Paris: Masyarakat Prancis akan menentukan arah negara mereka dalam pemilihan umum putaran kedua yang begitu menentukan pada Minggu, 7 Juli 2024.

Dalam pemilu yang dipercepat dari jadwal semula ini, kekuatan sayap kanan berpotensi berkuasa di Prancis untuk kali pertama sejak era Perang Dunia II.

Mengutip dari voanews, partai nasionalis anti-imigrasi milik Marine Le Pen, National Rally (RN), memiliki peluang meraih mayoritas di legislatif Prancis untuk kali pertama.
Tetapi hasil pemilu belum dapat dipastikan karena sistem pemungutan suara yang rumit di Prancis dan kemungkinan adanya manuver taktis oleh partai-partai politik.

Sayap Kanan Ekstrem

Pemilih terdaftar di seantero Prancis dan wilayah seberang laut dapat memberikan suara untuk 501 dari 577 kursi di Majelis Nasional, majelis parlemen Prancis yang lebih rendah dan memiliki peran terpenting.

National Rally dan sekutunya unggul di pemilu putaran pertama dengan sekitar sepertiga suara. Sebuah koalisi partai-partai kiri-tengah, kiri-keras, dan hijau yang disebut Front Populer Baru berada di posisi kedua, jauh di depan aliansi sentris milik Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam pekan menegangkan antara dua putaran, lebih dari 200 kandidat beraliran tengah dan sayap kiri menarik diri dari persaingan untuk meningkatkan peluang lawan moderat mereka dan mencoba mencegah kandidat National Rally menang.

Jajak pendapat prapemilu terakhir menunjukkan taktik tersebut mungkin telah mengurangi peluang sayap kanan ekstrem untuk memperoleh mayoritas absolut. Namun, partai Le Pen memiliki dukungan yang lebih luas dan lebih dalam daripada sebelumnya, dan hasil akhir diserahkan sepenuhnya kepada para pemilih.

Skema Berbagi Kekuasaan

Proyeksi jajak pendapat menunjukkan bahwa National Rally kemungkinan akan memperoleh kursi terbanyak di Majelis Nasional, yang akan menjadi kali pertama di Prancis.

Jika memenangkan mayoritas absolut sebanyak 289 kursi, Macron diharapkan akan menunjuk Presiden National Rally Jordan Bardella, sebagai perdana menteri baru di Prancis. Bardella kemudian dapat membentuk pemerintahan, dan ia dan Macron akan berbagi kekuasaan dalam sistem yang disebut kohabitasi.

Jika partai Le Pen tidak meraih suara mayoritas tetapi masih memiliki banyak kursi, Macron tetap dapat menunjuk Bardella, meski National Rally mungkin menolak karena khawatir pemerintahannya akan digulingkan dalam mosi tidak percaya.

Opsi lain, Macron dapat berupaya membangun koalisi dengan kaum moderat dan mungkin memilih perdana menteri dari kubu kiri-tengah.

Jika tidak ada partai dengan mandat yang jelas untuk memerintah, Macron dapat menunjuk pemerintahan yang terdiri dari para ahli yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Pemerintahan seperti itu kemungkinan dapat menangani sebagian besar urusan sehari-hari demi menjaga Prancis tetap berjalan.

(WIL)