jakarta: Membuat pertanyaan di Instagram, khususnya melalui fitur Stiker pertanyaan di Instagram Stories, memiliki beberapa manfaat penting untuk keterlibatan dan pengembangan akun Anda.

Dengan menambahkan stiker pertanyaan, Anda mendorong pengikut untuk berpartisipasi secara aktif.

Baca juga: Cara Membuat Tampilan Carousel Instagram yang Keren

Semakin banyak pengguna yang merespon, semakin tinggi kemungkinan Instagram akan meningkatkan jangkauan Story Anda karena algoritme Instagram cenderung mendukung konten dengan keterlibatan tinggi.
Untuk membuat pertanyaan di Instagram, Anda bisa menggunakan fitur stiker pertanyaan di Instagram Stories.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi Instagram dan buat story baru

Masuk ke akun Instgram Anda. Ketuk ikon kamera di sudut kiri atas untuk membuat Story baru. Ambil foto atau pilih gambar dari galeri Anda.

2. Tambahkan stiker pertanyaan

Ketuk ikon stiker (seperti wajah senyum) di bagian atas layar. Pilih Stiker Pertanyaan (Question sticker) dari pilihan yang tersedia.

3. Tulis pertanyaan

Setelah memilih stiker pertanyaan, Anda dapat mengetikkan pertanyaan yang ingin diajukan.
Anda juga bisa menyesuaikan teks dengan mengubah warna atau gaya stiker.

4. Posisikan stiker

Setelah itu kamu bisa geser stiker ke tempat yang Anda inginkan di layar.

5. Bagikan story

Setelah semuanya siap, ketuk "Your Story" di bagian bawah untuk membagikan Story Anda.

6. Lihat jawaban

Setelah orang lain menjawab pertanyaan Anda, Anda dapat melihat jawaban mereka dengan membuka Story Anda kembali dan menggeser ke atas.

Dengan cara ini, Anda dapat berinteraksi dengan pengikut Anda dan mendapatkan umpan balik atau pendapat mereka tentang pertanyaan yang Anda ajukan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Seorang netizen mengaku tak bisa menggunakan uang rupiah khusus (UPK) pecahan Rp 75 ribu saat ingin jajan di warung kelontong. Pembayaran ditolak karena pedagang menyebut uang tersebut sudah expired atau habis masa berlakunya.

“Beberes kamar nemu duit Rp 75 di kolong tempat tidur, coba jajan di warung masa gak diterima katanya udah expired, search di google masih jadi alat pembayaran yg sah kok apa setor tunai ke teller bank aja yak,” tulis akun X @tanyakanrl, dikutip Sabtu (5/10).

Merespons hal itu, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, menegaskan UPK Rp 75 ribu merupakan alat transaksi yang legal dan belum dicabut dari peredaran. Menurutnya, UPK Rp 75 ribu dikeluarkan sebagai uang khusus dengan jumlah terbatas dan masa edar selama 25 tahun.

"Masyarakat dapat memiliki UPK Rp 75 ribu sebagai uang koleksi yang tidak hanya dapat disimpan, tetapi juga bisa digunakan untuk bertransaksi," kata Marlinson kepada kumparan, Sabtu (5/10).

Marlinson menjelaskan, sejak dikeluarkan pada 17 Agustus 2020, UPK Rp 75 ribu telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/11/PBI/2020. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa semua jenis pecahan uang rupiah, termasuk UPK, memiliki masa berlaku yang ditentukan dan tidak akan dicetak kembali.

"UPK Rp 75 ribu masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh NKRI dan belum ditarik dari peredaran. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan uang ini dalam transaksi sehari-hari," ungkap Marlinson.

Meskipun UPK Rp 75 ribu masih legal untuk digunakan, terdapat beberapa penolakan dari masyarakat yang enggan menerimanya dalam transaksi. Marlison menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut.

"Setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," ujar Marlinson.

"Kami berharap masyarakat bisa menerima dan menggunakan UPK Rp 75 ribu tanpa keraguan, karena ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap penggunaan uang rupiah," tambahnya.

Jakarta: Unggahan Thariq Halilintar menjadi perhatian publik kembali karena wajahnya dianggap terlalu banyak memakai bedak. Di unggahan itu, Thariq berfoto bersama pemain pesepakbola Pratama Arhan.

"Ada yang bisa nebak lagi bikin apa?" tulis Thariq dalam caption unggahan Instagramnya, dikutip pada Sabtu, 14 September 2024.

Saat melihat unggahan Instagram milik Thariq, netizen salah fokus dan mempermasalahkan riasan wajah Thariq. Suami Aaliyah Massaid itu disebut terlalu banyak memakai bedak sehingga wajahnya menjadi putih tidak seperti biasanya.

baca juga: Pratama Arhan Unggah Foto Pernikahan di Tengah Isu Zize Selingkuh

"Bang thor bedaknya ke dempulan gak sih," tulis netizen.

"Lagian cowok ngapain pakai foundation pak haji torikkk," ledek netizen lain.

Thariq kemudian mematikan kolom komentar pada unggahan tersebut agar para netizen tidak lagi berkomentar dan mempermasalahkan terkait wajahnya tersebut.

(Muhammad Rizky H)

(ELG)

Korupsi telah lama menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menanggulanginya, baik melalui hukum maupun reformasi birokrasi. Namun, laku koruptif terus bertahan dalam berbagai bentuk, dari praktik suap hingga penyalahgunaan anggaran publik.

Di era digital ini, kekuatan muncul dari masyarakat, yaitu netizen atau yang sering diistilahkan sebagai warganet. Mereka menggunakan media sosial untuk mengawasi, mengungkap, dan memviralkan kasus-kasus korupsi, menggeser fokus pemberitaan dan memaksa pemerintah serta aparat hukum bertindak lebih cepat membongkarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat penting dalam gerakan sosial dan politik.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan elite dan tidak hanya bersifat sentralistik , namun juga merambah ke berbagai sektor dan lintas geografis. Jika sebelumnya kasus korupsi cenderung tertutup dan sulit terungkap, kini dengan kemajuan teknologi, ruang yang dapat diakses semakin lebar bagi elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik. Dalam konteks ini, sudah menjadi rahasia umum bagaimana media sosial membuka ruang luas bagi netizen untuk mengekspos tindakan-tindakan yang mencurigakan, memperluas akses ke informasi yang sebelumnya tersembunyi.

Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang ketahuan memiliki kekayaan luar biasa yang tidak wajar. Gaya hidup hedonis yang ditampilkan keluarganya, termasuk flexing kekayaan anaknya, Mario Dandy, menjadi viral di media sosial dan memicu kemarahan publik sepanjang paruh pertama 2023 lalu.

Peran netizen dalam menyebarkan informasi ketika itu lantas tidak hanya menyadarkan publik akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kuasa netizen mampu mengkatalisasi proses hukum dan memperbesar tekanan terhadap pelaku korupsi.

Athina Karatzogianni (2006) dalam salah satu bukunya The Politics of Cyberconflict, menekankan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang unik sebagai instrumen untuk menyebarkan ide, kampanye, protes, hingga hasutan. Dengan kemampuannya yang tak terbatas untuk menyebar informasi dalam hitungan detik, media sosial memungkinkan netizen untuk membentuk arus besar dalam pergerakan sosial, termasuk dalam isu-isu pemberantasan korupsi. Kasus-kasus seperti Rafael Alun atau gaya hidup mewah keluarga Mario Dandy menunjukkan bagaimana netizen tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga sebagai watch dog, aktor yang aktif mengawasi perilaku pejabat publik beserta kroni dan keluarganya,

Ditilik dari perspektif komunikasi, teori agenda setting relevan dalam memahami fenomena ini. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk mengatur agenda publik dengan menentukan isu-isu apa yang layak dibahas. Dalam konteks korupsi, netizen melalui media sosial memainkan peran sebagai pembentuk agenda baru.

Kasus yang sebelumnya mungkin hanya tersebar di lingkup terbatas mengemuka menjadi sorotan nasional, memaksa media arus utama dan pemerintah untuk meresponsnya. Proses ini mengkonstruksi tekanan politik yang luar biasa terhadap pelaku korupsi dan institusi yang terkait, sehingga mengkatalisasi penanganan kasus-kasus tersebut.

Selain agenda setting, teori spiral keheningan (spiral of silence) juga membantu menjelaskan bagaimana netizen mampu mengatasi tekanan sosial untuk berbicara lantang tentang korupsi. Menurut teori ini, individu cenderung diam ketika mereka merasa pandangan mereka minoritas atau tidak didukung oleh mayoritas. Namun, melalui sumber daya yang ada pada platform media sosial, netizen diproyeksikan menemukan komunitas yang berpikiran sama dan membangun keberanian untuk berbicara menentang korupsi.

Lebih jauh, kasus flexing gaya hidup mewah di kalangan pejabat dan keluarganya membuka mata publik realitas ketidakadilan yang bagaikan fenomena gunung es. Netizen yang sebelumnya lebih memilih diam dan bahkan apatis, kini lebih berani untuk berbicara melalui platform-platform media sosial.

Munculnya suara-suara lantang ini mengubah dinamika sosial, di mana mereka yang sebelumnya berada dalam posisi minoritas kini memperoleh dukungan publik yang lebih besar. Sebagai hasilnya, suara-suara tersebut menjadi kekuatan signifikan dalam menggugat perilaku korup para pejabat beserta antek-anteknya.

Dalam konteks korupsi, keberanian netizen untuk membongkar kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara memberikan tekanan besar terhadap institusi hukum. Ketika berita tentang flexing dan kekayaan pejabat viral di media sosial, KPK dan aparat hukum lainnya tidak bisa mengabaikannya. Tekanan dari masyarakat yang diwakili oleh netizen mendorong investigasi yang lebih mendalam dan mempercepat proses hukum.

Kekuatan dan potensi netizen dalam mengungkap kasus-kasus korupsi melalui media sosial semakin tak terbantahkan. Dengan jaringan yang luas, netizen mampu menciptakan gerakan massa dalam hitungan jam, bahkan menit. Informasi tentang dugaan korupsi dapat menyebar secara viral, melibatkan jutaan orang dalam diskusi tentang isu tersebut. Namun, “berita baik” bukan tanpa risiko.

Salah satu risiko terbesar adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Dalam beberapa kasus, netizen dapat terjebak dalam narasi yang keliru, menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang kuat. Hoaks semacam ini dapat merusak reputasi seseorang atau lembaga, tanpa adanya dasar yang valid.

Sebagai contoh, pada beberapa kasus netizen menuduh seseorang terlibat dalam korupsi hanya berdasarkan penampilan mewah mereka, tanpa mengetahui latar belakang atau sumber kekayaan tersebut. Berdasarkan ini, semestinya netizen perlu lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, memastikan validitas dan kredibilitas sumber sebelum memviralkan isu dan memverifikasinya secara objektif.

Selain itu, media sosial juga rawan digunakan oleh pihak tertentu untuk mengarahkan opini publik demi kepentingan politik. Misalnya, dalam beberapa kasus, politisi mungkin memanfaatkan sentimen netizen untuk menyerang lawan politik mereka, dengan menyebarkan narasi korupsi yang belum tentu benar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kuasa netizen, meskipun memiliki potensi positif dalam memerangi korupsi, juga dapat dimanfaatkan secara manipulatif.

Untuk memaksimalkan dampak positif kuasa netizen dalam pemberantasan korupsi, diperlukan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu membuka ruang akses informasi yang lebih luas dan transparan kepada masyarakat, sehingga netizen dapat berperan lebih efektif sebagai pengawas. Selain itu, literasi digital perlu ditingkatkan, agar kemampuan kritis netizen mengalami peningkatan dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial.

Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui platform-platform pelaporan korupsi yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya, aplikasi seperti Lapor! dapat dioptimalkan dengan melibatkan partisipasi aktif netizen dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di daerah mereka. Belum lagi melalui kanal KPK di media daring yang juga tersedia sepanjang waktu bagi pelaporan tindak korupsi lengkap dengan lampiran bukti. Intinya, melalui dukungan teknologi, netizen mestinya secara pro-aktif dalam sistem pengawasan publik, mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan cepat.

Pemerintah juga harus melihat netizen sebagai mitra dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan sebagai ancaman. Kolaborasi dan sinergi yang solid dan efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk memerangi korupsi, dengan memanfaatkan potensi besar media sosial sebagai instrumen pengawasan.

Ringkasnya, korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi kemajuan Indonesia. Eksistensi netizen yang berdaya melalui media sosial membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan jaringan tak terbatas dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan menekan institusi untuk bertindak, netizen kini memiliki kuasa yang besar dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Meskipun demikian, kekuatan ini harus digunakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Netizen perlu memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghindari dampak negatif seperti hoaks atau manipulasi politik.

Dengan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, kuasa netizen dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi dan menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan transparan. [*]

Gorontalo-Seleksi penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2024 Provinsi Gorontalo terindikasi ada kecurangan. Indikasi kecurangan itu diunggah pertama kali oleh pemilik akun Facebook bernama Makmun Rasyid, pada Rabu (04-09) kemarin.

Dalam unggahannya, Makmun menyebut proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Gorontalo ini aneh. Nomor urut 12 bisa pindah ke nomor 10 dan nomor 10 pindah ke 12. Ia mengetahui hal itu setelah kabar itu beredar di pusat, di mana bapak dari anak nomor 12 ini katanya pejabat di wilayah Provinsi Gorontalo.

“Dalam konteks begini. Lebih baik kasus ini di bawah ke ranah hukum saja. Jangan takut untuk melaporkan sekalipun bapaknya pejabat kek, penguasa kek. Siapa dia pejabat sok-sokan dan menggeser sana-sini. Saya turut bersimpati terhadap kasus yang “memalukan” begini di dunia pendidikan,” ungkap Makmun dalam postingannya.

Makmun juga memposting surat keputusan tentang peserta yang dinyatakan lulus penentuan kelulusan akhir pada seleksi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2024 Provinsi Gorontalo. Surat keputusan Rektor IPDN nomor 800.1.2.2-354 TAHUN 2024 tertanggal 3 Agustus yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat, La Ode Muhamad Alam Jaya, yang berisi pengumuman 10 nama yang dinyatakan lolos seleksi.

Jika dilihat secara saksama, 10 nama yang dinyatakan lulus terdapat satu nama yang diduga diluluskan secara fraud atau curang. Capra yang sengaja diluluskan itu kini berada di peringkat 10, padahal sebenarnya capra tersebut harusnya berada pada peringkat 12 sesuai perolehan akumulasi nilai yang ia peroleh. Dari data itu pula, sangat jelas terlihat bahwa capra yang sengaja diluluskan telah melangkahi 2 orang lainnya yang nilainya jauh di atas.

10 Capra IPDN Asal Gorontalo yang Dinyatakan Lulus Seleksi:

1. Rizki Fauzi H. AkilI. Total nilai 74,93.

2. Rafi Khairan Abdillah Muhtar Nuna. Total nilai 74,33.

3. Bagas Raya Abdillah Pakaya. Total nilai 73,46.

4. Radit Rahadian. Total nilai 73,286.

5. Cecilia Cinta Duwila. Total nilai 72,81.

6. Andi Muhammad Farhan. Total nilai 72,476.

7. Nurrafiansyah Hudzaifa Kau. Total nilai 72,27.

8. Agramanda Moha. Total nilai 71,72.

9. Cinta Cecilia Duwila. Total nilai 71,59.

10. Anandhio Rafie Ibrahim. Total nilai 70,38.

Anandhio Rafie Ibrahim mampu menyingkirkan Zihan Vanesa Pobi yang mengumpulkan total nilai 71,51. Dan Muhammad Almi Kasan nilai total 70,55.

Menurut kabar, Anandhio Rafie Ibrahim merupakan anak salah satu pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Banthayo telah berupaya menghubungi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo melalui pesan singkat WhatsApp. Namun hingga berita terbit belum mendapat respons dari Zukri.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran influencer dan artis di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai hujatan dari publik. Hal ini juga menimbulkan kekecewaan masyarakat pengguna medsos di Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah penggiat media sosial (influencer) untuk datang ke IKN pada Minggu (28/7/2024). Melansir Instagram pribadi Presiden Jokowi, agenda yang dilakukan adalah peresmian Jembatan Pulau Balang.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara, influencer yang diundang antara lain adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Willie Salim, Meicy Villia, Zaskia Sungkar, Irwansyah, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan masih banyak lagi.

Grace Natalie sebagai Staf Khusus Presiden menyatakan bahwa undangan ini merupakan bentuk transparansi dari pemerintah.

Pemerintah berupaya menumbuhkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN. Maka, hal ini dilakukan melalui para influencer yang diundang dan melihat proses pembangunan secara langsung.

Namun, rupanya netizen tidak menerima kabar ini dengan cukup baik. Banyak kritik yang disampaikan publik melalui media sosial, antara lain mengenai tamu influencer yang salah sasaran, hingga anggaran yang digunakan untuk acara ini.

Dugaan Penggunaan Uang Rakyat untuk Mengundang Influencer

Pertanyaan dan keluhan para pengguna media sosial berkisar pada sumber uang yang digunakan untuk acara bertaburan influencer ini.

“Gagal bawa investor ke IKN dia malah bawa influencer kesana untuk berpoya² sambil menikmati makan malam dan menghamburkan pajak yang dipungut dari rakyat (...),” ujar pengguna X, @Nic*****.

“Warga RI diminta setop boros makanan agar tak impor beras. Sementara itu ada penampakan baginda makan2 bareng influencer usai motoran di IKN.” ujar pengguna lain.

“Presiden, pejabat, INFLUENCER, terbang dari Jakarta ke IKN (kemungkinan besar pakai APBN) buat peresmian jembatan terus lanjut makan-makan. Make it make sense.” keluh @nab*****.

Walaupun demikian, banyak rakyat Indonesia yang tidak lagi merasa kaget atas undangan influencer ke IKN ini.

Netizen @mfa***** bercuit, “Pada kaget bawa influencer ke KKN… Kereta Cepat launching bareng influencer, endorse RUU pakai influencer, kampanye pakai influencer… selamat datang di Republik Influencer.”

Adanya Orang Lain yang Lebih Pantas Diundang

Netizen juga memberikan masukan tentang tokoh-tokoh yang sekiranya lebih cocok untuk dijadikan “perwakilan” ke IKN. Antara lain, Timnas Indonesia yang baru saja memenangkan Piala AFF U-19 melawan Thailand.

“Diundang ke IKN pak, daripada ngeluarin anggaran untuk KOL/influencer, mending untuk merayakan Juara di Ibu Kota Nusantara. (...)” ujar salah satu pengguna X, menjawab cuitan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang merayakan kemenangan tim.

Menurut netizen, tokoh masyarakat dan warga setempat asal Kalimantan Timur juga merupakan pilihan undangan yang lebih baik dari influencer.

“Kenapa bukan masyarakat setempat yg diundang???” komentar pengguna Instagram @ill** di akun resmi Joko Widodo.

“Sebagai org kalimantan dan rakyat Indonesia apakah kalian tdk ada rasa sedih… (...) Tokoh masyarakat adat kalimantan gk ada d undang jkw malah ngajak influencer...” ujar @Med**** di situs X.

Di sisi lain, ada pula netizen yang cenderung lebih solutif, memberi saran cara influencer dapat berkontribusi lebih kepada negara.

“Ayo para artis tinggal di IKN duluan. Bikin aktivitas kesenian di sana. Bikin film, sinetron, pertunjukan, dan lainnya. (...) Siapa tau banyak investor berdatangan,” komentar @Adi*****. (Ilma Rayhana)

KOMPAS.com – Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Sjafri, mengajak semua komponen pendukung anak asuhnya, termasuk netizen, untuk bersatu jelang final Piala AFF U19 2024.

Timnas U19 Indonesia asuhan Indra Sjafri sukses melaju ke final Piala AFF U19 2024 usai menyingkirkan Malaysia pada babak semifinal.

Kemenangan 1-0 diraih timnas U19 Indonesia atas Malaysia pada laga semifinal Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2024).

Final Piala AFF U19 2024 akan menyuguhkan duel timnas U19 Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Senin (28/7/2024) malam.

Indra Sjafri lalu angkat bicara soal netizen alias warganet pendukung timnas 19 Indonesia.

Sebelumnya, sang pelatih asal Sumatra Barat itu menyebut laga melawan Malaysia merupakan pertaruhan gengsi negara.

Laga Indonesia vs Malaysia juga menjadi sorotan netizen di dunia maya. Partai semifinal Piala AFF U19 2024 Indonesia vs Malaysia juga dianggap sebagai pertaruhan harga diri netizen kedua negara.

Menurut Indra Sjafri, dalam konteks ini, warganet dan anak asuhnya di Piala AFF U19 2024 menginginkan hal yang sama, yakni prestasi bagi Indonesia.

“Kalau netizen saya tidak berani komentar. Ini jangan dibedakan netizen dan negara, netizen kan negara kita. Mereka ingin sepak bola kita berprestasi, jadi yang kita selamatkan merah putih,” ujar Indra Sjafri.

Mantan pelatih Bali United itu ingin semua elemen mendukung perjuangan timnas U19 meraih trofi juara Piala AFF U19 2024.

Menurutnya, aktivitas warganet di dunia maya juga menjadi bagian dari perjuangan timnas U19 Indonesia Indonesia.

Dukungan dari warganet merupakan salah satu sumber motivasi bagi timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024.

“Di dalam Merah-Putih ya macam-macam, ada netizen, ada suporter dan masyarakat umum. Jadi, ke depan mari saling mendukung, saling bersatu dan menguatkan,” kata Indra Sjafri.

Selain itu, ia juga meminta publik untuk tidak membeda-bedakan lagi soal pemain lokal dan pemain keturunan.

Indra Sjafri memang memanggil nama pemain keturunan dalam skuad timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024, yakni Jens Raven dan Welber Jardim.

“Tidak membedakan lagi antara lokal dan keturunan, tidak bagus jadinya. Semua yang sudah punya paspor ya anak kita,” tuturnya menegaskan.

Jakarta: Setelah bebas dari penjara dan membuka lembaran baru, Gaga Muhammad rupanya pernah berniat ingin mengunjungi rumah keluarga mantan kekasihnya, Laura Anna untuk mengucapkan belasungkawa secara langsung.

Menanggapi hal itu, kakak Laura, Grete Irene melalui Instagram Story pribadinya @edlngretairen langsung emosi lantaran kesal dengan sikap Gaga tersebut. Irene juga mengenang kembali saat mendiang Laura yang sempat menangis karena ingin bertemu Gaga.

“Bridges Already Burned. Hehe, katanya ada yang mau berkunjung sekarang. Kemana aja bang pas kemarin Almarhum nangis-nangis nyariin elu?,” tulis Irene.
Dalam kesempatan itu, Irene juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini Gaga tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti biaya pengobatan Laura. Padahal, sang adik bisa sakit parah hingga menyebabkan kelumpuhan karena kelalaian Gaga dalam mengendarai mobil.

“Apakah kalau ditanyain tentang biaya rumah sakit dan biaya pengobatan bakal kabur lagi? Itu aja belum diganti sepeserpun sampai sekarang. Sekarang mau berkunjung seenak jidat? Sehat bang?” lanjutnya.

baca juga: Bikin Sedih, Greta Irene Masih Ingat Kebiasaan Mendiang Laura Anna

Dalam menutup unggahan tersebut akhirnya Irene membagikan foto-foto bon pengobatan mendiang adiknya sekaligus memberikan sindiran kepada Gaga. Menurutnya dengan cara tersebut membuat Gaga tidak berani datang ke rumahnya untuk bertemu keluarganya.

"Pasang jimat foto foto bon pengobatan dulu kali ya biar aman? Gak akan berani ke sini pasti," tutupnya.

Sebagai informasi, Gaga telah divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Januari 2022. Namun, pada 18 April 2024 Gaga sudah dinyatakan bebas bersyarat.

Meskipun begitu, ia tetap di bawah bimbingan Bapas Bekasi sampai 21 Oktober 2026.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

BANDUNG, iNews.id - Momen bahagia terpancar dari Pegi Setiawan saat dibebaskan setelah hampir 2 bulan mendekam di tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar. Dia tersenyum lepas dan mengucapkan terima kasih kepada wartawan dan para netizen.

Pegi sebelumnya menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Namun statusnya dibatalkan hakim setelah memenangkan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.

Pantauan iNews, Pegi keluar dari ruang tahanan, Senin (8/7/2024) malam pukul 21.27 WIB. Dia mengenakan sweater oranye dan dipertemukan keluarganya di ruangan Dittahti Polda Jabar.

Saat itu, Pegi bertemu ibu kandung Kartini, ayahnya Rudi Irawan dan adiknya, Lusiana. Pertemuan Pegi dan keluarganya berlangsung tertutup.

Setelah sekitar 10 menit, Pegi dibawa keluar dari Gedung Dittahti Polda Jabar sekitar pukul 21.40 WIB. Dia didampingi keluarga dan tim kuasa hukum.

Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, terutama netizen dan wartawan yang mendukungnya.

"Terima kasih atas dukungannya kepada saya selama ini," kata Pegi.

Pegi bersyukur bisa bebas setelah hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya. Dia juga meminta Polda Jabar memulihkan nama baiknya yang telah tercemar karena menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan disertai pemerkosaan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016.

Editor: Donald Karouw