635 yang melunasi. Sehingga masih tersisa 1.183 kuota.

“Kita buka pemenuhan Sisa Kuota Tahap II, pada 10–12 Januari 2024. Kriterianya adalah jemaah haji dengan nomor porsi urut berikutnya berbasis PIHK serta kesiapan jemaah dan PIHK. Tercatat 1.005 melunasi dan tersisa 178 kuota,” kata Anna.

“Jadi, sampai akhir pelunasan, masih terdapat 178 kuota pokok untuk jemaah haji khusus. Tidak ada T Nol atau jemaah baru mendaftar langsung melunasi,” ujarnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menemukan sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji khusus.

Anggota Pansus Haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan, beberapa PIHK ini semena-mena terhadap jemaah haji khusus meski para jemaah haji sudah membayar mahal untuk berangkat ke Arab Saudi.

“Bahkan mohon maaf ada yang menipu para jemaahnya. Dia sudah membayar mahal tetapi pelayanannya tidak maksimal,” kata Selly dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Atas temuan tersebut, Selly kemudian meminta penjelasan Jaja mengenai Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemenag. Dia juga sempat menanyakan peran Jaja dan timnya dalam menghadapi PIHK-PIHK yang bermasalah tersebut.

Merepsons hal tersebut, Jaja menyebut akan menyerahkan SOP dan SPM kepada Pansus DPR RI. Mengingat, dirinya baru dilantik pada 28 Desember 2023.

“SOP-nya nanti akan kami sampaikan,” jawabnya.

Selly dalam kesempatan ini juga mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini telah mengeluarkan banyak izin untuk penerbitan PIHK-PIHK baru.

Anggota Komisi VIII itu menduga, PIHK baru ini justru digunakan untuk mengakomodir 10.000 kuota tambahan yang memang dialihkan untuk haji khusus.

Berkaitan dengan penerbitan izin, Jaja mengakui bahwa pihaknya telah menerbitkan sekitar 75 izin untuk PIHK baru sepanjang 2024. Namun, pihaknya tidak dapat menghentikan pengajuan izin tersebut lantaran dapat menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkaitan dengan izin, kita tidak bisa menyetop izin itu karena memang Cipta Kerja menyatakan itu tidak bisa kita hentikan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah turut mengatur soal PIHK. Dalam beleid ini, pemerintah menyebut bahwa PIHK harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat izin.

Selain itu, melalui Pasal 63 ayat 1 huruf c, PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan.

Adapun, PIHK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat 1, pemerintah mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil travel-travel haji dan jemaah haji khusus usai adanya laporan mengenai penyelewengan penggunaan kuota haji khusus di 2024.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pemanggilan ini dilakukan agar Pansus dapat melakukan pendalaman penggunaan kuota haji khusus terhadap penyelenggara perjalanan haji, termasuk jemaah haji khusus.

“Jadi beberapa pihak travel kita panggil dan juga beberapa jemaah yang berangkat yang menggunakan akses kuota haji khusus,” kata Luluk saat ditemui di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Menurut laporan yang diterimanya, terdapat beberapa calon jemaah yang membayar dengan nominal tertentu ke travel haji agar bisa berangkat lebih cepat alias tidak sesuai antrian. Padahal, calon jemaah ini baru mendaftar tahun lalu.

Luluk menyebut, kasus ini tidak hanya terjadi pada jemaah haji khusus tapi juga jemaah reguler. Dia mengungkap, terdapat beberapa jemaah haji reguler yang baru mendaftar sekitar lima tahun tetapi sudah bisa berangkat haji tahun ini dan mengambil porsi kuota tambahan.

Menurutnya, tindakan tersebut telah menyalahi aturan yang telah disepakati, di mana baik haji reguler maupun khusus harus berangkat sesuai dengan antriannya.

Oleh karena itu, pihaknya turut berencana memanggil jemaah haji reguler untuk melakukan verfiikasi terhadap laporan-laporan yang masuk ke lembaganya.

“Kira-kira bener nggak yang tadi karena adanya sejumlah uang yang mereka bayarkan sehingga membuat mereka bisa berangkat dan mengambil porsi yang kuota tambahan itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, kuota haji Indonesia 2024 telah disepakati sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah itu terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 jemaah untuk kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Dengan alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan 19.280 jemaah untuk kuota haji khusus. Mengingat, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag pada 13 Maret 2024.

Hal tersebut lantas menjadi pembahasan dalam rapat Pansus pada Rabu (21/8/2024). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief yang hadir sebagai saksi dalam rapat tersebut lantas dihujani dengan berbagai pertanyaan, mulai dari pembagian kuota haji khusus 2024 hingga dasar hukum pengalihan kuota.

Sejumlah Anggota Pansus Haji sempat mempertanyakan siapa yang memiliki ide untuk mengubah kuota haji dan cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus.

“Bagaimana cara menentukan travel yang memberangkatkan jemaah haji khusus? Bagaimana menentukan jumlah jemaah yang diutus per travel?”

“Apakah bapak mengenal adanya kuota percepatan? Mekansimenya gimana?”

Anggota Pansus Haji John Kenedy Azis juga menanyakan apakah benar ada jemaah haji yang berangkat tidak berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Apakah betul ada pemberangkatan jemaah haji itu reguler/khusus tidak berdasarkan Siskohat padahal kuota haji khusus sudah antri 7 tahun, landasan hukumnya? Darimana kok bisa tiba-tiba berangkat?” tanya dia, Rabu (22/8/2024).

KOMPAS.com - Hindari penipuan paket umrah dan haji di biro perjalanan (travel agent) ilegal sebelum melakukan berangkat ibadah muslim.

Ada beberapa hal yang bisa dicek sebelum membeli paket umrah dan haji di biro perjalanan.

Tak hanya melihat popularitas biro travel, pastikan juga izin resmi, harga, jadwal keberangkatan, hingga akomodasi yang disediakan.

Mutia Asmoro, Produk Manajaer Alia Group Company, membagikan tips memilih biro perjalanan umrah dan haji berikut ini.

1. Cek izin biro perjalanan haji

Mutia menuturkan, paling mudah memastikan agen perjalanan adalah mengecek izin resmi pemerintah untuk pendirian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Sekarang sudah serba digital. Jadi semua perizinan bisa kita cek dan itu open to public," ujar Mutia kepada media di International Islamic Expo 2024 pada Jumat (26/7/2024).

Biro perjalanan haji dan umrah yang resmi mestinya mengantongi izin ini dan bisa dicek melalui situs Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

2. Pastikan jadwal keberangkatan sudah tepat

Jadwal keberangkatan umrah dan haji harus dipastikan dengan tepat, terutama tahun keberangkatannya.

UNSPLASH/OMER F. ARSLAN Ilustrasi haji.

Setelah menyesuaikan tanggal dan bulan, jangan lupa tanyakan lagi kapan umrah atau haji dari biro perjalanan tersebut akan dimulai.

"Kadang cuma disebut bulan Agustus, misalnya, tetapi open date gitu kan. Nah, itu akan lebih baik kalau kita sudah tahu gitu tanggalnya. Ada kepastian saat membeli paket umrah atau haji," jelas Mutia.

3. Cek akomodasi

Jangan sampai terlena harga murah, cek juga akomodasi atau penginapan yang akan ditinggali selama menjalani ibadah umrah maupun haji.

Bila menemukan paket umrah atau haji yang terbilang murah, pastikan fasilitas yang didapat, apakah sudah termasuk akomodasi selama berada di kota suci Mekkah.

"Bisa dilihat dulu nama hotelnya dan jarak ke Masjidil Haram seberapa jauh. Pastikan juga maskapai penerbangannya dan visanya sudah diurus," saran Mutia.

4. Jangan tergiur harga murah

Menurut Mutia, saat ini, rata-rata agen perjalanan menawarkan harga paket umrah mulai Rp 30 jutaan.

zamzam.com Maqam Ibrahim di Masjidil Haram, Mekkah.

Hati-hati, jangan tergiur harga murah bila mendapati paket umrah dengan harga jauh di bawah standar.

"Biasanya, ada yang menawarkan umrah cuma Rp 25 jutaan, walaupun ada yang tarifnya masih segitu, tetapi perlu dicek ulang dulu buat memastikan," tutur Mutia.

REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan Expo Haji, Umrah, dan Wisata Halal 2024 berpotensi meningkatkan perekonomian lokal. Ajang ini juga dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku jasa perjalanan maupun warga sebagai pengguna jasa.