Menteri BUMN Erick Thohir membagikan foto dirinya yang sedang berjabat tangan dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya. Foto itu diungggah di akun Instagramnya, Sabtu (26/10/2024).

Dalam foto itu terlihat keduanya kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) lengkap dengan topi gaya militer. Terlihat di bagian dada kanan seragam mereka sudah tertera nama masing-masing sedangkan pada dada bagian kiri tertulis 'Indonesia'.

"Bersama Seskab Mas Teddy. Kalau udah salaman begini, apa artinya teman-teman?" tulis Erick dalam keterangan foto yang dibagikannya.

Perlu diketahui, para menteri Kabinet Merah Putih sedang menghadiri pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Sebelumnya bersama-sama berangkat ke Magelang dengan menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara.

Nantinya para anak buah Prabowo ini akan melakukan pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda di Akmil tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap menteri kabinet agar bekerja sebagai tim.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam berbagai kesempatan para Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 ini membagikan foto pengalaman mereka saat menghadiri pembekalan itu. Sebab retreat ini dihadiri oleh hampir semua menteri, kepala badan, hingga utusan presiden.

Seperti sebelumnya ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan masih banyak Menteri lainnya yang membagikan pengalaman berada di Akmil Magelang itu.

[Gambas:Instagram]

JAKARTA, investor.id - Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

Presiden Prabowo mengajak para menteri, kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mau belanja negara betul-betul digunakan dengan efisien.

Di depan anak buahnya, Prabowo meminta agar kegiatan yang terlalu banyak untuk seminar hingga dinas luar negeri dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo Minta RI Jangan Bangga Jadi Anggota G20

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang gabung negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto berpesan tegas ke jajarannya untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional dan kementerian dan lembaga (K/L) agar segera memulai program tersebut.

Prabowo mengatakan bagi jajarannya yang tidak setuju program tersebut, dipersilahkan keluar dari pemerintahannya. Dia mengatakan hal itu dalam Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

"Bagi saya makan bergizi bagi ibu hamil dan anak anak ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan saya," kata Prabowo dikutip Kamis (24/10/2024).

Prabowo meminta agar program itu juga tepat sasaran. Di sisi lain, dia mengakui banyak yang meragukan pemerintahannya menjalankan program tersebut. Namun dirinya meminta bahwa jangan takut akan adanya kesulitan.

"Kepala Badan Gizi Nasional dan semua K/L untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu," ungkapnya.

Prabowo menyebut memang program tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, di bawah pemerintahannya, Prabowo menjamin akan mengerahkan berbagai cara untuk mencapai target program tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai satu minggu, dua minggu, tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana dan kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya haqqul yaqin. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," jelasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hal ini terjadi karena membengkaknya jumlah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dibentuk.

Anggaran belanja dari APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Namun anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), otomatis dengan bengkaknya jumlah kabinet APBN bisa berubah.

Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, disebutkan Prabowo sendiri masih bisa mengubah daftar alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini lah yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan kunci kemakmuran. Hal ini disampaikannya dalam sidang kabinet perdana di Kantor Presiden.

Prabowo meminta menteri-menteri terkait, seperti menteri investasi hilirisasi, menteri Bappenas, menteri ESDM, menko perekonomian dan ketua Dewan Ekonomi Nasional mempersiapkan hal tersebut.

"Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo, Rabu (23/10).

Selain itu, Prabowo menginstruksikan menteri bappenas untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan, terukur, dan sinergi.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan majelis permusyawaratan rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa target swaswembada pangan merupakan prioritas dasar karena situasi global.

Menurutnya, perang besar bisa pecah setiap saat. Karena itu harus dijamin kemampuan memberi makan rakyat sendiri.

"Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya," terang Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta para pejabat tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambah Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri di kabinetnya agar tidak ada program dan pembangunan proyek mercusuar pada kegiatan di pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Dia meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Prabowo menitikberatkan soal situasi global di mana konflik geopolitik hingga perang bisa terjadi setiap saat. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah menjamin kemampuan sendiri di dalam negeri untuk memasok kebutuhan masyarakat alias swasembada pangan dan energi.

"Kita harus jamin kemampuan kita beri makan sendiri, swasembada energi mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” tambahnya.

Dia menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung.

“Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” imbuhnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Dia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto dia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional dan kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dimulai. Dia menegaskan bagi jajarannya yang tidak setuju program itu, dipersilahkan keluar dari pemerintahannya.

"Bagi saya makan bergizi bagi ibu hamil dan anak anak ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan saya," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo meminta agar program itu juga tepat sasaran. Di sisi lain, dia mengakui banyak yang meragukan pemerintahannya menjalankan program tersebut. Namun dirinya meminta bahwa jangan takut akan adanya kesulitan.

"Kepala Badan Gizi Nasional dan semua K/L untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu," ungkapnya.

Prabowo menyebut memang program tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, di bawah pemerintahannya, Prabowo menjamin akan mengerahkan berbagai cara untuk mencapai target program tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai satu minggu, dua minggu, tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana dan kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya haqqul yaqin. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyadari kabinetnya yang diberi nama Kabinet Merah Putih memiliki komposisi lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Total terdapat 48 kementerian dan sejumlah badan.

"Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan hal itu sesuai dengan Indonesia sebagai negara besar. Ia menggambarkan luas Indonesia seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

"Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Kita seluas Eropa," beber Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia memilih sistem politik demokratis. Untuk itu, kabinet yang besar dianggap bukan suatu masalah asalkan tetap bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.

"Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," tegas Prabowo.

Seperti diketahui, selain membentuk 48 kementerian, Prabowo membentuk badan-badan baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk memastikan orang miskin bisa naik level.

"Kalau diperhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan, saya perkuat itu. Saya tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan," tambahnya.

"Saya bentuk badan baru, badan percepatan pengentasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan menyatakan akan meminimalisir penggunaan kendaraan untuk para menteri pada saat sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana menjelaskan, rencana tersebut untuk menyesuaikan dengan protokol yang ada IKN saat ini.

Menurutnya protokol tersebut perlu diperhatikan agar nantinya kehadiran para menteri tidak mengganggu jalannya pembangunan IKN yang sampai dengan saat ini masih berlangsung.

"Artinya tidak banyak kendaraan yang masuk ke IKN karena masih dalam proses," katanya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Kendati demikian, pihak Istana belum memastikan pergerakan para menteri tersebut dari tempat bermalam di Hotel Nusantara ke Istana Garuda nantinya akan menggunakan kereta otonom.

Namun, Yusuf menuturkan pihaknya akan mengusahakan agar kereta tersebut dapat digunakan para menteri pada saat sidang kabinet perdana.

"Ya kita usahakan ya karena kita akan cek dulu jalurnya dari Hotel Nusantara. Kan Hotel Nusantara ke Istana Garuda kami akan cek dulu jalurnya tetapi yg pasti transportasi pergerakan para menteri sejak dari balikpapan kita akan coba atur," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan digelar 12 Agustus 2024.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan keberangkatan para menteri dan pejabat selevel menteri untuk bertolak dari Jakarta ke IKN.

Adapun, sidang kabinet paripurna tersebut rencananya akan digelar pada pukul 09.30 WITA, sehingga para menteri dijadwalkan sudah mulai hadir sehari sebelumnya.

"Pagi sidang kabinetnya, beliau para menteri rencana akan berangkat sekitar 11 Agustus kemudian bermalam di Hotel Nusantara, paginya akan dilakukan sidang kabinet paripurna perdana di IKN," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).