Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta para pejabat tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambah Prabowo.

Brasil selaku tuan rumah penyelenggaraan G20 tahun ini mengusulkan ide pajak kekayaan 2% yang menyasar para miliarder dunia. Negara anggota G20 menekankan bahwa orang super kaya harus dipajaki secara efektif.

Meski begitu, usulan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula itu belum disepakati. Namun masalah kedaulatan pajak menjadi isu yang dibahas anggota G20.

"Dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenakan pajak secara efektif," demikian bunyi deklarasi pajak G20 dikutip dari Reuters, Sabtu (27/7/2024).

Lewat kerja sama berbagai negara, anggota G20 berharap bisa saling tukar pikiran mengenai persoalan perpajakan. Anggota G20 juga mendorong rancangan mekanisme anti penghindaran pajak yang berpotensi merugikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut G20 belum mencapai kata sepakat soall penerapan pajak orang super kaya. Bendahara Negara menilai usulan tersebut sangat sulit dilakukan dan berpotensi memicu kecemburuan sosial.

"Brasil mengangkat usulan baru untuk dibahas yaitu pemajakan untuk orang super kaya yang sangat sulit dilakukan, yang menyebabkan erosi penerimaan dan kecemburuan sosial. G20 masih belum sepakat mengenai langkah terkait hal ini," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati.

Brasil mendorong diskusi mengenai proposal untuk memungut pajak kekayaan sebesar 2% terhadap orang super kaya berharta US$ 1 miliar ke atas. Kebijakan ini diproyeksi mampu mendongkrak pendapatan hingga US$ 250 miliar per tahun dari sekitar 3.000 orang.

Anggota G20 lainnya menyatakan dukungan atas ide tersebut. Meskipun beberapa negara menyatakan kebijakan itu cukup menantang dan sulit diimplementasikan.

"Langkah pertama adalah melakukan pertukaran informasi antar negara. Ini akan menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang," kata Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi mengenai deklarasi tersebut. Meskipun ia menilai kebijakan itu sulit diimplementasikan.

"Tetapi kebijakan perpajakan sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global dan kami tidak melihat adanya kebutuhan atau benar-benar berpikir bahwa upaya untuk menegosiasikan perjanjian global mengenai hal tersebut tidak diperlukan. Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif," terang Yellen.

Pajak orang super kaya akan menyasar para miliarder dunia seperti Bos Tesla dan SpaceX Elon Musk, Pendiri Amazon Jeff Bezos, hingga konglomerat Perancis Bernard Arnault. Masing-masing dari mereka memiliki kekayaan US$ 235 miliar, US$ 200 miliar, dan US$ 180 miliar.