Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) mendapat kontrak kerja sama dengan Vinacomin, Northern Coal Trading Joint Stock Company untuk memasok batu bara ke Vietnam.

Volume kontrak kali ini sebanyak 300.000 ton dengan durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan hingga 31 Januari 2025.

“Dengan adanya kontrak ini, akan berdampak baik bagi peningkatan kinerja perseroan,” kata President Director SGER Welly Thomas seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Minggu (10/11/2024).

Adapun, kontrak anyar ini memiliki nilai US$32,6 juta atau sekitar Rp499 miliar.

“Durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan kontrak hingga 31 Januari 2025,” kata Welly.

Sebelumnya, SGER juga telah melaporkan telah meraih kontrak baru penjualan batu bara untuk menyuplai listrik di Vietnam. SGER menandatangani kontrak kerja sama dengan Vosco Maritime Service Joint Stock Company (VOMASER).

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Direktur Utama SGER Welly Thomas dan Direktur VOMASER Vuong Manh Linh pada 9 Agustus 2023. Dengan kontrak tersebut SGER berpotensi meraup pendapatan hingga US$60,63 juta atau sekitar Rp920,68 miliar (asumsi kurs Rp15.185 per dolar AS).

Direktur Utama SGER Welly Thomas mengatakan, diraihnya kontrak perjanjian batubara dengan VOMASER menjadi bukti SGER mampu memperluas jaringan penjualannya ke negara lain. Hal ini juga sekaligus menandai ambisi SGER untuk menjadi perusahaan batu bara terdepan di Indonesia.

"Ke depan kami akan terus berupaya mencari kontrak dengan pelanggan baru. Selain Vietnam, Sumber Global Energy juga berpartisipasi untuk mengikuti tender-tender di Sri Lanka, Bangladesh, dan Filipina. Di samping itu, kami juga masih rutin melakukan supply ke China dan India," kata Welly dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/8/2023).

Dalam perjanjian tersebut, SGER sepakat untuk menjual 840.000 metrik ton batu bara kepada VOMASER, dengan spesifikasi batubara yang dijual yakni memiliki nilai net calorific value 4,500 kcal/kg, total kandungan air kurang dari 30 persen As Received Basis (ARB), dan total kandungan sulfur kurang dari 0,85 persen Air Dried Basis (ADB).

Seiring dengan adanya kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam tersebut, belum lama ini beredar surat dari Kementerian Perdagangan & Industri (MOIT) Vietnam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ihwal dugaan kecurangan pasokan batu bara dari pemasok Indonesia, SGER.

Lewat surat dengan nomor 2056/CH-AP bertarikh 27 September 2024, MOIT meminta penyelesaian sengketa dagang batu bara dua negara tersebut, termasuk di dalamnya persoalan pasokan SGER ke importir Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka).

MOIT membeberkan Danka, importir batu bara asal Vietnam melaporkan adanya sengketa dagang bersama dengan SGER.

Danka menandatangani kontrak jual beli dengan nomor 001/SPC/SGE-DK/VI/2024 dengan SGER pada 21 Juni 2024 lalu. Nilai konsinyasi terbatat sebesar US$4 juta untuk 600.000 ton batu bara Indonesia dengan spesifikasi NAR 4.500 Kkal per kilogram.

Danka telah membayar keseluruhan kontrak dengan SGER, berdasarkan pada sertifikat inspeksi yang diterbitkan PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveoyr & Laboratory (Anindya), berlokasi di Kalimantan Timur.

Hanya saja, berdasar pada penyelidikan lebih lanjut atas kualitas batu bara tersebut dari Vinh Tan 4 Thermal Power Plant (VT4) yang dikerjakan Vietnam Energy Inspection Corporation, kalori batu bara aktual yang dikirim hanya 3.744 Kcal per kilogram atau lebih rendah 17,2% dari kesepakatan kontrak bersama dengan SGER.

“Menurut informasi Danka, perbedaan nilai kalori ini tidak hanya berdampak pada pinalti yang diterima Danka mencapai US$2,84 juta yang diterapkan VT4 tetapi juga berisiko pada reputasi Danka dan kesempatan bisnis dengan perusahaan pembangkit tersebut,” tulis surat MOIT seperti dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain itu, Danka berpendapat insiden ini sebagai tindakan penipuan yang disengaja oleh SGER dan Anindya untuk memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dari pasokan batu bara ke VT4.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membeberkan tujuh modus kecurangan pemerintah daerah (pemda) yang masih sering ditemukan hingga mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak efektif dan efisien. Modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama, manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan. "Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan," tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan kecurangan anggaran. Hal itu mengakibatkan perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun. "Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan.

"Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan,' tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat, porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Saksikan juga video: Jokowi: Sasaran Kinerja BPKP Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Gorontalo-Seleksi penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2024 Provinsi Gorontalo terindikasi ada kecurangan. Indikasi kecurangan itu diunggah pertama kali oleh pemilik akun Facebook bernama Makmun Rasyid, pada Rabu (04-09) kemarin.

Dalam unggahannya, Makmun menyebut proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Gorontalo ini aneh. Nomor urut 12 bisa pindah ke nomor 10 dan nomor 10 pindah ke 12. Ia mengetahui hal itu setelah kabar itu beredar di pusat, di mana bapak dari anak nomor 12 ini katanya pejabat di wilayah Provinsi Gorontalo.

“Dalam konteks begini. Lebih baik kasus ini di bawah ke ranah hukum saja. Jangan takut untuk melaporkan sekalipun bapaknya pejabat kek, penguasa kek. Siapa dia pejabat sok-sokan dan menggeser sana-sini. Saya turut bersimpati terhadap kasus yang “memalukan” begini di dunia pendidikan,” ungkap Makmun dalam postingannya.

Makmun juga memposting surat keputusan tentang peserta yang dinyatakan lulus penentuan kelulusan akhir pada seleksi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2024 Provinsi Gorontalo. Surat keputusan Rektor IPDN nomor 800.1.2.2-354 TAHUN 2024 tertanggal 3 Agustus yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat, La Ode Muhamad Alam Jaya, yang berisi pengumuman 10 nama yang dinyatakan lolos seleksi.

Jika dilihat secara saksama, 10 nama yang dinyatakan lulus terdapat satu nama yang diduga diluluskan secara fraud atau curang. Capra yang sengaja diluluskan itu kini berada di peringkat 10, padahal sebenarnya capra tersebut harusnya berada pada peringkat 12 sesuai perolehan akumulasi nilai yang ia peroleh. Dari data itu pula, sangat jelas terlihat bahwa capra yang sengaja diluluskan telah melangkahi 2 orang lainnya yang nilainya jauh di atas.

10 Capra IPDN Asal Gorontalo yang Dinyatakan Lulus Seleksi:

1. Rizki Fauzi H. AkilI. Total nilai 74,93.

2. Rafi Khairan Abdillah Muhtar Nuna. Total nilai 74,33.

3. Bagas Raya Abdillah Pakaya. Total nilai 73,46.

4. Radit Rahadian. Total nilai 73,286.

5. Cecilia Cinta Duwila. Total nilai 72,81.

6. Andi Muhammad Farhan. Total nilai 72,476.

7. Nurrafiansyah Hudzaifa Kau. Total nilai 72,27.

8. Agramanda Moha. Total nilai 71,72.

9. Cinta Cecilia Duwila. Total nilai 71,59.

10. Anandhio Rafie Ibrahim. Total nilai 70,38.

Anandhio Rafie Ibrahim mampu menyingkirkan Zihan Vanesa Pobi yang mengumpulkan total nilai 71,51. Dan Muhammad Almi Kasan nilai total 70,55.

Menurut kabar, Anandhio Rafie Ibrahim merupakan anak salah satu pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Banthayo telah berupaya menghubungi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo melalui pesan singkat WhatsApp. Namun hingga berita terbit belum mendapat respons dari Zukri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan bahwa negaranya memiliki kekhawatiran serius terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Venezuela 2024.

Blinken menyatakan bahwa perhitungan suara yang menetapkan Nicolas Maduro sebagai pemenang Pilpres, tidak akurat. Dia mengindikasikan adanya potensi kecurangan dalam Pilpres Venezuela 2024.

“Kami memiliki kekhawatiran serius bahwa hasil yang diumumkan tidak mencerminkan keinginan atau suara rakyat Venezuela,” kata Blinken saat berada di Jepang, dilansirAl-Jazeera, pada Senin (29/7/2024).

Blinken sebelumnya mengatakan bahwa AS ingin suara dalam Pilpres Venezuela dihitung secara adil dan transparan.

Sementara itu, analis senior International Crisis Group untuk Venezuela, Phillip Gunson mengatakan hasil Pilpres tersebut telah direkayasa.

"Semua yang kita lihat sejauh ini menunjukkan hasil yang dibuat pemerintah hanya rekayasa," kata Gunson.

Dia menuduh penghitungan yang diumumkan oleh otoritas Pemilu yang dikendalikan pemerintah Venezuela tidak sesuai dengan suara yang diberikan.

"Hasil yang diklaim oposisi adalah benar, sangat sesuai dengan apa yang dikatakan jajak pendapat selama beberapa bulan terakhir. Semua hasil parsial yang kita lihat sejauh ini menunjukkan oposisi memperoleh sekitar tiga per lima suara," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihak berwenang membiarkan tempat pemungutan suara tetap dibuka melewati waktu yang seharusnya dan mencegah saksi pihak oposisi mendapatkan bukti pemungutan suara.

Seperti diketahui, hasil Pilpres Venezuela 2024 menyatakan bahwa petahana Nicolás Maduro (61) dinyatakan sebagai pemenang, pada Senin (29/7/2024).

Kepala Dewan Pemilihan Nasional, Elvis Amoroso mengatakan Maduro memperoleh 51% suara, mengalahkan kandidat oposisi Edmundo González, yang memperoleh 44% suara. Dia mengatakan bahwa hasil tersebut didasarkan pada rekapitulasi dari 80% tempat pemungutan suara.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Akademisi Indonesia mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI untuk mencabut regulasi pengangkatan guru besar atau profesor yang terindikasi penuh kecurangan.

Pasalnya, aliansi yang didukung oleh 1.180 akademisi yang mewakili 245 perguruan tinggi dan institusi akademis lainnya itu menilai saat ini marak terjadi pelanggaran dalam pengangkatan guru besar.

Selain itu, aliansi mengeklaim bahwa pada masa kini ada banyak pejabat dan politisi yang menjadi profesor dengan cara-cara yang melanggar aturan dan etika, serta tidak mencerminkan rasa keadilan.

"Seruan ini akan disebarkan ke berbagai media nasional juga disampaikan ke pejabat terkait melalui berbagai saluran," kata aliansi tersebut, pada Senin (15/7/2024).

Kemudian, aliansi tersebut juga menyerukan lima hal, sebagai buntut maraknya pelanggaran dalam pengangkatan guru besar.

Pertama, paracivitas academicaperguruan tinggi tetap memegang teguh integritas dan etika akademik dalam mengupayakan capaian jenjang kepangkatan yang lebih tinggi terutama guru besar.

Kedua, pemerintah yakni Kemendikbud Ristek segera mencabut regulasi yang memudahkan seseorang yang tidak berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi dengan mudah mendapatkan guru besar.

Ketiga, pemerintah segera melakukan reformasi manajemen dan proses pengelolaan kenaikan jenjang dosen, berdasarkan koreksi total atas segala kelemahan sistem yang selama ini dibiarkan.

Keempat, pemerintah segera mencabut jabatan profesor mereka (baik pihak luar maupun dalam kampus) yang sudah berhasil mendapatkannya dengan cara-cara curang berdasarkan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, pemerintah dan universitas menghukum kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan finansial maupun kekuasaan dari tindakan curang ini, termasuk agen jaringan penerbit jurnal predatory internasional.

"Kami menantikan langkah nyata dari pemerintah Mendikbud Ristek dalam merespon masalah amat serius dalam dunia pendidikan tinggi, yang sekaligus mencederai bangsa Indonesia," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Dalam keterangan resminya, Aliansi Akademisi Indonesia menegaskan bahwa selama ini telah terbongkar banyak kasus pengajuan guru besar yang terindikasi melanggar etika akademik secara serius, bahkan dapat diduga melanggar hukum.

“Kasus semacam ini telah terjadi bertahun-tahun. Sementara itu terdapat semakin banyak pejabat dan politisi yang berminat dan berhasil, dengan segala cara, memperoleh gelar profesor.”

Hal tersebut dilakukan tanpa tujuan akademik yang jelas dan tanpa memahami dampak kerusakannya bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia.

Masyarakat luas, bahkan kalangan kampus sendiri, belum memahami makna guru besar atau profesor yang artinya adalah guru dan tujuan sebenarnya. Guru besar atau profesor adalah jabatan dan bukan gelar.

Menurut Aliansi tersebut, proses pencapaian guru besar dengan cara-cara curang adalah suatu pelanggaran akademik yang serius yang bisa menjurus perbuatan melanggar hukum dan merugikan bangsa.

Persyaratan menjadi guru besar di Indonesia direduksi sedemikian rupa oleh berbagai regulasi, yang intinya semata diletakkan pada persyaratan kuantitatif.

Persyaratan tersebut meliputi pemenuhan sejumlah kredit tertentu (minimal 850 SKS), memiliki setidaknya satu artikel jurnal terindeks Scopus sebagai penulis pertama.

Selain itu, juga tidak dipersoalkan cara memperoleh jumlah kum dan artikel jurnal. Kondisi ini sangat mudah dimanipulasi sebagaimana diberitakan media secara luas.

Kejadiannya terus berlangsung, sementara pihak pemerintah seakan melakukan pembiaran atas terjadinya tindakan tercela ini, bahkan ditenggarai dilakukan oleh oknum di kementerian sendiri berkonspirasi dengan oknum di universitas serta para oknum (calon) guru besar yang bersangkutan.